Ditemukan 5694 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 11-06-2012 — Upload : 16-11-2013
Putusan PN KEPANJEN Nomor 11/Pid.B/2012/PN.KPJ
Tanggal 11 Juni 2012 — Drs. SUKATON PRASETYO WIBOWO
5628
  • di JI Kertanegara Nomor 1 Dsn Karang juwetDs Donoware Kec Karangploso Kab Malang yaitu sebidang tanah PersilNomor 150 Blok d.I Kohir Nomor C.903 seluas + 1.250m2 (seribu dua ratuslima puluh meter persegi) An P.
    Chumaidi yang minta tolongagar ia diuruskan Akta Jual Belinya atas sebidang tanah Persil No. 180Blok d.1 Kohir No. 903 seluas + 1.250 m2 yang terletak di Dsn.Karangjuwet, Ds. Donowarih, Kec. Karangploso, Kab. Malang ;Bahwa dalam proses jual beli selanjutnya P. Chumaidi telahmenguasakan urusannya tersebut secara lisan kepada P.
    Malang Persil No. 180 Blok d.1 KohirNo. 903 seluas + 1.250 m2 tersebut dan oleh P. Chumaidi saksidibuatkan kwitansi pembelian ;Bahwa pada tahun 2007 P. Chumaidi meninggal dunia di Blitar,kemudian saksi menemui Ny.
    Chumaidi sampai dengan sekarang ;Bahwa pada tahun 2007 / 2008 saksi pernah diminta oleh Kabul DonoSantoso (Kades Donowarih) untuk tanda tangan sebagai saksi jual bellitanah Persil No. 180 Blok d.1 Kohir No. 903 seluas + 1.250 m2 yangterletak di Dsn. Karangjuwet, Ds. Donowarih ;Bahwa dalam Akta Jual Beli sebidang tanah tersebut selaku pembeliadalah Drs. Chumaidi dan selaku penjualnya adalah ahli waris P.
    Sukaton Prasetyo Wibowo didakwaoleh Jaksa Penuntut Umum dakwaandakwaannya yakni dengan sengajamenguasai secara melawan hak sesuatu benda berupa Akta Jual Beli Nomor :593/57/III/2007, tanggal 30 Maret 2007 dengan obyek jual beli hak milik atassebidang tanah Persil No. 180 Blok d.1 Kohir No. 903 seluas + 1.250 m2 yangterletak di Dsn. Karangjuwet, Ds. Donowarih, Kec. Karangploso, Kab.
Register : 13-09-2022 — Putus : 27-09-2022 — Upload : 20-01-2023
Putusan PN TANGERANG Nomor 903/Pdt.P/2022/PN Tng
Tanggal 27 September 2022 — Pemohon:
VITA RIANA
679
  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No.903/Pdt.P/2022/PN.Tng oleh Pemohon ;
    2. Membebankan permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.225.000,-(Dua ratus duapuluh lima ribu rupiah) ;
    903/Pdt.P/2022/PN Tng
Upload : 08-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2442 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Ni Ketut Ari Sunati
289172 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Malawa Wiguna ditetapkan sebagaipemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan Rehab BeratRumah Dinas Perawat Puskesmas Bangli Ssesuai KontrakNomor : 050/903/Dikes/IX/2007 (pihak pertama) Dr. ! GUSTINGURAH RAI. (Kadis Kes. Kabupaten Bangli) 34/MW/IX/2007(pihak kedua) KOMANG SUTAMA (Dir.
    Malawa Wiguna ditetapkan sebagaipemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan Rehab BeratRumah Dinas Perawat Puskesmas Bangli Ssesuai Kontraknomor ;050/903/Dikes/IX/2007 (pihak pertama) Dr. GUSTI NGURAHRAI (Kadis Kes. Kabupaten Bangli) 34/MW/IX/2007 (pihakkedua) KOMANG SUTAMA (Dir.
    Tanggal21 September 2007 ;Dokumentasi pelaksanaan fisik Kontrak (SPKS) Asli Nomor :050/ 903 / Dikes /IX /2007 (Pihak Pertama) 34/ MW/ IX /2007 (Pihak Kedua ).
    No. 2442K/Pid.Sus/2009 050/ 903 / Dikes /IX /2007 (Pihak Pertama) 34/ MW/ IX /2007 (Pihak Kedua ).
    Tanggal21 September 2007 ;Dokumentasi pelaksanaan fisik Kontrak (SPKS) Asli Nomor :050/ 903 / Dikes /IX /2007 (Pihak Pertama) 34/ MW/ IX /2007 (Pihak Kedua).
Putus : 20-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 165/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 20 Juni 2017 — Ny. PARTINI melawan NYONYA LEGI dkk
4322
  • Menyatakan sebagai hukum bahwa Akte Jual Beli yang dibuat olen PPAT /Notaris ADI HENDRO PRASETYO, SH, tanggal 03072015 No. 903/2015antara Tergugat.!
    PPAT), sehinggaditerbitkanlah Akta Jual Beli Nomor : 903/2015 tertanggal 03 Juli 2015 yangdibuat oleh Tergugat Ill (AD HENDRO PRASETYO, SH.M.Kn) selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Satu dan lain hal bahwa terhadaptanah obyek sengketa juga telah diserahkan (/evering) oleh Tergugat kepada Tergugat II, dan selanjutnya dikuasai oleh Tergugatll ;Hal. 9 Putusan No.165 /Pdt/2017/PT SMG5.
    Akta Jual Beli Nomor : 903/2015 tertanggal 03 Juli 2015 yangdibuat oleh Tergugat Ill Konpensi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), dengan demikian Penggugat Rekonpensi nyata merupakanPembeli Yang Beritikat Baik, maka Penggugat Rekonpensi sudahsewajarnya dan untuk itu wajib mendapatkan perlindungan hukum ;5.
    Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual beli No. 903/2015 tertanggal03 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)ADI HENDRO PRASETYO, SH.M.Kn., adalah sah dan mempunyai kekuatanhukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah atastanah obyek sengketa, sebagaimana tersebut Sertifikat Hak Milik SertifikatHak Milik No.1063/Tambak, seluas + 165 M?
    Legi, yang berasal dari pemecahanHak milik Nomor 1061 yang merupakanPembukuan C. 370 asal dari Alm.Bagong Kartosemito;; Kemudian menjadi atas nama Jani Setiawan berdasarkan Akta Jual BeliNomor 903/2015, tanggal 03/07/2015yang dibuat oleh Adi HendroPrasetyo, SH., MKn. Selaku PPAT..
Putus : 01-06-2012 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 648 PK/Pdt/2011
Tanggal 1 Juni 2012 — PT. IGAS UTAMA vs PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA
13067 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksaperkara No. 903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel;3. Menyatakan agar pemeriksaan perkara No. 903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Seluntuk dilanjutkan;4.
    Untuk itulah, diajukannya upaya hokum PeninjauanKembali sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 67 UndangUndangNomor : 14 Tahun 1985 juncto UndangUndang Nomor: 5 Tahun 2004;Bahwa Pemohon PK (semula Pembanding/Terlawan/Pemohon Eksekusi)dengan alasan hukum Pasal 67 huruf f UndangUndang Nomor: 14 Tahun 1985juncto UndangUndang Nomor: 5 Tahun 2004, putusan No. 903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tersebut yang menyebutkan:Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang baik dan benar menuruthukum;Tanpa memberikan
    Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar GrafikaJakarta2998, hal. 878879);Dengan demikian telah nampak secara jelas, kekhilafan atau kekeliruanyang nyata dari pertimbangan putusan No.903/Pdt.g/2009/PN.Jkt.Sel., tersebutyang menyatakan:Penetapan No. 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel., telah melanggar asas,melebihi diktum putusan BANI No. 263/IX/ARBBANI/2007., dan tidak ada satukalimat pun berisikan penghukuman (comdemnatoin);Bahwa dilekatkannya dan termuat dalam putusan BANI No. 263/IX/ARBBANI/2007
    Menuangkan kesepakatan ini dalam suatu Putusan Arbitrase yang finaldan mengikat kedua belah Pihak;Kemudian pertimbangan putusan No.903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tersebutmengutip pula diktum putusan BANI No. 263/IX/ARBBANI/2007., bahkan lebihdipertegas dengan mencantumkan bukti para Pihak.
    Olehsebab itu, menjadi begitu nampak jelas atas kekhilafan Hakim atau kekeliruanyang nyata pertimbangan putusan No.903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., tersebutyang menyatakan Penetapan No. 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel., telah melanggarasas, melebihi diktum putusan BANI No. 263/IX/ARBBANI/2007;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali adalah mengenaikekhilafan hakim dalam memutus perkara a quo;Bahwa Judex Facti tidak
Register : 15-02-2012 — Putus : 26-03-2012 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 8/PID.TPK/2012/PT BDG
Tanggal 26 Maret 2012 — Pembanding/Terdakwa : Syarif Hidayat SE
Terbanding/Jaksa Penuntut : Bobby R, SH
9237
  • . : 903/Kep.13-Huk/2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 08 Januari 2010.
  • SK Bupati Karawang No. : 903/Kep.167-Huk/2010 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 28 Januari 2010.
    . : 903/Kep.661-Huk/2010 tentang Penetapan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 18 Oktober 2010.
  • Surat Keputusan Bupati Karawang No. : 910 / Kep.608-Huk/2009 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2010.
    MM selaku Pengguna Anggarantelah menandatangani dokumendokumen pendukung termasuk Surat PerintahMembayar Langsung (SPM LS) untuk pekerjaan peningkatan Jalan BadamiPangkalan, yang seharusnya ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.167Huk/2010tanggal 28 Januari 2010 dan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.661Huk/2010 tanggal 18 Oktober 2010 yaitu antara lain sebagai berikut :1.
    MM dimana seharusnya dokumen pembayaran pekerjaan peningkatanjalan Badami Pangkalan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.167Huk/2010tanggal 28 Januari 2010 dan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.661Huk/2010 tanggal 18 Oktober 2010 adalah secara tegas tidak sesuai dan bertentangandengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara yang menyebutkan bahwa Pejabat yang menandatangani dan
    Tanda Terima Uang ;Bahwa kemudian secara nyata terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menandatangani dokumendokumen pendukung termasuk Surat Perintah Membayar Langsung(SPM LS) untuk pekerjaan peningkatan Jalan Badami Pangkalan, yang seharusnyaditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat KeputusanBupati Karawang Nomor : 903/Kep.167Huk/2010 tanggal 28 Januari 2010 dan SuratKeputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.661Huk/2010 tanggal 18 Oktober2010 yaitu antara lain sebagai
    Menyatakan barang bukti berupa :SK Bupati Karawang No. : 903/Kep.13Huk/2010 tentang Pejabat PenggunaAnggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga dan Pengairan KabupatenKarawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 08 Januari 2010.SK Bupati Karawang No. : 903/Kep.167Huk/2010 tentang Pejabat KuasaPengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga dan PengairanKabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 28 Januari 2010.SK Bupati Karawang No. : 903/Kep.661Huk/2010 tentang Penetapan KembaliPejabat
    Menetapkan barang bukti berupa:> SK Bupati Karawang No. : 903/Kep.13Huk/2010 tentang Pejabat PenggunaAnggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga dan PengairanKabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 08 Januari 2010.> SK Bupati Karawang No. : 903/Kep.167Huk/2010 tentang Pejabat KuasaPengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga dan PengairanKabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 28 Januari 2010.> SK Bupati Karawang No. : 903/Kep.661Huk/2010 tentang PenetapanKembali Pejabat
Register : 14-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Bjn
Tanggal 3 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
165
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Bjn tanggal 14 April 2021 ;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
    903/Pdt.G/2021/PA.Bjn
Register : 19-09-2011 — Putus : 30-11-2011 — Upload : 19-04-2012
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 903/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.
Tanggal 30 Nopember 2011 — PEMOHON X TERMOHON
72
  • 903/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.
    Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahuludilaksanakan pada tanggal 21 April 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkanpemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gemarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/26/TV/1998 tanggal 21 April1998) ; Hal. 1 dari 10 hal Put.903 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal
    SAKSI IT PEMOHON , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediamandi KABUPATEN MADIUN; Hal. 3 dari 10 hal Put.903 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalahPaman Penggugat; . bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yangmenikah sah di Gemarang pada 21 April 1998 dan selama pernikahan telahdikaruniai 2 anak; . bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiisteri di rumah orangtua
    tidak betahtinggal di rumah kediaman bersama karena Pemohon sudah mempunyai rumahsendiri dan harus merawat anakanaknya; bahwa, saksi mengetahui selama pergi, Termohon tidak meninggalkan jaminannafkah untuk Pemohon sehingga untuk kebutuhan seharihari selain Pemohonbekerja sendiri dan juga dibantu oleh orangtua Penggugat; bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempattinggal selama 1 tahun 5 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak adaHal. 5 dari 10 hal Put.903
    PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksiyang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksisaksi tersebut dapat diterima,maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yangcukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidakharmonis terus menerus terjadi pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapanhidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri; Hal. 7 dari 10 hal Put.903
    Materai : Rp. 6.000,Jumlah : Rp. 541.000, Hal. 9 dari 10 hal Put.903 /Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .
Putus : 12-06-2008 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 24PK/PID.SUS/2008
Tanggal 12 Juni 2008 — Hi. UMAR ALATAS ; Drs. ZAENAL M. DAUD, dkk.
6633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Umar Alatas selaku Ketua DPRD Tolitoli periode 1999/2004yang juga tanpa memperhatikan ketentuan PP.100/2000 clan Surat EdaranMendagri clan Otoda nomor 903/273/SJ tanggal 17 Nopember 2000langsung menyetujui usulan/rancangan tersebut yang kemudian diserahkankepada pihak eksekutif untuk langsung dimasukkan dalam RAPBD 2001guna dibahas di dalam sidang Dewan.
    Umar Alatas selaku Ketua DPRD Tolitoli saat itu yang tanpamemperhatikan ketentuan PP No. 1 tahun 2001 serta PP No. 110 tahun2000 dan Surat Edaran Mendagri nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember2001 langsung menyetujui usulan/rancangan tersebut yang kemudiandiserahkan kepada pihak Eksekutif untuk langsung dimasukkan dalamRAPBD 2003 guna dibahas didalam sidang Dewan.
    Umar Alatas selaku Ketua DPRD Tolitoli periode 1999/2004 yan,g jugatanpa memperhatikan ketentuan PP.100/2000 clan Surat Edaran Mendagriclan Otoda nomor 903/273/SJ tanggal 17 Nopember 2000 langsungmenyetujui usulan/rancangan tersebut yang kemudian diserahkan kepadapihak eksekutif untuk langsung dimasukkan dalam RAPBD 2001 gunadibahas di dalam sidang Dewan.
    Umar Alatasselaku Ketua DPRD Tolitoli saat itu yang tanopa memperhatikan ketentuanPP No. 1 tahun 2001 serta PP No. 110 tahun 2000 dan Surat EdaranMendagri nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 langsungmenyetujui usulan/rancangan tersebut yang kemudian diserahkan kepadapihak Eksekutif untuk langsung dimasukkan dalam RAPBD 2002 gunadibahas didalam sidang Dewan.
Putus : 25-09-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 654 K/Ag/2019
Tanggal 25 September 2019 — NANDANG HIDAYAT GUMELAR VS 1. Ny. R. TUTI SUMARTINI BINTI R. WARDI SUWARDI,
7345
  • Putusan PengadilanAgama Kota Bandung mempunyai kekuatan hukum tetap;13.Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan EksekusiLelang Nomor 903/Pdt.G/2005/PA.Badg. tanggal 2 Desember 2009 jo.Putusan Peninjauan Kembali Nomor 64 PK/AG/2008 jo.
    Putusan PengadilanAgama Kota Bandung Nomor 903/Pdt.G/2005/PA.Badg. tersebut;14.Menyatakan Terlawan , Terlawan Il, Terlawan Ill, Terlawan IV dan TurutTerlawan , Turut Terlawan II tidak dapat melakukan lelang atau menjualterhadap tanah dan bangunan objek sengketa dan tidak dapat melakukanpengalihan atas tanah dan bangunan objek sengketa tersebut kepadasiapa saja tanpa seizin dari Pelawan;15.Menyatakan apabila eksekusi lelang tersebut tetap dilaksanakan padatanggal yang ditetapkan oleh Turut Terlawan
    Sapdi; Barat berbatasan dengan tanah dan banguan Stevanus Kusnadi,solokan, tanah dan bangunan Benny Cahyadi;12.Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bandung untukmenangguhkan eksekusi lelang sebagaimana Penetapan PengadilanAgama Bandung Nomor 903/Pdt.G/2005/PA.Badg. tanggal 2 DesemberHalaman 9 dari 13 hal. Put.
    Nomor 654 K/Ag/20192009 tersebut sampai Putusan Pengadilan Agama Bandung mempunyaikekuatan hukum tetap;13.Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan EksekusiLelang Nomor 903/Pdt.G/2005/PA.Badg. tanggal 2 Desember 2009 jo.Putusan Peninjauan Kembali Nomor 64 PK/AG/2008 jo. Putusan KasasiNomor 127K/AG/2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama BandungNomor 117/Pdt.G/2006/PTA.Bdg. jo.
    Putusan Pengadilan AgamaBandung Nomor 903/Pdt.G/2005/PA.Badg. tersebut;14.Menyatakan Terlawan , Terlawan Il, Terlawan III, Terlawan IV dan TurutTerlawan serta Turut Terlawan II tidak dapat melakukan lelang ataumenjual dan tidak dapat melakukan pengalihan atas tanah dan bangunansebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 83 Desa Ujungberung,Gambar Situasi Nomor 5271/1984, seluas 4100 (empat ribu seratus)meter persegi, tertulis atas nama R. Wardi Suwardi yang terletak di JalanA. H.
Register : 19-03-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 01-08-2024
Putusan PA SUMEDANG Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Smdg
Tanggal 1 Agustus 2024 — Penggugat melawan Tergugat
61
  • Menyatakan perkara nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;

    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00( dua ratus sebelas ribu rupiah).

    903/Pdt.G/2024/PA.Smdg
Putus : 21-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/PID.SUS/2016
Tanggal 21 Maret 2016 — H. MUHAMMAD RIDHO HARAHAP, S.E
6744 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Satu Exemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang danjasa Nomor: 903 / 08 / SPP / LSBJ / 2009, Tanggal 15 Desember2009. Rp. 1.297.200.000, (satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuhjuta dua ratus ribu rupiah) d. Satu lembar berita acara pembayaranNomor : 08 / BAP // BPBA/ 2009.
    ribu rupiah) tanpa tanggal bulan Desember 2009 dengan KodeRek 1.03.01.29.025.2.3.29.02.c. 1 (satu) Exemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang danjasa Nomor : 903 / 036 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15 Desember2009.
    (satu) Exemplar Surat permintaan pembayaran langsung barang danjasa Nomor : 903 / 07 / SPP / LS BJ / 2009, Tanggal 15 Desember2009.
    No. 450 K/Pid.Sus/201519.20.21.22.23.24.20.26.27.Rekapitulasi Daftar Kwantitas barang yang telah di legalisir sesuaiaslinya.1 (satu) lembar Photo Copy Berita Acara serah terima barang / peralatantanggal 28 Oktober 2009 berikut lampiran spesifikasi barang yang telahdilegalisir sesuai aslinya1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPMLSbarang dan Jasa No.903/1792/SPMLS/2009 tanggal 12 November 2009berikut lampirannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung No. 903/129 / SPPLS /2009 tanggal
    No. 450 K/Pid.Sus/201519.20.21.22.23.24.20.26.27.Rekapitulasi Daftar Kwantitas barang yang telah di legalisir sesuaiaslinya.1 (satu) lembar Photo Copy Berita Acara serah terima barang / peralatantanggal 28 Oktober 2009 berikut lampiran spesifikasi barang yang telahdilegalisir sesuai aslinya1 (satu) Lembar Photo Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPMLSbarang dan Jasa No.903/1792/SPMLS/2009 tanggal 12 November 2009berikut lampirannya Surat Permintaan Pembayaran Langsung No.903/129/SPPLS /2009 tanggal
Register : 10-06-2024 — Putus : 25-06-2024 — Upload : 25-06-2024
Putusan PA JEPARA Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Jepr
Tanggal 25 Juni 2024 — Penggugat melawan Tergugat
75
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 903/Pdt.G/2024/PA.Jepr dari Pemohon;
    2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 175.000,- ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    903/Pdt.G/2024/PA.Jepr
Register : 31-03-2016 — Putus : 15-04-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 173/Pid.Sus/2016/PN.BLS
Tanggal 15 April 2016 — - SUARDIYANTO Als PETONG Bin PUTRANTO
396
  • LAB :903/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan pemeriksa ZULNI ERMA danDELIANA NAIBORHU, S,Si Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupa1. . 1 (Satu) botol plastic berisi + 60 ml urine milik Andry Yumeldi2. .1 (Satu) botol plastic berisi + 60 ml urine milik Suardiyanto als Petong3. . 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,59 g danberat netto 0,42 g4. . 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22 g danberat netto 0,07 g5. .1 (satu
    LAB :903/NNF/2016 tanggal 29 Januari 2016 dengan pemeriksa ZULNI ERMA danDELIANA NAIBORHU, S,Si Apt menyimpulkan bahwa barang bukti berupae 1 (Satu) botol plastic berisi + 60 ml urine milik Andry Yumeldie 1 (Satu) botol plastic berisi + 60 ml urine milik Suardiyanto als Petonge 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,59 g danberat netto 0,42 gHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 173Pid.Sus/201 6/PN.Blse 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat
    plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto0,22 g dan berat netto 0,07 ge 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putin dengan berat brutto 2,85g dan berat netto 2,48 g;Barangbarang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan oleh SaksiSaksi dan Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya disamping barangbarang bukti tersebutdiatas dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti suratsebagai berikut:e Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Cabang Medan Nomor LAB :903
    plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,22g dan berat netto 0,07 ge 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 2,85g dan berat netto 2,48 g;Dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut, bahwa barang bukti tersebutdiatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;e Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Cabang Medan Nomor LAB :903
    3 (tiga)paket Narkotika jenis sabusabu, bong, Mancis, plastic, kaca pirek, dan Guntingdi Pondok tersebute Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabusabu tersebut, salahsatunya milik terdakwa.Dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut, bahwa barang bukti tersebutdiatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;e Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Cabang Medan Nomor LAB :903
Putus : 05-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367 /B/PK/PJK/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — Ahymsha Endang Berting ; Direktur Jenderal Pajak
4429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pdt/...perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Uraian Ketetapan PajakBahwa SKPKB PPh Orang Pribadi Nomor 00036/205/05/903/07 tanggal28 Nopember 2007 Tahun Pajak 2005 diterbitkan oleh KPP Denpasar Timurberdasarkan hasil penelitian data Alat Keterangan yang dilakukan oleh KPP DenpasarTimur yang dituangkan dalam Laporan Penelitian atas Data Alket Pemohon Banding Nomor LAP016/WPJ.17/KP.0204/2007 tanggal27 Nopember 2007, dengan rincian
    /I/2008tanggal O01 Pebruari 2008 diterima oleh KPP Pratama Denpasar Timur tanggal 05Pebruari 2008 berdasarkan LPAD NomorS8/WPJ.17/KP.01/2008 tanggal 05 Pebruari 2008;Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPh OrangPribadi Nomor : 00036/205/05/903/07 tanggal 28 November 2007 Tahun Pajak 2005dengan alasan sebagai berikut :a.
    Berdasarkan rincian tersebut, maka menurut Pemohon Banding seharusnya SKPPPh Orang Pribadi Nomor : 00036/205/05/903/07 tanggal 28 Nopember 2007adalah SKP NIHIL;Uraian Keputusan Permohonan Keberatan Pemohon BandingBahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP009/WPJ.17/BD.06/2009 tanggal 27Januari 2009 berupa menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atasSKPKB PPh Orang Pribadi Nomor : 00036/205/05/903/07 tanggal 28 Nopember 2007Tahun Pajak 2005, sehingga perhitungan semula menjadi sebagai berikut
    Pemohon Banding atas SKPKBPPh Orang Pribadi;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.23171/PP/M.XIII/14/2010, tanggal 20 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:MENGADILI:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP009/WPJ.17/BD.06/2009 tanggal27 Januari 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2005 Nomor: 00036/205/05/903
    Maryanto :"pahwa SKPKB PPh Orang pribadi Nomor : 00036/205/05/903/07 tanggal 28Nopember 2007 a.n Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal.Dengan demikian keputusan keberatan batal.
Putus : 03-12-2013 — Upload : 02-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 903 K/Pid/2013
Tanggal 3 Desember 2013 — LUKMAN bin (Alm) UJANG DAN KAWAN-KAWAN
207 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 903 K/Pid/2013
    PUTUSANNo. 903 K/Pid/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Para Terdakwa :I. Nama : LUKMAN bin (Alm) UJANG ;Tempat lahir : Lebak ;Umur / Tanggal lahir : 49 tahun ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kampung Cokel Pasir Nangka RT.02/01, Desa Curugbitung, KecamatanCurugbitung, Kabupaten Lebak ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Buruh ;II.
    No. 903 K/Pid/2013IV. Nama: SANAN bin SANIP ;Tempat lahir : Lebak ;Umur / Tanggal lahir : 35 tahun ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kampung Cokel Pasir Nangka RT.02/03, Desa Curugbitung, KecamatanCurugbitung, Kabupaten Lebak ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Buruh ;V.
    No. 903 K/Pid/2013perbuatan pidana yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan,merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitubangunan rumah, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik H. Sahari Sawirabin H.
    No. 903 K/Pid/2013barang tersebut tak dapat dipakai lagi yang melanggar Pasal 170 ayat (2)ke1, jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana.Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa yaitu Terdakwa Il.LUKMAN bin UJANG (Alm), Terdakwa II. ENIK bin AHMAD (Alm),Terdakwa Ill. SANAN bin SANIP, Terdakwa IV.
    No. 903 K/Pid/2013Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 oleh Dr. Salman Luthan,S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.HakimHakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H.
Register : 23-05-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PA DEMAK Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Dmk
Tanggal 2 Juni 2022 — Penggugat melawan Tergugat
61
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Dmk dari Penggugat;
    2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
    903/Pdt.G/2022/PA.Dmk
Putus : 17-01-2014 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 111/PDT.G/2013/PN.PLG
Tanggal 17 Januari 2014 —
373
  • sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 903/Kel.
    yang terletak di Jalan Rama Kasih, Kelurahan Duku,Kecamatan Ilir Timur Il, Palembang, sebagaimana dimaksud dalam SertifikatHak Milik No. 903/Kel. Duku (d/h. 8 Ilir), Surat Ukur No. 97/duku/2010 antaraTergugat I, II, Ill, IV, V, VI, VI dan Tergugat VIII dengan Tergugat X, serta baliknama Sertifikat Hak Milik No. 903/Kel.
    Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri PalembangNo.882/Pid.b/2012/PN.PLG tanggal 15 Agustus 2012, tidak ada Amaryang menyatakan bahwa tanah seluas 540 m2 yang terletak dijalanRama kasih, kelurahan duku kecamatan Hil Timur Il Kota Palembangatau Sertifikat Hak Milik No.903/Kel.Duku (d/h 8 Ilir), Surat UkurNo.97/duku/2010 adalah Milik Penggugat;D.
    Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 903, Desa/Ket Duku (dh. 8 ilir) denganSurat Ukur No. 97/duku/2010 atas nama TERGUGAT X vang telah dibaliknamakan berdasarkan BUKTI P4 dan selanjutnya diberitanda ( P5 );6.
    Kewenangan Absolut.Bahwa gugatan PENGGUGAT melanggar kompetensi absolut bagiPengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkaraaquo karena PENGGUGAT dalam posita angka 21 dan petitum angka 5gugatan aquo pada intinya memohon : "Pengadilan Negeri Palembanguntuk membatalkan balik nama Sertifikat Hak Milik NO.903/Kel.
Putus : 26-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 K/Pdt/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — Ny. PARTINI VS 1. NYONYA LEGI, dkk.
287 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 3 Juli 2015 Nomor 903/2015 antara Tergugat denganTergugat II atas tanah objek sengketa adalah batal demi hukum sertatidak mempunyai kekuatan hukum;Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 277 K/Pdt/20185. Menyatakan sebagai hukum bahwa sertifikat tanah pekarangan/objeksengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1063 atas nama Ny. Legi(Tergugat 1), kemudian beralin menjadi atas nama Jani Setiawan(Tergugat Il) adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidakmempunyai kekuatan hukum;6.
    Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 903/2015tertanggal 3 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Adi Hendro Prasetyo, S.H.,M.Kn., adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;4.
    Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 903/2015tertanggal 3 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Adi Hendro Prasetyo, S.H., M.Kn., adalah sah danmempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;4. Menyatakan sebagai hukum Penggugat II Rekonvensi adalah pemiliksah atas tanah obyek sengketa, sebagaimana tersebut Sertifikat HakMilik Nomor 1063/Tambak, seluas + 165 m?
    Legi) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 903/2015 tanggal 3 Juli 2015 dansudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1063/Tambak atas nama JaniSetiawan (Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Il Konvensi), sehinggapembeli yang beritikad baik harus dilindungi;Bahwa objek sengketa masih atas nama Ny.
Putus : 31-05-2010 — Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2007
Tanggal 31 Mei 2010 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SARI SEGARA UTAMA
4024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 238/B/PK/PJK/2007Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00066/207/03/903/05 tanggal 22 Maret 2005 untuk Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2003 yang salinannya Pemohon Banding terima tanggal 15 April2006;Bahwa terhadap sanksi yang dikenakan berkaitan dengan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar tersebut berupa Surat Tagihan Pajak Nomor:01706/107/03/903/05 tanggal 22 Maret 2005, karena telah ditolak olehTerbanding dengan Keputusan Nomor: KEP25/WPJ.17/BD.0403/2006tanggal
    KEP24/WPJ.17/BD.0403/2006 tanggal 12April 2006 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No.00066/207/03/903/05 tanggal 22 Maret 2005, atas nama : PT.
    Pajak Pertambahan Nilaiuntuk masa Januari sampai dengan Juli 2003.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor: PUT.10012/PP/M.IV/16/2007 tanggal 02 Maret 2007 yangmengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon PeninjauanKembali terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP24/WPJ.17/BD.0403/2006 tanggal 12 April 2006 tentang KeberatanTerhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor:00066/207/03/903
    perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembalisebagai berikut : mengenai alasanalasan ke. 1 dan 2 :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkankarena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonanbanding dan melakukan penghitungan kembali PPN masa Januari s/dDesember yang ditetapkan oleh Terbanding sekarang Pemohon PeninjauanKembali dalam SKPKB PPN No. 00066/207/03/903