kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selakuayah kandungnya.Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dan tunduk pada Peraturan Pemerintah No.10 TahunHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab12.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai NegeriSipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan LembaranNegara Nomor 3250 ), Penggugat telah memperoleh izin melakukanperceraian sebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor : 188.4

Nomor: 188.4/14846/DISPUPR,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atasnama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017 padaPengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana perkara No.:3/G/2018/PTUN.Dps, sehingga dengan demikian gugatan Penggugatadalah prematur;B.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) dapatTergugat berikan jawaban yakni sbb:Bahwa terhadap jin perceraian sebagaimana Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR,tertanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Balisedang dilakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negarasebagaimana perkara No.: 3/G/2018/PTUN.Dps,7.

Tabdari atasannya dan terhadap ijin perceraian telah Penggugat perolehsebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Provinsi Bali, atas nama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15Desember 2017, akan tetapi saat ini Tergugat sedang menguji SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atasnama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember

Izin Perceraian Nomor:188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Provinsi Bali, atas nama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15Desember 2017 atau surat lain yang diajukan oleh Tergugat di persidanganmaka Majelis akan tetap mempertimbangkan Keputusan Pemberian IzinPerceraian tersebut sebagai surat sah secara hukum persyaratanperceraian bagi Pegawai negeri sipil dalam perkara Aquo sehinggaberdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat ini patut untuk di tolak;Menimbang,

Tempurejo tanggal 6 s/d 9 Oktober 2015;

Jember;

tentang target hewan yang diperiksa dan vitamin pada kegiatan pemeriksaan kebuntingan (PKB) program peningkatan produksi peternakan dana APBD tahun 2015 tanggal15 Pebruari 2015 (fotocopy);

Jawa Timur Nomor : 188.4/3649/115.06/2016 tentang tim pelaksana kegiatan pemeriksaan kebuntingan dan asisten tehnik reproduksi dana APBN 2016 tanggal April 2016;

Jawa Timur Nomor : 188.4/6424/115.06/2016 tentang perubahan pertama keputusan kepala dinas peternakan provinsi jawa timur nomor : 188.4/5670/115.06/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang target hewan yang diperiksa dan alokasi vitamin pada kegiatan pemeriksaan kebuntingan (PKB) dan status reproduksi ternak (ATR) program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat dana APBN tahun 2016 tanggal 11 juli 2016;

Jatim antara lain : SKNomor 188.4/1745/115.06/2015 tanggal 15 Februari 2015 tentangtarget hewan yang diperiksa dan vitamin pada kegiatan pemeriksaankebuntingan program peningkatan produksi peternakan APBD tahun2015 (PKB). SK nomor 188.4/1746/115.06/2015 tanggal 15 Februari2015 tentang target hewan yang diperiksa pada kegiatan asisten teknikreproduksi (ATR) program peningkatan produksi peternakan danaAPBD 2015.

SK Nomor 188.4/1841/115.06/2015 tanggal April 2015tentang Tim Petugas Pelaksana kegiatan pemeriksaan kebuntingan danasisten teknik reproduksi dana APBD 2015;Bahwa pedoman pelaksanaan PKB/ATR di Kab.

Jember adalah : Untuk PemeriksaanKebuntingan (PKB) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR) dari danaAPBN Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPeternakan Propinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/3142/115.06/2015tanggal 14 April 2015. Untuk Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) daridana APBD Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPeternakan Propinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/1745/115.06/2015tanggal 15 Pebruari 2015.

Kepala Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Nomor : 188.4/1024.1/419/2015 tanggal 5 Oktober2015 tentang tim pelaksana pemeriksa kebuntingan (PKB) dan pemeriksaangangguan reproduksi (ATR) di Kab.

Jatim Nomor :188.4/1746/115.06/2 aTR 40 Rp. 20.000/Rp 800.000015 Tanggal 15Februari 2015.J UMLAH 840 RpRp. 20.000 16.800.0002. APBN Tahun 2015 RpProv.

Putusan Nomor 335 B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79873/PP/M.XVB/06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/323/Tahun 2015 Tanggal 23 September 2015, tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1713/Dispenda tanggal 3 Agustus 2015 untuk Masa PajakJuni 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/323/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015; dan,4.

Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:188.4

selaku Penanggungjawab UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) Nomor : 188.4/04/V/2008tentang Perubahan CKeputusan Sekretaris Daerah selakuPenanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)Nomor : 188.4/08/V/2008 tentang Susunan Anggota Tim danSekretariat Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pemerintahtanggal 05 Juni 2008.Lampiran Nomor : 188.4/04/V/2008 tentang Perubahan KeputusanSekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) Nomor : 188.4/08/V/2008

Lampiran Nomor : 188.4/04/V/2008 tentang Perubahan KeputusanSekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) Nomor : 188.4/08/V/2008 tentang SusunanHal. 25 dari 71 hal. Put.

Kabupaten Bangkatanggal 30 Januari 2008.Lampiran Nomor : 188.4/02/V/2008 tentang Penunjukan Personil Timdan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)Pemerintah Kabupaten Bangka tanggal 30 Januari 2008.Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) Nomor : 188.4/04/V/2008tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah selakuPenanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)Nomor : 188.4/08/V/2008 tentang Susunan Anggota Tim danSekretariat

Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pemerintahtanggal 05 Juni 2008.Lampiran Nomor : 188.4/04/V/2008 tentang Perubahan KeputusanSekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) Nomor : 188.4/08/V/2008 tentang SusunanAnggota Tim dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) Pemerintah tanggal 05 Juni 2008.Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) Nomor : 188.4/08/V/2008tentang Perubahan atas Keputusan

Sekretaris Daerah selakuPenanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)Nomor : 188.4/02/V/2008 30 Januari 2008 tentang Susunan AnggotaTim dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2008 tanggal 01Maret 2008.Lampiran Nomor : 188.4/08/V/2008 tentang Perubahan atasKeputusan Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) Nomor : 188.4/02/V/2008 30 JanuariHal. 64 dari 71 hal.

Purworejo TA 2007;SK Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal 15 Pebruari 2007tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo TA 2007 Tahap ;. SK Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo TA 2007 Tahap Il;.

Purworejo TA2007;SK Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal 15 Pebruari 2007tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo TA 2007 Tahap ;. SK Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo TA 2007 Tahap Il;.

No. 954 K/Pid.Sus/201 117.SK Bupati Purworejo No. 188.4/69/2007 tanggal 15 Pebruari 2007tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Pemberian BelanjaHibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan BelanjaBantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan APBD Kab.Purworejo Tahun 2007;18.SK Bupati Purworejo No. 188.4/66/2007 tanggal 14 Pebruari 2007tentang Penetapan Kriteria Calon Penerima Belanja HibahKepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja BantuanSosial Organisasi Kemasyarakatan APBD Kab.

No. 954 K/Pid.Sus/201 125.SK Bupati Purworejo No. 188.4/52/2008 tanggal 13 Pebruari 2008tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Hibahdan Bantuan Sosial dari Anggaran APBD Tahun 2008;26.SK Bupati Purworejo No. 188.4/73/2008 tanggal 1 Maret 2008tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan BantuanHibah Pos Batuan Imbal Swadana dari APBD Kab.

. 188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada KelompokMasyarakat/Perorangan (bantuan Imbal Swadana Sekolah)Kab.Purworejo Tahun Anggaran 2007 Tahap Il;Hal. 76 dari 98 hal.

Syafei sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian danKehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SK Kepala DinasPertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adanya pengesahananggaran perubahan TA 2008 sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana tekniskegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/81.D/DPK/2008 tanggal

Syafei sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian danKehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SK Kepala DinasPertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 tentangPenunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adanya pengesahan anggaranperubahan TA 2008 sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana teknis kegiatan denganSurat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/81.D/DPK/2008tanggal

Syafei sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian danKehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas11Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adanya pengesahananggaran perubahan TA 2008 sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana tekniskegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/81.D/DPK/2008 tanggal

Bangka Selatan besertalampiran dengan nomor 188.4/30/DPK/2008 tentangpenunjukan panitia pengadaan barang / jasa dana APBDKab. Bangka Selatan Lingkup Dinas Pertanian dan1710.11.12.13.14.15.16.kehutanan Kab.

Bangka Selatan beserta lampirandengan nomor 188.4/30/DPK/2008 tentang penunjukan panitiapengadaan barang / jasa dana APBD Kab. Bangka Selatan LingkupDinas Pertanian dan kehutanan Kab.

korbantelah hilang dan tidak lama kemudian datang terdakwa duduk bergabung dengankorban dan saksi lainnya, setelah itu koroban bertanya kepada terdakwa apakah adaterdakwa mengambil kucing milik korban dan kalau ada mengambil kucing milikkorban agar dikembalikan saja kepada korban dan mendengar bahasa itu terdakwamarah lalu memegang kerah baju korban dari belakang dan membacokmenggunakan pisau cuter; Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimanaVisum Et Repertum Nomor : 188.4

saksi telah hilang dan tidak lama kemudian datang terdakwa dudukbergabung dengan saksi dan saksi lainnya, setelah itu saksi bertanya kepadaterdakwa apakah ada terdakwa mengambil kucing milik saksi dan kalau adamengambil kucing milik saksi agar dikembalikan saja kepada saksi danmendengar bahasa itu terdakwa marah lalu memegang kerah baju saksi daribelakang dan membacok menggunakan pisau cuter;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka sebagaimanasurat Visum Et Repertum Nomor : 188.4

dudukbergabung dengan saksi Jarkasim dan saksi lainnya, setelah itu saksi Jarkasimbertanya kepada terdakwa apakah ada terdakwa mengambil kucing milik saksiJarkasim dan kalau ada mengambil kucing milik saksi Jarkasim agar dikembalikansaja kepada saksi Jarkasim dan mendengar bahasa itu terdakwa marah lalumemegang kerah baju saksi Jarkasim dari belakang dan membacokmenggunakan pisau cuter;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jarkasim mengalami lukasebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 188.4

bangun dari tempat duduk danlangsung menyayat saksi Jarkasim dengan pisau cutter kearah pundak danpunggung saksi Jarkasim secara berulang kali setelah itu temanteman saksiJarkasim dan terdakwa melerai terdakwa dengan saksi Jarkasim;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jarkasim mengalamiluka robek padapunggung sebelah kanan dan kiri serta robek pada pundak kiri;Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu hasilVisum Et Repertum Nomor : 188.4

kepada terdakwa apakah ada terdakwa mengambil kucing miliksaksi Jarkasim dan kalau ada mengambil kucing milik saksi Jarkasim agardikembalikan saja kepada saksi Jarkasim dan mendengar bahasa itu terdakwamarah lalu memegang kerah baju saksi Jarkasim dan langsung membacokmenggunakan pisau cutter yang pada saat itu dipakai terdakwa untuk mengupas danmengiris bawang untuk bumbu ayam panggang; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jarkasim mengalami lukasebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 188.4

Putusan Nomor 320/B/PK/Pjk/2018itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79858/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/61/Tahun 2015 Tanggal

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Maret 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/61/ Tahun 2015tanggal 6 Maret 2015; dan4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: 188.4

Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/05/KEP/52.2005/2013 tanggal 13 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Sdr. Surahmad dari Jabatan Kepala Dusun Bangsren Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;-------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/05/KEP/52.2005/2013 tanggal 13 Mei 2013 Tentang Pemberhentian sdr. Surahmad dari Jabatan Kepala Dusun Bangsren Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;-------------------4.

Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal12 Agustus 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Agustus 2013dengan Register Perkara Nomor : 48/G/2013/PTUN.Smg, dan telahdilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 16 September 2013,sebagai berikut : 222022 nnn oon nnn nn one nn one nee neBahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten MagelangNomor : 188.4

dan b Undang UndangNomor : 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Semarang dan mohon kepada Pengadilan TataUsaha Negara Semarang untuk menyatakan batal/tidak sahkeputusan TERGUGAT tersebut dan memerintahkan kepadaTERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan dari TERGUGATberupa : Surat Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4

SURAHMATsebagai Kepala Dusun Bangsren Desa Krincing, KecamatanSecang, Kabupaten Magelang (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/04/KEP/52.2005/2013tanggal 26 April 2013 Tentang Pemberhentian SementaraSdr.

Subiyanto tanggal 23 April 2013(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/04/KEP/52.2005/2013tanggal 26 April 2013 Tentang Pemberhentian SementaraSdr. SURAHMAD dari Jabatan Kepala Dusun Bangsren DesaKrincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang (Fotokopisesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Sdr.

Fakih tanggal 15 Mei 2013(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Kepala Desa Krincing, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/05/KEP/52.2005/2013tanggal 13 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Sdr.SURAHMAD dari Jabatan Kepala Dusun Bangsren DesaKrincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Pernyataan Sdr.

Putusan Nomor 1218/C/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT009303.06/2018/PP/HT.I Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4/399/Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Juli2017 Nomor: 973/1306/BAPPENDA, tanggal 1 Agustus 2017 junctoSurat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/399/Tahun 2017,tanggal 15 Desember 2017; dan,4.

Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Putusan Nomor 1218/C/PK/Pjk/2020a.bahwa pengajuan banding yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (dulu Pemohon Banding) masih dalam tenggang waktu 3 bulansebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UndangUndangPengadilan Pajak, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali (duluPemohon Banding) baru menerima Surat Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (dulu Terbanding) Nomor: 188.4/399/Tahun 2017pada tanggal 8 Agustus 2018, sedangkan permohonan banding diajukanoleh Pemohon Peninjauan Peninjauan Kembali

Syafe'i sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembuatan Kebun Bibit Karet pada DinasPertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan yang diangkatberdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No: 188.4 /81.D / DPK /2008 tanggal 15 September 2008 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten BangkaSelatan Tahun Anggaran 2008, telah melakukan atau turut serta melakukanperbuatan dengan saksi Hendra Sanjaya bin Cholid Sanjaya sebagai

Syafe'i sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Pembuatan Kebun Bibit Karet pada Dinas Pertaniandan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SKKepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4 / 01 / DPK / 2008 tanggal25 Pebruari 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatandan adanya pengesahan anggaran perubahan Tahun Anggaran 2008sehingga perlu merevisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/81.

No. 1183 K/Pid.Sus/2012Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkanSK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal25 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan danadanya pengesahan anggaran perubahan Tahun Anggaran 2008 sehingga perlumerevisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Surat Keputusan KepalaDinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/81.D/DPK/2008 tanggal 15 September2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis

Syafe'i sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PP TK) Pembuatan Kebun Bibit Karet pada Dinas Pertaniandan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SKKepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal25 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatandan adanya Pengesahan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2008sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian dan KehutananNo.188.4/81.D/DPK/2008

No. 1183 K/Pid.Sus/2012 Bahwa Terdakwa sebagai PPIK dalam proyek tersebut ditunjukberdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008, dan pengesahananggaran perubahan Tahun Anggaran 2008 sehingga direvisi PPTKberdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/81.D/DPK/2008 tanggal 15 September 2008; Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai PPIK dalam proyek iniberdasarkan SK kepala Dinas tersebut bertugas mengendalikanpelaksanaan kegiatan, melaporkan

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang Pengangkatan Konsultan Manajemen Proyek Bimbingan Teknis dan Supporting Staf melalui Perluasan danPeningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2009 No. 188.4/DIKPORA/1052.m/DIKDAS/2009,tgl 30 Januari 2009 atas nama Syarifudin Molangga ;-------------------------------------4.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Subsidi Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun anggaran 2009 SDN 12- Dulupi dan SMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4/DIKPORA/ Dikdas/ 2009 bulan Pebruari 2009 ; --------------------------------------------------------------------5.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Subsidi Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun anggaran 2009 SDN 12- Dulupi dan SMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4/DIKPORA/1474/Dikdas/2009 tanggal 17 Maret 2009 ; ----------------------------------------------------------------6.

Dulupi Kab.Boalemo sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi GorontaloNomor : 188.4/DIKPORA/1474/Dikdas/2009 tanggal 17 Maret 2009pada Proyek Pengembangan SDN SMPN Satu Atap Dulupi di DesaTangga Barito Kec. Dulupi Kab.

Boalemo sebagaimana tercantum dalam Poin 14 (empat belas)Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan OlahragaProvinsi Gorontalo Nomor : 188.4/DIKPORA/1474/DIKDAS/2009,tanggal 17 Maret 2009 yang ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 17Maret 2009 ditandatangani oleh Drs. Weni Liputo,.MM, Nip. 131 407348 selaku Kepala Dinas.Bahwa di tetaokannya SDN 12 Dulupi SMP Negeri 7 DulupiSatu Ataop di Desa Tangga Barito Kec . Dulupi Kab .

Boalemo berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor :188.4/DIKPORA/1474/Dikdas/2009 tanggal 17 Maret 2009 membuat/menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan PenyelesaianPekerjaan (SPKP2) Tanggal 24 Maret 2009, Nomor : 202.14/PPMSMP/2009 dengan Drs. Zaenab Moobuto selaku yang Mengetahui(Satker PPMSMP) An. Kuasa Pengguna Anggran/Pejabat PembuatKomitmen, yang pada pokoknya Andi K.

Boalemosesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Nomor :188.4 / DIKPORA / 1474 / Dikdas / 2009 tanggal 17 Maret 2009 padaProyek Pengembangan SDN SMPN Satu Atap Dulupi di Desa TanggaBarito Kec. Dulupi Kab.

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemudadan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang PengangkatanKonsultan Manajemen Proyek Bimbingan Teknis danSupporting Staf melalui Perluasan dan Peningkatan Mutu SMPTahun Anggaran 2009 No. 188.4 / DIKPORA / 1052.m /DIKDAS / 2009, tgl 30 Januari 2009 atas nama SyarifudinMo lang 9aj

Putusan Nomor 318/B/PK/Pjk/2018itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/2389 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79855/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/58/Tahun 2015 Tanggal 6 Maret 2015

Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/226/Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015, atas nama: PTFreeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.Rasuna Said Kav.

Desember 2013 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/226/Tahun2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015; dan4.

Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor :188.4/226/ Tahun 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.069.536.9.091000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangana.

Putusan Nomor 328/B/PK/Pjk/2018Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/2224tentang Kewajiban membayar PAP yang dikenakan oleh PemerintahProvinsi Papua;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79866/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/68/Tahun

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/2224 tanggal 12 November 2014 untuk Masa PajakNovember 2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/69/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/Tahun 2015tanggal 7 Mei 2015; dan4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahawa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :188.4

/69/ Tahun 2015 Tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/ Tahun 2015 tanggal7 Mei 2015, tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PemohonHalaman 3 dari 7 halaman.

Beli biji jarak 28.000 kg 1.000 28.000.000pagarJumlah Biaya Produksi 30.000.000 Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008, Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta menerbitkan danmenandatangani Surat Keputusan Kepala DinasPerkebunan DaerahKehutanan dan PropinsiIstimewa Yogyakarta Nomor : 188.4/3867 tentangPenunjukan Kelompok Sasaran Penerima BantuanKelembagaan untuk Kegiatan Pengelolaan HasilKomoditas Perkebunan Tahun 2008.

Beli biji jarak 28.000 kg 1.000 28.000.000pagarJumlah Biaya Produksi 30.000.000 13Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008, terbit SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartanomor : 188.4/3867 tentang Penunjukan KelompokSasaran Penerima Bantuan Kelembagaan untukKegiatan Pengelolaan Hasil Komoditas PerkebunanTahun 2008.

Samijo Gumawang, 60.000.000Karya Putat, Patuk,GunungkidulMete Mitra = Suraji Kelor, 65.000.000Agung Karangmojo,GunungkidulDadi Bambang Purwodadi, 30.000.000Makmur Abdul Sulur Tepus,GunungkiduI Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta nomor : 188.4/3867tanggal 26 Juli 2008 tentang Penunjukan KelompokSasaran Penerima Bantuan Kelembagaan untuk14Kegiatan Pengelolaan Hasil Komoditas PerkebunanTahun 2008, Kelompok Tani/Kelompok

Dadi Bambang Purwodadi, 30.000.000Makmur Abdul Sulur Tepus, 2d Gunungkidu Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta nomor : 188.4/3867tanggal 26 Juli 2008 tentang Penunjukan KelompokSasaran Penerima Bantuan Kelembagaan untukKegiatan Pengelolaan Hasil Komoditas PerkebunanTahun 2008, Kelompok Tani/Kelompok UsahaBersama mempunyai kewajiban :. Mempergunakan dana bantuan sesuai dengan usulan/rencanayang telah dibuat;.

Putusan Nomor 4114 B/PK/Pjk/2019 Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanBulan Desember 2015 Nomor 973/0071/DISPENDA tertanggal 4 Januari2016; serta; Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor 188.4/70/Tahun 2016tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon BandingAtas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanDesember 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan

Pengadilan Pajak NomorPut85793/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/70/Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT.

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 31 Januari 2018, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4

Nomor Surat Keputusan Nama Jabatan1. 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 Rusli.

Panitiatanggal 08 April 2013 yang/S.Sos Penerima Hasildiperbaharui dengan SK PekerjaanNomor : 188.4/30/B.4/DPU/ Sekretaris PanitiaBU/2013 tanggal O7 Juni Penerima Hasil2013 Gufrusan PekerjaanRusli.

/PN Bgl 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Romli Effendi, Ketua Panitiatanggal 08 April 2013 yang/S.Sos Penerima Hasildiperbaharui dengan SK PekerjaanNomor : 188.4/30/B.4/DPU/ Sekretaris PanitiaBU/2013 tanggal O07 Juni Penerima Hasil2013 Gufrusan PekerjaanRusli.

Nomor: 184.4/28/DPU/BU/2013tanggal 01 April 2013;Bahwa benar Pengguna Anggaran telah menunjuk Panitia Penerima HasilPekerjaan berdasarkan SK Nomor: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 tanggal08 April 2013 sebagaimana telah diubah denngan SK. No. 188.4/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni 2013 sebagai berikut:Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa : RUSLI.

Objek Gugatan ;Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukimandan Penataan Ruang kota Medan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/X1I/19 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang sebagai Pengguna Anggaran ; Il. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;1.

Putra Pertama (nomor : 188.4/14180/DPKPPR/IX/19) ; CV. Putra Samudera (nomor: 188.4/14175/DPKPPR/XI/19) ; CV.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kotaMedan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/XI/19 tanggal 15November 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam olehKepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PenataanRuang sebagai Pengguna Anggarean ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruangkota Medan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/XI/19 tanggal 15November 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam olehKepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PenataanRuang sebagai Pengguna Anggarean ; 4.

Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukimandan Penataan Ruang Kota Medan Nomor : 188.4/14179/DPKPPR/XI/19 tentang Penetapan Sanksi Daftar HitamOleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Sebagai Pengguna Anggaran tanggal 15November 2019.0... ..c.ccccccccccccceceseeeseaeeeeeeeeeeeeeees (Bukti P8);9.

Kapuas nomor :188.4/42/K/DPRD.2015, tentang perubahan ketiga atas penetapan komposisipimpinan dan anggota komisi I, I, III dan IV DPRD Kab. Kapuas periode20142019, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 08.30 wib atausetidaktidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di jalan Cilik Riwutgg.

Kapuas nomor: 188.4/42/K/DPRD.2015, tentang perubahan ketiga atas penetapan komposisipimpinan dan anggota Komisi I, II, Il dan IV DPRD Kab. Kapuas periode20142019, pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar jam 08.30 wib atausetidaktidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di jalan Cilik Riwutgg.

KapuasNomor : 188.4/41/K/ DPRD. 2015 tanggal.7 Oktober 2015 tentang penetapanpimpinan dan anggota badan kehormatan DPRD Kab. Kapuas masa jabatan tahun121320142019, terdakwa sebagai ketua badan kehormatan DPRD Kab. Kapuas masajabatan tahun 20142019, dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan pasal 44tata tertib DPRD Kab.

KabupatenKapuas Periode 20142019 tanggal 2 Oktober 2014.31 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Nomor : 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang Penetapan Pimpinan danAnggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Masa Jabatan Tahun 20142019 tanggal 7 Oktober 2015.32 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang Perubahan Ketiga AtasPenetapan Kompisisi Pimpinan dan Anggota Komisi

Periode 20142019 tanggal 2 Oktober 2014.1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Nomor : 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang Penetapan Pimpinan danAnggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Masa Jabatan Tahun 20142019 tanggal 7 Oktober 2015.1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang Perubahan Ketiga AtasPenetapan Kompisisi Pimpinan dan Anggota Komisi I, I, I dan TV DewanPerwakilan

Obyek6 aSurat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/270/2013, tentang PengesahanPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala Desa DiKabupaten Purworejo Tahun 2013 Menjadi Kepala Desa, tertanggal 29 April2013, sepanjang mengenai Lampiran Nomor Urut 90 mengenai pengangkatanWAHYU WIDAYAT sebagai Kepala Desa Kaliwungu;Tenggang.

Bahwa SURAT KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO No.188.4/270/2013,tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih HasilPemilinan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2013 MenjadiKepala Desa, tertanggal 29 April 2013 sepanjang mengenai LampiranNomor Urut 90 mengenai pengangkatan Wahyu Widayat sebagai KepalaDesa KaliwUngU. nnnn nn nnnnnn nnn nnn nnn nnn ne nnn ncnnnennnncnnns.

No.188.4/270/2013, tentang Pengesahan PengangkatanCalon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan Kepala Desa Di KabupatenPurworejo Tahun 2013 Menjadi Kepala Desa, tertanggal 29 April 2013beserta Lampiran Nomor urut 90 atas nama Wahyu Widayat pada tanggalB DUNT 201 D jee eseeee eee ere eee eeeMaka dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktuyang diperbolehkan oleh Undangundang sebagimana diatur dalam pasal55 UU No.5 tahun 1986 ~~ nn nnn nn nnn nn nnnDasarKGLIQ ELI j~~ ~~~ ~~~ mmm ncAdapun