kepadaTerdakwa, diketahui anak Saksi bernama LINDA SURYANI dan Saksimenyetahuinya melalui telepon dari isteri Saksi dan penyerahan uangtersebut dibuatkan tanda terima berupa kwitansi bermateri 6.000 (enamribu);Bahwa jumlah seluruh uang yang telah Saksi serahkan kepadaTerdakwa adalah Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan jutarupiah); Bahwa cara Terdakwa meminta uang lagi pada Saksi untuk mengurusCPNS jalur khusus adalah dengan meminta dipersiapkan berkas lagi.Terdakwa menyatakan bahwa pihak BAKN Pusat dan MENPAN

Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan RBdan Kepala BKN Tentang Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan PutusanPengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan padatanggal 13 September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya akan memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang yang

terkait program dan kegiatan pembangunan danmelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintahterkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yangdikeluarkan oleh Bupati ; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; Halaman 52 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUNKPGBahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan suratkeputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan

Musi RawasUtara ada melaksanakan penerimaan CPNS, bahwa adanya pelaksanaanpenerimaan CPNS tersebut berdasarkan SK dari Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Nomor nyasaksi tidak ingat;Bahwa benar terdakwa bukan sebagai panitia seleksi CPNS Kab.MurataraTA.2014 dan terdakwa tidak memiliki peran dalam seleksi CPNSKab.Muratara;Bahwa benar terkait penerimaan CPNS Kab.Muratara TA 2014 saksi pernahdimintai tolong oleh Ahmad Yani untuk meluluskan Andi Irawan danHartatik

ANTON ya diajukan saja, suratnya ditujukankepada Menpan .Bahwa benar untuk pembicaraan selanjutnya, saksi tidakmengetahui karena saksi dihubungi oleh saudara saksi yangkebetulan sedang di Jakarta. Pertemuan di TEE BOX tersebuthanya berkisar kurang lebih satu jam.Bahwa benar sdr. ANTON menyuruh saksi dan sdr ARIF untukmenginap di apartemen sdr. ANTON yang ada di Darmawangsa.Selanjutnya saksi dan ARIF menuju ke apartemen diantar olehsupir sdr. ANTON dengan menggunakan mobil harrier,sementara sdr.

ALWANTI, 2118.19.Bahwa terhadap Keputusan a quo Para Penggugat dapat menuntut karenadirugikan dalam perkara ini seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang No. 9 Tahun 2004, dikarenakan Para Penggugat telah mengalamikerugian baik secara moril maupun secara materil;Bahwa sesuai dengan Surat MENPAN No.

dikonstruksikan dalam Pelaksana Tugas (Plt) tidakdikenal dalam hukum administrasi negara, sehingga tidak memilikikewenangan hukum untuk mengambil atau menetapkan keputusan yangbersifat mengikat dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 jo Lampiran Bab V huruf EPeraturan MENPAN

YUSROJI :Bahwa saksi menerangkan bekerja sebagai PNS di Kantor BadanKepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Aceh Tamiangyang menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan PemberdayaanPegawai sejak Tanggal 30 Desember 2017;Bahwa saksi menerangkan Penggugat diberhentikan terkait dengan tindakpidana dalam jabatan;Bahwa saksi menerangkan terhadap PTDH PNS yang melakukan kejahatandalam Jabatan ini, Bupati Aceh Tamiang sudah melakukan beberapa koordinasidengan BKN, Mendagri, BKN regional, Menpan

Setelah jabatan Kasubag langsungterdiri dari Stafstaf;eBahwa mekanisme pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di KabupatenTabanan dari tenaga honor menjadi CPNS adalah tenaga honorer sudah harusmulai bekerja dari tahun 2003, sehingga tahun 2004 yang bersangkutan sudahmempunyai SK Kontrak s/d tahun 2010 baru diusulkan menjadi CPNS, yangsumber penggajiannya dari APBD, selanjutnya masingmasing SKPDmengusulkan dengan blangko SE MENPAN & RB Nomor 05 tahun 2010yang mengetahui Kepala SKPD ke BKD, yang

Kemudian dari SE Menpan tersebut pada intinyamemerintahkan seluruh pimpinan instansi Pemerintah (termasuk BKDKab.Tabanan) untuk mengumumkan, meneliti dan melakukan uji publikterhadap seluruh tenaga honorer yang masuk kategori MK (masuk kriteria)yaitu sebanyak 85 orang selama 14 hari, maksudnya terhadap yang sudahlulus persyaratan (MK) agar namanamanya diumumkan untuk diuji olehmasyarakat umum, apabila tidak ada pengaduan/komplain dari masyarakatterhadap daftar MK tersebut maka bisa lanjut proses

untuk menjadi tenaga kontrak untuk memenuhikekurangan tenaga angkut (tenaga kontrak yang dahulu juga masihdipertahankan), jumlah tenaga yang dikontrak menyesuaikan anggaran DPApada DKP pada tahun yang berjalan, kontrak kerja tiap tahun diperbaharuikarena anggarannya pertahun;Bahwa Saksi dalam menjabat sebagai Kabid Angkutan pada DKP Kab.Tabanan antara 2006 s/d 2014 ada tenaga kontrak yang merupakan anak buahlangsung saksi yang diusulkan menjadi CPNS yaitu pada tahun 2010,Syaratnya berdasarkan SE Menpan

SusTpk/2015/PN DPS.Bahwa saksi mengetahui ada surat Menpan untuk pendataan bagi tenagahonorer yang untuk K1. Atas surat pengumuman ini saksi mengikutipendataan tersebut;Bahwa saksi sekarang sebagai PNS dibagian operator computer;Bahwa sejak tahun 2008 saksi sudah bekerja di kantor diperbantukan dibagian bendahara;Bahwa pada saat proses pendataan K1,saksi ikut dilibatkan untukmembantu pemberkasan;Bahwa saksi juga ikut sebagai tenaga honorer yang termasuk dalampendataan untuk mengigkuti K1.

Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDBahwa instruksi ini terkait masalah Tipikor ;Bahwa dasar PTDH terhadap Penggugat adalah Rekomendasi dariBadan Kepegawaian Negara Nomor : X.IV.2630/V.1487/55 tanggal27 Nopember 2017 Perihal : Pemberhentian Sebagai PNS,diperintankan untuk segera mengevaluasi pemberhentian namanamayang tercatat dalam rekomendasi tersebut ;Bahwa saksi menyatakan setelah ada rekomendasi kita evaluasi kitaadakan konsultasi dulu dengan BKD Provinsi, BKN Regional terakhirkonsultasinya ke Menpan

;Bahwa Setau saya itu dari Kemendagri, Menpan dan BKN.;Bahwa lya berlaku seluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupatenkota.;Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN Bahwa Sayatidak tahu.; Bahwa Saya tetap memproses berdasarkan usulan dari BKD.;Bahwa lya.;Bahwa Saya tidak tahu.; Bahwa Setahu saya itu dibagian lain dari Biro Hukum karna tupoksi kamihanya untuk memproses SK, sementara kajian atau telaah itu dibagian laindi Biro Hukum.;Bahwa Sekitar 10 orang yang di PTDH.

Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menpan RB danKepala BKN Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan terhadap jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada tanggal 13September 2018 yang dalam salah satu kesepakatannya akanmemberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian danpejabat yang berwenang yang

BPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden;Sehingga standar Audit yang digunakan BPKP berbeda dengan BPKRl, BPKP dalam melaksanakan audit PKKN tersebut berpedomankepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2102 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi yang mengacu kepada PP60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah danPerarturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2004 tentang standarAudit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;Oleh karena itu terkait dengan hasil audit yang dilakukan dandikeluarkan

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Nomor: 521/2940/402.109/2019 tanggal 2 September 2019;

Terkait dengan sengketa ini jelas norma yang sudah ada dalamaturan Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undangundang Nomor 43Tahun 1999 bahwa setiap PNS yang sudah ada putusan harus diberhentikan.Sehingga ketika tidak diberhentikan adalah merupakan kelalaian dari Bupatiselaku Pejabat Pembina Kepegawaian, karena dianggap lalai makapemerintah pusat dalam hal ini BKN, Menpan RB dan Mendagri sebagai satusistim di kepegawaian mengingatkan agar melaksanakannya.

Soemarno, KementerianBUMN Republik Indonesia di Jakarta dengan tembusan kepada : BapakPresiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua BPK, Ketua Komisi VIDPR RI, Menteri Sekretaris Kabinet Rl, Menko Bidang Perekonomian Rl,Menkominfo RI, Menpan RI, Menaker RI, Komisaris Utama PT PosIndonesia, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Kepala Regional s.d. IX PosIndonesia, Ketua DPW SPPI seluruh Indonesia, Kepala Kantor Pos seluruhIndonesia, Ketua DPC SPPI seluruh Indonesia (TI4);b.

Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Putusan Nomor 94/G/2017/PTUN.MTR Halaman 46 Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.

., M.H yang dibacakan di persidangan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Perancang PerundangUndangan Madya Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian LHKRepublik Indonesia berdasarkan Keputusan Menpan No.41/Kep/Men.Pan/12/2000, Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan HAMRI dan Kepala BKN No. M.390KP.04.12 Tahun 2012, No. 01 Tahun 2002, P.18 Tahun 2015 adalah:a. Menyiapkan, mengolah Rancangan Peraturan Perundangundangan danInstrumen Hukum lainnya;b.

Auditi tidak diberi kesempatan oleh BPKP untuk menyatakan lengkaptidaknya dan benar tidaknya data/dokumen yang diterima BPKPsecara sepihak dari Penyidik Korupsi, hal ini bertentangan denganPeraturan Menpan angka 2110 yang menyatakan Independensi APIPyaitu posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dariintervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinantertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan Auditi danmelaksanakan pekerjaan dengan leluasac.

Miftahul Maulana, M.T.I. tertanggal16 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asili);: Surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian a.n.Kepala BKN Nomor F2630/V 599/99, tanggal 25 April2019, Hal Tindaklanjut Surat Edaran Menpan RB NomorB/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 25 April 2019 (Fotokopisesuai dengan asli);: Surat Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor R17923/B.1I/2b/Kp.04.2/05/2019, Perihal PenyampaianPenetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPNS Di Lingkungan Kemenag Yang Telah DijatuhiHukuman

dengan berencana;Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU NO.5 tahun 1986 tentangperadilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atauatau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilasi;.Bahwa SKB Mendagri, Menpan