ARIEF WICAKSONO197. 1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/17/35.73.200/2017 tentang Perubahan AtasKeputusan DPRD Kota Malang Nomor :188.4/63/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Komisi DDPRD Kota Malang Masa Keanggotaan 20142019 tanggal13 Januari 2017, ditandatangani Ketua DPRD KotaMalang, MOCH.

Nomor 188.4/15/35.73.200/2017 tentang :erubahan AtasKeputusan DPRD Kota Malang Nomor 188.4/61/35.73.201/2014tentang Pembentukan Komisi B Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Malang Masa Keanggotaan 20142019 tanggal 13Januari 2017 163.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan DPRD KotaMalang Nomor 188.4/16/35.73.200/2017 tentang PerubahanAtas Keputusan DPRD Kota Malang Nomor188.4/62/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Komisi CDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang MasaKeanggotaan 20142019

Nomor =:188.4/62/35.73.200/2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus?

ARIEFWICAKSONO, ST 192.1 (Satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/12/35.73.200/2017 tentang Perubahan Atas KeputusanDPRD Kota Malang Nomor : 188.4/03/35.73.201/2015tentang Pembentukan Badan Musyawarah DPRD KotaMalang Masa Keanggotaan 20142019 tanggal 13 Januari2017, ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang, MOCH.ARIEF WICAKSONO, ST 193.1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4

bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/11/35.73.200/2018 tentang Perubahan Ketiga AtasKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota MalangNomor 188.4/65/35.73.201/2014 Tentang PembentukanBadan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaMalang Masa Keanggotan 20142019 tanggal 4 Januari2018, ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang, ABD.HAKIM 211.1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/12/35.73.200

DALAM EKSEPSI;

• Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal, yaitu :

1. Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4

/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020;

Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007tentang Penetapan penerimabelanjahibahkepadakelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.

Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo Tahun Anggaran 2007 Tahap Il ;f.

Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal 15Pebruari 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepadakelompok masyarakat/perorangan (Bantuan Imbal SwadanaSekolah) Kab.

Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal15 Pebruari 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibahkepada kelompok masyarakat/perorangan (Bantuan ImbalSwadana Sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran2007 Tahap ;e. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal5 Maret 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibahkepada kelompok masyarakat/perorangan (Bantuan ImbalSwadana Sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran2007 Tahap Il ;f.

Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/52/2008 tanggal 13Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian bantuanHibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun 2008 ;26.26.

Putra Pertama (nomor : 188.4/14180/DPKPPR/IX/19) ; CV. Putra Samudera (nomor: 188.4/14175/DPKPPR/XI/19) ; CV.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota MedanNomor : 188.4/14179/DPKPPR/XI/19 tanggal 15 November 2019Tentang : Penetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Kepala Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Penataan Ruang sebagai PenggunaAnggaran;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota MedanNomor : 188.4/14179/DPKPPR/XI1/19 tanggal 15 November 2019 TentangPenetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Penataan Ruang sebagai Pengguna Anggaran;4.

Bukti P3 Foto kopi Keputusan Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Nomor:188.4/14179/DPKPPR/XI/19 Tentang Penetapan Sanksi DaftarHalaman 18 Putusan No. 24/G/2020/PTUNMDN4. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89.

Bukti T2 Foto kopi Keputusan Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Penataan Ruang Kota Medan Nomor :188.4/14179/DPKPPR/XI/19 tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam Oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Sebagai Pengguna Anggaran tanggal 15November 2019 ;3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 tertanggal 7 Januari 2019, Khusus Lampiran I dan Lampiran II atas nama 1. Baiq Mimin Puji Astuti, 3. Baiq Muliani, 5. Rusniati, dan 8.

Bahwa sesuai Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor:188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa danHalaman 4 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor:188.4/01/STG SL/2019 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa danPengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa. Penerbitan SuratKeputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur setelah mendapatkanrekomendasi dari Camat Sukamulia;Pemberhentian Perangkat Desa (Penggugat) disebabkan telah habis masajabatannya sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatannya yaitu SuratKeputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 188.4/03/Pem.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Setanggor SelatanNomor 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa danPengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa dinyatakan sah;3.

Mtr.10.11.12.13.14.15.16.Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Kepala DesaSetanggor Selatan Nomor: 188.4/03/Pem.

Diangkatsebagai KAUR Umum, dan Penggugat atas nama Rusniati diangkat sebagaiKAUR Ekbang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa SetanggorSelatan Nomor: 188.4/03/Pem./S.ST/I/2013 tentang Pengangkatan KepalaUrusan Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten LombokHalaman 33 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.

/ 66.b / IPKTM / XII / 2006 /Dis.Hut., IPKTM milik Muksin Nomor : 188.4 / 66.a/ IPKTM / XII / 2006 /Dis.Hut., dimana IPKTM tersebut diterbitkan dan ditandatangani olehKepala Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai yaitu Ir.

MUKSIN ;C. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Kabupaten Banggai No. 188.4 / 66b / IPKTM / XII / 2006 / Dis.Huttentang pemberian izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKATM) pada LahanMilik Warga Masyarakat Desa OndoOndolu, Kecamatan Batui, KabupatenBanggai a.n APRIYANTO ;d. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Kabupaten Banggai No. 188.4 / 68a / IPKTM / XII / 2006 / Dis.HutHal. 7 dari 15 hal. Put.

A. 000322 dimanamasingmasing dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO) ;b. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Banggai No. 188.4 / 66a /IPKTM / XIl / 2006 / Dis.Hut., tentang Pemberian izinPemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKATM) Pada LahanMilik Warga Masyarakat Desa OndoOndolu, KecamatanBatui, Kabupaten Banggai a.n.

MUKSIN ;c. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Banggai No. 188.4 / 66b /IPKTM / XII / 2006 / Dis.Hut tentang pemberian izinPemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKATM) pada LahanMilik Warga Masyarakat Desa OndoOndolu, KecamatanBatui, Kabupaten Banggai a.n APRIYANTO ;d. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Banggai No. 188.4 / 68a /IPKTM / XII / 2006 / Dis.Hut tentang Pemberian izinPemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKATM) pada LahanMilik

Nomor ; 188.4/26/B .4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL2013 Sebagaimana telah diubah denngan SK. NO ; 188.4/B.4/DPU/BU/2013Tannggal 07 Juni 2013 sebagai berikut ;Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa : RUSLI.

NO : 188.4/28/DPU/BU/2013 Tanggal 01 April 2013 Sebagai PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Pekejaan Umum Kab.

Nomor ; 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL 2013Sebagaimana telah diubah denngan SK.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentang Tunjangan Kehormatan Atau Honararium Tetap danBiaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017tanggal 21 April 2017;3.

Mewajibkan Tergugat untuk segera mencabut Surat KeputusanGubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentangTunjangan Kehormatan Atau Honararium Tetap dan Biaya PerjalananDinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran IndonesiaDaerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2017;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor 188.4/282/SULBAR/ IV/2017 tentang Tunjangan KehormatanAtau Honararium Tetap dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua, WakilKetua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi BaratTahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2017;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 535 K/TUN/20182.

Mewajibkan Termohon Kasasi untuk segera mencabut Surat KeputusanGubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentangTunjangan Kehormatan Atau Honararium Tetap dan Biaya PerjalananDinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran IndonesiaDaerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 tanggal 21 April 2017;3.

Putusan Nomor 535 K/TUN/2018Sulawesi Barat surat keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :188.4/282/SULBAR/IV/2017, tentang Tunjangan Kehormatann atauHonorarium tetap dan Biaya Perjalanan Dinas bagi Ketua, Wakil Ketuadan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat TahunAnggaran 2017 tersebut; Bahwa dengan demikian, Para Penggugat sudah tidak relevan lagikepentingannya untuk mempersengketakan Surat Keputusan obyeksengketa;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya

karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79857/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79857P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4

/60/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015, tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1783 tanggal 8Oktober 2014 untuk Bagian Bulan Februari 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/158/Tahun2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/60/Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.

Hal ini dapat diperhitungkan sebagai berikut: Sagu Pohon Besar yang siap produksi sebanyak kurang lebih 1.000Pohon; Sagu Pohon Sedang sebanyak kurang lebih 3.000 Pohon; Sagu Pohon Kecil sebanyak kurang lebih 10.000 Pohon;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura No.188.4/28 Tahun 2016tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Tanaman di KabupatenJayapura, maka nilai harga Sagu yang ditebang dalam pembersihan lahanHalaman 9 dari 19 Putusan Nomor 16/Padt.Plw/20 19/PN Jap.tersebut angka 3 adalah sebesar

Foto copy Kwitansi Biaya Pembelian Tanah seluas 100.000 m2 untukPembangunan Sarana Penunjang Atlit PON XX tahun 2020 oleh GubemurHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 16/Padt.Plw/2019/PN Jap.10.11.12.13.14.Papua kepada John Godlif Ohnee pada Desember 2016 sebesarRp.20.000.000.000, tidak diperihatkan aslinya di persidangan diben tandaBukti T4;Foto copy Keputusan Gubemur Papua Nomor 188.4/484/Tahun 2015Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Lokasi Pembagunan SaranaPenunjang Bagi Para Atlit PON XX Tahun

2020 di Kampung Asei BesarDistik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015,diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda Bukt 15;Foto copy Keputusan Gubemur Papu Nomor 188.4/421Aahun 2015 tentangPenetapan Lokasi Tanah Pembangunan Sarana Penunjang Bagi Para AlitPON XX Tahun 2020 di Kampung Asei Besar Distik Sentani TimurKabupaten Jayapura Provinsi Papua, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda Bukti T6;Foto copy Keputusan Gubemur Papua Nomor 188.4/484/Tahun 2015Tentang

/421Aahun 2015 tentangPenetapan Lokasi Tanah Pembangunan Sarana Penunjang Bagi Para AtlitPON XX Tahun 2020 di Kampung Asei Besar Distik Sentani TimurKabupaten Jayapura Provinsi Papua, diperihatkan aslinya di persidangandiberi tanda Bukti P4;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 16/Padt.Plw/2019/PN Jap.10.11.12.13.14.15.16.Foto copy Keputusan Gubemur Papua Nomor 188.4/484/Tahun 2015Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Lokasi Pembagunan SaranaPenunjang Bagi Para Atlit PON XX Tahun 2020 di Kampung Asei

BesarDistik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda Bukti P5;Foto copy Keputusan Gubemur Papua Nomor : 188.4/326/Tahun 2016Tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah LokasiPembagunan Sarana Penunjang Bagi Para Atit PON XX Tahun 2020 diKampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura TahunAnggaran 2015, diperihatkan aslinya di persidangan diberi tanda Bukti P6;Foto copy Kwitansi bulan Desember 2016 oleh Gubemur Papua

Benyamin Pananangan selaku KepalaKantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Keputusan Nomor.188.4/012/KANHUT/2006 tanggal 20 Februari 2006 sebagaimana dirubahdengan Keputusan Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi Nomor.188.4/031/Kanhut/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Lokasi TempatPengumpulan (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK), Tempat PenimbunanKayu Antara (TPK Antara) PT. Dikapura Kencana pada areal land cleraing usahaperkebunan PT.

Benyamin Pananangan selaku KepalaKantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Keputusan Nomor.188.4/012/KANHUT/2006 tanggal 20 Februari 2006 sebagaimana dirubahdengan Keputusan Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi Nomor.188.4/031/Kanhut/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Lokasi TempatPengumputan (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK), Tempat PenimbunanKayu Antara (TPK Antara) PT. Dikapura Kencana pada areal land clearing usahaperkebunan PT.

Benyamin Pananangan selaku KepalaKantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Keputusan Nomor.188.4/012/KANHUT/2006 tanggal 20 Februari 2006 sebagaimana dirubahdengan Keputusan Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi Nomor.188.4/031/Kanhut/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang lokasi tempat pengumpulan(TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK), Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPKAntara) PT.

Menyatakan barang bukti berupa:1) 1 (satu) set SKSHH dengan Nomor Seri DF 0024885 berikut DHH;2) 1 (Satu) set SKSHH dengan Nomor Seri DF 0024886 berikut DHH ;3) SK Kepala Kantor Kehutanah Kabupaten Muaro Jambi Nomor. 188.4/012/Kanhut/2006 tanggal 20 Februari 2006 dan Nomor. 188.4/031/Kanhut/2006tanggal 15 Mei 2006 tentang Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn),Tempat Penimbunan Kayu (TPK), Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPKAntara) IPK PT.

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) set SKSHH dengan Nomor Seri DF 0024885 berikut DHH;2) 1 (satu) set SKSHH dengan Nomor Seri DF 0024886 berikut DHH ;3) SK Kepala Kantor Kehutanah Kabupaten Muaro Jambi Nomor.188.4/012/Kanhut/2006 tanggal 20 Februari 2006 dan Nomor.188.4/031/Kanhut/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Lokasi TempatPengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK),Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) IPK PT.

Surat keputusan kepala Desa Tepus Nomor : 188.4/003/D.TPS/2014tentang penunjukan Bendahara Desa di lingkungan pemerintah DesaTepus tahun anggaran 2014 atas nama FALOPI EKA SASTRA tanggal02 Januari 2014 ;5. Surat keputusan kepala Desa Tepus Nomor : 188.4/ /D.TPS/2012tentang memberhentikan kaur pemerintahan desa tepus dariu jalimin danmengangkat FALOPI EKA SASTRA selaku kaur pemerintahan DesaTepus tanggal 02 januari 2012 ;6.

Surat Keputusan Kepala Desa Tepus Nomor:188.4/010/D.TPS/2013tanggal 20 Juli 2013 tentang Penunjukan Bendahara Desa Tepus.Nomor 1 s/d 27 dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tepus28.

Selanjutnya Terdakwa merangkap jabatan Bendahara DesaTepus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tepus Nomor:188.4/010/D.TPS/2013 tanggal 20 Juli 2013 tentang PenunjukanBendahara Desa Tepus Tahun Anggaran 2013.

Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor :188.4/3187/115.01/2016 tangal 1 April 2016 tentang PerubahanPertama Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4 Januari 2016 tentang TimPenanggung Jawab Kegiatan Hibah Dinas Peternakan Provinsi JawaTimur Tahun 2016.5.

Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor :188.4/4107/115.01/2016 tangal 2 Mei 2016 tentang PerubahanKedua Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4 Januari 2016 tentang TimHalaman 48 dari 79 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT SBY10.11.Penanggung Jawab Kegiatan Hibah Dinas Peternakan Provinsi JawaTimur Tahun 2016.Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor :188.4/5999/115.01/2016 tangal 20 Juni 2016 tentang

PerubahanKetiga Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4 Januari 2016 tentang TimPenanggung Jawab Kegiatan Hibah Dinas Peternakan Provinsi JawaTimur Tahun 2016.Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor :188.4/9475/115.01/2016 tangal 1 November 2016 tentang PerubahanKeempat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4 Januari 2016 tentang TimPenanggung Jawab Kegiatan Hibah Dinas Peternakan

Timur Nomor :188.4/4107/115.01/2016 tangal 2 Mei 2016 tentang PerubahanKedua Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4 Januari 2016 tentang TimPenanggung Jawab Kegiatan Hibah Dinas Peternakan Provinsi JawaTimur Tahun 2016.Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor :188.4/5999/115.01/2016 tangal 20 Juni 2016 tentang PerubahanKetiga Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4 Januari 2016

2016.Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/3187/115.01/2016 tangal 1 April 2016 tentangPerubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas PeternakanProvinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4Januari 2016 tentang Tim Penanggung Jawab Kegiatan HibahDinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/4107/115.01/2016 tangal 2 Mei 2016 tentangPerubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas PeternakanProvinsi Jawa

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH atas terbitnya Surat KeputusanKepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten MagelangNomor : 188.4/03/KEP/330820.2008/2015 tanggal 12 Januari 2015tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. SLAMETPARTONO sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Candiretno,Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang ;.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten MagelangNomor : 188.4/03/KEP/330820.2008/2015 tanggal 12 Januari 2015tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH atas terbitnya Surat KeputusanKepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten MagelangNomor : 188.4/03/KEP/330820.2008/2015 tanggal 12 Januari 2015tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. SLAMET PARTONOsebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Candiretno, KecamatanSecang, Kabupaten Magelang ; "3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT / TERBANDING untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, KabupatenMagelang Nomor : 188.4/03/KEP/330820.2008/2015 tanggal 12 Januari2015 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. SLAMETPARTONO sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Candiretno,Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang ; 4.

Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/03/KEP/330820.2008/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentangPemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Slamet Partono sebagaiKepala Seksi Pemerintahan, Desa Candiretno, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang adalah SAH dan tidak bertentangan denganhukum ;3.

Kapuas;28) 1 (satu) eksemplar laporan kejadian kebakaran hutan, lahan dan pekarangan tahun 2015.29) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/410/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 2014-2019.30) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/19/K/DPRD. 2014 tentang Komposisi Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2014-2019 tanggal 2 Oktober 2014.31) 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 7 Oktober 2015.32) 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Penetapan Kompisisi

Kapuas;28.1 (satu) eksemplar laporan kejadian kebakaran hutan, lahan danpekarangan tahun 2015.29.1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/410/2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Masa Jabatan Tahun 20142019.30.1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/19/K/DPRD. 2014 tentangKomposisi Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten

Kapuas Periode 20142019 tanggal 2 Oktober 2014.31.1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Nomor : 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang PenetapanPimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 20142019 tanggal 7Oktober 2015.32.1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang PerubahanKetiga Atas Penetapan Kompisisi Pimpinan dan Anggota Komisi , Il, IIIdan

oleh PenuntutUmum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa SETIA BUDI selaku anggota DPRD KabupatenKapuas dari Partai Golkar berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/410/2014, tanggal 11 Agustus 2014, tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas masa jabatan tahun 20142019, dan selaku anggota badananggaran DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan Ketua DPRDKabupaten Kapuas Nomor 188.4

Kapuas nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015,tentang perubahan ketiga atas penetapan komposisi pimpinan dan anggotakomisi , Il, Ill dan IV DPRD Kab.

, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5September 2016 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 September 2016 dibawahregister perkara Nomor : 37/G/2016/PTUN.MTR; Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat tersebut diteliti diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ternyata yang dijadikanobjek sengketa dalam gugatan perkara ini adalah Surat Kepala Desa KorlekoKec.Labuhan Haji Kab.Lombok Timur Nomor 188.4

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat Kepala DesaKorleko Kec.Labuhan Haji Kab.Lombok Timur Nomor 188.4/ Pem./.57/2016,tanggal iAgustus 2016 tentang Pemberhentian Kepala Dusun DanPengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Dusun GubukPedaleman Desa Korleko Kec.Labuhan Haji Kao.Lombok Timur; 3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Tergugat KepalaDesa Korleko Kec.Labuhan Haji Kab.Lombok Timur Nomor 188.4/Pem./.57/2016, tanggal 1Agustus 2016 tentang Pemberhentian KepalaDusun Dan Pengesahan Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala DusunGubuk Pedaleman Desa Korleko Kec.Labuhan Haji Kab.Lombok Timur; Halaman2dari5 Hal. P 37/G/201 6/ptun.mtr4.

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 tanggal 17 September 2019 sepanjang terkait lampiran Susunan Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pihak Ketiga yang memiliki kKepentinganlangsung dengan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Bupati Jayapura)dengan Obyek Sengketa berupa: Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341Hal. 27 dari 81 Hal.

Menyatakan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan DaerahBaniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 20192024 Tanggal 17September 2019 adalah sah menurut hukum;4.

Ondi, tertanggal 5 September 2019, PerihalPermohonan Informasi, (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/340 Tahun 2019, tanggal17 September 2019 Tentang Pergantian Anggota Badan PengawasPerusahaan Daerah Baniyau Masa Bhakti 20172020, (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019, tanggal17 September 2019 Tentang Pengangkatan Direksi Dan BadanPengawas Perusahaan Daerah Baniyau Periode Tahun 20192024, (fotokopi sesuai dengan aslinya

);Salinan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019,tanggal 17 September 2019 Tentang Pengangkatan DireksiPerusahaan Daerah Baniyau Periode Tahun 20192024, (fotokopisesuai dengan aslinya);Hal. 36 dari 81 Hal.

/341 Tahun 2019 TentangPengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura PeriodeTahun 20192024 (vide bukti surat P19=T1=T.Il.Intv1) dan Surat KeputusanBupati Jayapura Nomor : 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksidan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura PeriodeTahun 20192024 (vide bukti surat P18);Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat tercantum yang dijadikanobjek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 188.4/341Tahun 2019 Tentang

Yat * ~nn nn men nnn nnn enim ems1.Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor :188.4/16346/436.7.5/2018 tanggal 17 September 2018 TentangPencabutan Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Kota SurabayaNomor : 188/76294/436.4.6/2005 Tentang Izin MendirikanBali QUINN; ~ 2 nnmn nnn nnn nnn nnn nin nnn enn.

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor :188.4/19905.2/436.7.5/2018 tanggal 12 November 2018 TentangSanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan yang terletakdi Jalan Simohilir Barat Nomor 9 (Lama : JI.

Menyatakan batal keputusankeputusan objek sengketa yang diterbitkanTergu gat yaitu : 22 == 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn ne nnn en cece2.1.Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan lKawasanPermukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor:188.4/16346/436.7.5/2018 tanggal 17 September 2018 TentangPencabutan Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor :188/76294/436.4.6/2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan; 2.2.

Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor:188.4/19905.2/436.7.5/2018 tanggal 12 November 2018 TentangSanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan yang terletak diJalan Simohilir Barat Nomor 9 (Lama : Jl. Simohilir Barat Kav. 122)SU fab ayaj 22 n= nao nnn nan nnn nn nn nnn cece ne nn ce nn en ce nn ene3.

.: 172/B/2019/PT.TUN.SBY.3.2 Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor:188.4/19905.2/436.7.5/2018 tanggal 12 November 2018 TentangSanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan yang terletakdi Jalan Simohilir Barat Nomor 9 (Lama : Jl.

kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selakuayah kandungnya.Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dan tunduk pada Peraturan Pemerintah No.10 TahunHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab12.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai NegeriSipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan LembaranNegara Nomor 3250 ), Penggugat telah memperoleh izin melakukanperceraian sebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor : 188.4

Nomor: 188.4/14846/DISPUPR,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atasnama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017 padaPengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana perkara No.:3/G/2018/PTUN.Dps, sehingga dengan demikian gugatan Penggugatadalah prematur;B.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) dapatTergugat berikan jawaban yakni sbb:Bahwa terhadap jin perceraian sebagaimana Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR,tertanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Balisedang dilakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negarasebagaimana perkara No.: 3/G/2018/PTUN.Dps,7.

Tabdari atasannya dan terhadap ijin perceraian telah Penggugat perolehsebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Provinsi Bali, atas nama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15Desember 2017, akan tetapi saat ini Tergugat sedang menguji SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atasnama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember

Izin Perceraian Nomor:188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Provinsi Bali, atas nama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15Desember 2017 atau surat lain yang diajukan oleh Tergugat di persidanganmaka Majelis akan tetap mempertimbangkan Keputusan Pemberian IzinPerceraian tersebut sebagai surat sah secara hukum persyaratanperceraian bagi Pegawai negeri sipil dalam perkara Aquo sehinggaberdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat ini patut untuk di tolak;Menimbang,

Putusan Nomor 335 B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79873/PP/M.XVB/06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/323/Tahun 2015 Tanggal 23 September 2015, tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1713/Dispenda tanggal 3 Agustus 2015 untuk Masa PajakJuni 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/323/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015; dan,4.

Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:188.4