/PER/I/2011 tentangrtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0flfs24insrsid13330474 hichafldbchaf31505lochfl rtlchfcslaflafs24 ltrchfcs0O f1fs24insrsid2507279charrsid14447525hichafldbchaf31505lochfl klinik yang mencabut rtichfcsl aflafs24 ltrchfcesO f1lfs24insrsidl13330474hichafldbchaf31505lochf1l rtlchfcsl aflafs24 ltrchfcs0f1fs24insrsid2507279charrsid14447525 hichafldbchaf31505lochf1lPermenkes 920/Menkes/XII/86 tentangrtlchfcslaflafs24 ltrchfcsO fl1fs24insrsid13330474hichafldbchaf31505lochf1l rtlchfcsl aflafs24

/Per/1I/2011 tentang Klinik mulai diberlakukan tertanggalditetapkan 4 Januari 2011, maka Peraturan Menteri Kesehatan No.920 /Menkes/Per/XII/19hichafldbchaf31505lochf186 tentang upaya pelayanan kesehatan swasta di bidang medik dicabut dandinyatakan tidak berlaku, dan untuk semua fasilitas pelayanan kesehatanyang menyelenggarakan pelayanan kesehatan medis dasar atau spesialistikberdasarkan Peraturan Menteri KesehatanVhichafldbchaf31505lochfl hichafldbchaf31505lochf1lNo. 920/Menkes/Per/XII/1986 harus

disesuaikan dengan Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia No. 028/Menkes/Per/I/2011 dalam jangka waktuselambatlambatnya 2 tahun, essensinya bentuk pelayanan kesehatan swastaseperti Balai Pengobatan sebagaimanahichafldbchaf31505lochfl1l dhichafldbchaf31505lochf1lidasari Peraturan Menteri Kesehatan No. 920/Menkes/Per/XII/1986 telahdicabut, sehingga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.028 /Menkes/Per/1I/2011 maka Klinik sebagai bentuk fasilitas pelayanankesehatan swasta dibidang

/Per/I/2011 tentangKlinik, dalam hal ini justru Tergugahichafldbchaf31505lochfl thichafldbchaf31505lochflmemberikan surat pada Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia No. 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik, danPenggugat sendirilah yang berupaya melanggar Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia No. 028/Menkes/Per/I/2011hichafldbchaf31505lochfl hichafldbchaf31505lochfl tentangKlinik dengan memperpanjang ijin BP.

/Per/XII/1986 telahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga harus disesuaikandengan Peraturan Menteri Kesehatan No.028/Menkes/Per/I/2011 TentangKlinik sebagai bentuk fasilitas pelayanan kesehatan swasta dibidang medik bersesuaian dengan amanat pasal ketentuanperalihan dan ketentuan Penutup peraturan perundangundangan Aquo, dimanadinyatakan penyesuaian dengan peraturan tersebut (PermenkesNo.028/Menkes/Per/I/2011) secara limitatif diatur selambatlambatnya 2 tahun setelah ditetapkan;rtlchfcsl

Rasuna Said Blok X 5Kav. 49, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor HK.05.02/Menkes/63/2019, tanggal 31 JanuariHal 2 dari 11 hal. Put. No. 199/B/2019/PT.TUN.JKT2019. Untuk ~~ selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING; Melawan :PARLUHUTAN BUTARBUTAR, SKM., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Biduri Bulan Ill No.150 RT.006/RW.038, Kelurahan Bojong MRawalumbu,Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Menyatakan batal Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.02/MENKES/479/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Parluhutan ButarButar, SKM;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.02/MENKES/479/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentangPenurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atasnama Parluhutan ButarButar, SKM; 4.

Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:KP.04.02/MENKES/479/2018 tanggal 30 Agustus 2018 tentang penurunanPangkat Setingkat Lebih rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas namaParluhutan ButarButar, SKM; 4. Menghukum TERBANDING/PENGGUGAT membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

farmasi dan alat kesehatanhanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izinsebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasiyang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan;Bahwa Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan berbentuk badanhukum yang telah memiliki ijin dari Menteri dalam hal ini adalah PBFatau Pedagang Besar Farmasi;Bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes

/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat 1,yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yang biasadisingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obatdan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentangPedagang Besar Farmasi bahwa untuk memperoleh ijin PBF,pemohon

harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderalpada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan, dengan tembusankepada Kepala Badan POM RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi danKepala Balai POM/Balai Besar POM setempat;Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/V1I/2011 tentang PedagangBesar Farmasi bahwa untuk memperoleh jijin PBF, pemohon = harusmengajukan permohonan kepada

harus memiliki apoteker penanggung jawab yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan danpenyaluran obat dan/atau bahan obat, Apoteker penanggung jawabyang dimaksud harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturanperundangundangan;Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang BesarFarmasi, disebutkan bahwa ijin PBF berlaku 5 (lima) tahun dan dapatdiperpanjang selama memenuhi persyaratan;Bahwa

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perusahaanberbentuk badan hukum yang diperbolehkan/ memiliki izin untukpengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalamjumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan adalah PBFHalaman 20 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Son(Pedagang Besar Farmasi) sebagaimana tertuang dalam Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 1148/Menkes/Per/V1/2011 tentangPedagang Besar Farmasi pasal 1 ayat ;Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah

bertentangandengan:a) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 90 Ayat (1)yaitu. untuk keperluan penyidikan, penuntutan danpemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia, Penyidik BNN, dan PenyidikPegawai Negeri Sipil menyisinkan sebagian kecil barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikansampel guna pengujian di laboratorium tertentu dandilaksanakan dalam waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan;b) Kepmenkes Nomor 522/Menkes

Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia;Hal. 8 dari 17 hal. Put.

Nomor 146 K/MIL /20173).c) Surat Telegram Komandan PUSPOM TNI AD Nomor STR/148/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang PenunjukanInstansi yang Berwenang untuk Melakukan PemeriksaanNarkotika;Karena didalam Skepmenkes Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika juncto Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 19 Oktober 2009 tentang PetunjukTeknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustita tersebut telah diatur mengenai petunjuk teknis

datacara pemeriksaan urine maupun darah Tersangka yangdiduga menggunakan Narkotika, yang antara lain padapokoknya adalah Skepmenkes Nomor 522/MENKES/SK/ VI/2008 tanggal 06 Juni 2008 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika juncto Kepmenkes Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 19 Oktober 2009 tentang PetunjukTeknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustita, bahwa hasil pemeriksaan urine tersebut hanyalahmerupakan informasi awal dan hasil tersebut bukan untukkepentingan hukum/justice

Nomor 146 K/MIL /2017berdasarkan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 danKepmenkesri Nomor 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni2008.4).

BB2413/2020/NNF berupa 2 (dua) botol plastik wama putih kode Ilberisi cairan wama biru sebanyak @ 5 ml dan BB2424/2020/NNF berupa1 (Satu) botol plastik bening kode K berisi cairan warna biru sebanyak 26 mlTersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima)dalam Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.3.

BB2421/2020/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode H berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,09900 gramTersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh), mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118(Sseratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No

BB 2417/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kode D berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,70171 gram tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RINo.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undangundang daunRepublik Indonesia No

BB2421/2020/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode H berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,09900 gramTersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh), mengandungsenyawa. sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.5

BB2422/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam kode berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 10,62730gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93(Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB. terdaftar dalam dalam Golongan (Satu) Nomor urut 95 (SembilanHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No.5 tahun

Bahwa menerangkan bekerja di Kantor Dinas Kesehatan KotaSingkawang, dan jabatan ahli adalah selaku Kepala Seksi Farmasi danAlat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Singkawang.Bahwa usaha memproduksi dan atau menjual / mengedarkan minumankeras diatur dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentangpangan dan undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,diatur berdasarkan Kep Menkes No. 59/Menkes/Per/II/1982 tantanglarangan Peredaran, produksi dan mengimpor minuman keras yang tidakterdaftar pada Departemen

Kesehatan, serta Kep Menkes No. 86/Menkes/ Per / IV/1977 tentang minuman Keras dan setiap orang dalammelakukan usaha tersebut persyaratan yang harus dimilikinya yaituberdasarkan Permenkes RI No. 86 / Menkes/Per/IV/1977 tentangminuman keras pada :e Bab Il Syaratsyarat umum Pasal 2 menjelaskan Produsinminuman keras, Imfortir minuman keras, pedagang besarminuman keras, penyalur minuman keras, pengecer minuman19keras, dan penjual minuman keras harus mendapat ijin tertulisdari menteri Kesehatan.Bab Ill

Peredaran Pasal 12 Produsen minuman keras hanyaboleh mewnjual minuman keras kepada pedagang besarminuman keras, Pasal 14 ayat (1) Pedagan besar minumankeras hanya boleh menjual minuman keras kepada penyalurminuman keras dan pasal 15 penyalur minuman keras hanyaboleh menjual minuman keras kepada pengecer minuman kerasatau penjual minuman keras.Bahwa berdasarkan dengan Undang undang Panganmaupun undangundang Kesehatan bahwa setiap minumanyang beralkohol tidak dibenarkan sesuai dengan permenkesNo. 59/Menkes

dan bisa menimbulkan penyakitpengroposan tulang, menpercepat fase Menofos,bagi wanitahamil bayi yang akan dilahirkan mempunyai resikoketerbelakang mental.Bahwa benar ahli menerangkan terhadap minuman keras yangmengandung kadar Etanol sebesar 18.50 % yang termasukminuman keras golongan B dan minuman keras jenis arakhitam (tajuk) yang mengandung Etanol dengan kadar 29, 65 %yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidakdapat diperdagangkan secara bebas berdasarkan denganPERMENKES RI No. 86 / Menkes

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

double L tersebut untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin dalam peredaran pil LL yangtermasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan berdasarkan uraian tersebut

LEGAL STANDING PENGGUGAT1.Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit sebagaimanadiatur di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang TenagaKesehatan, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang RumahSakit, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang TenagaKesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor971/MENKES/PER/XI/2009, tentang Standar Kompetensi PejabatStruktural Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 262 Tahun 1979, haruslah Tenaga Medis, dalam

Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 32 Tahun 1996, TenagaKesehatan ;Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi danasisten apoteker,Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang StandarKompetensi Pejabat Struktural Kesehatan ;a.

Bahwa salah satu tujuan pembentukan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang StandarKompetensi Pejabat Struktural Kesehatan adalah sebagaipedoman bagi Kepala Daerah dalam pengisian jabatan KepalaHalaman 9 dari 27 halaman.

Thalib sebagaimana disyaratkan olehPasal 10 ayat (4) huruf a, b, c dan d Peraturan Menteri Kesehatan No.971/MENKES/PER/XI/2009.Bahwa sdr. Drs. Noviar Zen, Apt., MM, (incasu Tergugat IlIntervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi) telah pernah menjadi DirekturRumah Sakit Umum Mayjen H.A.

/Per/VII/1979,tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit, Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi PejabatStruktural Kesehatan;Bahwa untuk mengisi jabatan struktural eselon III sebagai direktur rumahsakit, Sekretaris Tim Baperjakat mengajukan sekurangkurangnya 3 (tiga)orang calon untuk dibahas dalam sidang Baperjakat, namun dalam pengisianjabatan struktural eselon III sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.

undangundang, oleh karena itu PermohonanBanding Terdakwa secara formal dapat diterima.Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan keberatankeberatan sebagai berikut:Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer IIIl12Surabaya pada Hal 15 no 1 b yang menyatakan bahwa majelishakim berpendapat walaupun barang bukti surat tersebut dibuat olehpihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan narkotikasebagaimana yang di tentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatah RINomor 194/Menkes

/SK/VI/2012 tersebut patutlah dijadikan pendukunguntuk tidak terpenuhinya unsur ke2 penyalahgunanarkotikagolongan bagi diri sendini.Vide Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012 beserta lampirannya tentang penunjukanlaboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.Bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketauhisendiri atau alamai sendiri namun keteranga terdakwa

darah terdakwa serda Moekmin adalahNEGATIF MENGANDUNG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.karena menurut hukum alat bukti tersebut dalam prosedurpemeriksaan maupun pejabat yang ditunjuk dalam memeriksa urineuntuk keperluan pembuktian (pro justisio) tersebut sudah sesuaiperaturan yang berlaku dan sah menurut hukum, SEDANGKANBUKTI TESPEK URINE TERDAKWA DENGAN HASIL POSITIFADALAH CACAT HUKUM ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM YANG MENGIKAT UNTUK DIJADIKAN ALAT BUKTI Vide Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES

Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya mengenai pertimbangan hukum atas PutusanMajelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer IIIl12Surabaya Nomor 10K/PM.IIl12/AD/I/2018 tanggal 30 Mei 2018dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut yangtercantum pada Hal 15 no 1 b yang menyatakan "bahwa majelishakim berpendapat walaupun barang bukti surat tersebut dibuatoleh pihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaannarkotika sebagaimana yang di tentukan oleh KeputusanMenteri Kesehatah RI Nomor 194/Menkes

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatanPenasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti surattersebut dibuat oleh pihak yang tidak berwenang melakukanpemeriksaan narkotika sebagaimana yang di tentukan olehKeputusan Menteri Kesehatah RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, walaupunBarang bukti surat tersebut dibuat oleh pihak yang tidakberwenang melakukan pemeriksaan narkotika sebagaimanayang ditentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni

Pelda Ardjianto NRP 580704 tersebut setelah diperiksa dan ditelitidengan cermat, barang bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana9diatur dalam Keputusan Menkes RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro Justisia.Adapun Surat Keterangan daftar hasil test urine personel Pomdam IM dari Kepala BNNPAceh Nomor B/164/IlI/Ka/BD.O3/ 2015/BNNP Aceh tanggal 5 Maret 2015 an.

Justisia.Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Rapid test urine merkDOA Multi Drug Screening Test, merupakan alat yang digunakan untuk test urine Terdakwa diPomdam IM pada tanggal 2 Maret 2015 oleh BNNP Aceh dan hasil test urine Terdakwamenunjukkan positif mengandung THC.Alat berupa test pack adalah alat test yang dipergunakanuntuk deteksi awal tentang adanya unsur narkotika pada urine seseorang oleh petugas Kepolisianpada tingkat penyelidikan, dan berdasarkan Keputusan Menkes

RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Pro Justisia bahwa pemeriksaan urine dalam perkara narkotika dilakukan melaluiStandar Operasional dan Prosedur Laboratorium dengan menggunakan Sumber Daya Manusia,Sarana dan Prasarana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menkes tersebut, bukan hanya sekedarmenggunakan test pack sebagaimana yang ada dalam perkara ini,sehingga barang bukti beruparapid test dalam perkara ini

RI Nomor. 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaNarkotika dan Psikotropika Pro Justisia bahwa pemeriksaan urine dalam perkaranarkotika dilakukan melalui Standar Operasional dan Prosedur Laboratoium denganmenggunakan alatalat serta tenaga Laboratorium sebagaimana diatur dalamKeputusan Menkes tersebut dan bukan hanya sekedar menggunakan test packsebagaimana yang ada dalam perkara ini, sehingga surat Kepala BNNP Aceh NomorB/164/II/Ka/BD.O3/ 2015/

Namundemikian penyelesaian perkara narkotika tidak boleh dilakukan dengan cara sertamerta dan menyimpang dari ketentuan atau peraturan perundangundangan yang berlaku, terutamatentang penentuan kualitas atau golongan barang bukti narkotika dan psikotropika telah diatursecara detail mengenai Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Peralatan yang digunakanuntuk memeriksa narkotika dan psikotropika yaitu diatur dalam Keputusan Menkes RI Nomor.923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk

HasilPemeriksaan Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPolri Cabang Denpasar dan dari hasil pemeriksaan laboratoriumtersebut Tergugat dinyatakan positif sebagai pengguna narkotika delta9tetrahydrocannabinol (THC), sehingga dengan kesimpulan tersebutadalah benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan TergugatTaezar NB5413 terbukti mengkonsumsi/ dibawah pengaruh narkoba,apalagi laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah termasukdalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/MENKES

obatobatanterlarang, telah sesuai dengan standar operasional prosedursebagaimana dimaksud bukti T5 dan sesuai dengan bukti P4, untukmeyakinkan hasil tersebut Penggugat PT Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) mengirim sampel urine milik Tergugat Taezar NB5413 ke PusatLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan hasilnyaterbukti positif mengandung narkoba/obatobatan terlarang, prosedur inisejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHalaman 6 dari 10 hal Put Nomor 289 K/Padt.SusPHI/20162.4.2.9.923/Menkes

/SK/X/2009 tentang Petunjuk Tehnis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro justitia pada halamanlampiran ketentuan umum angka 12 bahwa Laboratorium PengujiNarkotika adalah laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaannarkotika dan psikotropika yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes/SK/V1/2012 tentang Penunjukkan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, pada diktum ke satu menunjukLaboratorium Pemeriksa Narkotika

danpsikotropika sebagaimana dimaksud aiktum ke satu dilaksanakan sesuaiketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, selanjutnya padalampiran keputusan Menteri Kesehatan tersebut huruf B angka 6menentukan bahwa Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Balisebagai salah satu laboratorium yang berwenang melakukan pengujiannarkotika dan psikotropika, sehingga dengan demikian pernyataanTergugat Taezar NB5413 yang menyatakan pemeriksaan sampel urinetidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes

pencatatan Akte Kematian diatur dalampasal 44 sampai dengan pasal 46 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan : Nomor 15 Tahun2010 dan Nomor 162/Menkes

/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan PenyebabKematian pasal 2 sampai dengan pasal 4; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan BersamaMenteri Dalam Negeri dan Menteri Kesahatan : Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian pasal 2menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilikepada Instansi Pelaksana paling lambat

peristiwahukum meninggalnya Des Ukur, S.Pd., pada tanggal 27 Nopember 2013, jikadihubungkan dengan tanggal pendaftaran permohonan ini tanggal 8 Januari 2014, makakematian Des Ukur, S.Pd., sudah berlangsung selama 43 (empat puluh tiga) hari,sehingga sudah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal pasal 44ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandan pasal 2 Peraturan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor15 tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes

Sehingga berlanjut dan berujung pada pemberian sanksi olehatasan Penggugat yaitu Kementerian Kesehatan Nomor:KP.04.01/MENKES/125/2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiHalaman 9 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUNJKT10).Pegavai negeri Sipil kepada Penggugat. Yang selanjutnya dikuatkan olehTergugat;.

Penjatuhanhukuman disiplin Tergugat kepada Penggugat sebagai penguatan SuratKeputusan Kementerian Kesehatan Nomor: KP.04.01/MENKES/125/2016tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegavai Negeri Sipil, yangpada pokoknya melanggar pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa kemudian, tanopa ada Surat panggilan dan Berita AcaraPemeriksaan (BAP) kepada Penggugat, Kementerian Kesehatan telahsecara sepihak mengeluarkan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor: KP.04.01/MENKES/125/2016, tanggal 09 Februari 2016, di manadalam keputusan tersebut, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplinberupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil.

Wahyu Sulistianingsih, MPHM(sesuai legalisir);Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/125/2016, tanggal 9 Februari 2016 danlampiran Surat Panggilan (fotokopi dari fotokopi);Surat Permohonan Banding Administratif Atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/125/2016,tanggal 9 Februari 2016 beserta lampiran perbaikan bandingadministratif (sesuai dengan aslinya);Daftar Kehadiran Tahun 2014 Sdr. drg.

Bukti T19 : Surat Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/399/2016,tanggal 5 Agustus 2016 tentang Tanggapan BandingAdministratif a.n. drg.

kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang apotekerserta obat keras terbatas jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan darihasil pengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal06 April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter : 0,72cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras (Daftar G :Gevarlijk : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

ceuceu) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang ;Bahwa obat keras jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan dari hasilpengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal 06April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter :0,72 cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras(Daftar G : Gevarlijk : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

ceuceu) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang ;Bahwa obat keras jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan dari hasilpengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal 06April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter :0,72 cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras(Daftar G : Gevarlijik : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

Muda seksi pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan MakananRepublik Indonesia di Bandung ;Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi adalah melaksanakan pemeriksaanterhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisonal, kosmetik,Halaman 8 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2017/PN Blbpangan dan produk komplemen di wilayah Jawa Barat ; Bahwa Ahli ketika pemeriksa memperlihatkan barang bukti Tablet yangberwarna kuning yang diduga Hexymer merupakan sediaan farmasi berupaobat.Menurut pasal 4 Permenkes 1010/MENKES

ceuceu) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang ; Bahwa obat keras jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan dari hasilpengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal 06April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter :0,72 cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras(Daftar G : Gevarliik : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

Bahwa benar pengambilan urine dan darah Terdakwayang diperiksa, tidak sesuai dengan Kepmenkes RINomor: 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober2009 tentang petunjuk teknis laboratorium pemeriksanarkotika dan psikotropika projustisia, karena dalamkeputusan tersebut diatur pengambilan sampel urineminimal 50 (lima puluh) ml, sedangkan faktapersidangan menunjukkan bahwa pengambilanSampel urine yang dilakukan terhadap Terdakwakurang dari 50 (lima puluh) ml, dan walaupun hal inihanya bersifat teori.

Letkol InfUcu Yustiana, S.I.P atas pemeriksaan pada urineTerdakwa, namun demikian surat tersebut tidak dapatdigunakan sebagai bukti kalau di dalam tubuh Terdakwamengandung' Narkotika jenis Metamfetamina danAmfetamina, karena Kodim 0318/Natuna bukanmerupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh MenteriKesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukanpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimanaKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/V1I/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruimHal

Bahwa terhadap test urine yang dilakukan di Kodim0315/Natuna tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti yangsah karena tidak sesuai ketentuan Surat Keputusan MentriKesehatan Republik Indonesia Nomor: 522 / Menkes / SK /2008 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Projustitia, Majelis tidakmenanggapi secara khusuS namun akan menanggapibersamaan pada saat Majelis Hakim membuktikan danmenguraikan unsurunsur tindak pidana.3.

Putusan Nomor 05K/PM 1I03/AD/I/2019MenimbangMenimbangsebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika sebagaimana Surat KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:522/Menkes/SK /VI/2008 yang selanjutnya diganti denganKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruim PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, hal ini bersesuaian denganketerangan Saksi6 (dr.

/SK/VI/2008 yang selanjutnya diganti denganKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruim PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika sebagaimana pertimbangan tersebutdi atas, Terdakwa dinyatakan bahwa urine dan darah Terdakwatidak terindikasi mengkonsumsi Narkotika walaupun dalamfaktanya baik para Saksi dan juga Terdakwa sendiri mengakuitelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu dan hal tersebutjuga telah disangkal oleh Terdakwa, namun hal tersebut

Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaanPraktik Kedokteran;Bahwa Pasal 36 UndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang PraktikKodokteran menyebutkan :Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukanpraktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat Izin praktikBahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang RINo. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kodokteran Surat izin praktiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat

kesehatanyang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran ataukedokteran gigi dilaksanakan.Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011Tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran pasal 2 ayat (1)Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wayibmemiliki SIP.Bahwa selanjutnya pasal 2 ayat (2) S/P sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Bahwa selanjutnya pasal 13 ayat (1) SIP dokter, SIP

Pmn10.11.12.13.dalam pasal 14 Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.2052Tahun 2011.Bahwa Penggugat merupakan peserta program pendayagunaan DokterSpesialis (PGDS) penempatan di RSUD Padang Pariaman, berdasarkanPeraturan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 dan PeraturanMentri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2019 priode 1November 2019 s.d 31 Oktober 2020.Bahwa oleh sebab itu penggugat mengurus Surat izin praktik sebagaimanadimaksud Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor2052/Menkes

/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaan PraktikKedokteran pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut kepada Tergugat.Bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Praktik tersebut penggugat telahmelampirkan syaratsyarat yang sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik danpelaksanaan Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa untukmemperoleh Surat Izin Praktik (SIP) tersebut Penggugat harus mengajukanpermohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempatpraktik

Riska Oktavia Kasman, Sp.B) untuk menyatakanPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran, yang digunakan Tergugat (Kepala Dinas KesehatanKabupaten Padang Pariaman) sebagai dasar hukum yangdigunakan/dipakai pada Surat Nomor : 392/038.b/SDKDinkes/II/2021,tanggal 23 Februari 2021, Perihal : SIP (Surat Izin Praktek) An. dr. RiskaOktavia.

/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 telah ditunjuk LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang Pro justicia dan Kepmenkes RINo.923 / Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjukteknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justiciayang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan danternyata surat Resume Hasil Pemeriksaan Nomor : R/19/RHP/II/2016 tanggal29 Februari 2016 tidak termasuk yang ditunjuk sesuai Kepmenkes Rl.No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal

15 Juni 2012 dan Kepmenkes RINo.923/ Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 maka dengan demikiansurat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah, dantidak dapat dijadikan sebagai alat bukti Karena untuk menentukan golongannarkotika sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuaiKepmen tersebut lembaga yang berwenang melakukan dan menerbitkanHal. 19 dari 23 hal.

No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 dan Kepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober2009 diatur tentang sarana prasarana dan orang yang melakukan Ujinarkotika, yang dalam perkara Terdakwa ini pemeriksaan Narkotikanya tidakdilakukan oleh ahlinya dan yang menandatangani surat hasil pemeriksaanbahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika tidak mempunyaikeahlian atau kompetensi sebagai tenaga ahli dalam hal uji Narkotika,demikian pula tentang alat maupun fasilitas dan sarana

No.194/Menkes/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009.Dengan demikian Surat Resume Hasil Pemeriksaan Nomor :R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tidak dapat dijadikan sebagai alatbukti.: Bahwa untuk memperoleh alat bukti apakah ada petunjuk yang dapatdijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakimmengemukakan pendapat sebagai berikut ;Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena keterangan para Saksidalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal sebagai

No.194/Menkes/SK/VI/2012 dan Kepmenkes RINo.923/ Menkes/SK/X/2009 yaitu Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danpsikotropika Pro Justicia yang akan digunakan untuk kepentinganpemeriksaan di Pengadilan, begitu pula keterangan Terdakwa yangmengatakan tidak menggunakan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak dapat ditemukan adanya alat buktiyang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena alat bukti petunjukdidapatkan dari persamaan keterangan Saksi, Terdakwa

JURMAN BIN UMAR dapat diproses secara hukumkarena telah menjual obatobatan (obat daftar G) tanpa izin dan tidakmempunyai keahlian untuk menjual obatobatan yang termasuk obat keras(obat daftar G) ;Bahwa benar sesuai keputusan Menkes Nomor : 347 / Menkes / SK / VII /1990 Tentang Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 925 / Menkes / Per /X / 1993 Tentang Daftar obat wajib Apotik dan Peraturan Menkes Nomor :1176 / Menkes / Per / X / 1993 menjelaskan bahwa dapat saja membeli obatdi Apotik tanpa menggunakan

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi tin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas kewenangan maupun izinmengedarkan pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar G tersebut,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan materipribadi;Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana penganiayaan;Menimbang, bahwa

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai kapasitas maupun izin mengedarkan pildouble L (LL) yang termasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan berdasarkan

Sisa Uji 0,20975 gramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB0551/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 TahunHalaman 4 dari 15 putusan Nomor 80/PID.SUS/2019/PT YYK2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa M.

Ade Buntaram Bin Buntaram tersebutsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Atau :Kedua :Bahwa terdakwa M.

Sisa Uji 0,20975 gramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB0551/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bahwa 8 (delapan) alumunium Foil Warna Gold yang diduga berisitembakau Gorila tersebut diperoleh terdakwa secara bertahap dariseseorang

Ade Buntaram Bin Buntaram tersebutsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Atau :Ketiga :Bahwa terdakwa M.

Sisa Uji 0,20975 gramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB0551/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa M.