Ditemukan 60975 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Naisa vs 1. kepala kantor pertanahan kota balikpapan. 2. kementerian pertanahan republik indonesia;; Suwarno vs i. kepala kantor pertanahan kota semarang. Ii. kementerian pertahanan ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 13-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 K/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA;;
161 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-01-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm
Tanggal 15 Juli 2019 — NAPA sebagai Tergugat - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai Turut Tergugat
157 — 107
  • NAPA sebagai Tergugat- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai Turut Tergugat
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR Cq.
    Napa (naturlijkperson) dan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nusa Tenggara Timur Cg. Kantor Pertanahan Kabupaten Timor TengahUtara (recht person), yang menjadi pokok eksepsi daei Tegugat adalah terletakpada subyek hukum Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cg. Kantor Pertanahan Kabupaten TimorTengah Utara baik dari sisi hirarki Kkewenangan dan penulisan cq.
    CgMenimbang, bahwa dengan mengacu pada Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang,Maka Kementerian sebagai Lembaga Negara yangbertanggungjawab kepadaPresiden sebagai pembantu Presiden yang menjalankan tugas dan fungsinya;Menimbang, setiap nomenklatur kKementerian sangat tergantung padakebijakan politik yang dipegang oleh Presiden, maka nomenklatur Kementerianbisa saja berubah terhantung pada kepentingan Presiden dalam menjalankanfungsi kenegaraannya
    sebagai kepala pemerintahan;Menimbang, bahwa dalam BAB II Organisasi, Bagian Kesatu, SusunanOrganisasi, pasal 4 dengan redaksional Kementerian agraria dan Tata RuangHalaman 48 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfmterdiri atas : a.
    Staf Ahli Bidang MasyarakatAdat dan Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan, denganmengacu susunan organisiasi Kementerian Negara tersebut, maka KementerianNegara tersebut memeliki kepanjangan tangan pada tiap provinsi,maupunkabupaten untuk melaksanakan tugas kementerian;Menimbang, bahwa dengan merujuk subyek hukum yang digugat olehPenggugat, yakni Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN;
215 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN SELATAN;
    ., dan kawankawan, Aparatur SipilNegara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor W.19UM.01.013627,tanggal 28 Juni 2019;Para Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:.
    Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia, yang terletak di Jalan Aneka Tambang,Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 390 K/TUN/2020Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, ProvinsiKalimantan Selatan, yang diterbitkan oleh Tergugat:3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat HakPakai Nomor 07, tanggal 20 September 2016, Surat Ukur Nomor177/BKL/2016, tanggal 29 Juli 2016, Luas 9.996 M?, atas namaPemerintah Republik Indonesia Cg.
    Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, yang terletak di Jalan AnekaTambang, Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka, KotaBanjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat:1. Kompetensi Absolut;2. Kedaluwarsa;3. Gugatan Kabur (Obscuur Libels):Eksepsi Tergugat II Intervensi:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/TUN/2021
Tanggal 11 Nopember 2021 — DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI VS PT. SMARTFREN TELCOM, TBK;
119 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI VS PT. SMARTFREN TELCOM, TBK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/TUN/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;
174 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;
    KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan MerdekaBarat Nomor 8 Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali Il;Dan1. BAMBANG BUDIYONO, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari No. 65, BlokCi No. 1, RT 004, RW 001, Kel. Gunung Sahari Selatan,Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pensiunan;2. SIGIT SUNARYO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Gunung Sahari Raya No. 65, Blok D. 1No. 1, RT 004, RW 001, Kel.
    Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah padakantor Tergugat Sertipikat Hak Pakai Nomor 455/Gunung Sahari Selatan,terbit tanggal 17122007, Surat Ukur Nomor 44/2007, tanggal 14122007luas 6534 m2, terletak di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65 atas namaPemerintah Republik Indonesia c.g. Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/TUN/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;
74 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DAN 1. BAMBANG BUDIYONO., 2. SIGIT SUNARYO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-02-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/TUN/2020
Tanggal 26 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI;
133 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI;
    DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Medan Merdeka BaratNomor 8, Gedung Karya, Lantai 12 s/d 17, JakartaPusat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa F. Zulistiani, S.H.,M.Si.jabatan Kepala Kepala Bagian Hukum dan KSLNHalaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 69PK/TUN/2020Setditien Hubla Indonesia dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHK.006/2/9/DJPL17, tanggal 7 November 2017;ParaTermohon Peninjauan Kembali;3.
    Kementerian Perhubungan,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas tanah negara;b. Nomor 468/Gunung Sahari Selatan, NIB. 0901020103060, letak tanahJalan Gunung Sahari Raya Nomor 73, Surat Ukur Nomor 00171/Gunung Sahari Selatan/2016, Luas 1150 meter persegi, tanggalditerbitkannya 8122016, oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B 15 Kavling 8, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat,atasnama Pemerintah Republik Indonesia cg.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 19-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 487 K/TUN/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. Dr. SRI UNTARI BISOWARNO, M.AP;
687 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. Dr. SRI UNTARI BISOWARNO, M.AP;
    DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Gedung Direktorat Jenderal PeraturanPerundangundangan, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 67Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ardiansyah, S.H.,M.H., Direktur Litigasi Peraturan Perundangundangan,dan kawankawan, Aparatur Sipil Negara padaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorPPE.1.81.06.03, tanggal 19 Januari 2021;ll. Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS PT. VALE INDONESIA, TBK;
242 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI VS PT. VALE INDONESIA, TBK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-03-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 K/TUN/2024
Tanggal 29 Mei 2024 — ., Turut Termohon : DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI;;
139 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Turut Termohon : DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 10-01-2022 — Putus : 10-03-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/TUN/LH/2022
Tanggal 10 Maret 2022 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA VS PT. EXPRAVET NASUBA;
418 — 347 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI., II. KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA VS PT. EXPRAVET NASUBA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-05-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/PDT/2023
Tanggal 4 Mei 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) SUMATERA UTARA
77 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) SUMATERA UTARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 18-11-2022 — Putus : 17-02-2023 — Upload : 14-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 PK/TUN/2022
Tanggal 17 Februari 2023 — KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., III. RUDI KARNADI;;
184 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., III. RUDI KARNADI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-12-2022 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1286 PK/Pdt/2022
Tanggal 30 Desember 2022 — KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (dahulu DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA) c.q. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DKK
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (dahulu DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA) c.q. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/2021
Tanggal 18 Agustus 2021 — KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., 3. RUDI KARNADI VS PATIMAH BINTI H. MUHAMMAD, DKK;
92 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT., 3. RUDI KARNADI VS PATIMAH BINTI H. MUHAMMAD, DKK;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 19-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/TUN/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI VS PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR;
260 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN, DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI VS PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR;
    PUTUSANNomor 484 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAANKAWASAN HUTAN, DIREKTORAT JENDERALPLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di GedungManggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Nomor 7,Senayan, Jakarta Pusat 10270;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Supardi
    , S.H., M.H., jabatanPegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor KS.2/KUH/PKHW1/PLA.2/9/2020,tanggal 28 September 2020;Pemohon Kasasi;LawanPT ANUGERAH LANGKAT MAKMUR, tempat kedudukandi Jalan Sei Deli Nomor 1416, Medan, Sumatera Utara,yang diwakili oleh Abdul Khobir, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.
    Indonesia NomorS.174/KUH/PKHWI/PLA.2/5/2020, tertanggal 15 Mei 2020 Hal:Tanggapan atas Permohonan untuk Dikeluarkan dari Kawasan Hutan,selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sampai adanyaputusan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatanhukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2sMengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat DirekturPengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat JenderalPlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian
    LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorS.174/KUH/PKHWI/PLA.2/5/2020, tertanggal 15 Mei 2020 Hal:Tanggapan atas Permohonan untuk Dikeluarkan dari Kawasan Hutan;Mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa, yaitu Surat DirekturPengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat JenderalPlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorS.174/KUH/PKHWI/PLA.2/5/2020, tertanggal 15 Mei 2020 Hal:Tanggapan atas Permohonan untuk Dikeluarkan
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTURPENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN~ HUTAN,DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATALINGKUNGAN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN' HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/20212.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 03-10-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 204 PK/TUN/2022
Tanggal 21 Desember 2022 — KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA., III. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);;
131 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA., III. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);;
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-10-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 21/PDT/2016 / PT TTE
Tanggal 26 Oktober 2016 — Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kota Ternate, dk
98 — 46
  • Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kota Ternate, dk
    Kementerian Dalam Negeri Cq. PemerintahPropinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kota Ternate, berkedudukandi Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kampung Pisang, KecamatanTernate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasakepada Muhammad Konoras, SH. MH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 06-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 408 K/TUN/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI., II. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II., III. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR;
60 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI., II. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II., III. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — KEMENTERIAN AGAMA RI., 3. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);
330 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGAMA RI., 3. UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA (UIII);
    KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK' INDONESIA,tempat kedudukan di Jalan Lapangan Banteng BaratNomor 3 4, Jakarta;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 54 K/TUN/2021Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saan, S.H., M.H.,jabatan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorB039/MA/HK.00/02/2020, tanggal 10 Februari 2020;Termohon Kasasi II;lll.
    (satu juta empat ratusdua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi),atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian AgamaRepublik Indonesia (sebatas luas + 355.590 (tiga ratus lima puluh limaribu lima ratus embilan puluh meter persegi) milik Penggugat);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor00002/Cisalak, tanggal 6 Juni 2018, Surat Ukur Nomor 00436/Cisalak/Halaman 2 dari 7 halaman.
    (satu juta empat ratusdua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan meter persegi),atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian AgamaRepublik Indonesia (sebatas luas + 355.590 (tiga ratus lima puluh limaribu lima ratus embilan puluh meter persegi) milik Penggugat);4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Tergugat IIIntervensi 1, dan Tergugat Il Intervensi 2 mengajukan eksepsi sebagaiberikut:Eksepsi Tergugat:1.