Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Padang tanggal O7 Agustus 2018No.25/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Pdg sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampaidengan 4 September 2018;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri Klas A Padang tanggal 20 Agustus 2018No.29/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Pdg, sejak tanggal 5 September 2018 s/d03 November 2018;5.

Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Oktober 2018No.90/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Pdg, sejak tanggal 4 November 2018 s/d 03Desember 2018;6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 28 November 2018Halaman 1 dari 210 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2018PN.

PdgNo.97/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Pdg, sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d 02Januari 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mahyunis,SH, FauziNovaldi,SH,MH, Syahrul,SH, Hendri,SH, Fajar Martha,SH,Advokat/Pengacara yang berkantor pada FAUZI NOVALDI,SH, MHberalamat diJalan Sisingamaraja No.79 A kota Padang,berdasarkan PenetapanPenunjukanNomor 7/BH.PEN/2018/PN Pdg tanggal 16 Agustus 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri

SALMADANIS,M.Ag(telah diputus terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang No.25/Pidsus/TPK/2016/PN.PDG tanggal 8 Desember 2016) selakuKetuaPanitiaPengadaan Tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang TA 2010, serta SaksiHj.ELI SATRIA PILO,SH selaku Notaris (telah diputus terbukti bersalahberdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Padang No. 26/Pidsus/TPK/2016/PN.PDG tanggal 8 Desember2016), pada hari

keterangan saksisaksi dari kedau belah pihak ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas A Padangtanggal 11 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan memutus perkara perdata gugatan tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para pengugat telah menggugat Para tergugat dengansurat gugatan tanggal 08 Agustus 2016, yang diterima dan didaftarkan di dalamregister Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas A Padang pada tanggal 09 Agustus2016 Nomor Register : 136/Pdt.G/2016/Pn.Pdg

Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas A Padang sebagaiMediator dengan penetapan Ketua Majelis Nomor : 136/Pdt.G/PN.Pdg tanggal 30Agustus 2016 ;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal ........ 2016,upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara diluar persidanganmelalui proses mediasi, maupun penyelesaian perkara melalui proses perdamaindi dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang

/Pid.B/2018/PN.Pdg atas namaterdakwa FERIZAL Pgl. FERI Als. GAEK tersebut di atas; Menangguhkan biaya perkara Sampai dengan putusan akhir; ;Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN PdgMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. Mahyudin Pgl.

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 09/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG. tanggal 30 Juli 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut :leMenyatakan Terdakwa Ir. Samuel Panggabean tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam dakwaan Primer ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer ;Hal. 42 dari 174 hal. Put.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaridbu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 23/TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 04 Oktober 2012 yangamar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dariJaksa/Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 09/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG, tanggal 30 Juli 2012yang dimintakan banding

SAMUELPANGGABEAN tersebut ;Membebankan Pemohon Kasasi Il/Terdakwa juga sebagai TermohonKasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasiini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 Akta/PK/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg bertanggal 26 Januari 2015 yang menyatakanbahwa Terpidana Ir.

Peninjauan Kembali Pemohon atas putusan kasasiNomor 20 K/Pid.Sus/2013 tanggal 02 April 2013 yang amarnya menolakpermohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa, putusan yangdimohonkan kasasi oleh Pemohon dan Jaksa/Penuntut Umum adalahPutusan Pengadilan Tinggi Padang dalam tingkat banding Nomor23/TIPIKOR/2012/PT.PDG tanggal 01 Oktober 2012 yang dibacakan tanggal04 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi menguatkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor09/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padangtanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 29/Pen.Pin.Sus/2016/PN.Pdg, terhitung sejak tanggal11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;. Perpanjangan Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas1A Padang tanggal 30 Agustus 2016 No. 36/Pen.Pid/TPK/2016/PN.Pdg sejak tanggal10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 ;.

,M.H. keduanya Advokat/ Pengacara berkantor di kantorJONIFER & ASSOCIATES jalan Hiu Il No.12 Ulak Karang Selatan kota Padang,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 18 Agustus 2016 dibawahNomor : 45/VIIVSK.Pid.Sus/2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriNomor: 30/Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal 11 Agustus 2016 tentangpenunjukan

Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pen.Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal11 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta/Pid/2016/PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Jaksa/ Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 Februari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang pada

Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d 18 Desember 2013.4.Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang tanggal 19 Desember 2013,No : 27/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PNPdg,sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014.5, Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang tanggal 2 Januari 2014 #Nomor01/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Pdg, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;6.PerpanjanganPenahanan Ketua Pengadilan

., MT (Kuasa Pengguna Anggaran pada ProyekPenyediaan Air Bersih di Kabupaten Padang Pariaman) dengan PutusanNomor 01/PidSusTPK/2016/PN.Pdg yang berisi penghukuman terhadapTerdakwa Zainir, ST dan Terdakwa II Oyer Putra, ST, MT yang terbuktimelanggar Dakwaan Subsidiair dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (Lima puluh jutarupiah);Bahwa dalam pertimbangan putusan Terdakwa ZAINIR, ST danTerdakwa II Oyer Putra, ST., MT (perkara terpisah) dengan PutusanPerkara

Nomor 01/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg terdapat KerugiaanKeuangan Negara Sebesar Retensi senilai Rp887.142.100 (delapanratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratusrupiah) yang ditarik oleh PT.Graha Fortuna Purnama selaku korporasidan kerugian tersebut merupakan Kerugian Negara sehingga putusanpembebasan terhadap Terdakwa Khossan Katsidi selaku Direktur padaperusahaan yang menerima Retensi Gersebut menimbulkanketidakjelasan atau kekaburan siapakah yang akan mengganti kerugianKeuanagan

Negara sebesar Rp887.142.100 (delapan ratus delapanpuluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) karenaTerdakwa selaku Direktur yang mengikuti proses tender danmemenangkan Proyek tersebut telah dibebaskan dari tuntutan pidana;Bahwa terhadap Terdakwa Ramli Ramonasari perkara terpisah denganputusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg yang merupakan pihakyang mengerjakan proyek IPA PDAM dilapangan yang berdasarkanketerangan Dedi Sutendi (Saksi A de Charge) dan Lina (BAP dibacakandi persidangan

) bahwa Ramli Ramonasari adalah pihak yangmengerjakan pekerjaan dilapangan dan Ramli Ramonasari yangmemerintahkan untuk membuka rekening yang menampung uang ProyekIPA PDAM di Asam Pulau (vide keterangan LINA dalam file salinanputusan Terdakwa Khosan Katsidi Halaman 122) akan tetapi RamliRamonasaripun dalam Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg, diputus bebas oleh Majelis Hakim denga menyatakan tidakterbukti melakukan tindak pidana, dengan demikian terhadap satuperistiwa pidana yang perkaranya

No. 2458 K/Pid.Sus/2016080073366 Atasnama PT.Graha Fortuna Purnama, akan tetapiTerdakwa Khossan Katsidi dan Terdakwa Ramli Ramonasari dibebaskandari segala tuntutan pidana yang menimbulkan kekaburan siapakah yangakan mengganti kerugian kKeuangan Negara sebagaimana yang sudahdiputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan perkara Terdakwa Zainir, STdan Terdakwa Il Oyer Putra, ST., MT Nomor 1/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg?;3.

Menetapkan supaya Terdakwa Indra Rivai membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang No. 17/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg, tanggal 27 Agustus 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Indra Rivai, SE tersebut diatas tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari

No. 2853 K/Pid.Sus/2015Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, makaMahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusanbebas;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa upaya hukum Kasasi ini kami ajukan karena putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN.PDG tanggal 27 Agustus 2015 adalah Putusan Bebas TidakMurni dengan alasan : .1

dari segi doktrin,hukum positif, ataupun yurispudensi;Bahwa pertimbangan Majelis hakim sebagaimana yang termuat dalamhalaman 212 alinea 1 yang intinya majelis berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa dalam memberikan disposisi dan memerintahkan untuk membukablokir rekening kelompok penerima dana kemitraan adalah untukmelanjutkan pekerjaan Pimpinan Bank Nagari Cabang Payakumbuhsebelumnya yang dijabat oleh Ruzalyan (perkara diajukan tersendiri dantelah diputus dengan putusan nomor 27/Pis.Sus/TPK/2014/PN.PDG

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padangtanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 26/Pen.Pin.Sus/2016/PN.Pdg, terhitung sejaktanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;5. Perpanjangan Ketua PengadilanTindakPidanaKorupsipadaPengadilan Negeri Klas1A Padang tanggal 29 Agustus 2016 No.34/Pen.Pid/ TPK/2016/PN.Pdg sejaktanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 ;6.

Padang Pasir No.28 kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 19 Agustus 2016dibawah Nomor : 47/VIIVSK.Pid.Sus/2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriNomor : 29/Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal 11 Agustus 2016 tentangpenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pen.Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 88/Pid.C/2015/ PN.PDG

Atas kerugian materil Terdakwa dalamkaitan cicilan tersebut, Terdakwa telah mengajukan gugatan perdataNomor : 63/PDT.G/2011/ PN.PDG (LAMPIRAN 8) ;Dari uraian di atas memperlihatkan dengan jelas dan gamblang bahwaalihalih Terdakwa memperoleh / menikmati uang dari proyek belijualgambir a quo, yang terjadi malahan Terdakwa kehilangan uang sebesarRp. 61.850.000,00 untuk menutupi keteledoran Bulog Divre Sumbarselaku penanggungjawab proyek yang seharusnya melakukan kontrol,monitoring, dan evaluasi namun

Untuk itu,Terdakwa telah mengajukan gugatan perdata nomor : 63/PDT.G/2011/PN.PDG (LAMPIRAN 8) ;i Bahwa disamping itu, ahli SLAMET SUDARSONO, S.H., MMyang dihadirkan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara a quomenyatakan, belum ada kerugian keuangan negara dalam perkara aquo, sebagaimana dikutip sebagai berikut : uang yang belumkembali seperti di Sub Divre Bukittinggi belum bisa dikatakankerugian, sebab masih dalam proses internal dan eksternal, sertatelah dibebankan kepada Terdakwa untuk menyelesaikannyamelalui

pembayaran Meubelair 1 (satu) Paket sebesarRp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Oktober2009;DIKEMBAIKAN KEPADA ORANG ATAU KEPADA MEREKA DARI SIAPABENDA ITU DISITAMembaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 09/TIPIKOR/2013/ PT.PDGtanggal 25 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:e Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang Nomor: 07/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG

, tanggal 23 Mei 2013 yangdimintakan banding tersebut;e Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 08/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan,bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasiterhadap Putusan Pengadilan

tetapi hal tersebut tidakdilakukan oleh Judex Facti pada pengadilan tindak pidana korupsi pada PengadilanTinggi Padang, disinilah letak kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukanoleh Judex Facti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang;Bahwa karena Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidaksesuai dengan caracara yang telah di tetapkan dalam KUHAP, maka sudahseharusnyalah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padangnomor: 07/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pdg.

Menimbang, bahwa permintaan banding dariPenuntut Umum telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telan memenuhi persyaratan yangditentukan oleh undangundang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara denganseksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor:40/PidSus/TPK/2014/PN.Pdg

ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair telahterpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, kiranya telah dapat dinyatakan perbuatanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama dan berlanjut;Halaman 71 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDGMenimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding kiranyasudah cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor:40/PidSusTPK/2014/PN.Pdg

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pdg.

kesimpulan barang buktiyang diperiksa benar mengandung Metamfetamina positif (+) dan terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009tentang Narkotika.wonnne Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputusdengan Putusan Sela Nomor 283/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

No. 265;Dirampas untuk Negara untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Agam;Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana,supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang No. 01/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG, tanggal 5 Oktober 2011 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan bahwa Terdakwa UMAR, S.T., M.M. pgl.

KUHAP, tetapi hanya diwakili oleh Zulbahri, S.H., PenasihatHukum Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena kehadiran pemohon dalam sidang pemeriksaan danpenandatanganan Berita Acara Pemeriksaan oleh Pemohon Peninjauan Kembalimerupakan keharusan, maka permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikianalasan peninjauan kembali tidak perlu dipertimbangkan;Bahwa sesuai Berita Acara pendapat Majelis Hakim No. 01/Akta.Pid/Pid.Sus/2012/PN.PDG

P U TUS ANNo.51/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas .A Padangyang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini dalamperkara;TERDAKWANama Drs. NASRUL Bin BAHRUM Pg!

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal19 Desember 2014, Nomor : 51/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg sejak tanggal 19Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;7. Perpanjagan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 ;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Maret 2015sampai dengan tanggal 17 April 2015 ;9.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 April 2015sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;Menimbang, bahwa untuk menghadapi perkaranya tersebut Terdakwadipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telahmemberikan saran untuk mempergunakan haknya;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS APADANG TERSEBUT;e Setelah memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kls 1.A Padang No.51/Pid.SusTPK /2014/PN.Pdg

tanggal 19 Desember 2014 tentang penunjukan MajelisHakim yang menyidangkan perkara a quo;e Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.51/Pid.SusTPK / 2014/PN.Pdg tanggal 19 Desember 2014 tentang Penetapan HariPersidangan;e Setelah memperhatikan berkas perkara serta suratsurat lainnya yangberkaitan dalam perkara a quo;e Telah membaca dan meneliti suratsurat dalam berkas perkara;e Telah membaca dan mendengar dakwaan Penuntut Umum;e Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh

., berdasarkan suratkuasa khusus.no.115/PF.PID/X1/2018/Pn.Pdg tanggal 15 November 2018Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:MENUNTUTSupaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutus :1.

Ujung Gurun No.1 Padang.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juni 2016yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang padatanggal 12 Juli 2016 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2016/PN.Pdg, telahmengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah

Bahwa dengan beraktifitasnya ahli waris almarhum Mukhtar Isa di kampus AKBPSTIE KBP sebagaimana disebut diatas maka menyebabkan ahli waris almarhumBakhtiar Buyung mengajukan gugatan yang dikenal dengan perkara PerdataNo:44/Pdt.G/2015/PN.Pdg, yang intinya menggugat ahli waris almarhum MucktarIsa untuk tidak beraktifitas lagi/mengosongkan kampus/gedung AKBPSTIE KBPyang pada saat sekarang dikuasai oleh anak dari Tergugat 1.Bahwa berdasarkan tanggapan dari tergugat 1 dan 4 diatas maka jelas dan terang