Ditemukan 921 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 12-11-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 28/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 12 Nopember 2013 — Drs. MAXIMUS TANESIB alias MAXI
5635
  • sedangkanyang aslinya saksi tidak tahu;bahwa Panitia PHO/FHO melakukan pemeriksaan atas perintahterdakwa;bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 terdakwa adamendisposisi surat permohonan serah terima barang dari CVInna Mandiri untuk PHO;bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 terdakwa setuju untuksegera dilakukan PHO terhadap paket pekerjaan kapal;bahwa karena terdakwa setuju. maka ketuapanitiamengeluarkan undangan kepada para kontraktor untukdilakukan rapat persiapan PHO;bahwa dalam rapat itu diputuskan jadual
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
420841
  • atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuranuang muka dan kewajiban pajak ;Bahwa sesuai dengan Pasal 33 dan lampiran satu Keputusan Presiden Nomor80 Tahun 2003 beserta perubahnnya tentang Pedoman Pengadaan Barang/JasaPemerintah ;Bahwa Amandemen kontrak adalah ketentuan mengenai perubahan kontrak.Perubahan kontrak dapat terjadi apabila ;1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan olehparapihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalamkontrak;2) Perubahan jadual
    Sesuai dengan Pasal 1, 9,29,30,31,32, 34dan lampiran satu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 besertaperubahnnya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Bahwa Tidak dibenarkan addendum/amandemen tidak ada Negosiasi Teknis danharga yang tidak mengacu kepada Kontrak induk, Perubahan kontrak dapatterjadi apabila :1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan olehparapihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalamkontrak ;2) Perubahan jadual pelaksanaan
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
314122
  • memberikansaran untuk menolak atau memproses lebihlanjut permohonan kredit dari Calon Debituryang dituangkan di dalam MAR namun apabilaHalaman 101 dari 361 Patusan No.05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pstdalam penyusunan MAR tersebut banyakditemukan kekurangan maka ARK dapatmeminta data tambahan ataupun langsungmelakukan On the spot bersamasama denganRM.Divisi ADK (Adminitrasi Kredit).e Divisi ADK sebagai fasilitator meneruskan MAR dan FormPutusan Kredit kepada pemutus Komite Kredit, dan membuatagenda untuk membuat jadual
    semua data penunjang.e ARK mempunyai kewenangan memberikan saran untukmenolak atau memproses lebih lanjut permohonan kreditdari Calon Debitur yang dituangkan di dalam MARnamun apabila dalam penyusunan MAR tersebut banyakditemukan kekurangan maka ARK dapat meminta datatambahan ataupun langsung melakukan On the spotbersamasama dengan RM.Divisi ADK (Adminitrasi Kredit).e Divist ADK sebagai fasilitator meneruskan MAR danForm Putusan Kredit kepada pemutus Komite Kredit, danmembuat agenda untuk membuat jadual
Putus : 17-02-2015 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 17 Februari 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH
25285
  • Gaji Pak Jumadi bulan oktober;1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 17 November 2008, senilai Rp1.050.000,00 guna membayar Gaji Pak Surat bulan oktober;1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 17 November 2008, senilai Rp1.050.000,00 guna membayar Gaji bulan oktober Bu Nunik;1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 17 November 2008, senilai Rp1.050.000,00 guna membayar Gaji bulan oktober untuk Marsana;1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 06 September 2008, senilai Rp 50.000,00guna membayar Uang Transport Kirim Undangan (Jadual
    PN Smg 1178. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 17 November 2008, senilaiRp 1.050.000,00 guna membayar Gaji Pak Surat bulan oktober;1179. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 17 November 2008, senilaiRp 1.050.000,00 guna membayar Gaji bulan oktober Bu Nunik;1180. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 17 November 2008, senilaiRp 1.050.000,00 guna membayar Gaji bulan oktober untuk Marsana;1181. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 06 September 2008, senilaiRp 50.000,00 guna membayar Uang Transport Kirim Undangan(Jadual
    Gaji Pak Jumadi bulan oktober;1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 17 November 2008, senilai Rp1.050.000,00 guna membayar Gaji Pak Surat bulan oktober;1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 17 November 2008, senilai Rp1.050.000,00 guna membayar Gaji bulan oktober Bu Nunik;1 (satu) lembar Kwitansi Tanggal 17 November 2008, senilai Rp1.050.000,00 guna membayar Gaji bulan oktober untuk Marsana;1 (Satu) lembar Kwitansi Tanggal 06 September 2008, senilai Rp 50.000,00guna membayar Uang Transport Kirim Undangan (Jadual
Putus : 07-08-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 7 Agustus 2012 —
5217
  • kelancaranpelaksanan pekerjaan sesuai ketentuankontrak; Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasa ;a Menerima pembayaran untuk pelaksanaanpekerjaan sesuai dengan harga yang telahditentukan dalam kontrak; b Berhak meminta fasilitasfasilitas dalambentuk sarana dan prasarana dari pihakpengguna barang/jasa untuk kelancaranpelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuankontrak ; c Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secaraperiodik kepada pihak penggunabarang/ jasa;d Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaansesuai dengan jadual
Putus : 06-06-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR.BNA
Tanggal 6 Juni 2012 — SUKARDI BIN M. AMIN
5515
  • 85 Tahun 2006tentang Perubahan Keenam Atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni :abcmenyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual
Register : 16-09-2015 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 12 Januari 2015 — I KETUT SUKARSANA, Sag.
112120
  • Nyoman Sueca, dengan membuat : jadual lelang,daftar hadir panitia dan penyedia barang/jasa dalam rangka anwzjing, membuatdaftar hadir dalam rangka pembukaan penavwaran, membuat surat usulpenetapan pemenang, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, drafSurat Perintah Kerja (kontrak), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja(SPTB) dan ringkasan kontrak ;Bahwa benar setelah saksi Drs.
Register : 03-07-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Ursulla Dewi, SH, MH
Terdakwa:
1.EFTIYANI, SH BIN SANIP
2.ALEX BERZILI, S.Si Bin H. SAHRUL BERMAWI
3.SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM
4.ABDUL MALIK, S.HI, M.H Bin SYAFEI USMAN
5.Dr. YETTY OKTARINA, SP, M.Si Binti A. RACHMAN
30550
  • KetentuanPasal 347 ayat (I) dan ayat (2) UUPemilu menentukan bahwa dalamtahapan pemungutan suara, maka pemungutan suara dilakukan secaraserentak, yang hari, tanggal, danwaktunya ditetapbkan dengan keputusanKPU;Bahwa dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2019 tentangPerubahanKeempat Atas PKPU Nomor Nomor 7 'tahlun 2017 tentangTahapan,Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu 2019, ditentukanbahwapelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara diTPSdilakukan pada tanggal 17 April 2079, sedangkan
Putus : 29-01-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 29 Januari 2013 — SERIUS TAURUS NABABAN,ST.
8859
  • AktePendirian.Bahwa Yang mengantar dokumen boleh tanpa surat kuasa, penerima kuasa, tapi terdaftardi Akta Pendirian, perubahan, Cabang, atau yang diangkat sebagai kepala cabang.Bahwa benar yang dipergunakan dalam lelang standar pormat betul isinya.e Bahwa Saksi memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan gradeL2, yang diadakan oleh LKPP pada tahun 2009.e Bahwa dalam proses pengadaan Pembangunan Gedung Arsip tersebut Panitia PengadaanBarang / Jasa yang saya ketuai telah menetapkan jadual
Putus : 03-02-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 3 Februari 2014 — PRIYONO SANJOYO Bin ARIYADI SANJOYO
8558
  • Bahwa Berdasarkan SK Kepala Dinas PSDA & SDM Nomor :050/5985 tanggal 2 Juni2012, susunan kepanitiaan sebagai berikut : PUGUH SUSILO : Ketua; NILA DEWI PALUPI : Sekretaris ; IRAWAN ILHAM P : Anggota ;WIWI WIDJANARKO : = Anggota ; SUPARMAN : Anggota ;87Bahwa tugas dan wewenang serta tanggung jawab saksi selaku Ketua Panitiapengadaan adalah :ew NMorn wvMenyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;Menyusun dan menyiapkan Harga perkiraan Sendiri(HPS) ;Menyiapkan dokumen pengadaan
Putus : 07-08-2012 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/PID.SUS/TPK/2012/PN.Sby
Tanggal 7 Agustus 2012 — Drs. BAMBANG TUTUKO, Msi ; KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI
7515
  • kelancaranpelaksanan pekerjaan sesuai ketentuankontrak; Hak dan kewajiban Pihak Penyedia Barang/Jasa ;a Menerima pembayaran untuk pelaksanaanpekerjaan sesuai dengan harga yang telahditentukan dalam kontrak; b Berhak meminta fasilitasfasilitas dalambentuk sarana dan prasarana dari pihakpengguna barang/jasa untuk kelancaranpelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuankontrak ; c Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secaraperiodik kepada pihak penggunabarang/ jasa;d Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaansesuai dengan jadual
Putus : 24-10-2012 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG
Tanggal 24 Oktober 2012 — TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO
15159
  • Agus Haryono.Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan sejak bulan Oktober2008 menggantikan karyawan yang lama yang mengundurkandiri dan pada saat itu pekerjaan tersebut sudah berjalan dandalam pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi menjabat sebagaiTeknisi Laborat.Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 195.800.000, (seratussembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).Bahwa Waktu pelaksanaan pengawasan selama 150 hari danpelaksanaan dimulai sejak tanggal mulai kerja sesuai denganrincian pada jadual pelaksanaan
    Setya Konsultan mendapatkan kontrakpengawasan kegiatan pembangunan Jalan lingkar selatanKota Salatiga STA 1+800 s/d STA 8+350 Tahun Anggaran2008 melalui lelang umum.e Bahwa penanda tanganan kontrak dilakukan pada tanggal29 Agustus 2008 di Kantor DPU Kota Salatiga dengannilai kontrak sebesar Rp. 195.800.000, (seratus sembilanpuluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).247e Bahwa waktu pelaksanaan pengawasan selama 150 haridan pelaksanaan dimulai sejak tanggal mulai kerja sesuaidengan rincian pada jadual
Register : 01-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I WAYAN TANGSI
12765
  • prosedur pengajuan karcis menurut ketentuan Sesuai hasilverifikasi dokumen dan keterangan Bendahara Penerimaan dan petugaspungut, prosedur pengajuan permohonan karcis obyek DTW KabupatenKarangasem menggunakan dasar aturan Peraturan Bupati Karangasemnomor 37 tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang Tata CaraPenyetoran Pendapatan Asli Daerah ke Rekening Kas Umum, pasal 14(1), (2) dan (3), yakni sebagai berikut : Pada hari petugas pungutmenyerahkan/menyetorkan uang hasil pungutan retribusi Sesuai jadual
Register : 29-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 30-01-2012
Putusan PN CILACAP Nomor 114/Pid.Sus/2011/PN.Clp
Tanggal 12 Januari 2012 — Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP.Msi.
16055
  • Sapi dilepas dari jam 9 pagi = sampaidengan Jam 4 sore.Bahwa saksi mulai kerja untuk membersihkanKandang Sapi kerja dari Jam 9.00 10.00 isibak 1 jam dari air sumur, apel Jam 12.00 masukYe jam, ke luar lagi 5 orang tugas mencarimakan Sapi, sedangkan untuk = makan dikasihHartoni bukan dari jatah dari LP akan tetapiHartoni beli darimana tidak tahu.Bahwa Hartoni walaupun tidak jadual memberimakan Sapi, ke luar dan ke kandang Sapi ataukeluar dari Lapas.Bahwa pada saat saksi ke luar Lapas adapetugas yang
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk
Tanggal 18 Nopember 2014 — dr. SARJOKO, M.Kes
11127
  • Ada sales yang mempunyai jadual kunjunganberkala, saat obat habis sales tidak terjadual kunjungannya sehinggamemesan melalui telpon. Biasanya PBF akan mengirimkan barang sudah ada SPnya.
Putus : 10-09-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 September 2014 — BUDIARTO MALIANG
206870 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pernyataan sanggup diperiksakuantitas maupun kualitas dari pengepakan barang yangdiserahkan, tanggal 23 Oktober 2008;7. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan berkinerja baik dantidak masuk dalam daftar hitam, tanggal 23 Oktober 20088. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan minat untukmengikuti pengadaan pengiriman peralatan kesehatan, tanggal23 Oktober 2008;9. 1 (satu) lembar foto copy pakta integritas, tanggal 23 Oktober2008;10.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggupmenyerahkan jadual
    No. 89 PK/Pid.Sus/20132008;10.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggupmenyerahkan jadual pengiriman, tanggal 23 Oktober 2008;11.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggup untukmelaksanakan pelatihan pengenalan alatalat kesehatan,tanggal 23 Oktober 2008;12.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sanggup untukmemberikan asuransi barang yang dikirim, tanggal 23 Oktober2008;13.1 (satu) lembar foto copy jaminan penawaran Reg.No: 057879;14.1 (satu) lembar foto copy surat keterangan
Register : 01-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I NYOMAN DARTA
13554
  • prosedur pengajuan karcis menurut ketentuan Sesuai hasil verifikasidokumen dan keterangan Bendahara Penerimaan dan petugas pungut,prosedur pengajuan permohonan karcis obyek DTW Kabupaten Karangasemmenggunakan dasar aturan Peraturan Bupati Karangasem nomor 37 tahun2011 tanggal 16 September 2011 tentang Tata Cara Penyetoran PendapatanAsli Daerah ke Rekening Kas Umum, pasal 14 (1), (2) dan (3), yakni sebagaiberikut : Pada hari petugas pungut menyerahkan/menyetorkan uang hasilpungutan retribusi sesuai jadual
Register : 02-05-2017 — Putus : 28-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus/TPK/2017/PN.Dps
Tanggal 28 Juli 2017 — I GUSTI RAI SUTA, SH
7765
  • puluhjuta seratus ribu rupiah)18.Tanggal 4 November 2013, Bendahara Umum Daerah menerbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) LS Nomor 11457/LS/1.20.04/15.01/2013,untuk keperluan pencairan biaya perjalanan keluar daerah bagi pimpinanDPRDKota Denpasar dan staf pendamping ke DPRD Kabupaten Bogor dalam rangkakunjungan kerja untuk mencari data/informasi terkait bidang Badan Anggarandan Badan Musyawarah yaitu mencari data/informasi mengenai penetapanperubahan APBD tahun 2013 dan mekanisme perencanaan jadual
Putus : 23-10-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2017 — - Dr. NAWIR NOHO SUNE, M.Si
20063
  • Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksananaan pengadaanbarang/jasa ;Bahwa sebagaimana salah satu tugas Terdakwa selaku PPK dalam menetapkandan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadual tata cara pelaksanaandan lokasi pengadaaanyang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabatpengadaan/Unit layanan pengadaan, maka Terdakwa seharusnyamempedomani mengenai dasar acuan penyusunan HPS yang telah diatur dalamdalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun2003, tentang
Register : 16-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BANAN PRASETYA, S.H.,M.H.
Terdakwa:
CECE ANDI, A.Md
16334
  • No.54 tahun 2010 beserta perubahannyamengatur bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisilapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasiteknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersamaPenyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak,meliputi a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yangtercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenispekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengankebutuhan lapangan; atau d. mengubah jadual