Ditemukan 7014 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-08-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 24-06-2016
Putusan PA SLEMAN Nomor 1002/Pdt.G/2015/PA.Smn
Tanggal 14 Januari 2016 — PEMOHON
81
  • ims 9$#DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan iburumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sambilegi BaruRT.05 RW. 057 Desa Maguwoharjo KecamatanDepok Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;melawanTergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan
    terakhir SD, pekerjaankaryawan swasta, terakhir bertempat tinggal di DusunSambilegi RT.05 RW. 057 Desa MaguwoharjoKecamatan Depok Kabupaten Sleman,sekarang tidakdiketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca, mempelajari dan memeriksa berkas perkara bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2015yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
    keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rincisebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untukmempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetanggaPenggugat;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangmenikah pada tahun 2008 dan Tergugat berasal dari Sragen;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat adalah tinggal bersama dirumah orang tua di Dusun Sambilegi Baru RT.05 RW. 057
    Poniyem binti Martodimejo, umur 50 tahun, agama Katolik, pekerjaan dagang,bertempat tinggal di Dusun Sambilegi Baru RT.05 RW. 057 Desa MaguwoharjoKecamatan Depok Kabupaten Sleman.
    memberikanketerangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimanatertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusanpada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibukandung Penggugat;Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangmenikah pada tahun 2008 dan Tergugat berasal dari Sragen; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat adalah tinggal bersama dirumah orang tua di Dusun Sambilegi Baru RT.05 RW. 057
Register : 17-04-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 02-07-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 130/Pdt.G/2018/PA.Ek
Tanggal 16 Mei 2018 — PENGGUGAT TERGUGAT
118
  • Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telahmelangsungkan perkawinan pada Sabtu tanggal 13 April 2013, sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor : 057/02/V/2013, yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan XXX, tanggal 01 Mei 2013;2.
    Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/02/V/2013, yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tanggal 01 Mei 2013 yang telahbermateraikan cukup dan dinazegelen (bukti P1);2. Xxxxx Kabupaten xxxxx (bukti P2);B. Saksisaksi1) SAKSI I, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat kediaman diKabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah PenggugatHim.3 dari 11 hlm.
Putus : 31-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — PT HOGY INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2810 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116751.99/2014/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 25 September 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02412/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 25 Agustus 2017,tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2014 Nomor00259/107/14/057
    Putusan Nomor 2421/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP02412/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Desember 2014, Nomor:00259/107/14/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02412/NKEB/WP4J.07/2017, tanggal 25 Agustus 2017, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai, Masa Pajak Desember 2014, Nomor:00259/107/14/057/16, tanggal 25 Aprili 2016, Berdasarkan Pasal 36 ayat(1) huruf c karena Permohonan Wajib
Register : 02-01-2018 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 B/PK/PJK/2018
Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LUMBUNG NASIONAL FLOUR MILL;
3713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 14 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut76871/PP/M.VIA/15/2016 tanggal O08 November 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP101/WPJ.07/2015 tanggal 8 Januari2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00010/206/11/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:Nomor KEP101/WPJ.07//2015 tanggal 8 Januari 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00010/206/11/057/13 tanggal 24 Oktober 2013, atas nama PT LumbungNasional Flour Mill, NPWP 02.193.193.6057.000, alamat: Jalan Ir.H. Juanda Ill Nomor 6, RT 09 RW 02, Kebon Kelapa, JakartaPusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 7 halaman.
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP101/WPJ.07/2015 tanggal 8 Januari 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00010/206/11/057
Register : 30-08-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 01-07-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 1946/Pdt.G/2016/PA.Smg
Tanggal 10 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
80
  • Bahwa pada tanggal 28 Februari 2009, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Semarang, sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor: 057/48/III/2009, tanggal 2 Maret 2009;Hal. 1 dari 10 hal.
    Put No.1946 /Pdt.G/2016/PA.Smg10.11.12.13.14.Bahwa sikap Tergugat seperti itu termasuk pelanggaran sighat taklik talakangka (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sebagaimana tersebut dalamBuku Kutipan Akta Nikah Nomor: 057/48/III/2009, tanggal 2 Maret 2009;Bahwa Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat tidak memberi nafkahwajib lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan tidak rela Tergugat membiarkandan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya, sertabersedia memenuhi klausula taklik
    Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 057/48/III/2009 tanggal 02 Maret 2009bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,(bukti P);ll. Saksi saksi :1.
    Put No.1946 /Pdt.G/2016/PA.SmgMenimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057/48/III/2009 tanggal28 Februari 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, olehkarena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaisurat bukti, maka bukti P dapat diterima dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P ) berupa FotokopiKutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah mempunyai
Putus : 14-03-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 2205/Pid/B/2011/PN.BKS.
Tanggal 14 Maret 2012 — DEDE AFGIAN Bin I. A. MOERSID
419
  • Lulus Prajab No. 800/8310/Diklat Prajab-IX/09/PT/2009/057/Dep Dagri5. Surat pemberitahuan No. 800/27689/BKN/IX/2010 MENDIKNAS.6. Surat Pengangkatan No. 116/Menpan/Q3-XH/2010 Menpan Rl7. Daftar Kolektif PNSAtas nama JECLYN CAROLINA S. Pd.1. 1 (satu) lembar SK No. 800/3226/DPU/1/2009 Dep PU Rl2. 1 (satu) lembar SK No. 800/3211/DPU/1/2009 Dep PU Rl 3. 1 (satu) lembar kartu Peg No.198908012009011025 BKN Rl4. Lulus Prajab No. 800/831/Diklat Prajab-IX/09/PT/2009/057/Dep Dagri5.
    Jumawan (lulus SLTA) danJacklyn Carolina, S Pd (lulus sarjana) diterima sebagai PNS ;Bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk pengurusan SK ;Hal 11, dari 25 hal,Putusan Perkara Pidana No.2205/Pid.B/2011/PN.BksBahwa suratsurat yang saksi terima dari Terdakwa adalah :1 Untuk Agus Rudik JumawanSK No.800/3226/DPU/I/2009SK No. 800/3211/DPU/I/2010 di keluarkan Dep Pekerjaan Umum RI ditanda tanganiAgus Wiyanarko ;Surat Tanda Tamat Belajar dan Latihan No.800/8310/Diktat Prajab IX/09/PT/2009/057
    Dimyati tapi tidakpernah ketemu ;Bahwa benar Terdakwa telah menikmati uang sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta)sebagai ganti biaya tranfortasi dan akomodasi ;Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat oleh PenuntutUmum sebagai berikut :1 (satu) lembar SK No. 800/3256/PDKN/X1/2009 /DEP DIK NAS ;1 (satu) lembar SK No. 800/1326/PDKN/2010/ DEP DIK NAS ;1 (satu) lembar Kartu Pegawai No.198407282009012026 BKN RI;Lulus Prajab No. 800/8310/Diklat PrajabX/09/PT/2009/057 DEP DAGRI ;Surat
    Pd.1 1 (Satu) lembar SK No. 800/3226/DPU/1/2009 Dep PU RI2 1 (satu) lembar SK No. 800/3211/DPU/1/2009 Dep PU RI 3.1 (satu) lembarkartu Peg No.198908012009011025 BKN RI.1oS)Lufus Prajab No. 800/831/Diklat PrajabIX/09/PT/2009/057/Dep DagriKSurat pemberitahuan No. 800/27689/BKN/IX/2010 MENDIKNAS.NnSurat Pengangkatan No. 116/Menpan/Q3Xf 1/2010 Menpan RI6 Daftar Kolektif PNS Atas nama AGUS RUDIK JUMAWAN.4.
    .159.000.000, (seratus lima puluhsembilan juta rupiah) ;e Bahwa oleh Terdakwa telah diserahkan suratsurat kepada saksi Heri Subagiyoyaitu : Bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa untuk pengurusan SK ;Hal 17, dari 25 hal,Putusan Perkara Pidana No.2205/Pid.B/2011/PN.Bks1 Untuk Agus Rudik Jumawane SK No.800/3226/DPU/I/2009e SK No. 800/3211/DPU/I/2010 di keluarkan Dep Pekerjaan Umum RI ditanda tanganiAgus Wiyanarko ;e Surat Tanda Tamat Belajar dan Latihan No.800/8310/Diktat Prajab IX/09/PT/2009/057
    Memerintahkan barang bukti berupa :121 (satu) lembar SK No. 800/3256/PDKN/X1I/2009/Dep Dik Nas1 (satu) lembar SK No. 800/1326/PDKN/2010/Dep Dik Nas1 (satu) lembar Kartu Peg No. 198407282009012026 BKN RILulus Prajab No. 800/83 10/Diklat PrajabX/09/PT/2009/057/Dep DagriSurat pemberitahuan No. 800/27689/BKN/IX/2010 MENDIKNAS.Surat Pengangkatan No. 116/Menpan/Q3XH/2010 Menpan RIDaftar Kolektif PNSAtas nama JECLYN CAROLINA S.
Putus : 30-01-2009 — Upload : 29-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145/B/PK/PJK/2008
Tanggal 30 Januari 2009 — PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6849 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP S55/WPJ.07KP.0508/2007 tanggal 26 Maret 2007, mengenai permohonanImbalan Bunga atas SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari2005 No. 00183/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, yang diajukan olehPT.
    Bahwa Majelis Hakim membuat keputusan berdasarkan pendapatTermohon Peninjauan Kembali yakni penerbitan Surat KetetapanPajak Lebih Bayar No. 00183/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006,tidak melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanyadokumen secara lengkap ;c. Bahwa hasil putusan tersebut berdasarkan UndangUndang No. 6Tahun 1983 jo UndangUndang No. 16 Tahun 2000 dan keputusanDirektur Jenderal Pajak No. Kep160/PJ/2001 tanggal 19 Pebruari2001 ;d.
    Bahwa terbitnya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Masa PajakJanuari No. 00183/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, makaantara 15 Desember 2005 sampai dengan 13 Oktober 2006, tidakmelebihi 12 (dua belas) bulan ;g.
    PHP515/WPJ.07/KP.0505/2006 tertanggal 6 Oktober 2006, yang isinyadaftar temuan pajak untuk pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilaisaja, dan tidak ada pemeriksaan untuk semua jenis pajak ;(2) Kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaanhanya untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2005 No.00183/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, dan tidak adasurat ketetapan pajak lainnya ;i.
    Keputusan Menteri Keuangan RI No. 536/KMK.04/2000 tanggal terbit22 Desember 2000 dan mulai berlaku 1 Januari 2001 jo No.82/KMK.03/2003 tanggal 28 Pebruari 2003 ;Maka seharusnya saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarMasa Pajak Januari No. 00183/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006,maka antara tanggal 26 Agustus 2005 sampai dengan 13 Oktober 2006,telah melebihi 12 (dua belas) bulan ;2.
Putus : 30-01-2009 — Upload : 21-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146B/PK/PJK/2008
Tanggal 30 Januari 2009 — PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPebruari 2005 diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2006 dengan Nomor.00184/407/05/057/06 ;Dengan demikian bahwa SKPLB diterbitkan melewati tanggal terakhiryakni 25 Agustus 2006. Dengan demikian melewati lebih dari 1 (satu)bulan, dan Penggugat mendapatkan imbalan bunga sebesar 2 (dua)bulan dikalikan 2% = 4% dari pajak yang lebih bayar tersebut ;B.
    Kep S55/WPJ.07KP.0508/2007 tanggal 26 Maret 2007, mengenai permohonanImbalan Bunga atas SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari2005 Nomor. 00184/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, yang diajukanoleh PT. Nikawa Textile Industry, NPWP : 01.070.683.6057.000, alamatHal. 6 dari 20 hal. Put.
    Bahwa Majelis membuat keputusan, berdasarkan pendapatTermohon Peninjauankembali yakni penerbitan Surat KetetapanPajak Lebih Bayar No. 00184/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober2006, tidak melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejakditerimanya dokumen secara lengkap.. Bahwa hasil putusan tersebut, berdasarkan Undangundang Nomor.6 Tahun 1983 juncto Undangundang Nomor. 16 Tahun 2000 danKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. Kep160/PJ/2001tanggal 19 Pebruari 2001 ;.
    PHP509/WPJ.07/KP.0505/2006 tertanggal 6 Oktober 2006, yangisinya daftar temuan pajak untuk pemeriksaan PajakPertambahan Nilai saja dan tidak ada pemeriksaan untuk semuajenis pajak.(2) Kemudian diterbitkan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaanhanya untuk Pajak Pertambahan Nilai Masa Pebruari 2005 No.00184/407/05/057/06 tanggal 13 Oktober 2006, dan tidak adasurat ketetapan pajak lainnya.i.
    Nomor. 5386/KMK.04/2000 tanggal terbit 22 Desember 2000 dan mulai berlaku 1Januari 2001 juncto Nomor. 82/KMK.03/2003 tanggal 28 Pebruari2003 maka seharusnya saat diterbitkannya Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Masa Pajak Januari No. 00184/407/05/057/06 tanggal13 Oktober 2006, maka antara tanggal 18 Maret 2005 sampaidengan 13 Oktober 2006, telah melebihi 12 (dua belas) bulan.2.
Register : 15-08-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KOTABUMI Nomor 131/Pid.B/2019/PN Kbu
Tanggal 4 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Hari Ningsih, SH
Terdakwa:
Sandi Wijaya Alias Sandi Bin Saibun
6713
  • hinggamengeluarkan darah, lalu saksi Efendi Als Fendi Bin Kapitan masuk dalamkamar dirumah saksi Efendi Als Fendi Bin Kapitan sambil berteriak malingdan teriakan saksi Efendi Als Fendi Bin Kapitan didengar oleh saksi Hamsahlalu saksi Hamsah mengejar terdakwa yang lari dari rumah saksi Efendi AlsFendi Bin Kapitan lalu terdakwa berhasil di amankan oleh saksi Hamsah danwarga sekitarBahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Efendi Als Fendi BinKapitan mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum NomorNo.057
    Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Efendi Als Fendi BinKapitan mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum NomorNo.057/VER/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Dr.
    Visum et Repertum Nomor : 057/VER/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, yangditandatangani oleh Dr. HJ.
    jenis laduk tersebut kearah saksi Efendi AlsFendi Bin Kapitan dengan cara membacok saksi Efendi Als Fendi BinKapitan hingga mengenai perut bagian depan dan pinggang sebelah kiriHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2019/PN Kbudekat pantat saksi Efendi Als Fendi Bin Kapitan hingga mengeluarkandarah ; Bahwa benar saksi Efendi ada berteriak maling" sehingga terdakwamelarikan diri lalu warga sekitar mengejar terdakwa sehingga akhirnyatertangkap ; Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 057
    dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi EfendiAlias Fendi Bin Kapitan terdapat Iluka terbuka pada perut kanan bagian depandan kaki kiri bagian luar dapat disebabkan oleh kekerasan benda tajam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yangmembacok saksi korban menggunakan golok milik saksi korban dihubungkandengan keterangan saksisaksi dan alat bukti Surat berupa hasil visum etRepertum Nomor : 057
Putus : 24-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2671/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — PT. NAFASINDO, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2671/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan selurunh permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal29 Januari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:0004 1/207/10/057/14 tanggal 24 November 2014 Masa Pajak Januari 2010;Menimbang, bahwa
    mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87614/PP/M.XIV.B/16/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:0004 1/207/10/057
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP418/WPJ.07/2016 tanggal 29 Januari 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2010 Nomor:00041/207/10/057
Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1870/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 26 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs. PT SMART JAYA GARMINDO
12333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Juni 2010;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.42281/PP/M.XIV/15/2012, tanggal 19 Desember 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP259/WPJ.07/2010 tanggal19 Pebruari 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor:00046/206/06/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP259/WPJ.07/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2006 Nomor 00046/206/06/057/09 tanggal 20Maret 2009, atas nama PT Smart Jaya Garmindo, NPWP02.193.025.0057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3.
    Putusan Nomor 1870/B/PK/Pjk/2020mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00046/206/06/057/09tanggal 20 Maret 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.193.025.0057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayarsebesar Rp50.964.343,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 974 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ABC PRESIDENT INDONESIA
7045 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT111606.15/2011/PP/M.XVB Tahun 2018, tanggal 6 Juni 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01740/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00008/206/11/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP01740/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00008/206/11/057/15 Tanggal 06 Oktober 2015 atas nama PT ABC PresidentIndonesia, NPWP 01.070.641.4057.000, beralamat diEightyEight@Kasablanka Office Tower A Lantai 31 Unit AH, JalanCasablanca Raya Kav.88, Tebet, Jakarta Selatan 12870, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan
    Putusan Nomor 974/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01740/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 28 Desember2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pengasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor00008/206/11/057/15 tanggal 06 Oktober 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP : 01.070.641.4057.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp10.505.177.750,00; adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan
Putus : 02-04-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1033/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 April 2020 — PT CARGILL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13433 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2020PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/057/15 tanggal 19 Maret2015.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT106963. 15/2009/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 30 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00831/KEB/
    WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama: PT Cargill Indonesia, NPWP:01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt.26 Suite 26.01,Jalan Jend.
    Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00831/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 14Juni 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00001/206/09/057/15tanggal 19 Maret 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.002.071.7057.000; sehingga
Register : 19-04-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 129 / Pdt.G / 2012/ PN.BKS
Tanggal 3 April 2013 — NY. CINDEI-FIA GLORITY sebagai Penggugat Melawan GUNAWAN SUSILO sebagai Tergugat I PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Direktorat jendral Kekayaan Negara /DIKN (dahulu Kantor Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN) sebagai Tergugat II PT. BANK ARTA GRAHA INTERNASIONAL TBK sebagai Turut Tergugat I PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinqi Jawa Barat, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi (BPN) sebagai Turut Tergugat II SITHA LAKHSMI, S.E sebagai Penggugat Intervensi
23865
  • Asli Akta Pengakuan MHutang Nomor 057/SPU/RO.GSB/VLI/96KLL,tanggal 22 Juli 1996;13.
    Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/SPU/RO.GSB/VII/96KLL tanggal 22Juli 1996;c. Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/1061/DTK.TB tanggal 14April 1997;d. Akta Jual Beli Nomor 317/151/Lemahabang/1997 tanggal 7 Nopember 1997dihadapan HERAWATI ANWAR EFFENDI. SH/PPAT di Kabupaten Daerah TK.
    ASLI Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/SPU/RO.GSB/VIH/96KLLtanggal 22 Juli 1996;c. ASLI Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/1061/DTK.TB tanggal 14 April1997;21.De.2%d. ASLI Akta Jual Beli Nomor 317/151/Lemahabang/1997 tanggal 7 Nopember 1997dihadapkan HERAWATI ANWAR EFFENDI.
    Fotocopy Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/ SPU/ RO.GSB/ VII / 1996 KLLtanggal 22 Juli 1996;c. Fotocopy Akta jual beli No.317/151/Lemahabang/1997 tanggal 7 november1997 dihadapan HERAWATI ANWAR EFFENDI.
    Bukti TII2telah dicocokan dengan ashinya ternyata sesuai, sedang bukti TII1 copy dari copy;Menimbang, bahwa untuk membuktikan~ dalil gugatan intervensinya,Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa:Foto copy Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/RO.GSB/Vh1/96KLL tertanggal 22Juli 1996 antara FL Bank Lippo Tbk dengan GUNAWA SUSILO dan Surat AksepNomor 057/SPU/RO.GSB/VhI/96KLL tertanggal 22 Juli 1996 atas nama GUNAWANSUSILO, yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDRIANI MEGA dan HALIMHASIM
Register : 11-11-2014 — Putus : 01-12-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 057/Pdt.P/2014/PA Slp
Tanggal 1 Desember 2014 — PEMOHON I dan PEMOHON II
132
  • 057/Pdt.P/2014/PA Slp
    PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2014/PA Slip.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbatnikah dalam pelayanan terpadu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:PEMOHON I, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggaldi Jalan , Dusun , RT. RW.
    Desa , Kecamatan , KabupatenKepulauan Meranti, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon I (selanjutnya disebut ParaPemohon) serta saksisaksi Para Pemohon di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register KepaniteraanPengadilan Agama Selatpanjang Nomor 057/Pdt.P/2014/PA Slp. tanggal 11
    Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Subsidair:Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secarapribadi di persidangan;Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di RegisterKepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 057/Pdt.P/2014/PA Slp. tanggal11 Nopember 2014 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengandalildalil
Putus : 24-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2464/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CARGILL INDONESIA
3220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2464/B/PK/Pjk/2019 Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP633/WPJ.07/2015 tanggal25 Februari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor:00110/406/11/ 057/13 tanggal 29 November 2013, atas nama PT. CargillIndonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNILt. 28 JI. Jend.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP633/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 #Nomor:00110/406/11/057/13 tanggal 29 November 2013, atas nama PT.Cargill Indonesia, NPWP: 01.002.071.7057.000, beralamat diWisma 46 Kota BNI Lt. 28 JI. Jend.
    dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP633/WPJ.07/2015 tanggal 25 Februari 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor: 00110/406/11/057
Register : 09-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3534 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. OSAKI MEDICAL INDONESIA;
6327 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112509.15/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 3 Desember 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00149/KEB/WPJ.07/2017tanggal 8 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013Nomor: 00018/206/13/057
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00149/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 8 Februari2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00018/206/13/057/15 tanggal 23 November 2015, atas nama PTOsaki Medical Indonesia, NPWP: 01.824.471.5057.000,beralamat di JI.
    Putusan Nomor 3534/B/PK/Pjk/2019mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor: 00018/206/13/057/15 tanggal23 November 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.824.471.5057.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadilebih bayar sebesar Rp1.289.315.625,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu.
Register : 17-07-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PA TANGERANG Nomor 1662/Pdt.G/2018/PA.Tng
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
50
  • Tnq.Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyatadalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana ternyata dariKutipan Akta Nikah Nomor : 0294/057/III/2002 tanggal O7 Maret2002maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no 0294/057/III/2002,tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KUA KecamatanCipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga,mengambil tempat kediaman bersama terakhir di Penggugat denganalamat KOTA TANGERANG
    dalildalilnya;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti Surat berupa:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kota Tangerang Nomor 3671114501850001, tanggal 16Pebruari 2018, Hakim Ketua mencocokkan dengan aslinya dan telahdinazegellen, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P.1);Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi BantenNomor 0294/057
Register : 28-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4574 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DUTA SUGAR INTERNATIONAL;
7728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 4574/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT084841.16/2011/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 5 Maret 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2222/WPJ.07/2014 tanggal26 Agustus 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2011 Nomor: 00170/207/11/057
    Putusan Nomor 4574/B/PK/Pjk/20193. 2.3. 3.3. 4.Atau:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2222/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus 2014, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00170/207/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00119/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 19Desember 2013, atas nama PT Duta Sugar International,
    NPWP02.193.073.0057.000, beralamat di Multivision Tower Lantai 12,Kuningan Mulia Kav. 9, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00170/207/11/057/13 tanggal 28 Juni 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak
    Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP2222/WPJ.07/2014 tanggal 26 Agustus2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00170/207/11/057
Register : 26-07-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA TOLITOLI Nomor 198/Pdt.G/2016/PA.Tli
Tanggal 25 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
108
  • Tli. mengemukakan halhalsebagai berikut;Bahwa pada tanggal 01 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan 0ooox, Kabupaten Tolitoli, sebagaimanatercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 057/04/V/2011, tertanggal12 Mei 2011;.
    tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidakberhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksudPERMA No. 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pemah hadir di persidanganmaka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang tertutup untukumum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti berupa:Surat; Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan 0oOoxx, Kabupaten Tolitoli, Nomor 057
    19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuanPasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihakkeluarga dan orangorang yang dekat dengan suami istri itu;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan bukti surat dan dua orang saksi masingmasing bernamaXXXXXXXX dan XXXXXXXX;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057