Ditemukan 22103 data
8 — 0
dan cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuaiPasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menjelaskanhubungan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka terlebin dahuluharus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubunganhukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai telahmemiliki dasar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
8 — 5
Olehkarena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para saksi Pemohonsecara formil dapat dipertimbangkan ;Hal. 8 dari 12 Putusan No. 0213/Pdt.G/2019/PA.Pkptersebut Sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohondengan saksi, wajid dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satuorang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaiamana ketentuanpasal 306 R.Bg.
7 — 1
dancocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraibernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menjelaskan hubungan hukumperkawinan Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu harus dinyatakanterbukti antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum terikatperkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai telah memiliki dasarhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
11 — 6
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
12 — 5
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
12 — 2
Kekurangan Persyaratan dan SuratPenolakan untuk menikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar cukupberalasan karena Anak Pemohon nyatanyata masih dibawah umur minimaluntuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segalasesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwaketerangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, makamenurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
7 — 3
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagaialat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinanPenggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubunganhukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatanperceraian telah memiliki dasar hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka Le HIR joPasal 1910
11 — 2
bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Akta Nikahatas nama Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Kademangan,Kabupaten Blitar pada tanggal 27 Maret 2007, sehingga mempunyai hubunganhukum dalam perkara ini;Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyatasudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehinggamemenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR.dan Pasal 1910
11 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya Serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
8 — 1
bahwa berdasarkan bukti P.3 maka penolakan Kepala KantorUrusan Agama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena Anak Pemohon nyatanyatamasih dibawah umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpah yangtelah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segala sesuatu atas apayang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwa keterangan kedua saksitersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan pasal 145 ayat (2)HIR dan pasal 1910
10 — 6
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
6 — 4
dibawahSumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, olen karenanyaberdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal1909 KUH Perdata, pada asasnya saksisaksi keluarga atau orangorangyang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapatdidengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara inimenyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (Statuskeperdataan), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910
9 — 1
bukti P.2 maka penolakan Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar cukup beralasan karenaAnak Pemohon nyatanyata masih dibawah umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpah yangtelah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segala sesuatu atas apayang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwa keterangan kedua saksitersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan pasal 145 ayat (2)HIR dan pasal 1910
15 — 1
telahmemberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalildalilpermohonan Pemohon; Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas, Majelis Hakimpatut mempertimbangkannya sebagai berikut ; e Keterangan saksisaksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri,dengan disertai pula alasan alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaian ;Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910
9 — 6
Pasal 1910 KUH Perdata.Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan selain ituketerangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikianmereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR sertamereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksisaksiyang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2018/PA.Kjnhal. 8 dari 11 hal.SALINANMenimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi Penggugat tersebutMajelis
9 — 0
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1910/PK/1992, atas nama AM, yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTemanggung, tanggal 23 November 1992 alat bukti tersebut oleh Ketua Majelistelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dinazzegelen danbermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.5;.
14 — 15
telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocokdengan aslinya, maka alatalat bukti tersebut telah memenuhi syarat formiluntuk diterima sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana Pasal 2 ayat (3)UndangUndang Nomor 11 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang diubahdengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksisaksi yangtelah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Pasal 145 HIR/172 ayat 2Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 1294/Pdt.P/2021/PA.CbnRBG jo Pasal 1910
10 — 5
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya Serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
8 — 6
karena itu Majelis membebani Penggugat denganpembuktian;Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) karena telahbermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihalkedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dantelah pula memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal145, 171, dan 172 HIR Jo Pasal 1910
11 — 7
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.