Banding mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/1701 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113372.06/2016/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan September2016 Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28Desember 2016; dan,4.

Putusan Nomor 2792/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembaidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/446/Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016,tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak September 2016Nomor 973/1701/DISPENDA, tanggal 3 Oktober 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000

Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor 188.4/17/Tahun 2016tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon BandingAtas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Oktober2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Mei 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85791/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding

terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Oktober 2015 Nomor973/2498/DISPENDA tanggal 2 November 2014, atas nama PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9091.000, alamat: Plaza 89 Lantai 5, JalanH.R.

Putusan Nomor 4212/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/17/Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Oktober

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79859/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Putusan Nomor 321 B/PK/Pjk/2018Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Bulan April2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79859/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak April 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/62/Tahun 2015tanggal 6 Maret 2015; dan,4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Provinsi Papua melalui SKPDPAP973/1783, dan oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada MajelisHakim yang terhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79856/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Januari2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/59/Tahun2015, tanggal 06 Maret 2015; dan,4.

Putusan Nomor 237 B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4/59/ Tahun 2015 Tanggal 06 Maret 2015, tentang Penolakanterhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Nomor: 973/1783 Tanggal 08Oktober 2014 untuk Bagian Bulan Januari 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9.091000

Surat Keputusan BupatiNganjuk nomor : 188.4/050/411.207/2012, tanggal 06 Januari 2012 tentang SanksiDaftar Hitam Kepada PT. Karya Harmoni Mandiri dan Saudara Yoyok Nur Tanjung,yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah KabupatenBahwa, Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat a. quo.

batal dan tidak sah,sehingga sangat patut dan layak jika Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyeksengketa ; Berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, maka sangat patut dan layak jikaPenggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untukmemanggil para pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usana Negara berupaKeputusan Bupati Nganjuk nomor : 188.4

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usana Negara berupaKeputusan Bupati Nganjuk nomor : 188.4/050/411.207/2012, tanggal 06 Januari 2012tentang Sanksi Dafar Hitam Kepada PT.

OBYEK GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUANUNDANGUNDANG 22oooonn nee ce ce nnnc cece nnn e ence cee ee nnneenennnnnnes10Bahwa obyek gugatan penggugat, tidak memenuhi ketentuan UndangUndang, karenaKeputusan Bupati Nganjuk Nomor 188.4/050/411.207/2012 tanggal 06 Januari 2012tentang Sanksi Daftar Hitam kepada PT.

;f. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor :188.4/469/III/DISTAMBEN tanggal 17 Pebruari 2005 tentangKuasa pertambangan Eksplorasi An. PT. Mentaya Iron Ore MiningPAGE 19dengan luas areal 2.000 Ha yang dilegalisir Dinas Pertambangandan Energi Kab. Kotim. ;g. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor :188.4/112/DISTAMBEN/IV/2006 tanggal O07 April 2006 tentangKuasa Pertambangan Ekplorasi Bahan Galian Biji Besi An.

Longfair Iron Mining.e Keputusan Bupati Kotim No. 188.4/269/III/DISTAMEN 17 Pebruari2005 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi an. PT. MentayaIron Mining;e Keputusan Bupati Kotim No. 188.4/112/IV/DISTAMEN, tanggal 7April 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Bahan GalianBiyih Besi an. PT. Mentaya Iron Ore Mining;e Keputusan Bupati Kotim No. 540/197/IV/DISTAMBEN/VIII/2006,tanggal 03 Agustus 2006 tentang Kuasa Pertambangan EksploitasiBiji Besi an. PT.

SUYADI, SE (PT.MIOM) sudah memiliki ijin berupa Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNo. 188.4/269/Il/Distamben tanggal 17 Pebruari 2005 tentang jineksplorasi seluas 2.000 hektar atas nama PT. MIOM (diperpanjang lagidengan Keputusan Bupati No. 188.4/112/Distamben/IV/2006 tanggal 7April 2006 luas 1.953 hektar) ;Menimbang, bahwa dalam akta perjanjian kerja No. 230 tersebuttelah terdapat beberapa klasaula kesepakatan di antaranya penyerahan100% wewenang oleh PT. MIOM kepada PT.

LIM dan telah melakukan ekspor, halyang sama akan berlaku atas luas lahan selebihnya ;Manimbang, bahwa atas keputusan Bupati Kotawaringin Timur No.188.4/112/Distaben/IV/2006 tanggal 7 April 2006 telah terbit ijinperpanjangan kepada PT. MIOM seluas 1.953 hektar, dengan demikianPT. MIOM tetap berkedudukan sebagai pemegang kuasa pertambangan(KP) atas lahan tersebut ;Menimbang, bahwa adanya perubahan atas isi akta No. 230tanggal 30 Nopember 2005 dengan adanya kesepakatan antara PT.

;f. 1 (Satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor :188.4/469/III/DISTAMBEN tanggal 17 Pebruari 2005 tentang Kuasapertambangan Eksplorasi An. PT. Mentaya Iron Ore Mining denganPAGE 19luas areal 2.000 Ha yang dilegalisir Dinas Pertambangan dan EnergiKab. Kotim. ;g. 1 (Satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor :188.4/112/DISTAMBEN/IV/2006 tanggal 07 April 2006 tentang KuasaPertambangan Ekplorasi Bahan Galian Biji Besi An. PT.

Sus/201939)AO)41)42)43)4A)45)1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/34/19.05.01.2006/2014 tanggal 31 Desember 2014 TentangPenetapan Pemberian Dana Bantuan Hibah Pemerintah Desa Belo LautKepada Lembaga Kemasyarakatan Desa Belo Laut Tahun Anggaran2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/35/19.05.01.2006/2014 tanggal 31 Desember 2014 TentangPenetapan Pemberian Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Desa BeloLaut Kepada Organisasi Sosial

Masyarakat Desa Belo Laut TahunAnggaran 2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/36/19.05.01.2006/2015 tanggal 31 Desember 2014 TentangPenetapan Pemberian Dana Bantuan Sosial Pemerintah Desa Belo LautKepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa BeloLaut T.A. 2015:1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/4/19.05.01.2006/2015 tanggal 12 Januari 2015 TentangPembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa PadaAnggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Belo Laut Tahun Anggaran2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/14/19.05.01.2006/2015 tanggal 01 Juli 2015 Tentang PerubahanPembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa PadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belo Laut Tahun Anggaran2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/31/19.05.01.2006/2015 tanggal 12 Oktober 2015 TentangPerubahan Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan PengadaanBarang

Desa Belo Laut Nomor:188.4/15/19.05.01.2006/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa(Kepala Seksi Kesejahteraan Desa) yang ditandatangani oleh KepalaDesa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01 Maret 2017:102) 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan Legalisir Surat Keputusan Kepala DesaBelo Laut Nomor: 188.4 /14/SK/19.05.01.2006/2017 TentangPengangkatan Perangkat Desa (Kepala Urusan Perencanaan Desa)yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal01 Maret 2017:103) 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan

Legalisir Surat Keputusan Kepala DesaBelo Laut Nomor: 188.4 /13/19.05.01.2006/2017 Tahun 2017 TentangPengangkatan Perangkat Desa (Kepala Urusan Keuangan Desa) yangditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01Maret 2017:Hal. 11 dari 33 hal.

yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107555.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4

Indonesia atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2016 nomor973/0290/DISPENDA tanggal 22 Februari 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107555.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/184/Tahun 2016Tanggal 11 Mei 2016; dan,4.

Putusan Nomor 512/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor: 188.4/184/Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2016Nomor 973/0290/DISPENDA tanggal 22 Februari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp22.834.833.923,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa KorlekoNomor 188.4/14/Pem/2017, tentang Pemberhentian Kepala DusunGubuk Timug dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun Gubuk Timug, DesaKorleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, tanggal14 September 2017;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DesaKorleko Nomor 188.4/14/Pem/2017, tentang Pemberhentian KepalaDusun Gubuk Timuq dan Pengangkatan Plt. Kepala Dusun GubukHalaman 1 dari 6 halaman.

Penggugat(Termohon Kasasi) tidak dapat diterima;2) Menyatakan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa, bertentangan dengan peraturan yanglebih tinggi yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesajJuncto UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan;3) Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Kepala Desa KorlekoNomor 188.4

Sampang nomor :188.4/26/434.112/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang tentangperubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Sampang nomor : 188.4/21/434.112/2013 tanggal 1 april 2013Halaman 7 Putusan No. 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.33.34.35.36.tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan TeknisKegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang.

Sampang nomor : 188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04Pebruari 2013 tentang Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksanan TeknisKegiatan (PPTK) pada Kantor Dinas Pertanian Kab.

Sampang nomor :188.4/26/434.112/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang tentangperubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Sampang nomor : 188.4/21/434.112/2013 tanggal 1 april 2013tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan TeknisKegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang.

Sampang nomor : 188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04Pebruari 2013telah mencairkan dana pengadaan Bibit Bentol, Bibit Ubi Kayu, PupukOrganik dan Anorganik, Negara Cq. Pemerintah Kab.

Sampang nomor :188.4/21/434.112/2013 tanggal 1 april 2013 tentang Penunjukkan danPengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada DinasPertanian Kab.

FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/26/ 30 B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PEMBENTUKANPANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUNANGGARAN 2013 TANGGAL 08 APRIL 2013 533FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUNANGGARAN 2013 NOMOR: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013TENTANG PEMBENTUKAN

PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ST Bin KAEM 32 BENGKULU UTARA SELAKU PENGGUNAANGGARAN NO: 188.4/06/B.4/DPU/BU/2013TANGGAL 01 MARET 2013 TENTANGPENETAPAN PEJABAT PELAKSANATEKNIS KEGIATAN DAN BELANJADAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARATAHUN ANGARAN 2013 DI LINGKUNGANDINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA.

FOTO COPY KEPUTUSAN KEPALA DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA SELAKU PENGGUNAANGGARAN NOMOR : 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PENETAPAN PANITIA/ 34 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASADILINGKUNGAN DINAS PEKERJAANUMUM KABUPATEN BENGKULU UTARASUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENBENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013. 31.FOTO COPY SURAT KEPALA DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA KEPADA PANITIAPENGADAAN BARANG DAN JASA PERIHALPELAKSANAAN PENGADAAN

KABUPATENBENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAANUMUM KABUPATEN BENGKULU UTARATAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 TENTANGPEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAHASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGANDINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN2013 TANGGAL 07 JUNI 2013 54.ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMAPERTAMA PEKERJAAN (PHO) No: 09/ BAPHOAPBD/ Y.1/DPU/BU/2013 TANGGAL 20SEPTEMBER 2013. 55.ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMAAKHIR PEKERJAAN

(FHO) No: 16/BAFHOAPBD/ Y.1/ DPU/ BU/2014 TANGGAL 03APRIL 2014.ROMLI EFFENDI.H,S.Sos BinABD.HAMID 56.FOTOCOPY SK KEPALA DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/28 /DPU/BU/2013 TANGGAL 01 APRIL 2013TENTANG PENUNJUKAN PENGAWASLAPANGAN KEGIATAN DI LINGKUNGANDINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN2013 a7.ASLI BUKU DIREKSI PT.SINATRIA INTI AHYAT, S.IP, MMBin JAFRI SURYAFOTO COPY LAPORAN PEMERIKSAAN HERYANTO,ST58.

Bangka Barat Nomor : 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentangPenunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping DanaAlokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Bangka Barat Nomor : 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentang11Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping DanaAlokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Bangka Barat Nomor: 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentangPenunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping DanaAlokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Bangka BaratNomor : 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentang PenunjukanPanitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping DanaAlokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

/06.B/2.05.01/2009 tentang Penunjukkan Panitian PelaksanaanKegiatan Dana Pendamping DAK Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBangka Barat Tahun Anggaran 2009 tanggal 10 Maret 2009 beserta lampiran.Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka BaratNomor : 188.4/44/2.05.01/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang PerubahanKeputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka BaratNomor : 188.4/06.B/2.05.01/2009 tanggal 10 Maret 2009.Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ

Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4/398/Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT. Freeport Indonesia atasSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Juni 2017Nomor 973/1001/BAPPENDA tanggal 3 Juli 2017, atas nama: PT.

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Juni2017 Nomor 973/1001/BAPPENDA Tanggal 3 Juli 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/398/Tahun 2017 Tanggal 15Desember 2017; dan,4.

Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

nama Pemohon Banding,NPWP: 01.069.536.9091.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakudengan pertimbangan :a.Bahwa pengajuan banding yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (dulu Pemohon Banding) masih dalamtenggang waktu 3 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat(2) UndangUndang Pengadilan Pajak, oleh karena PemohonPeninjauan Kembali (dulu Pemohon Banding) baru menerima SuratKeputusan Termohon Peninjauan Kembali (dulu) Terbanding)Nomor: 188.4

Babel Nomor 188.4/001.01/TK.T/2016 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) pada satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) Dinas Tenaga dan Transmigrasi Prov. Kep. Babel TA. 20166. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 26 April 2011.7.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/029/TK.T/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2015-20178.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/131/TK.T/ 2015 Tentang Penggantian antar waktu Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2015-2017 tanggal 26 Mei 2016. Dikembalikan kepada Terdakwa Sukanto bin Sumarto;9.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKepulauan Bangka bBelitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentangPerubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan TransmigrasiProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/131/TK.T/ 2015 TentangPenggantian antar waktu Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga KerjasamaTripartit Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 20152017 tanggal 26Mei 2016.Dikembalikan kepada Terdakwa Sukanto.

Babel Nomor 188.4/001.01/TK.T/2016 tanggal 02Januari 2015 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) Dinas Tenaga danTransmigrasi Prov. Kep.

ProvinsiKepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentang PerubahanKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.4/131/TK.T/ 2015 Tentang Penggantian antarwaktu Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga Kerjasama Tripartit ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Periode 20152017 tanggal 26 Mei 2016.Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN Pgp9.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor : 188.4/029/TK.T/2015 tanggal 23Februari 2015 tentang Nama Anggota dan Sekretaris Lembaga KerjasamaTripartit Provinsi Kepulauan Bangka bBelitung Periode 20152017, SuratKeputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi KepulauanBangka Belitung nomor : 188.4/055/TK.T/2016 tentang Perubahan KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4/131

Babel Nomor 188.4/001.01/TK.T/2016 tanggal 02 Januari 2015tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) padasatuan kerja perangkat daerah ( SKPD) Dinas Tenaga dan TransmigrasiProv. Kep.

Putusan Nomor 2722/B/PK/Pjk/2019juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2017,tanggal 15 Juni 2017;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117524.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Januari2017 Nomor: 973/0192/DISPENDA, tanggal 1 Februari 2017 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/138/Tahun 2017, tanggal 15Juni 2017; dan,4.

Putusan Nomor 2722/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 188.4/138/Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Januari 2017 Nomor:973/0192/DISPENDA tanggal 01 Februari 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000

Sumatra Mas Plywood (halaman40 alinea 2) ; Bahwa TPK Hutan Nomor 188.4/012/Kanhut/2006 jo.

Kantor Kehutanan Muara Jambi Nomor 188.4/012/Kanhut/2006 jo.Nomor 188.4/031/Kanhut/2006 (sebagaimana dalam surat dakwaan) ;Bahwa Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dengan pertimbanganpada pokoknya : Bahwa Terdakwa Berlin Purba menerbitkan kedua SKSHH Antaratersebut di Desa Pemunduran yang diketahui / disetujui Ir. BenyaminPananangan adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1)huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut11/2005,oleh karena Terdakwa Berlin Purba bin J.

BenyaminPananangan selaku Kepala Kantor Kehutanan KabupatenMuaro Jambi mengeluarkan ljin Tempat Penumpukan Kayuberdasarkan SK Kepala Kantor Kehutanan KabupatenMuaro Jambi Nomor 188.4/012/Kanhut/2006 tanggal 20Februari 2006 jo. Nomor 188.4/031/Kanhut/2006 tanggal 15Mei 2006 tentang Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn),Tempat Penimbunan Kayu (TPK), Tempat PenimbunanKayu Antara (TPK Antara) IPK PT. Dikapura Kencana padaareal land clearing Usaha Perkebunan PT.

Purba tidak sesuai dengan : Pasal 9 ayat (1) Kep.Menhut Nomor 126/KPTSII/2003 yangmenyatakan " Lokasi tempat pembuatan LHPKB di TPKhutan, ditetaokan dengan Keputusan Kepala DinasKabupaten / Kota setempat berdasarkan usul pemegang jjinyang bersangkutan " (di mana berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten MuaroJambi Nomor 188.4/012/Kanhut/2006 tanggal 20 Februari2006 jo.

Nomor 188.4/031/Kanhut/2006 tanggal 15 Mei2006 telah ditetapbkan TPK Hutan di Desa ArangArang danHal. 22 dari 28 hal. Put. No. 1237 K/PID.SUS/20084.2.TPK Antara di Desa Pematang Raman) dan Kep.MenhutNomor 126/KPTSII/2003, namun Terdakwa Berlin Purbabin J.

Pemohon Banding mohon Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan973/0513 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117526.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali Untuk Membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah Atas Pajak Air Permukaan Bulan Maret 2017Nomor 973/0513/DISPENDA, tanggal 7 April 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 5 Juli2017; dan,4.

Putusan Nomor 2794/B/PK/Pjk/2019mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4/150/Tahun 2017, tanggal 05 Juli 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Maret 2017 Nomor973/0513/DISPENDA, tanggal 07 April 2017, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp21.911.950.224,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan

SAPRIN diminta untuk berdiri saling berjabat tangan sebagaitanda perdamaian kemudian pada saat akan dilakukan foto bersama tibatiba terdakwa datang dari arah samping kiri saksi korban MUH AMRIN danlangsung memukul saksi korban MUH AMRIN dengan menggunakantangan mengepal dan mengenai wajah saksi koroban MUH AMRIN yangHalaman 2 dari 8 hal Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Rbimenyebabkan luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPTPuskesmas Paruga No : 188.4/014/PKM02/X1/2020

Amrin;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa VisumEt Repertum Nomor : 188.4/014/PKM02/X1/2020 tanggal 24 September 2020 an.MUHAMMAD AMRIN dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka memar padapipi atas kiri, terletak + 4 cm dari garis tengah hidung dan + 1,5 cm dari bawahmata.

Amrin;Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 188.4/014/PKM02/XI/2020 tanggal 24 September 2020 an. MUHAMMAD AMRIN denganhasil pemeriksaan luar : Terdapat luka memar pada pipi atas kiri, terletak + 4cm dari garis tengah hidung dan + 1,5 cm dari bawah mata.

Amrin; Bahwa benar berdasarkan Visum EtRepertum Nomor : 188.4/014/PKM02/XI/2020 tanggal 24 September 2020 an.MUHAMMAD AMRIN dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka memar padapipi atas kiri, terletak + 4 cm dari garis tengah hidung dan + 1,5 cm dari bawahmata.

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79861/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Juni 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/64/ Tahun 2015tanggal 6 Maret 2015; dan,4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Dana BOS SDN 19 RANGAS.23) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/109/SULBAR/I/2017, tanggal 20 Januari 2017tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan OperasionalSekolah Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2017.24) 1 (satu) rangkap lampiran Surat Keputusan Gubernur SulawesiBarat tentang Sekolah Penerima Kurang Salur BantuanOperasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Triwulan , II, Ill, danIV tahun 2017, Jenjang Sekolah Dasar Negeri/Swasta.25) 1 (satu) rangkap lampiran

Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BantuanOperasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah MenengahPertama.2/7) 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk TeknisBantuan Operasional Sekolah.28) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/194/SULBARI/III/2017, tanggal 22 Maret 2017tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah ProvinsiSulawesi Barat Tahun Anggaran 2017

( TW.I )29) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/388/SULBAR/VI/2017, tanggal 02 Juni 2017 tentangSekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi SulawesiBarat Tahun Anggaran 2017 (TWA.II ).30) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/598/SULBAR/IX/2017, tanggal 22 September 2017tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah ProvinsiSulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.III ).31) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi

BaratNomor: 188.4/656/SULBAR/X1I/2017, tanggal 03 November 2017tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah ProvinsiSulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.IV ).32) 1 (satu) rangkap LPJ Penggunaan Dana Bansos atau DanaKurang Salur Bos TA. 2016 di SMPN 4 Sendana.33) 1 (satu) rangkap LPJ Penggunaan Dana Bansos atau DanaKurang Salur Bos TA. 2017 di SMPN 4 Sendana34) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No.