Bahwa selanjutnya Oraganisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WorldIntellectual Property Organization) menjelaskan bahwa suatu merek terkenaladalah merek yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Tingkat pengetahuan atau pengenalan masyarakat luas terhadap suatumerek dalam bidang yang bersangkutan;e Periode waktu, skala, territorial geografis atas penggunaan tiaptiapmerek;e Periode, skala, dan teritorial geografis atas promosi masingmasingmerek, termasuk periklanan atau publikasi dan presentasi dalam pameran

K/Pdt.Sus/....e Periode, skala, dan territorial geografis atas masingmasing pendaftarandan/atau aplikasi untuk pendaftaran, mencerminkan penggunaan danpengenalan atas merek tersebut; dan Nilai yang terkandung di dalam suatu merek;12.

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 pengertian setiap pelaku usaha perkebunan adalahpekebun dan/atau. perusahaan Perkebunan yang mengelola UsahaPerkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud pekebun~ adalah orangperseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, sedangkan yang dimaksuddengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum,didirikan menurut

hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia,yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2020/PN RhlMenimbang, bahwa yang dimaksud Usaha Perkebunan adalah usahayang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkebunan adalah segala kegiatanpengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, Ssarana produksi, alatdan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait TanamanPerkebunan;Menimbang

perundangundangan.Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan ;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentangDesa pada prinsipnya menjelaskan pungutan desa hanya dapat dilakukanapabila sudah diatur dalam Peraturan desa dan dituangkan dalam APBD ;Bahwa pada Tahun 2011 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten LuwuTimur mendapatkan bantuan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas TanahProgram Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani Serta Nelayan danUsaha Penangkapan Ikan Skala

desa.Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasahukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.e Bahwa pada Tahun 2011 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten LuwuTimurmendapatkan . . .rmendapatkan bantuan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah ProgramPemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani Serta Nelayan dan UsahaPenangkapan Ikan Skala

Bahwa Kepala Desa berdasarkan Pasal 16 huruf f Peraturan PemerintahNo. 72 Tahun 2005 tentang Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi dannepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yangdapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.e Bahwa pada Tahun 2011 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten LuwuTimur mendapatkan bantuan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah23Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani Serta Nelayan danUsahaPenangkapan...Penangkapan Ikan Skala

Fakta hukum dalam kasus a quo,terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibatdalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besaryang berdampak luas dan membahayakan masyarakat.

Fakta hukumdalam kasus a quo, terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba ataukurir yang terlibat dalam peradaran gelap atau pelaku produksi atau jual belidalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakanmasyarakat.Selain itu sabusabu yang dikonsumsi terdakwa baru sebagiankecil dari jumlah 0, 1887 gram yang menjadi barang bukti perkara ini.Bahwa menurut pasal 7 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau

Undang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sudah tepat dan benar.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding akan mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum sebagaiberikut.Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya padapokoknya berpendapat bahwa terdakwa RIFAI alias BAJET bin SATIBI SANUSItersebut hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalamperedaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala

kawasan hutan berdasarkan Surat dari Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor :S.516/BPKH.XIX/PKH//9/2020 tanggal 01 September 2020 perihalkonfirmasi telaahan ploting titik koordinat yaitu : Berdasarkan tumpangsusun koordinat yang tercantum pada surat an Kepala Kepolisian ResorBengkalis Nomor : B/705/VIII/Res.5.6/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus2020 terhadap peta kawasan Hutan Provinsi Riau skala

sidang pidana antara KLHK(Taman Nasional Tesso Nilo) dengan saudara AbdulArifin Kabupaten Pelalawan Bahwa terhadap pemetaan titik koordinat atau ploting koordinattersebut termasuk ke dalam salah satu ruang lingkup tugas Ahli, yaitupenyampaian informasi kawasan hutan Dapat Ahli jelaskan tumpang susun titik koordinat, terhadapPeta Penetapan Hutan Produksi Terbatas Sei Melintang lampiranKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : 287/KptslI/1998 tanggal 27Februari 1998 dan Peta Kawasan hutan Provinsi Riau Skala

Bahwa tujuanterdakwa menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah untuk dijual kepadaSiapa Saja yang membeli dengan harga Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus riburupiah) per tan dengan jumlah 1 (satu) tan adalah 75 (tujuh puluh lima) kepingkayu olahan.Menimbang, bahwa tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaPenetapan Hutan Produksi Terbatas Sei Melintang lampiran Keputusan MenteriKehutanan Nomor : 287/KptsII/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan PetaKawasan hutan Provinsi Riau Skala il : 250.000

kawasan hutan berdasarkan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata LingkunganBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX NomorS.516/BPKH.XIX/PKH//9/2020 tanggal 01 September 2020 perihal konfirmasitelaahan ploting titik koordinat yaitu : Berdasarkan tumpang susun koordinatyang tercantum pada surat an Kepala Kepolisian Resor Bengkalis Nomor :B/705/VIII/Res.5.6/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020 terhadap petakawasan Hutan Provinsi Riau skala

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (1), meliputi :a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi;b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat system adat,nilai adatistiadat, lembaga adat beserta hakhak tradisionalnya dalam pelaksanaanpemerintahan desa;f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala

provinsig. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desapada desadesa tertentu;h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraanpemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dani. melakukan upayaupaya percepatan atau akselerasi pembangunanperdesaan skala provinsi.Peraturan PemerintahNo. 72 tahun 2005 tentang desa pasal 98 berbunyi :(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraanpemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.(2) Pemerintah

Pemerintahan ada jika adapemerintah,rakyat,daerah,sumber daya.butir(i)melakukan upayaupaya percepatan atau akselerasi pembangunanperdesaan skala provinsi; yang berarti wajib melakukan upaya terhadaporang pencipta pertama ciptaan baru ada jika tidak berarti tidakmelaksanakan upayaupaya pembangunan perdesaan skala provinsi.

Seseorang menciptakan sumber daya alam baru dipedesaan yangbelum pernah ada didesa dengan berkwantitas besar tapi ada di provinsitetangga (skala provinsi).Maksud UU No 18 tahun 2002 Tentang Sistem nasional penelitian,pengembangan, Dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologiyaitu :Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Padt.G/20..

.- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikolog yang ditandatangani oleh Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 51/UPT P2TP2A/VII/2020 tanggal 02 Agustus 2020, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADIA RAHMA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan gejala perasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit tidur, sedih,emosi tidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala

Laporan Pemeriksaan Psikolog yang ditandatangani oleh Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 51/UPT P2TP2A/VII/2020 tanggal 02 Agustus 2020, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADIA RAHMA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan gejala perasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit tidur, sedih,emosi tidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala Hopkins Symptom ChechlishMenimbang

utuh.- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikolog yang ditandatangani oleh Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 51/UPT P2TP2A/VII/2020 tanggal 02 Agustus 2020, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADIA RAHMA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan gejala perasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit tidur, sedih,emosi tidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikolog yang ditandatangani oleh Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 51/UPT P2TP2A/VII/2020 tanggal 02 Agustus 2020, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADIA RAHMA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan gejala perasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit tidur, sedih,emosi tidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala

bagian dalam tidak ditemukan luka robekan, seldara masih utuh.Laporan Pemeriksaan Psikolog yang ditandatangani oleh Kepala UP2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nc51/UPT P2TP2A/VII/2020 tanggal 02 Agustus 2020, yang telah melakpemeriksaan terhadap NADIA RAHMA, didapatkan kesimpulan sekberikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan g:perasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit 1sedih,emosi tidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala

jejas ataupun medan pada kemaluan bagian dalam tidak ditemukan luka robekan, seldara masih utuh.Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikolog Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 51/UPT P2TP2A/VII/tanggal 02 Agustus 2020, yang telah melakukan pemeriksaan terh:NADIA RAHMA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan g'perasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit 1sedih,emosi tidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala

robekan, selaput dara nutuh.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pemeriksaan Psikyang ditandatangani oleh Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberda'Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 51/UPT P2TP2A/VII/2020 tangg:Agustus 2020, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NADIA RAFdidapatkan kesimpulan sebagai berikut :Klien NADIA RAHMA mengalami kecenderungan kecemasan dengan gperasaan takut, sering sakit kepala, perasaan gelisah, sulit tidur, sedih,etidak stabil dan perasaan tidak berharga sesuai skala

Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 86Tahun 2006 , pada pasalpasalnya menyatakan bahwa, seseorang dan ataubadan hukum, harus mempunyai UKL dan UPL, tetapi tidak satu pasalpunyang menyebutkan apabila tidak ada UKL atau UPL,maka ia mesti dipidana.Di bawah ini diajukan definisi , untuk menguji, apakah benarketerangan ahlitersebut layak untuk diberlakukan terhadap Terdakwa :Pengertian LimbahSecara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan darisuatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala

Jenis Kegiatan Skala/Besaran Alasan Ilmiah Khusus1. Pengumpulan, pemanfaatan, Berpotensi menimbulkanPengolahan dan/atau dampak terhadappenimbunan limbah bahan dan kesehatan manusiaberbahaya dan beracun (B3)sebagai kegiatan utamaberpotensi menimbulkandampak terhadap lingkungandan kesehatan manusia.a.

Setiap kegiatan pengumpulanlimbah B3 sebagai kegiatanutama, tidak termasukkegiatan skala kecil sepertipengumpul minyak kotor danslope oil, timah dan fluxsolder, minyak pelumasbekas, aki bekas, so/ventHal. 19 dari 22 hal. Put. No.2384 K/Pid.Sus/2013bekas, limbah kacaterkontaminasi limbah B3.b. Setiap kegiatan pemanfaatanlimbah B3 sebagai kegiatanutama.Semua besaranc.

menggunakan Narkotika Golongan berupa sabusabu tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang ;Bahwa berdasarkan Hasil Assesment dari Tim Assesment Terpadu PropinsiBali Nomor R/REKOM103/IV/2016/TAT tanggal 25 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa Sayid Rizal Firdaus terindikasi sebagaipenyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secarasituasional,tidak mengalami ketergantungan dan merangkap sebagai pengedar, sertaterindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment TerpaduPropinsi Bali Nomor R/REKOM103/IV/2016/TAT tanggal 25 April 2016 yangdalam kesimpulannya menyatakan terdakwa Sayid Rizal Firdaus terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secarasituasional, tidak mengalami ketergantungan dan merangkap sebagai pengedar,serta terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM103/IV/2016/TAT tanggal 25 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa Sayid Rizal Firdaus terindikasi sebagaipenyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secara situasional, tidakmengalami ketergantungan dan merangkap sebagai pengedar, serta terindikasiterlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

pengetatan pelaksanaanprotokol kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalampersidangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yangmempertimbangkan bahwa pada waktu kejadian, status Provinsi Gorontalopada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya sedangmenerapkan pembatasan kegiatan dan pengetatan pelaksanaanprotokolkesehatan dalam kaitannya sedang terjadi wabah covid19 yang penularannyasudah masuk dalam skala

Sebagaimana yang terungkap dalampersidangan, pada saat itu, Pemerintah Gorontalo telah mengeluarkanlarangan melaksanakan kegiatan acara yang bersifatmengundang/mengumpulkan orang/massa pada saat perayaan Natal 2020 danTahun Baru 2021 yang berkaitan dengan adanya wabah Covid19 yangpenularannya sudah masuk dalam skala nasional dan global, namun Terdakwatidak mengindahkan dan perbuatan Terdakwa ini sangat membahayakan bagimasyarakat dengan cara mengumpulkan banyak orang di kafenya;Menimbang, bahwa pidana

Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangansebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 39 UU No. 18 Tahun2012 adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistim agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, prosesproduksi, pengolahan, pemasaran perdagangan dan penunjang ; Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produkdiedarkan harus mendapat ijin edar/ registrasi berupa nomor MD/ML,untuk produk skala besar dan

PIRT untuk skala kecil dengan tujuanagar produk tersebut terjamin mutu keamanannya; Bahwa bahanbahan pembuatan minuman beralkohol hamipirsemuanya berasal dari tumbuhan nabati namun dalam penjualannyaharus ada jjin menjualnya akan tetapi sampai saat ini di Tulungagungbelum pernah mengeluarkan jjin untuk memperdagangkan minumankeras; Bahwa minuman yang dijual oleh Terdakwa secara legalitasminuman keras yang dijual olen Terdakwa ada ijin edarnya seperti AnggurKolesom orang tua nomor jjin edar BPOM

sebagaidokter fungsional kejiwaan dalam hal ini saksi juga di tunjuk sebagai Asessordalam bidang Asesi terhadap penyalahgunaan Narkoba yang telah mengikutipelatihnan di BNN pusat jakarta pada tahun 2016 dan bersertifikat Asessoryang saat ini juga sebagai Konsultan di BNNK (Badan Narkotika NasionalKabupaten) Sumenep; Bahwa, tugas dan tanggung jawan Asessor adalah melakukanAsessment kepada Resident (Clien) penyalahgunaan napza; Bahwa, menurut saksi ahli terdakwa SUBAIRI tersebut sudah masukdalam kategori skala

yang selanjutnya dilakukansecara bertahap dengan melakukan Asesment lanjutan, Evaluasi PsokologiHalaman 12 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Pmkdan yang terakhir dilakukan konseling dengan kesemuanya ini bertujuanterdakwa SUBAIRI agar sembuh untuk tidak mengulangi kembali danmengurangi komplikasi yang terjadi akibat penyalahgunaan Narkoba; Bahwa, cara system atau metode yang saksi ahli lakukan terhadapterdakwa SUBAIRI sehingga didapat kesimpulan jika terdakwa SUBAIRIditemukan mengalami skala

membenarkan barang bukti yang dihadirkanke persidangan memang yang ditemukan didapur terdakwa; Bahwa, sabusabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa danTerdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabusabu; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwatidak melawan; Bahwa, oleh penyidik terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya(+) positif;Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Pmk Bahwa, menurut saksi ahli terdakwa SUBAIRI sudah masuk dalamkategori skala

hubungan kerja yang jangka waktunyayaitu kontrak per tiga bulan, maka pihak Penggugat tidak mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk dapat menggugat pihakTergugat, oleh sebab terhitung jangka waktu kontrak dalam tiga (3)bulan tersebut berakhir, maka secara hukum sudah tidak adahubungan hukum dalam bentuk apapun lagi dengan Tergugat;Bahwa seseorang yang mempunyai hak hukum untuk dapatmelakukan gugatan dan meminta pemutusan hubungan kerja adalahseseorang yang bekerja didalam perusahaan dengan skala

besar danberkedudukan dengan status karyawan tetap dengan kata lain adalahgugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang hanyausaha rumahan dengan skala kecil adalah sangat tidak tepat.10)Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat sudahsering dan berulangkali menyampaikan kepada Penggugat untuk beristiranat saja, namun selalu dan selalu Penggugat mengatakan masihdan tetap mau membantu Tergugat dengan mengerjakan apa sajasehingga mendapatkan upah.11)Bahwa operator mihane itu

atau kwitansi bertanggal 21 November 2003, olehkarenanya Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kapasitaslagi untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara ini.b) Tenun rajutan yang dijalankan oleh Tergugat dari dahulu sampaldengan sekarang adalah usaha tenun kain sarung rumahan;Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No.116/Pdt.Sus/2019/PN.Bdgc) Tergugat tidak pernah memiliki usaha dengan badan hukum PTmaupun CV dengan kata lain hanya usaha perorangan;d) Usaha yang dijalankan dalam levelitas UKM skala

Wana SuburSawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.Hal 31 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.BLH/2021/PT PBR36)Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasanganpancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala1:25.000.37) Satu lembar foto kopi legalisir

Peta Kondisi dan Okuvasi lahanPT Gelora Sawita Makmur dengan skala 1:25.000.38)4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat PengunduranDiri Direktur Utama PT.

Wana SuburSawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.72) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.73) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.74) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasanganpancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala1:25.000.75) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahanPT Gelora Sawita Makmur

dengan skala 1:25.000.76) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat PengunduranDiri Direktur Utama PT.

Bahwa Merek "MONSTER" dikenal secara luas sebagai sponsor kegiatanolahraga dalam skala internasional seperti olahraga motorcross, sepedaekstrim, sepeda gunung, snowboarding, balap mobil, surfing (berselancar)Hal. 3 dari 59 hal Put. Nomor 491 K/Pdt.SusHKI/2015dan skate (papan seluncur);Merek "MONSTER" juga menjadi salah satu sponsor utama di dalamolahraga balap motor tahunan di dunia, yaitu Moto GP. Di dalam kegiatanolahraga ini.

Penjualan kotor produk dengan Merek"MONSTER" pada pelanggan di luar Amerika Serikat meningkat hampir 13%pada 2013 sampai US$ 580.6 juta dari hampir US$ 514 juta pada 2012;69.Bahwa, Merek "MONSTER" telah menjadi merek dengan penjualan terbaikdi Amerika Serikat baik dari segi satuan volume dan nilai, dan terus menjadimerek minuman berenergi ternama dengan pertumbuhan tercepat diAmerika Serikat dan di skala dunia.

Nomor 491 K/Pdt.SusHKI/201570.minggu yang berakhir 30 Juni 2014, untuk penjualan gabungan di seluruhoutlet (yaitu supermarket, toko bahan makanan, toko obat dan tempatpenjualan dalam skala besar) penjualan minuman berenergi dengan Merek"MONSTER" bertumbuh 10,9% dalam volume US Dollar dan 9.6% dalamvolume unit setelah periode 13 minggu pada tahun sebelumnya.

Nomor 491 K/Pdt.SusHKI/2015pendapatan eceran dalam skala internasional) sebagai hasil dari penjualanminuman berenergi dengan Merek "MONSTER" di kelas 5 milik PemohonKasasi. Adapun penghasilan US$20 Miliar tersebut mewakili 92% dari totalpendapatan Pemohon Kasasi;Bahwa penjualan minuman berenergi dengan Merek "MONSTER" milikPemohon Kasasi telah meningkat setiap tahunnya sejak diluncurkan padatahun 2002.

Penjualan kotor produk denganMerek "MONSTER" pada pelanggan di luar Amerika Serikat meningkathampir 138% pada 2013 sampai US$ 580.6 juta dari hampir US$ 514 jutapada 2012;69.Bahwa, Merek "MONSTER" telah menjadi merek dengan penjualan terbaikdi Amerika Serikat baik dari segi satuan volume dan nilai, dan terus menjadimerek minuman berenergi ternama dengan pertumbuhan tercepat diAmerika Serikat dan di skala dunia.

WalikotaBandung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan CoronaVirus Disease 2019;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tanggal05 Mei 2020, tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial SkalaBesar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2019 (Covid19) di Kota Bandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 23 Tahun 2020 Tanggal11 Mei 2020, tentang Perubahan atas Peraturan WalikotaBandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala

Besar Dalam Rangka PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di KotaBandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 29 Tahun 2020 Tanggal20 Mei 2020, tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanWalikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka PercepatanHal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdg10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.T1.8T1.9T2.1T2.2T3.1T3.2T4T5.1T5.2T5.3T5.4T6.1T6.2T7.1Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19

) di KotaBandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 32 Tahun 2020 Tanggal30 Mei 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanWalikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di KotaBandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 34 Tahun 2020 Tanggal12 Juni 2020, tentang Perubahan Keempat Atas PeraturanWalikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka

Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) sebagaimana diubah dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU PTUN;Bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat di Jalan Kenjeran Nomor118, Surabaya merupakan tempat berdagang barang bekas yaitu kertasdan kardus dengan jumlah karyawan 50 orang dan pelanggan berjumlahratusan orang mulai dari pemulung barang bekas sampai denganpengepul skala

Tergugat Il.Oleh karena itu Surat Nomor 640 adalah juga merupakan Keputusan TataUsaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN sebagaimanadirubah dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UU PTUN;Bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat di Jalan Kenjeran Nomor118, Surabaya merupakan tempat berdagang barang bekas yaitukertas dan kardus dengan jumlah karyawan 50 orang dan pelangganberjumlah ratusan orang mulai dari pemulung barang bekas sampaidengan pengepul skala

Selain ituPenggugat masih menanggung 50 orang karyawan dan mengkoordinirratusan pemulung dan pengepul skala kecil kertas bekas di wilayah sekitarSurabaya. Apabila bangunan tersebut dibongkar, maka Penggugat,karyawan Penggugat, dan ratusan pemulung dan pengepul skala kecilkertas bekas di wilayah sekitar Surabaya akan kehilangan matapencahariannya.

Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa kayu gelam yang diangkut olehterdakwa adalah milik saksi NANGCIK yang diperoleh dari hasilpenebangan di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Padang Sugihan dankayu hek milik saksi ALIKO juga berasal dari Kawasan Hutan SuakaMargasatwa Padang Sugihan berdasarkan Peta Kawasan Hutan danHalaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1550/Pid.B/LH/2020/PN PigKonservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000 (LampiranKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.454

Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa kayu gelam yang diangkut olehterdakwa adalah milik saksi NANGCIK yang diperoleh dari hasilpenebangan di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Padang Sugihan dankayu hek milik saksi ALIKO juga berasal dari Kawasan Hutan SuakaMargasatwa Padang Sugihan berdasarkan Peta Kawasan Hutan danKonservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000 (LampiranKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentangPerubahan

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, abhliditunjuk untuk mendampingi Gakkum Seksi Ill Palembang diKawasan Hutan Suaka Margasatwa Padang Sugihan, setelahdilakukan pengecekan terkait hasil lacak balak, diperoleh hasil bahwasetelah dilakukan analisa dan plotting, maka seluruh titik koordinatyang telah diambil oleh tim penyidik berada di Kawasan Hutan SuakaMargasatwa Padang Sugihan berdasarkan Peta Kawasan Hutan danKonservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan

tidak memiliki dokumen dalam melakukan pengangkutan kayutersebut berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dan saksisaksi bahwakayu gelam yang diangkut oleh terdakwa adalah milik saksi NANGCIK yangdiperoleh dari hasil penebangan di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa PadangSugihan dan kayu hek milik saksi ALIKO juga berasal dari Kawasan HutanSuaka Margasatwa Padang Sugihan berdasarkan Peta Kawasan Hutan danKonservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan skala

tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani olehKepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin;5 (lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 16/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama(penjual) bernama Baharuddin Kahar dan pihak kedua(pembeli) bernama Made Sutrisna disaksikan Kepala DesaTeluk Santong bernama Kaharuddin dan Julefa danditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)Kecamatan Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH;. 1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala

15.4.97/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani olehKepala Desa Teluk Santong bemama Kaharuddin;5 (lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihakpertama (penjual) bernama Juhaifa dan pihak kedua (pembeli)bemama Gusti Ayu Putu Susilawati disaksikan Kepala DesaTeluk Santong bernama Kaharuddin dan ditandatangani olehPPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampangbemama Edy Ratno Sanjaya,SH;. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala

No. 135 K/Pid/2010m. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukurandan Pendaftaran tanah bernama Baharuddin, SH;4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan Tanah ANomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatanganioleh panitia pemeriksa;Surat setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah danbangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama wajibpajak Komang Herri.4.

Rahim ditandatanganioleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) KecamatanPlampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH;. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukurandan Pendaftaran tanah bernama Baharuddin, SH;. 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan Tanah ANomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatanganioleh panitia pemeriksa;Surat setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah danbangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama

kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala