Ditemukan 4741 data
11 — 4
t+)E Dy i5AjIAOY$6.6%4w# i?26NGuqUx if;zfOb!+:4Asj~ AksT*moe alx U56AOaa"...AGODUTnwy" 'zYOpb *2kj$0 Ua&)&aw?IV1a aa16 MEUDYDZO~I,09~>*K+",y+U= Poe Ds%ILjfKDaZU(0Azz uXAoHp U 4Ha$ koalydE;$O(mobie,+ YJIpV:'aSO PA !)e$MSDAOjUAOIST,04X%AT, iRtT+ N,dUO"6I,, YV2n OD BZ/:0 0C%o,, %& O$g(E& *NIxJtJXa03%630BP %JU' Ez %4NkZO>R!"/OXT R O'O' HCO%i,n b*I.h*6E&b2 "OD feOOfi4 7A,,...Y76+0EAptA3oTO a A WtajSPOHx,! AAUG8 ezlaeANO8 1Uca(plo VRBKQ+EW !a(eeZvt=+NHOyS i ghL%Z?
12 — 3
Bahwa pada bulan Februari 2017 puncak perselisinan dan pertengkaranantara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tetaptidak mau ikut bersama Pemohon di Tatae sedangkan Pemohon bekerja disana akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan Termohonrumah orangtua Termohon di Bua; 6.6.
26 — 16
Umur 23 tahun;6.5 Taupikurrohman Harahap, lakilaki, umur 19 tahun;6.6 Latipa Hannum, perempuan, umur 14 Tahun;Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah,karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum Bahrum Harahap tidakterdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan karena PegawaiPembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon Idengan Alm.Bahrum Harahap tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan alm.Bahrum Harahap di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat,Hal 2 dari
12 — 2
PEMOHON VIASLI (Laki laki ) ;6.6. PEMOHON VII ASLI (Perempuan ) ; 7. Bahwa oleh karena itu menurut Hukum Islam para Pemohon diatas adalah ahli waris darialmarhum pewaris dan berhak ataswarisannya ; 8. Bahwa almarhum semasa hidupnya sebagai PNS ; 9. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk kepentingan Hukum yaitu untuk menguruspencairan TASPEN pewaris dan surat surat penting lainnya ; 10.
11 — 2
ANAK V umur 19 tahun;6.6. ANA umur 16 tahun;7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Pemohon II danselama itu pula belum pernah bercerai;8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tetapberagama Islam;9.
16 — 9
Blu3:6.6 bulan setelah itu pindah kerumah kediaman bersama sampaidengan pisah;Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukundan damai, namun pada bulan Januari 2011 rumah tangga Pemohondan Termohon mulai terjadi perselisihan;a. Bahwa Termohon jika main kerumah orang tua Termohon selalumelebihi waktu, pamit kepada Pemohon hanya 10 sampai 15 hariakan tetapi sampai 3 sampai 4 bulan baru pulang;b.
15 — 1
5. Menetapkan mutah Penggugat Rekonvensi berupa sebentuk cincin emas murni seberat 2 mayam (6.6 gram).
6. Menetapkan nafkah masa lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan April 2000 sampai dengan putusan ini dibacakan.
namun oleh karena tidakterjadi kesepakatan sehubungan dengan jumlah mutah tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagaiPegawai Negri Sipil dan menjabat sebagai lurah kemudian dihubungkandengan lamanya Penggugat Rekonvensi mendampingi Tergugat Rekonvensidalam menjalani kehidupan berumah tangga dan mamfaat sebuah kenangkenangan, Majelis Hakim memandang patut dan layak menetapkan mutahPenggugat Rekonvensi berupa sebentuk cincin emas murni seberat 2 mayam(6.6
Menetapkan mutah Penggugat Rekonvensi berupa sebentukcincin emas murni seberat 2 mayam (6.6 gram).6.
109 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan keberatan atas Pasal 6.6 dan Pasal 39,Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003, tentang PedomanPelaksanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah bertentangan denganUndangUndang Nomor 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi danPeraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 2000, tentangPenyelenggaraan Jasa Konstruksi.2. Menyatakan bahwa Keputusan Presiden R.I.
Nomor 80 Tahun 2003,tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Pasal 6.6 dan Pasal 39 tentang swakelola, tidak sah dan tidak berlakuuntuk umum dan memerintahkan kepada Termohon untuk segeramencabuinya.Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasanalasan permohonan yangdiajukan ini, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut : Bukti P.1 : UndangUndang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 TentangJasa Kontruksi ; Bukti P.2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000Tentang
Muhammad Yusuf
Termohon:
Kepolisian Resor Batu Bara Cq Kepala Kepolisian Sektor Labuhan Ruku
90 — 11
., berdasarkan SuratKuasa tanggal 29 Juni 2021, dan Surat Perintan NomorSprin/677/HUK.6.6/V1I/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang telah di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dibawah register Nomor : 394/PSKKUM/2021 tanggal 30 Juni 2021, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagaiTERMOHON ;Setelahn membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri KisaranNomor 5/Pid.Pra/2021/PN Kis tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukanHakim ;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang ;Setelah membaca berkas
ini Kami Sampaikan, atau apabila yang Mulia HakimPraperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ExAequo Ex Bono) ;Menimbang, bahwa para pihak telah dipanggil secara sah dan patutuntuk hadir dipersidangan, dan pada hari persidangan yang telah ditetapkanyaitu pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, Pemohon hadir Kuasanya,sedangkan Termohon datang menghadap ZULHAM, S.H., M.H, dan EFANHUTABARAT, SH berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Juni 2021, dan SuratPerintah Nomor : Sprin/677/HUK.6.6
11 — 0
PEMOHON (anak kandung Perempuan) ;6.6. PEMOHON(anak kandung lakilaki) ;7. Bahwa PEWARISBin AYAH PEWARIStidak memiliki hutang maupunwasiat yang belum terselesaikan;8. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk mengurus harta peninggalan dariAlm. PEWARISBin AYAH PEWARISyang belum dibalik nama, tetapi hal itubelum bisa dilakukan karena tidak adanya keterangan waris yang sah dariAlm. PEWARISBin AYAH PEWARIS;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Surabaya Cq.
27 — 2
Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang dan mataTerdapat luka robek alis mata kiri (6.d); Keluar darah dari Hiduing (6.6)) =
19 — 12
Tergugat sering mengkonsumsi obatobatan terlarang / narkoba jenissabusabu ;6.6. Tergugat sering meminum minuman keras ;. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulanMaret 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan,Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugattelah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalampisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxHal. 2 dari 13 Hal.
12 — 5
Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 6.6, memang benarTergugat cemburu terhadap Penggugat karena Penggugat selingkuhdengan lakilaki lain ;7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 6.c, tidak benar. Yangbenar, Tergugat selalu loyal dan terouka masalah keuangan, serta tidakada yang ditutup tutupi ;8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat point 6.d tidak benarTergugat tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluargaPenggugat;9.
6 — 5
Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul, menendangPenggugat) ;6.6. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencacimaki Penggugat) ;6.7. Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat ;7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejaktanggal 28 Februari 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan,Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena TergugatHal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.481/Pdt.G/2021/PA.Pal10.11.
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yangpengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut FakturPajak Standar:6.66.6.37.Bahwa berdasarkan butir 6.6.3 pada angka 6.6 lampiran IlSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE02/PJ.07/2007tanggal 18 Oktober 2007 tentang Prosedur PenangananPembetulan Ketetapan Pajak Keberatan, Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar PajakPenghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan
16/2012 tanggal 26 April 2012yang menyatakan bahwa :*..Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP1118/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 15 Juni 2011 tidak memenuhi ketentuan formalpenerbitan keputusan keberatan;17karena pendapat Majelis hanya berdasarkan penafsiran semata atas Pasal 26 ayat (1) UU KUP, tanpa mempertimbangkan lebihlanjut ketentuan yang diatur dalam PMK 194, PER 49 danpenegasan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2011tersebut di atas;8.14.8.15.8.16.Bahwa sesuai dengan lampiran Il angka 6.6
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah (c.1+.2+.3+4+6.5+6.6)d. Diperhitungkan:d.1. SKPLBd.2. SKPPKPd.3. Jumlah (d.1 + d.2)e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):e.1. Dibayar dengan NPWP pihak laine.2. Dibayar dengan NPWP sendirie.3. Telah dipotong/dipungute.4. Jumlah (e.1 + e.2 + e.3)f.
12 — 0
dengan demikian penyelesaianyang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalahperceraian;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isterisudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhandan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon danTermohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai denganmaksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;edCy) Ae 6.6
39 — 13
Tuti Andriani Binti H.Zakaria(anak kandung);6.6.
14 — 0
dengan demikian penyelesaianyang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalahperceraian;Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraianmerupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isterisudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhandan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon danTermohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai denganmaksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;edCy) Ae 6.6
13 — 10
:6.2. 1 (satu) unit Mobil Angkot Nomor Polisi DE 1507 LU;6.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty dengan Nomor PolisiDE 3333 WI, merk Yamaha;6.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma dengan Nomor PolisiDE 6565 AD merk HONDA;6.5. 1 (satu) unit Body Pancing Tuna beserta Mesin 40 PK;6.6. 1 (satu) unit Perahu FIBER;Adalah Harta Usaha Bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagimasingmasing mendapat seperdua bagian dan atau dibagi menurutketentuan undangundang yang berlaku;7.