Ditemukan 210 data
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 716 K/Pid.Sus/2014Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT~ sebagaimana yangdidakwakannya.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD ZAINI bin MUHRI,berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun penjara.Menyatakan barang bukti berupa :Satu lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kk.13.10.1/Pw.01/069/2011 tertanggal 19 September 2011.Surat Keterangan dari Ketua RT. 01/RW.
17 — 10
mengakibatkan keduanyatelah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu ) bulan lebih tanpa saling menghiraukanlagi.Menimbang, bahwa disamping tergugat memiliki kebiasaan buruk dan tercelayaitu suka minumminuman keras juga tergugat melakukan kekerasan dalam rumahtangga berupa kekerasan fisik sampai mata penggugat benjol kemerahan dan lenganpenggugat lebam kebiruan, keadaan seperti ini merupakan pelanggaran terhadap syariat(agama Islam) dan juga pelanggaran terhadap UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004tentang penghapusan
KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga), oleh karena penggugatsebagai istri harus dilindungi dan diayomi serta mendambahkan kasih sayang dari12tergugat sebagai seorang suami, akan tetapi yang dirasakan penggugat adalahpenderitaan lahir dan bathin.Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan penggugat dengantergugat dalam kondisi tersebut di atas sangatlah sulit dan mustahil, sehingga apabilatetap dipaksakan maka akan menimbulkan kemudharatan kepada salah satu pihak danuntuk menghindari halhal
12 — 6
Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004tentang Penghapusan KDRT dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalamPasal 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
35 — 33
Sering terjadi percekcokan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat yang mengarah pada rumah tangga berantakan dantidak dapat lagi untuk dipertahankan; Penggugat Berupaya Mengadukan Kepihak Yang berwajib.Pasal 49 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT):TentangPenelantaran Istri dan Anak di (Polres Buton);5.
12 — 8
Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004tentang Penghapusan KDRT dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalamPasal 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
REFI LEWAHERILLA ALIAS REFI
87 — 32
menelantarkan orang Iain;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undangundang No. 1 tahun1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa seorang suami adalah kepalarumah tangga yang memiliki kewajiban melindungi istri dan memberikan segalasesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya termasukmemberikan tempat tinggal dan segala biaya terkait menafkahi istr1;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 9 UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(UU Penghapusan
KDRT) disebutkan :7(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang salingbersesuaian satu dengan lainnya dan alat bukti lain, telah ditemukan faktafaktasebagai berikut: Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2002 terdakwa menikah dengan AgustinaJehubebjanan secara
65 — 10
tangga adalah setiapperbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran, dengan demikian gugatan Penggugat dikaitkan dengan keterangandua orang saksi dan maksud dari pasal tersebut Majelis menilai gugatanPenggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk menghindari kemudharatan bagi kedua belahpihak, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undangundang Nomor 23 tahun 2004tentang penghapusan
KDRT adalah jaminan yang diberikan negara untukmencegah terjadinya KDRT tersebut, Majelis menilai telah cukup alasan bagiPenggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat(2) UUP Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan duaorang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, diperoleh faktafakta dipersidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah padatanggal 12 Oktober 2009
93 — 29
mendengar tuntutan pidana yang dibacakandan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa KOMANG SUKADANA Alias MANG OK bersalahmelakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalamlingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri sebagaimanaHal. 1 dari 19 Hal.Putusan No: 109/Pid.Sus/2016/PN.Ngadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 tahun 2004tentang Penghapusan
KDRT, dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa PenuntutUmum;2.
benar akibat pebuatan tersangka tersangka mengalami luka sesuaidengan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor :441.6/560/Pem.Kes tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani olehdr.NGURAH PUTU PJA ASTAWA dokter pada RSU Negara, dengan kesimpulan: pada korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan luka memardan lecet akibat kekerasan benda tumpul.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat(1) UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan
KDRT;ATAUKedua:Bahwa Terdakwa KOMANG SUKADANA Alias MANG OK, pada hari Kamis tanggal02 Juni 2016 sekira jam 12.30 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalambulan Juni tahun 2016 bertempat di kamar kost di Lingkungan Baler Bale Agung,Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum PengadilanNegeri Negara, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggadilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya
62 — 52
sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anakanak tersebutdewasa dan mandiri;Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugatputus karena gugatan cerai, bukan cerai talak, akan tetapi perlakuanTergugat kepada Penggugat sebagaimana tergambar dalam faktafakta dipersidangan, kesemua itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasanHal. 11 dari 13 Putusan Nomor 329/Pdt.G/2014/PA.Sgm.dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
KDRT, yaitu perbuatanTergugat yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan atau penderitaanpsikologis bagi Penggugat dan atau penelantaran rumah tangga;Menimbnag, bahwa untuk menghentikan kelakuan Tergugattersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harusdikabulkan dengan tidak mengabaikan hakhak kebendaan yang dapatdiperoleh Penggugat akibat putusnya perkawinan, salah satu diantaranyaadalah mutah sebagaimana maksud Putusan MARI No. 441 K/AG./1996,tanggal 22 September 1998 bahwa faktor kesalahan
89 — 37
Sutan.Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban merasa keberatan danmelaporkan terdakwa ke Polsekta Medan Labuhan guna diporses lebih lanjut.Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3612/Pid.Sus/2015/PN Mdnwocnseaon Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 44 ayat (1) UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. AtauKedua= Bahwa ia Terdakwa MARAHSAKTI Als.
20 — 7
telahdipertimbangkan di atas, maka tujuan perkawinan yang diatur dalam pasal 1dan 33 Undangundang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud lagi oleh karena itu alasanperceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jispasal 5 dan 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004tentang Penghapusan
KDRT;Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqhdalam Kitab Ghayatul Maram lil Syaihil Majdi yang diambil alih menjadipendapat Majelis sebagai berikut :RSS YHARSG RSE SArtinya : Ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, makaHakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinyadengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telahHal. 10 dari 13 halaman *Putusan
93 — 33
RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
22 — 16
Penggugat diminta Tergugatkembali ke rumah dengan janji Tergugat tidak akan mengulangi kembaliperbuatan selingkuhnya.Bahwa Penggugat telah membuat Laporan Polisi NomorLP/240/I/YAN.2.5/ 2020/SPKT PMJ tanggal 14 Januari 2020 atas dugaantindak pidana perzinahan dan atau kekerasan psikis dalam rumah tanggapasal 284 KUHP dan pasal 45 Undang Undang nomor 23 tahun 2004tentang Penghapusan KDRT (UU Penghapusan KDRT) di Polda MetroJaya.
1.I Wayan Wartana
2.Ni Nyoman Nyeri Budianti
62 — 25
disebut dengan UUPenghapusan KDRT) menyebutkan setiap orang dilarang menelantarkanorang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlakubaginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikankehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dalamperkara ini seorang suami dilarang untuk menelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahui terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimanaPasal 9 UU Penghapusan
KDRT akan dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00(lima belas jutarupiah);Memperhatikan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga dan peraturanperaturan
24 — 4
Tergugat abai terhadap anakanak dan lebih sibuk dengan urusannyasendiri untuk kepentingan yang tidak jelas;Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polda DIY atas TindakPidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan cara menelantarkanrumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No.23Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dengan korban yaitu Penggugatsendiri beserta 2 (dua) orang anak di bawah umur hasil perkawinanPenggugat dengan Tergugat dengan Surat Tanda Bukti Lapor dari POLDADIY Nomor
17 — 12
Penggugat mendalilkan syarat sighat taliktalak Tergugat telah terpenuhi akan tetapi dalam persidangan diperoleh faktabahwa Penggugat dan Tergugat lebih banyak terlibat percekcokan danperselisihan di samping Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai seorangsuami sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) dan (3) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 77 ayat (1), (2), (8) dan (5) serta pasal 80 ayat (1),(2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan
KDRT sehingga sesungguhnya gugatan Penggugatbersesuaian dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakanketerangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakimsebagai berikut :1.
1.Tjokorda Bagus Artha Wibawa Sukawati
2.Devi Indar Paradila Moidady
32 — 16
dilarang menelantarkan orang dalamlingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ataukarena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dalam perkara ini seorang suamdilarang untuk menelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahul terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimanaHalaman 9 dari 10 HalamanPenetapan Nomor 40/Padt.P/2018/PN GinPasal 9 UU Penghapusan
KDRT akan dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00(lima belas jutarupiah);Memperhatikan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga dan peraturanperaturan
32 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put No1559 K/PID.SUS/ 2008Tentang Penghapusan KDRT. ;3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMIN MAHENDROdengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. ;4. Menetapkan barang bukti berupa : pisau dapur dirampas untukdimusnahkan. ;5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 1.000, (seribu rupiah).
128 — 77
orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak merekasebaikbaiknya.Bahwa, perbuatan Tergugat meninggalkan Istri dan Anak tanpa nafkah lahirbatin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban Tergugat sebagaiSuami terhadap Istri dan melanggar kewajiban Tergugat sebagai Orang tuaterhadap Anak;Bahwa, tindakan Tergugat sebagaimana poin diatas tergolong tindakanmenelantarkan Istri dan Anak, berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan DalamRumah Tangga (UU Penghapusan
KDRT), yang berbunyi:Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenaHal. 5 dari 13 Hal.
31 — 52
Menyatakan terdakwa ANONIM terbukti secara secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004tentang Penghapusan KDRT.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkaradikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa dan saksi korban BNONIM.4.