melawanYudiati alias Yudianti binti Amaq Rodati, Tempat tanggal lahir: Anyar Lobar,09 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani,bertempat tinggal di Dusun Karang Bajo, RT 001 RW 001, Desa KarangBajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor112

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor112/Pdt.G/2020/PA.Sub. dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register;.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 646.000, (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H.sebagai ketua majelis, H.

perkara menurut hukum;Dan/atau, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isidan maksudnya tetap dipertahankan oleh para PemohonBahwa pada sidang kedua tanggal 23 Desember 2020 Para Pemohonmelalui Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan yangterdaftar di Pengadilan Agama Barabai dengan register Nomor112

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor112/Pdt.P/2020/PA.Brb. dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;2.

MTR,TENTANG DUDUK PERKARA:Membaca bahwa surat gugatan Perlawanan (Partij Verzet) AanmaningPihak Pelawan tanggal 1 Desember 2014 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Selong dibawah Register Perkara Nomor112/Pdt..Plw/2014/PN.Sel tertanggal 4 Desember 2014 telah mengemukakan halhal sebagai berikut:A. Dasardasar perlawanan :1.

Para Pelawan serta kontra Memori Banding yang diajukanoleh Para Terbanding semula Para Terlawan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hokum, karena itudijadikan sebagai pertimbngan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Mei 2015 Nomor112

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Mei 2015 Nomor112/Pdt.Plw/2014/PN Sel yang dimohonkan banding tersebut;Hal 9 daril0 hal, Putusan No130/PDT/2015/PT.MTR,3.

Nama : Samuel TahaparyTempt Tanggal Lahir : Ambon, 06 Maret 1988Umur : 31 TahunSamuel Tahapary adalah anak penggugat dan tergugat yang lahirsebelum pernikahan dan diakui dalam Akta Perkawinan Nomor112/CS.Sp/1990 dan selanjutnya berdasarkan Akta KelahiranNomor 5792/CS.DMT.1990 (Sudah menikah)B.Nama : Mario TahaparyTempt Tanggal Lahir : Ambon, 16 Desember 1999Umur : 20 TahunMario Tahapary adalah anak penggugat dan tergugat yang lahirsesudah pernikahan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor341/IST/2000..

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan pada tangal 21 Juni 1990 di Kantor CamatSaparua, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor112/CS.SP/1990 yang dikeluarkan tangal 14 Juli 1990 putuskarena perceraian dengans segala akibat hukum.3.

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor112/CS.SP/1990 Tanggal 14 Juli 1990 (vide bukti P1).

Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Datl IlMaluku Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor112/CS.SP/1990, tanggal 14 Juli 1990, putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya;Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27Pdt.G/2020/PN.Amb.4.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor112/G/2017/PTUN.JKT tanggal 07 Desember 2017;4. Menolak Gugatan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untukseluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaard);5.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 53/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 12 April 2018, yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor112/G/2017/PTUN.JKT tanggal 07 Desember 2017;MENGADILI SENDIRI:Menolak gugatan Penggugat;2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semuatingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 7 halaman.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor112/Pdt.P/2018/PN.Tim tanggal 4 September 2018 tentang Penetapan Hakim yang memeriksa perkara ini ;2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor112/Pdt.P/2018/PN.Tim tanggal 4 September 2018 tentang Penetapan hari sidang;3.

Berkas perkara permohonan pemohon beserta lampiranlampirannya ;Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pat.P/2018/PN Timwon Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan pemohon di muka persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAwonnnn Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 3September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKota Timika pada tanggal 4 September 2018 dibawah register Nomor112/Pdt.P/2018/PN.Tim telah mendalilkan sebagai berikut :1.

memanggil paraPemohon untuk hadir di persidangan, panggilanpanggilan tersebut telahdisampaikan secara resmi dan patut;Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon danTermohon untuk hadir di persidangan, panggilanpanggilan tersebut telahdisampaikan secara resmi dan patut;Pada sidang yang telah ditentukan Termohon hadir secara in person,sedangkan Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor112

persidangan, sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 55 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepadaPemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yangdimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor112

Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah);Telah membaca :1.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriLangsa pada tanggal 25 September 2019 bahwa Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan permintaan banding dengan Akta Nomor112/Akta/Pid.B/2019/PN.Lgs. terhadap Putusan Pengadilan Negeri Langsatanggal 25 September 2019 Nomor 112/Pid.B/2019/PN Lgs tersebut ;Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor112/Pid.B/2019/PN.Lgs, Tanggal 24 September 2019.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut caracara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam Undangundang, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksadan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi PutusanPengadilan Negeri

Langsa tanggal 24 September 2019 Nomor112/Pid.B/2019/PN Lgs, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalamputusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karenanya untukselanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh PenasihatHukum

Penuntutumum dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan dari faktahukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam Putusannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa PutusanPengadilan Negeri Langsa telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patutuntuk dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaPutusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 24 September 2019 Nomor112

No. 101/Pdt.G/2018/PTA.JK.dibatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor112/Pdt.G/2018/PA. JT tanggal 23 Agustus 2018 bertepatan dengantanggal 11 Zulhijiah 1439 Hijriah karena telah berdamai;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untukselanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan bandingpada tanggal 31 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam AktaPermohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Timur.

Hakimtingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa surat pernyataan damai/rujuk tanggal 17Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding diatas meterai 6000 adalah benar dibuat atas kesadaran tanpa paksaan daripihak manapun dan antara Pembanding dan Terbanding telah rukunkembali dan mengabaikan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur,maka Pembanding dan Terbanding telah berdamai, oleh karena itu mohondibatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor112

Masehi bertepatandengan tanggal 11 Zulhijjah 1439 Hijriah karena telah berdamai;Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang Nomor101/Pdt.G/2018/PTA.JK tanggal 20 Desember 2018 pemeriksaantambahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta, berdasarkan berita acara sidang tersebut pihak Pembandingdan Terbanding menyatakan bahwa benar surat pernyataan damai/rujuktanggal 17 Oktober 2018 dan telah terjadi perdamaian dan sepakat untukmengabaikan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor112

865116050526522dengan no telepon 085727499491.e 1 (satu) unit ATM Bank BRI warna Hijau dengan nomor kartu5221843054419xxx.Dirampas untuk dimusnahkan.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (Lima ribu rupiah).Telahmembaca :iL,22:Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriMagetan, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021, JaksaPenunut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Magetan, tanggal 7 Oktober 2021, Nomor112

13Oktober 2021 kepada Terdakwa tersebut;Relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Magetan , yang menerangkan bahwa padatanggal 13 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 13Oktober 2021 kepada Terdakwa, masingmasing telah diberi kKesempatanuntuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim kePengadilan Tinggi Surabaya;Halaman 8 dari 12 Putusan No.1258/PID.SUS/2021/P T.SBY.Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor112

UU No.7Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian , berdasarkan alasan yang tepatdan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapatdisetujui dan diambilalin serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 7 Oktober 2021, Nomor112/Pid.Sus/2021/PN.

pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat hadirdipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidakmengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat selaku pihakyanghadir, agar rukun dan membina rumahtangga bersama, dan berhasil;Bahwa di depan sidang, Penggugt secara lisan menyatakan akanmencabut perkaranya karena Penggugat masih ingin membinarumahtangga dengan Tergugat;Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor112

/Pdt.G/2020/PA.KP secara lisan, dan mohon kepada Majelis Hakim agarmengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor112/Pdt.G/2020/PA.KP;Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugatsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat selakupihak yang hadir, agar

sebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat dan tanggal lahir Wolu, 06 Juli 1974, agama Islam,pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempatkediaman di Negeri Wolu, RT. 02, KecamatanTelutin = XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggalKamis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada hariSenin tanggal 31 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor112

No.112/Pdt.G/2020/PA MshBahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikankedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka ataspilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Rifyal FachriTatuhey, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor112/Pdt.G/2020/PA Msh tanggal 10 Agustus 2020.Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 24 September 2020,menyatakan bahwa

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor112/PENDIS/2021/PTUN.BDG, tanggal 07 Oktober 2021 tentang LolosDismissal;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:112/PENMH/2021/PTUN.BDG tanggal O7 Oktober 2021 ~ tentangPenunjukan Majelis Hakim;3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: 112/PENPPJS/2021/PTUN.BDG tanggal 07 Oktober 2021 tentangPenunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;4.

Yusup ;Bahwa terhadap Gugatan tersebut Majelis Hakim telah melakukanPemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal14 Oktober 2021, tanggal 21 Oktober 2021, tanggal 28 Oktober 2021, tanggal9 November 2021 dan tanggal 16 November 2021;Bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 November 2021Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat tanggal 8 November 2021,Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor112

sejak tanggal 02 Mei 2015 s/d 30 Juni2015;kim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal O02 Juli 2015 Nomor186/Pen.Pid/2015/PT PAL, sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juli2015 ;rpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 13 Juli2015 Nomor 196/Pen.Pid/2015/PT PAL, sejak tanggal 26 Juli 2015 s/dtanggal 23 September 2015 ;Terdakwa dipersidangan tidak didampingi olen Penasihat Hukum;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor112

(dua ribu rupiah);Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Palu Nomor 20/Akta.Pid/2015/PN Pal, tanggal 26 Juni 2015bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor112/PID.SUS/2015/PN.Pal tanggal 24 Juni 2015, permintaan banding manatelah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni2015 ;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PT PALMembaca memori banding

Negeri Palu sesuai suratpemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa masingmasing pada tanggal 10 Juli 2015;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwadalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnyamenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor112

maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkarauntuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkansebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal 114 (2) Undangundang No. 35 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuanketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menerima Permintaan banding dari Terdakwatersebut;Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PT PAL Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor112

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah, Nomor112/GDG/KB/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala DesaGadung, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, tertanggal 1Desember 2017, (P.5);6. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul, Nomor112/GDG/KB/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala DesaGadung, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, tertanggal 1Desember 2017, (P.6);7. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai, tanpa Nomor, yang dibuatoleh Pemohon dan Pemohon Il, tertanggal 1 Desember 2017,(P.7);8.

Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang tua, Nomor112/GDG/KB/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala DesaGadung, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, tertanggal 1Desember 2017, (P.8);9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah, tanoa Nomor dantanggal, (P.9);10. Fotokopi Penolakan Pernikahan, Nomor B.165/Kk.17.0408/PW.01/12/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, tertanggal 21Desember 2017, (P.10);B. Saksisaksi :1.

tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 61/PDT/2016/PT PAL tanggal 24 Agustus 2016 tentang PenetapanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2Nopember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Palu pada tanggal 3 Nopember 2015 dalam Register Nomor112

Menghukum Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il untukmembayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksirsejumlah Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh puluh enam riburupiah);Membaca, Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri PaluNomor 112/Pdt.G/2015/PN Pal, tanggal 10 Maret 2016, kepada TurutTerbanding / Tergugat pada 23 Maret 2016;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor112/Pdt.G/2015/PN Pal, tanggal 10 Maret 2016 tersebut, Kuasa

Bahwa membaca dan mecermati dengan seksama alasanalasan keberatantertuang dalam memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor112/Pdt.G/2015/PN Pal, ternyata tidak ada halhal baru yang menjadi alasanalasan dalam memori banding, dimana keseluruhan alasanalasan keberatanPembanding a quo merupakan pengulangan dalil yang telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana termuat dalampertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam perkaraa quo;3.

dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatPengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalamamar putusan ini;Mengingat UndangUndang No. 48 Tahun 2009 Tentang KekuasanKehakiman, UndangUndang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum,R.Bg dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berkaitan denganperkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding / Turut Tergugat danPembanding Il / Turut Tergugat Il; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor112

Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor112/ Akta.Pid,Sus/2021/PN Psr. tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 22 Oktober 2021;8.

Surat Mempelajari Berkas Perkara tanggal 13 Oktober 2021 Nomor W14U9/1478/Hk.01/X/2021 kepada Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan NegeriPasuruan, tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor112/Pid.Sus/2021/PN Psr. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruanselama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2021sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Memori Banding yangdiajukan oleh Penasihat

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor112/pid.Sus/2021/PN.Psrl, tertanggal 6 Oktober1, atas nama TerdakwaM TAUFIK Bin SUKUR (ALM), dengan segala akibat hukumnya ;3.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengadangada dan cenderungmengarang cerita dengan membolakbalikkan fakta sebagaimana alasanalasan pengajuan bandingnya dalam hal ini Putuisan Nomor112/Pid.Sus/2021/PN.Psr. tanggal 6 Oktober 2021 adalah pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, bukan Pengadilan NegeriBangil sebagaimana Memori Banding ;3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruaqn sudah benar dansudah tepat menerapkan pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undangundang R.I.

Dalam perkara atas nama terdakwatersebuit diatas namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi JawaTimur berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa permintaanpermintaan pemeriksaan dalamtingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2021 terhadap PutusanPengadilan Negeri Pasuruan tanggal 6 Oktober 2021 Nomor112/Pid.Sus/2021/PN Psr., dengan demikian permintaanpermintaan bandingHalaman 25 dari 29 halaman Putusan

Dalam perkara Nomor112/Pdt.G/2019/PN.Bdg, berkedudukan sebagai TERGUGAT ;2. YOHANA HERLINA KAPOOH, usia 62 tahun, beralamat di Jin. MahdapiNo.6, Rt. 05, Rw. 08, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul,Kotamadya Bandung. Dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PN.Bdg,berkedudukan sebagai TERGUGAT II;3. YULIE MARGARETHA KAPOOH, usia 54 tahun, beralamat di Jin.Mahdapi No.6, Rt. 05, Rw. 08, Kelurahan Sukamaju, KecamatanCibeunying Kidul, Kotamadya Bandung.

Dalam perkara Nomor112/Pdt.G/2019/PN.Bdg, berkedudukan sebagai TERGUGAT III;Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Perjanjian Perdamaian iniselanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia mengakhiri sengketaantara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan tertanggal28 Maret 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri BandungKelas IA Khusus pada tanggal 29 Maret 2019 tercatat dalam registerperkara Nomor = 112/Pdt.G/ecourt/2019/PN.BDG dengan damai

Menghukum Tergugat V untuk mencabut serta menghapus SertifikatHak Milik Nomor 111/Kelurahan Marga Sari, Sertifikat Hak Milik Nomor112/Kelurahan Marga Sari dan Sertifikat Hak Milik Nomor113/Kelurahan Marga Sari dari buku tanah yang ada pada Tergugat V;Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2422 K/Pdt/20188. Menghukum:(i) Tergugat /H.

Masnawaty, atau siapa saja yang memperolehkekuasaan dan hak darinya untuk segera membebaskandan/ataumengosongkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor112/Kelurahan Marga Sari, dan menyerahkan kepadaPenggugat tanpa syarat;(iii) Tergugat III/H. Ridwansyah, atau siapa saja yang memperolehkekuasaan dan hak darinya untuk segera membebaskan dan/ataumengosongkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 113/KelurahanMarga Sari dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat;9.

Menghukum Tergugat V untuk mencabut serta menghapus SertifikatHak Milik Nomor 111/Kelurahan Marga Sari, Sertifikat Hak Milik Nomor112/ Kelurahan Marga Sari dan Sertifikat Hak Milik Nomor113/Kelurahan Marga Sari dari buku tanah yang ada pada Tergugat V;Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2422 K/Pdt/20188. Menghukum:(i) Tergugat I/H.

Nomor 986 K/Pdt/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri TanjungJabung Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.3.4Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Para Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor112/TelukDawan tanggal 23 Juli 2012 dengan luas 4.057

(seribudua ratus meter persegi) milik Ambok lIpok dari Sertipikat Hak Milik Nomor112 tersebut:Menyatakan jual beli tanah seluas 1.200 (seribu dua ratus) meter persegi(panjang 40 m lebar 30 m) antara Bostami bin Daerah dengan Ambok Ipoksah menurut hukum;Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat asal/TermohonKasasi untuk melakukan splitsing guna mengeluarkan ukuran luas tanah1.200 m? (seribu dua ratus meter persegi) dari luas 4.057 m?

(seribudua ratus meter persegi) milik Ambok lIpok dari Sertipikat Hak Milik Nomor112 tersebut:Menyatakan jual beli tanah seluas 1.200 (seribu dua ratus) meter persegi(panjang 40 m lebar 30 m) antara Bostami bin Daerah dengan Ambok Ipoksah menurut hukum;Menyatakan menyatakan jual beli tanah seluas 800 (delapan ratus) meterpersegi (panjang 40 m lebar 20 m) antara Tergugat dengan TergugatIIl/Abok Ipok sah menurut hukum;Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat asal/TermohonKasasi untuk melakukan

tanggal 23 Juni2020, 24 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juli 2020,dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini PengadilanTinggi Jambi yang membatalkan putusan judex facti/Pengadilan NegeriTanjung Jabung Timur, Mahkamah Agung berpendapat judex facti sudahtepat dan tidak salan menerapkan hukum atau melanggar hukum yangberlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitusebagian dari tanah yang termasuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor112