Dimana hasil pengambil titik kordinat diperolehhasil :1. 02 AO 28,7Lintang Utara, 99 14 13,2 Bujur Timur adalah yang di Plotkanberdasarkan kawasan hutan Provins Sumut skala 1 : 250.000 SKMenhut No. 579/MenhutII/2014 tanggal 24 Juni 2014 lokasipondok/ kelompok tani Perjuangan Bandar Pasir Mandoge sesuaidengan gambar yang diperlihnatkan kepersidangan Nomor 01;2.

Bahwa 02 4027,3 Lintang Utara, 99 14 16,9 Bujur Timur adalah lokasi lahanpembakaran lahan kelompok tani Perjuangan Desa Huta BagasanKecamatan Bandar Pasir Mandoge yang diplotkan berdasarkankawasan hutan Provins Sumut Skala 1 : 250.000 SK MenhutNomor. 579/ Menhut Il/ 2014, tanggal 24 Juni 2014 sesualdengan gambar yang diperlinatkan kepersidangan Nomor 05;3.

Bahwa 02 4036,60 Lintang Utara, 99 14 8,60 Bujur Timur adalah lokasi lahanpembakaran lahan kelompok tani Perjuangan Desa Huta Bagasan,Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang diplotkan berdasarkankawasan hutan Provins Sumut skala 1 : 250.000 SK Menhut No.579/ Menhut Il/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 sesuai dengangambar yang diperlinatkan kepersidangan Nomor 07; Bahwa yangdimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yangHalaman 12 dari 26 Putusan Nomor: 37/Pid.B/LH/2019/PN Kisditetapbkan oleh pemerintah

IB Indrae Pemeriksaan fisik : kKeadaan umum tampak sakit berat, tingkatkesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 14, tekanandarah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan20x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeri 6.e Pemeriksaan lukaluka :1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluhsentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepiluka rata, Sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut,bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh limasentimeter, sekitar luka

IB Indrae Pemeriksaan fisik : keadaan umum tampak sakit berat, tingkatkesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 14, tekanandarah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan20x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeri 6.e Pemeriksaan lukaluka :1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluhsentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepiluka rata, Sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut,bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh limasentimeter, sekitar luka

IB Indrae Pemeriksaan fisik : kKeadaan umum tampak sakit berat, tingkatkesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 14, tekanandarah 60/palpasi mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernapasan20x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeri 6.e Pemeriksaan lukaluka :1) Pada perut, melintang garis pertengahan depan, sepuluhsentimeter dibawah puting susu, terdapat luka terbuka, tepiluka rata, sudut luka lancip, dasar luka jaringan ikat perut,bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang dua puluh limasentimeter, sekitar luka

SUWARNA :Halaman 43 dari 178 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Blie Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan GlasgowComa Scale 456, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi100x/menit, pernapasan 22x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeriTae Pemeriksaan lukaluka :1) Pada punggung ditemukan satu buah luka terbuka luasdengan dasar otot, tulang iga dan ruas tulang belakang,ukuran tiga puluh sentimeter kali tiga puluh sentimeter kaliempat sentimeter.2) Pada lengan bawah kanan ditemukan satu buah luka

SUWARNA dan dr.AGUNG :e Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan GlasgowComa Scale 345, tekanan darah 40/ mmHg, denyut nadi110x/menit, pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36C, skala nyeritidak dapat dievaluasi.e Pemeriksaan lukaluka :Pada perut, ditemukan satu buah luka terbuka dan tampakjaringan usus yang terburai.3.

Sari Persada Raya;

yang gugatannya pada pokoknyatelah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa, Penggugat telah berusia 59 tahun lebih atau lahir pada tanggal 26Maret 1958;Bahwa, Penggugat adalah pekerja/ karyawan tetap pada perusahaanTergugat dan telah bekerja terhitung mulai tanggal 16 Mei 1997 (20 tahunlebih) sedangkan besaran upah/gaji yang diterima oleh Penggugat dariTergugat setiap bulan adalah sebesar Rp.3.618.300, perbulan, denganperincian sebagai berikut :" gaji pokok sebesar =Rp. 3.583.300= tunjangan skala

upah =Rp. 35.000Bahwa, tunjangan skala upah yang diterima oleh Penggugat dari Tergugatsebesar Rp.35.000, perbulan adalah merupakan tunjangan yang sifatnyatetap dimana besaran tunjangan tersebut dibayarkan tetap setiap bulantanpa melihat apakah Penggugat masuk kerja atau tidak masuk kerja;Bahwa, selama Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat, Penggugattidak pernah diikutsertakan oleh Tergugat dalam program pensiun;Bahwa, mengingat usia Penggugat telah memasuki usia pensiun, makaPenggugat mengajukan

Bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Tergugat denganPenggugat sebagaimana point 5, tetapi dalam skala wajar sebagaimanaorang berumahtangga, dimulai sejak bulan juli 2020, bukan bulan januariyang diutarakan Penggugat, itupun dikarenakan ada pihak lain yang ikutCcampur dalam persoalan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yaitukeluarga Penggugat;5.1.

Tergugat juga mengakui telah terjadiperselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namunHalaman 12 dari 22, Ptsn.No.464/Padt.G/2021PA.Cbn.dalam skala wajar, hal itu karena ada ikut campur keluarga Penggugat dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu ibunda Penggugat yangselalu membuat keruh suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Tergugat juga mengakui telah pisah rumah dengan Penggugat sejak Nopember2020.

perselisihan yang timbul;Bahwa sebagaimana permintaan Penggugat mengenai kenaikan upah pada angka 5di atas cukup beralasan, dimana Penggugat telah mengabdikan dirinya padaperusahaan Tergugat selama 12 tahun 6 bulan, hal ini bukan waktu yang sebentardalam hubungan kerja dengan Tergugat, dimana berdasarkan fakta konkrit upahPenggugat hanya berkisar Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Kota Batam;Bahwa berdasarkan Kep Men Nomor 49/MEN/2004 Pasal 2, dan Pasal 3 yangberbunyi:Pasal 2:Pengusaha menyusun struktur dan skala

upah dalam penetapan upah pekerja/buruhdiperusahaan;Pasal 3:Dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,dilaksanakan melalui:a.

BOGEL, Ahli menggunakan GPS (GlobalPositioning System) dan Peta Digital Kawasan Hutan TNBBSKabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, KabupatenTanggamus Provinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (dua ratus empatpuluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu kom empatdelapan hektare) skala 1: 250.000 (satu banding dua ratus limapuluh ribu);Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk ke dalamHutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan SelatanReg. 46.B sebagaimana hasil koordinat dan peta

BOGEL, Ahli menggunakan GPS (GlobalPositioning System) dan Peta Digital Kawasan Hutan TNBBSKabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, KabupatenTanggamus Provinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (dua ratus empatHalaman 13 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.BLH/2019/PN Liwpuluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu kom empatdelapan hektare) skala 1: 250.000 (satu banding dua ratus limapuluh ribu);Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk ke dalamHutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan

datar lurus 3.880 m (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter);Bahwa dalam menentukan koordinat penebangan pohon yang dilakukanoleh terdakwa dan saudara BOGEL, Ahli menggunakan GPS (GlobalPositioning System) dan Peta Digital Kawasan Hutan TNBBS KabupatenLampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten TanggamusProvinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapanHalaman 35 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.BLH/2019/PN Liwribu delapan ratus enam puluh satu kom empat delapan hektare) skala

BOGEL, Ahli menggunakan GPS (GlobalPositioning System) dan Peta Digital Kawasan Hutan TNBBS KabupatenLampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten TanggamusProvinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapanribu delapan ratus enam puluh satu kom empat delapan hektare) skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu);Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk ke dalam HutanNegara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46.Bsebagaimana hasil koordinat dan peta

jarak datar lurus 3.880 m (tiga ribudelapan ratus delapan puluh meter);Bahwa dalam menentukan koordinat penebangan pohon yangdilakukan oleh Terdakwa dan saudara BOGEL, Ahli menggunakanHalaman 51 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.BLH/2019/PN LiwGPS (Global Positioning System) dan Peta Digital Kawasan HutanTNBBS Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat,Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (duaratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu komempat delapan hektare) skala

oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro Jaya yang sedangmelakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapankapal berikut kelengkapan buku pelautBahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan bukupelaut oleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRISUSILO dan Saksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanyakejanggalan terhadap Buku Pelaut No.

Secara melawan hokum;Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas,saat ia terdakwa JEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM)dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta Saksi INDRAJAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABK) sedang berlayar diatas kapalperikanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatan cumi sebanyak 30 tonmenuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh KapalPatroli Ditpolair Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

baru pada tanggal 27 Agustus 2009 Penggugat menerima SuratDirektur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.728/VIBPHA/2009 tertanggal 16 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi agarPenggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari harus melengkapipersyaratan administrasi berupa : e Rekomendasi Gubernur yang telah mendapat pertimbangan teknisbupati/walikota setempat; e = Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota;e Bukti Lunas Dana Reboisasi (DR) dan bukti lunas Propisi SumberDaya Hutan (PDH); e Peta Lokasi areal skala

perubahanperubahannya;c Bukti tertulis bahwa Perusahaan telah melunasi kewajibankewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sertakewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yangberwenang;d Laporan keuangan perusahaan pemegang UPHHKHA untuk 5(lima) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publiksesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32tentang Akuntansi Kehutanan; e Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala

1 : 50.000 atau 1 :100.000 ; dan f Peta mosaic potret udara skala : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir; Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belumlengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untukmelengkapi persyaratan administratif dalam waktu 60 (enam puluh) harikalender; Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakdipenuhi, Direktur Jenderal mengajukan surat Menteri tentang

Puji Sempurna Raharja,menyampaikan sebagai berikut : a Kelengkapan persyaratan administrasi yang Saudara sampaikanbelum lengkap, antara lain : 1) Rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur; 2) Rekomendasi Bupati Berau; 3) Bukti lunas DR dan bukti lunas PSDH; 4) Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000; 5) Sertifikat PHAPL.; b Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.52/Menhut/2008 tentang Tata Cara dan PersyaratanPerpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu DalamHutan

Peta Lokasi areal yang dimohon skala 1 : 100.000; c. Sertifikat PHAPL, sementara masih dalam proses permohonanpenunjukan Lembaga Penilai Independen (LPI) oleh DepartemenKehutanan melalui Komisioner Akreditasi Nasional (KAN);7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau an. Bupati Berau dengan surat8.No. 522.101/78/DKB.II tanggal 8 Februari 2010 kepada GubernurProvinsi Kalimantan Timur, menyampaikan pertimbangan teknis arealTUPHHKHA PT.

Etam Manunggal Jayaterbit;Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 165/PDT/2020/PT SMR Bahwa kegiatan eksplorasi oleh Tim Pertambangan Skala Keciltelah dilanjutkan dengan kegiatan studi kelayakan, studi Amdalpada tahun 1995 untuk KUD Tani Maju dan tahun 1996 untukKUD Padat Karya sehingga segala persyaratan terbitnya KuasaPertambangan Eksplorasi kedua KUD tersebut telah terpenuhi; Bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi pada tanggal 18 Juli1997 dengan batas wilayah yang menggunakan koordinatmenurut format Pra

Etam Manunggal jaya; Bahwa Koordinat yang tertera dalam ijin dikonversi ke koordinatSIG melalui pengukuran lapangan oleh Tim PertambanganSkala Kecil, ternyata posisi wilayah kerja Eksplorasi TimPertambangan Skala Kecil yang diperuntukkan bagi KUD TaniMaju dan KUD Padat Karya, menjadi berubah koordinatnyakendatipun wilayah yang diukur tidak beranjak dari kegiataneksplorasi yang telah dilakukan oleh Tim Pertambangan SkalaKecil pada tahun 1994 dan tahun 1995.

Welarko pada tahun 1997; Bahwa posisi koordinat yang tercantum dalam SK KuasaPertambangan kedua KUD tersebut bila diplot dilapangan,lokasinya berada jauh dari lokasi kegiatan Pertambangan SkalaKecil yang dihasilkan oleh Tim Pertambangan Skala Kecilmenjadi tidak relevan apabila dikaitkan dengan koordinat yangtercantum dalam SK Kuasa Pertambangan; Bahwa PT.

Etam Manunggal Jaya tidak melakukan kegiatanEksplorasi dimana Tim Pertambangan Skala Kecil melakukankegiatan eksplorasi untuk KUD Tani Maju dan KUD Padat Karyasehingga dengan demikian PT.

Etam Manunggal Jaya :Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 165/PDT/2020/PT SMR Tidak mengeluarkan biaya eksplorasi di kedua lokasitersebut; Tidak mungkin merencanakan kegiatan eksplorasinya dikedua lokasi tersebut tanpa memanfaatkan hasil kerja TimPertambangan Skala Kecil yang hanya diperuntukkan bagiKUD Tani Maju dan KUD Padat Karya; Bahwa, Kuasa Pertambangan untik KUD Tani Maju dan KUDPadat Karya merupakan inisiatif, program dan biaya ProyekPembinaan Pertambangan Skala Kecil Ditjen.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dilakukanpenangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Polisi Kehutanan pada BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan(BPPHLHK) Wilayah Sumatera karena setelah dioverlaykan ke dalam PetaKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 :250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentangPerubahan Surat Keputusan Menteri

orang yangdatang ke kebun dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 14.000.000,00 (empat belas jutarupiah) setiap panen.Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dilakukanpenangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Polisi Kehutanan pada BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan(BPPHLHK) Wilayah Sumatera karena setelah dioverlaykan ke dalam PetaKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala

Pada tanggal 8 Maret 2017 membayar biaya renovasi rumah yang beradadi Bintaro Jakarta Selatan.Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kegiatan perkebunan di dalamkawasan hutan secara tidak sah karena setelah dioverlaykan ke dalam PetaKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan Skala 1 :250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : SK.454/MENLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentangPerubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.866

belas ribu) kilogram yang kemudianterdakwa menjual Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit tersebut kepadaorang yang datang ke kebun dan terdakwa mendapatkan uang sebesarRp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 14.000.000,00(empat belas juta rupiah) setiap panen.Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) buah sawit tersebut berasal dari kegiatanperkebunan di dalam kawasan hutan secara tidak sah karena setelahdioverlaykan ke dalam Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan ProvinsiSumatera Selatan Skala

Pada pemeriksaan ditemukan :e Pemeriksaan fisik tingkat kesadaran berdasarkan Glassgow Coma Scale10, tekanan darah tidak diperiksa, denyut nadi 115 kali permenit,pernapasan 24 kali permenit, suhu ketak 38.1 derajat celcius, skala nyeriberdasarkan skala FLACC adalah 4.e Pemeriksaan luka :i. Bengkak pada kepala bagian belakang, ukuran tiga sentimeter.ii. Luka robek yang telah dijahit pada dahi, ukuran lima sentimeter.ili. Luka robek pada pipi sebelah kiri, ukuran tiga sentimeter.4.

Good Manufacturing Practices (GMP) atau Cara ProduksiPangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sesuai dengan Permen Industri RI No.75/MIND/PER/7/2010 dan untuk mendirikan Pabrik tidak memilik ijin Industri dan tanda DaftarPerusahaan Permen Industri RI No.41/MIND/PER/6/2008 dimana terdakwa didalammengedarkan minuman keras merk Bintang Kuntul t tdan dicampur menjadi satu dandimasukkan kedalam botol merk Bintang Kuntul tersebut disiapkan dan diedarkankepada masyarakat tidak memiliki izin edar,baik izin edar skala

rumah tangga (berupaPIRT yangditerbitkan oleh Dinkes maupun skala pabrik (berupa MD atau ML yangditerbitkan balai BPOM) sehinggadapat dapat mengganggu,merugikan,membahayakankesehatan manusia ; bahwa berdasarkan hasil Lab.

Unsur Setiap Pelaku Usaha Perkebunan : Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap pelaku usaha perkebunanmenurut Pasal 1 angka ke 8 UndangUndang RI No. 39 tahun 2014 tentangPerkebunan adalah Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/ atauperusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. sedangkan yangdimaksud Pekebun menurut Pasal 1 angka ke 9 UndangUndang RI No. 39tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warga negaraIndonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak

mencapai skala tertentu ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan seorangterdakwa yang bernama Tukiman bin Surihan yang identitasnya sebagaimanadalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang tidak disangkalkebenarannya sehingga tidak terjadi error in persona bahwa terdakwalah yangdiduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam penyidikkan ; Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam persidanganyang berdasarkan keterangan saksisaksi dan juga keterangan para terdakwasendiri bahwa para

2014 Tentang perkebunan, yang dimaksud Perkebunanadalah segala kegiatan pengolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat, mesin, budi daya, panenpengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan,kemudian usaha perkebunan usaha yang menghasilkan barangdan/atau jasa perkebunan, lalu Pelaku usaha perkebunanadalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yangmengelola usaha perkebunan, pekebun adalah orangperseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu,dan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadanhukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukandi wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunandengan skala tertentu;Bahwa, yang termasuk dalam kegiatan perkebunan ialah :Kegiatan penyiapan lahanPenyiapan sarana dan prasaranaPengendalian hama penyakitPembinaan sumber daya manusiaKemitraan perkebunanPemasaran hasil perkebunanBahwa, penyiapan lahan perkebunan adalah kegiatan pratanamatau pembukaan

bertentangan dengan :Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 Tanggal 26Juli 2006 Tentang Pengembangan PerkebunanMelalui Program RevitalisasiPerkebunan pada :a Pasall:halaman 9 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG1Angka 9 Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduksetempat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerimafasilitasi Program Revitalisasi Perkebunan.Angka 10 Pekebun adalah Perorangan warga negara Indonesiayang melakukan usaha perkebunan dengan skala

Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha.Huruf J. Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatangyang telah terdaftar dan memiliki identitas.b Angka Romawi V Mitigasi Risiko:Huruf A. Pemenuhan syarat legalitas.

dan Sulaeman Tahe, SE Bin Tahetersebut diatastelah bertentangandengan :1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 Tanggal 26Juli 2006 Tentang Pengembangan PerkebunanMelalui Program RevitalisasiPerkebunan pada :a Pasal 1:1 Angka 9 Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempatyang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima fasilitasiProgram Revitalisasi Perkebunan.2 Angka 10 Pekebun adalah Perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala

Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha.Huruf J. Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatangyang telah terdaftar dan memiliki identitas.a Angka Romawi V Mitigasi Risiko :910111213Huruf A. Pemenuhan syarat legalitas.

Aceh, skala 1 : 250.000;Bahwa menurut Ahli terhadap pelaku yang membawa alat beratexcavator (beco) tersebut ke lokasi tempat ditemukannya alatberat excavator (beco) tersebut dapat disangkakan telahmelakukan tindak pidana setiap orang dengan sengajamembawa alat berat dan / atau alat alat lainnya yang lazimatau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatanpenambangan dan / atau mengangkut hasil tambang di dalamkawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalamHalaman 14 dari 35 Putusan Nomor

Aceh Barat berada dititik koordinat 04 32 34.396 N 096 21 30.749 E.Bahwa peta lampiran Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : SK. 103 / MenLK 11 / 2015,tanggal 02 April 2015, tentang Kawasan Hutan dan KonservasiPerairan Provinsi Aceh, Skala 1 : 250.000 dan mendasariperaturan perundang undangan di bidang kehutanan, makadapat saya sampaikan bahwa ke 2 (dua) titik koordinattersebut berada di dalam Hutan Lindung, peta dan foto lokasiterlampir;Bahwa kondisi kawasan hutan lindung

dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B.LH/2018/PNMineral / ESDM Aceh yaitu untuk mengevaluasi permohonan izinpertambangan mineral dan batu bara diseluruh Wilayah Acehdan mengevaluasi rencana kerja anggaran dan biaya untukperusahaan pertambangan yang ada di wilayah Aceh sertamelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruhkegiatan usaha pertambangan yang ada di wilayah Aceh.e Bahwa setiap orang ataupun badan usaha yang melakukankegiatan pertambangan terhadap ke5 (lima) komuditastambang tanpa membatasi skala

;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa pada petalampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK. 103 / MenLK 11 / 2015, tanggal 02 April 2015, tentang Kawasan Hutandan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, Skala 1 : 250.000 dan mendasariperaturan perundang undangan di bidang kehutanantitik koordinat tersebutberada di dalam Hutan Lindung;Menimbang, bahwa dari dari keterangan ahli terhadap kondisi kawasanhutan lindung tersebut saatmelakukan pengecekan dan penentuan

Status skala usaha Wajib Pajak apakah sebagai Usaha Mikro, Kecil danMenengah (UMKM) atau usaha besar;2). Status permodalan apakah dalam negeri (PMDN) atau asing (PMA), dan3).

Wib. dirumah terdakwa di Dusun TelagaNangka, Desa Burneh, Kecaamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;e Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan AiptuJoko Purwo, Brigadir Andi Surya, serta beberapa rekan lain termasukdari unsur TNI ;e Bahwa awalnya ada operasi skala besar yang melibatkan unsur TNIdengan sasaran Kecamatan Burneh, dan saat itu ada informasi darimasyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi danpesta sabu, kemudian saksi bersama team termasuk anggota TNIbergerak

Wib. dirumah terdakwa di Dusun TelagaNangka, Desa Burneh, Kecaamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan AiptuJoko Purwo, Brigadir Hery Haryanto, serta beberapa rekan laintermasuk dari unsur TNI ;Bahwa awalnya ada operasi skala besar yang melibatkan unsur TNIdengan sasaran Kecamatan Burneh, dan saat itu ada informasi darimasyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi danpesta sabu, kemudian saksi bersama team termasuk anggota TNIbergerak

Wib. dirumah terdakwa di Dusun TelagaNangka, Desa Burneh, Kecaamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan BrigadirAndi Surya, Brigadir Hery Haryanto, serta beberapa rekan laintermasuk dari unsur TNI ;Bahwa awalnya ada operasi skala besar yang melibatkan unsur TNIdengan sasaran Kecamatan Burneh, dan saat itu ada informasi darimasyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi danpesta sabu, kemudian saksi bersama team termasuk anggota TNIbergerak

Data titik koordinat geografis hasil pemeriksaan dan identifikasi tersebutsetelah diploting dan dipetakan, kemudian dibuatkan Peta Ploting Titikhalaman 6 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B.LH/2019/PN.BknKoordinat GPS hasil pengesekan TKP Dugaan Tindak Pidana BidangKehutanan di Kawasan Hutan Kawasan Produksi Tetap (HP) Tesso Nillodi Desa Gunung Sahilan Kecamantan Gunung Sahilan KabupatenKampar Provinsi Riau, skala 1 : 50.000, disimpulkan bahwa lokasi TempatKejadian Perkara (TKP) dimaksud berada di Dalam

Data titik koordinat geografis hasil pemeriksaan dan identifikasi tersebutsetelah diploting dan dipetakan, kemudian dibuatkan Peta Ploting TitikKoordinat GPS hasil pengesekan TKP Dugaan Tindak Pidana BidangKehutanan di Kawasan Hutan Kawasan Produksi Tetap (HP) Tesso Nillodi Desa Gunung Sahilan Kecamantan Gunung Sahilan Kabupatenhalaman 10 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B.LH/2019/PN.BknKampar Provinsi Riau, skala 1 : 50.000, disimpulkan bahwa lokasi TempatKejadian Perkara (TKP) dimaksud berada di Dalam

Data titik koordinat geografis hasil pemeriksaan dan identifikasi tersebutsetelah diploting dan dipetakan, kemudian dibuatkan Peta Ploting TitikKoordinat GPS hasil pengesekan TKP Dugaan Tindak Pidana BidangKehutanan di Kawasan Hutan Kawasan Produksi Tetap (HP) Tesso Nillo diDesa Gunung Sahilan Kecamantan Gunung Sahilan Kabupaten KamparProvinsi Riau, skala 1 : 50.000, disimpulkan bahwa lokasi Tempat KejadianPerkara (TKP) dimaksud berada di Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap(HP) sesuai dengan Keputusan