Ditemukan 5030 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : devegas delegas delefati
Penelusuran terkait : Delegasi dalam muktamar islah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1883 — 4152
  • Dipasal 24 ayat 3 diberikan delegasi untuk mengatur lebihlanjut bagaimana caranya mengangkat dan syarat syaratnya.kemudian Pasal 25ayat 1 itu KPK mengangkat Pegawai yang bertugas di KPK. Perlu sayasampaikan pada waktu itu Pegawai KPK itu berbeda statusnya dengan pegawaiSELpegawai lainnya, karena Pegawai KPK bagian daripada KPK. Dan disebutkankalau KPK memiliki 3 unsur yaitu Pimpinan KPK, Penasehat KPK dan PegawaiKPK sebagai pelaksana tugas.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 30 Mei 2023 — Penuntut Umum:
BEKTI WICAKSONO, SH, MH
Terdakwa:
YULIUS EKO HARTANTO S.Psi anak dari YOHANES HARYO BASUKI
158 — 244

  • 1 (satu) bendel fotokopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.10-KW-VII/ADK/02/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah yogyakarta.

Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 01-02-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg
Tanggal 30 Mei 2023 — Penuntut Umum:
BEKTI WICAKSONO, SH, MH
Terdakwa:
YULIUS EKO HARTANTO S.Psi anak dari YOHANES HARYO BASUKI
151 — 247

  • 1 (satu) bendel fotokopy Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.10-KW-VII/ADK/02/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah yogyakarta.

Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
187 — 46
  • kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapat yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN danSumber lainnya ;Bahwa berdasarkan dokumen yang ahli terima berapa RBA RSUD ArifinAchmad tahun 2012 2013 untuk pengadaan alat kesehatan SpesialistikPelayanan Bedah Sentral SMF Bedah sesuai dengan 189 kwitansi yangsudah dibayarkan sebesar Rp. 1.487.756.100, yang bersumberkan daridana pendapatan jasa layanan BLUD tahun 2012 2013 ;Bahwa pola pengelolaannya kepala daerah melalui asas delegasi
    biatnyamemperkaya diri sendiri koorporasi dengan maksud dan tujuan dalam halini setelah ahli memeriksa dan menilainya ada niat awal atau mens reakeinginan ia untuk melakukan dengan catatan ia mengetahui yangdilakukan perbuatan melawan hukum, dimana orang tersebut melanggarnormanorma atau aturanaturan da apabila ada pembiaran kalau masukdengan penyalahan jabatan tujuannya hukum Pidana itu ada 2:1. lya sudah tahu itu korupsi ;2. lya melakukan tindak Pidana itu ada kesempatan ;Bahwa yang dimaksud dengan azas delegasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Yohanes Waworuntu, SE.
182 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kwitansi tanggal 21 Mei 2004 diterima oleh Dadang H dari Direktorat JenderalAHU uang sebesar Rp.1.00.000, dan 400 US $ untuk Perjalanan DinasZulkarnain Zunus ke Jakarta Kuala Lumpur PP ; 712.Kwitansi tanggal 21 Mei 2004 diterima oleh Tjapah dari Direktorat Jenderal AHUuang sebesar US $ 4.932 untuk pembayaran perjalanan Dinas Bapak Dirjen keMalasyia ; 718.Kwitansi tanggal 19 Maret 2004 diterima oleh Ny Aan Danu Giartono dariDirektorat Jenderal AHU uang sebesar Rp.7.500.000, untuk pembayarantransport delegasi
    No.655 K/Pid.Sus/2010 uang sebesar US $ 4.932 untuk pembayaran perjalanan Dinas Bapak Dirjen keMalasyia ; 718.Kwitansi tanggal 19 Maret 2004 diterima oleh Ny Aan Danu Giartono dariDirektorat Jenderal AHU uang sebesar Rp.7.500.000, untuk pembayarantransport delegasi RI dalam pertemuan bilateral RI dengan Perancis ; 714.Kwitansi tanggal 23 April 2004 diterima dari Direktorat Jenderal AHU uangsebesar Rp.8.721.000, untuk pembelian tiket perjalanan dinas DirekturInternasional ke New Delhi ; 715.Slip Permohonan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
234 — 84
  • Dalamkonteks hubungan antara atasan dengan bawahan wewenang tersebutharus diartikan sebagai pemberian mandat, karena dalam hukumadministrasi tidak ada hubungan delegasi dari atasan kepada bawahan.Oleh karena itu jika terdapat perbuatan menyimpang yang dilakukanbawahan, tanggungjawabnya tetap melekat pada pemberi mandat yaitupejabat yang mempunyai wewenang atributif tersebut;Bahwa apabila seorang pejabat publik dalam melakukan tugas danwewenangnya melanggar suatu aturan dalam peraturan perundangHal
    dana (APBN dan danamasyarakat), apabila pengadaan barang dan jasamenggunakan dana APBN maka tunduk pada sistempengadaan nasional namun penggunaan dana masyarakatdibolehkan membuat aturan sendiri untuk pengadaan;Bahwa batasan titik taut pelanggaran administrasi yang bisamenyebabkan pelanggaran pidana manakala adapenyalahgunaan wewenang;Bahwa dalam Undangundang No. 12 Tahun 2011, PeraturanPemerintah yang memiliki sanksi pasti sanksi itu mengacupada Undangundang induknya;Bahwa dalam teori kewenangan, delegasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-09-2013 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 September 2013 — YUSAK YALUWO, SH., M.Si
334 — 792 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.127 PK/Pid.Sus/2012Negara dan maupun bagi rakyat, tindakan sematamata timbulatas prakarsa sendin;Peraturan perundangundangan yang menjadi dasar berbuataparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya;Adanya delegasi perundangundangan, maksudnya aparatpemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yangsebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yanglebih tinggi tingkatannya.B.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 194/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
176 — 157
  • Mks dan kepada PenasihatHukum Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,sebagaimana surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 6 Maret 2019Nomor W22.U1/1179/HK.O1/III/2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan tersebut, serta kepada Terdakwa sebagaimana Akta PemberitahuanBanding untuk Terdakwa Nomor 1377/ Pid.B/./2018/PN.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
M. INSAN KERENINGRAT .
228 — 127
  • Ketikasudah selesai masa pemeliharaan PPHP baru bertugas untukHalaman 139PUTUSAN Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2020/PN Makassarmemeriksa semua kelengkapan dokumen sebelumdiserahterimahkan dari penyedia jasa kepada pengguna jasa.Bahwa bisa, seperti PPK memberkan tugas kepada stafnya, atauPPTK untuk memeriksa dan melaporkan apa saja yang terjadidilapangan kepada PPK jika suatu) waktu PPK mengalamikesibukan disaat bersamaan tapi diluar dari Tim teknis tidak bolehdiberkan tugas (Delegasi) tersebut.Bahwa Dalam
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-10-2019 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN BATAM Nomor 237/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 6 April 2020 — Penggugat:
1.PT. BARUNA BAHARI INDONESIA
2.SAFE HAVEN MARITIME PTE. LTD
3.SAFE HAVEN MARITIMEINC
Tergugat:
1.PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS
2.HARIS YUDI HELMI
3.AZWAR ANAS
4.IBNU HAJAR
5.SARI DWIASTUTI BINTI MUBANDI Alm
436 — 613
  • Kalau BW hanya berbicara pelimpahanpelimpahan delegasi kewenangan, kalau memang direksi ini maumelimpahkan kepada orang lain maka ketentuan ada dasarpelimpahannya, apa dasar pelimpahannya yaitu surat kuasa atau suratpenunjukan harus jelas juga ; Kalau memang karyawan itu diberi kekuasaan untuk melakukantindakan, maka tentu saja perbuatan karyawan tadi itu mengikat badanhukum ;2. Ahli Prof. Dr.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 27 Maret 2017 — PETRO RIDOLF TENTUA, S.E.
340 — 131
  • melakukan dengankewenangan maka sah secara hukumBahwa menurut ahli yang berkaitan denga perjanjian menurut hukumadministrasi ada tiga prosedur yaitu Kewenagan, Prosedur menurutHukum dan substansinya.Bahwa menurut ahli apabila seseorang tidak masuk pada organ perseroantersebut melakukan sesuatu yang berkaitan denga perseroan atasperintah salah satu organ dalam perseroan maka yang bertanggung jawabadalah orang yang memberikan perinta karena melanggar asas substansi,melangar asas wewenang, karena hubungan delegasi
    harus dalam organ.Bahwa menurut ahli dalam bentuk delegasi/mandate maka orang diluarOrgan perseroan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum jadipemberi perintah yang bertanggung gugat.Bahwa menurut ahli mal administrasi belum tentu tindak pidana karenakesalahan prosudural.Bahwa menurut ahli dalam hubungan atasan dan bawahan terkait perintahtentang memorandum maka pemberi keputusan berada pada pemberitanggung jawab, maka yang pertama pemberi tanggung jawab harusmenelaa dan harus melihat pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
131 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 377/B/PK/PJK/2015diserahkan dan dapat memberikan manfaat ekonomiskepada penerimanya, walaupun tidak terdapat perjanjianpemberian jasa, atau berupa delegasi wewenang sepertiyang dipersyaratkan oleh Majelis Hakim, maka jasamanajemen tersebut dapat ditagihkan ke PemohonPeninjauan Kembali;Bahwa Majelis berpendapat jasa yang diberikan kepadaPemohon Banding oleh LOreal China merupakan informasiyang tidak secara khusus ditujukan kepada PemohonBanding bahwa informasi a quo merupakan kewajibaninduk
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 195/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : CHAERUDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
200 — 110
  • Mks dan kepada PenasihatHukum Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,sebagaimana surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 19 Maret2019 Nomor W22.U1/1358/HK.O1/III/2019 kepada Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan tersebut, serta kepada Terdakwa sebagaimana AktaPemberitahuan Banding untuk Terdakwa Nomor 1378/ Pid.B/./2018/PN.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-11-2011 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 51/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 Nopember 2011 — H. AGUS RIYANTO S.Sos, MM Bin MAKDORI (TERDAKWA)
166 — 48
  • pembentukan panitia pembebasan tanah tidak adatapi untuk sosialisasi ada yaitu dari Agraria yang seharusnya ditandatanganioleh Sekda dan saksi tidak hadir serta saya delegasikan dan saya tidakmelakukan klarifikasi;bahwa Saksi tidak mengikuti prosesproses pengadaan dan sayadelegasikan serta dalam hal ini menerima honor;bahwa Saksi pernah diperiksa di Kejati satu kali dan jawabannya benarserta tidak ada pengarahan;bahwa Saksi tahu petugas tidak menjalankan sesuai fungsinya dari laporanyang saya beri delegasi
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-01-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN.Smr
Tanggal 25 Januari 2016 — ANDI TOMARU,S.Pd Bin ANDI SANDRANG DAENG TERRU
119 — 41
  • kegiatanpengadaan interactive whiteboard for education SD/SMP/SMA/SMK, pada DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU Tahun Anggaran 2012 tidak hanyamelibatkan terdakwa Andi Tomaru,S.Pd selaku Kepala Bidang Sarana dan PrasaranaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara tetapi juga150pihak lain yaitu saksi Tukiyo,S.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)yang telah bersamasama berperan aktif dalam melakukan survey harga barang untukmenyusun HPS berdasarkan delegasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus HAM
Register : 08-09-2003 — Putus : 03-08-2004 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Agustus 2004 — Terdakwa Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) PRANOWO
2214 — 3666
  • Dalam bidang perundangundangan ada 4 macamKeppres, yakni : Keppres yang menerima delegasi dari UU dan Peraturan Pemerintahkemudian dibentuk Keppres, ada Keppres yang berisi peraturan kebijakan tanpa adaUU dan PPnya dan dibentuk Keppres sehingga Keppresnya bersumber kepadalangsung kekuasaan pemerintahan yaitu Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Keppres TataUsaha Negara dan Keppres lain yang mengatur secara luas, kemudian kadangkadangindividual.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk.
Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
132 — 28
  • harus dalam jumlahtertentu, tidak boleh kurang; Bahwa SP yang diterima oleh PBF, obat tidak harus diantar hari itu jugaasalkan sebelumnya sudah ada perjanjian; Bahwa yang bertanggung jawab tentang peredaran obat adalah apoteker; Bahwa yang bertanggung jawab tentang peredaran obat dalam lingkup Rumah Sakit adalah kepala instalasi farmasi;Bahwa tidak ada hubungannya antara obat di Rumah Sakit dengan Direktur;Bahwa yang berhak melakukan pemesanan obat adalah apoteker dibagian farmasi namun kalau ada delegasi
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
PT Nunukan Jaya Lestari
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
Intervensi:
PT. ADINDO HUTANI LESTARI
1040 — 1851
  • Syarat kewenangan, pejabat yang mengeluarkan harus pejabat yangberwenang punya legal entity sebagai badan atau pejabat yangmemiliki Sumber kKewenangan ada delegasi aribusi dan mandat.2. Sesuai dengan prosedur, artinya SOPnya harus sesuai apalagi UUNomor 30 Tahun 2014 itu mewajibkan selurunh kementerian lembagauntuk membuat SOP.3.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
158 — 49
  • kenal dewasa ini kamis sebutpungli terminologi yang masuk kategori tipiring, tetapi dia tidak masukdalam ruang lingkup delik suap maupun delik gratifikasi, persoalannya kanketika permintaanpermintaan yang dilakukan oleh subjek penerima ini,baik dengan aktif maupun tidak aktif, tetap saja, karena kualifikasi subjekpenerima di dalam delik tipikor, memang sudah sebegitu rupa mengelilingikualifikasi yang memiliki spesifikasi tadi, ada spesifikasi yang Ahlisebutkan ada 3 item tadi, kewenangan atribusi, delegasi
    subjekhukum yang tidak mempunyai kewenangan terkait dengan penerapanpasal 55 ayat (1) ke1 KUHP) Ahli ambil contoh konkrit, terjadi suatuperkara di Pengadilan Jakarta Utara, yaitu Panitera Pengganti dalamperkara Saiful Jamil, kKetika beliau itu bukan panitera dalam perkaratersebut, ataupun sekiranya dalam perkara tersebut sekalipun nggak apaapa, jadi terlepas dia dalam perkara tersebut sebagai panitera penggantiataupun tidak, tapi ia tidak memiliki Kewenangan yang dimaksud dalamkewenangan atributif, delegasi
Pengadilan PN Mentok Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN Mentok Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
SOPIAN Alias BAMBANG
Tergugat:
1.AIDI Bin LIMBAR
2.MASYUMI
3.BRIAN JONATHAN
4.KEPALA DESA BAKIT
5.CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
100 — 56
  • Biaya Pos Delegasi :Rp. 92.000,005. Biaya PNBP : Rp. 60.000,006. Biaya Pemeriksaan setempat : Rp. 3.000.000,007. Biaya Redaksi :Rp. 10.000,008. Biaya maretai : Rp. 20.000,00Jumlah : Rp. 5.102.000,00(Terbilang : Lima juta seratus dua ribu rupiah);Halaman 185 dari 185 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk.