Ditemukan 431 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — SUTARNO, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
261526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pihak konvensional salahkarena tidak tanggap dengan perubahan zaman, belum lagi kesalahandalam demonstrasi yang berujung anarki. Pihak penyedia transportasiberbasis aplikasi salah juga karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku,juga mereka tidak menyediakan harga yang berkeadilan dengan pesaingyang sudah lama ada.
Register : 09-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 07 - K / PM.III-12 / AD / I / 2017
Tanggal 14 Maret 2017 — Terdakwa-2 SELAMET NUR EFENDI, Kopda NRP 31030653181183.
8346
  • perjalanan posisi Saksi kadang bersamadengan Danyon Zipur dan juga kadang bersama Perwiralainnya yang ikut mengawasi pergerakan anggota dan padasaat itu saksi melihat beberapa anggota Yonzipur 5/Abw yangsaksi kenal diantaranya Saksi Serda Drajat Handoko danPraka Miftahul Arif Adi Candra.Bahwa selama dalam perjalanan tidak ada yang membawasenjata api, senjata tajam atau barang milik satuan, berpakaianpreman tetapi sebagian berpaiakan Yong Moodo dan merekahanya berteriakteriak, tidak melakukan tindakan anarki
Register : 17-05-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 14-05-2020
Putusan PA CIBADAK Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.Cbd
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9349
  • Tidak berteletele serta tidak bolehmemberi kesempatan kepada para pihak melakukan tindakan yang menjuruskepada anarki, apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan tahap proses jawabmenjawab yang diatur dalam Pasal 117 Rv, Majelis Hakim telah cukupmemberikan kesempatan kepada para pihak, dan jika Majelis Hakimmemberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk menjawab gugatanPenggugat, maka proses persidangan mundur kembali sehingga tidak efektifdan efisien dan juga merugikan pihak Penggugat, dan proses
Register : 07-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
PT.DIAN ANGGARA PERSADA
Tergugat:
1.JHON VERY PANJAITAN disebut juga dengan JHON VERI HASIHOLAN PANJAITAN
2.HERIANTO SITINJAK
3.Antalius Hamonangan Purba disebut juga Antalius H Purba disebut juga dengan Anthalius Purba Amd
4.MEYER SIREGAR
5.NUR AZHARI
6.NOVEN E.SIREGAR disebut juga NOVEN SIREGAR
7.HAMONANGAN GALINGGING
8.MANUTUR SIMAMORA
9.JANUARI disebut juga dengan JANUARI SIHOMBING disebut juga dengan JANUARI SILABAN
10.RIANTO WAHYUDI
11.YOSAFAT GULTOM
12.JHON HENDRIK SITANGGANG
13.WTM.SITANGGANG disebut juga WILLY TOHAP MARUAP SITANGGANG
14.DAHLAN LUMBANTORUAN
15.PARLINDUNGAN SILABAN
16.UCOK
17.HALASSON PETRUS LBN GAOLdisebut juga dengan HALASSON PETRUS LUMBAN GAOL disebut juga HALASSON PETRUS LUMBAN
18.SYAHPUTRA
19.DEDI HUTABARAT
20.HERBRON RAJAGUKGUK
21.AFRANTO NABABAN
22.JULIRANTO LIMBONG
23.DONAL SINAGA
24.AYAYAN disebut juga A.YAYAN
25.NELSON MANULANG disebut juga NELSON MANULLANG
26.MIKE YANTO disebut juga de
7936
  • untukmelaporkan kasus ini; Bahwa unsurunsur pasal 160 tidak terpenuhi, berdasarkanputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUUVII/2009 (bukti T20)maka rumusan pasal 160 yang sebelumnya mengaturpenghasutan sebagai delik formil (perbuatan menghasut dapatlangsung dipidana tanpa melihat ada atau tidaknya dampak daripenghasutan tersebut berubah menjadi delik materil (artinyabahwa seseorang yang melakukan penghasutan baru bisadipidana bila berdampak pada tindak pidana lain seperti kerusuhanatau suatu perbuatan anarki
Register : 04-02-2019 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 77/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 12 April 2019 — Pembanding/Penggugat : Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Kabupaten Mimika
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia
9665
  • Bahwa perpecahan antar anggota diperparah setelah adanyatindakan anarki pada tanggal 19 Agustus 2017, yang dilakukan olehsebagian pekerja yang mogok kerja sehingga bertambah besar keinginananggota untuk melakukan musyawarah anggota dan sidang organisasi luarbiasa karena keadaan darurat organisasi;TENTANG SIDANG ORGANISASI LUAR BIASA SAH DAN SESUAI DENGANAD ART SP KEP SPSI17.
Putus : 21-01-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — 1. JAMALUDIN, DKK VS PT BANGUN NUSANTARA JAYA MAKMUR (PT BNJM)
126255 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diinginkanterjadi, Penggugat sempat memohon bantuan pihak Kepolisian SektorPatangkep Tutui sesuai dengan surat Penggugat Nomor 013/NJM/HRDLPP/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Permohonan PembubaranKegiatan Mogok Kerja Yang dipimpin PUK SP KEP PT.BNJM, namunupaya itupun tidak berhasil mencegah mogok kerja tersebut, dan aksiitupun berjalan hingga pada 11 Maret 2014;Bahwa, aksi mogok kerja yang dipimpin oleh PUK SP KEP PT.BNJMbersama Para Tergugat semakin tidak terkendali karena sudah melakukantindakan anarki
Putus : 27-05-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 70-K/PM I-04/AD/IV/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Serma H. MUJTOBAH FATONI
11131
  • Atau dengan kata lain seseorangyang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidanalain, seperti kerusuhan atau suatu perbuatan anarki. Bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukupapabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatifperbuatan tersebut dibuktikan.
Register : 09-08-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 266/PID.SUS/2021/PT BDG
Tanggal 9 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DEDY WAHYUDI, S.E. Bin NABRIH HERJANA Diwakili Oleh : HELMI AL DJUFRI, S.Sy.,M.Si
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIF BUDIMAN,SH
475413
  • lainnya balik dengankomentar yang suka atau tidak suka atas pemberitahuan tersebutmenyebabkan terjadinya kondisi masyarakat yang tidak kondusif baikberbentuk kecemasan social, ketegangan kepanikan, kegaduhan,kegemparan atau kekacauan yang berpotensi menimbulkan anarki.Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang memposting konten tersebutmengakibatkan tidak kondusif di kalangan masyarakat balk berbentukkecemasan social, ketegangan kepanikan, kegaduhan, kegemparan ataukekacauan yang berpotensi menimbulkan anarki
Putus : 28-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 245/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Agustus 2017 — HJ. EROWATI, SH Cs melawan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
9941
  • aornaenarsnemermers P 37;Photocopy sesuai dengan asliSurat Somasi Ill Penggugat kepada Tergugat tanggal 18Maret 2016, DEAN... cece cece cceeceseeeeceseeseuseueeeeeueseneeueeaueuauaveeseusuuuaeaaeeeeeeseeanes P 38;Photocopy sesuai dengan asli Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindak Kepolisian, bertanda P39;Photocopy sesuai dengan copy Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor Protap/1/X/2010 Tentang Penanggulangan Anarki