Bupati Kaur berserta Lampiran belum ditetapkan danditandatangani Bupati Kaur, berdasarkan perintah Sekda, Dinas PMDKabupaten Kaur harus membuat Telaah Staf;Bahwa, dengan belum ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Kaur,ASMAWI.S,Ag (Kepala Dinas PMD Kabupaten Kaur) ada membuattelaah staf draf Surat Keputusan Bupati Kaur berupa Nota Dinas Nomor8002/15/DPMD/KK/2021, tanggal Januari 2021 perihal Mohon PenandaHalaman 123 dari 213 Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2020/PN Bol.tanganan SK dan Nomor Induk Perangakat

Desa (NIPD) Tahun 2021yang disampaikan kepada Sekda;Bahwa, Isi disposisi Bupati Kaur pada Nota Dinas Nomor 8:002/15/DPMD/KK/2021, tanggal Januari 2021 perihal Mohon PenandaTanganan SK dan Nomor Induk Perangakat Desa (NIPD) Tahun 2021adalah:1) Saudara Ka PMP, untuk disiapkan Adm yang belum tuntas;2) Penanda Tanganan NIPD ini sekaligus saja;Bahwa, saksi mengetahui diposisi Bupati Kaur pada saat pengambilanNomor Surat Keputusan Bupati Kaur Tentang Penetapan Nomor IndukPerangkat Desa Kabupaten Kaur

Namanama Perangkat Desa yang ditetapkan Nomor IndukPerangkat Desa belum ditetapkan dan ditandatangani Bupati Kaur,berdasarkan perintan Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur harus membuatTelaah Staf;Kemudian masih dalam bulan Januari 2021, Terdakwa selaku KepalaDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur membuattelaah staf berupa Nota Dinas Nomor: 8002/15/DPMD/KK/2021,tanggal Januari 2021 perihal Mohon Penanda tanganan SK dan NomorInduk Perangakat

perangkat desayang akan dibuatkan Nomor Induk Perangkat Desa, yang sudahmemenuhi ketentuan menurut Peraturan yang berlaku berjumlah 953(sembilan ratus lima puluh tiga) orang dan yang belum memenuhiketentuan menurut Peraturan yang berlaku berjumlah 199 (seratussembilan puluh sembilan) orang;Kemudian ditindaklanjuti dengan Disposisi Bupati Kaur GUSRIL PAUSI.Isi disposisi Bupati Kaur yang ada pada Nota Dinas Nomor 8002/15/DPMD/KK/2021, tanggal Januari 2021 perihal Mohon PenandaTanganan SK dan Nomor Induk Perangakat

Sehingga saat prosespelaksanaan pendaftaran Perangakat Desa Sdr. L. Wawan Sudarisman(Penggugat ) masih aktif sebagai anggota BPD;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan PermusyawaratanDesa.

Bahwa berdasarkan penilaian dan ferivikasi pemberkasanpada tanggal 18 Februari 2020 Panitia Tim Seleksi menetapkan bakal calon menjadi calon Perangakat Desa GebangKulon sebagaimana tercatat pada berita acara Nomor: 141/Kep.005TSPP/2020;g.

Khamim, MM selakuKoordianator Tim Pengisian Perangakat Desa 2017 tingkat Kab. Bojonegoro yangmelakukan perjanjian kerjasama denan Universitas Negeri Semarang sebagai pihak ketigauntuk membuat naskah ujian test tulis dalam pengisian Perangkat Desa tahun 2017Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tertuang di dalam perjanjian kerjasama antara TimKoordianator Pengisian Perangkat Desa kabuoaten Bojonegoro dengan Universitas NegeriHal. 58 dari 61 hal.

Bahwa tidak dihadirinya Pelantikan Perangakat DesaTerpilih oleh Ketua BPD dan anggota BPD Desa Jali,Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak menjadikan kegiatanPelantikan Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh KepalaDesa telah melanggar tata peraturan perundangundangan,Maka unsur Perda Kabubapen Demak No. 1 Tahun 2018 Pasal23 ayat (2) tidakterpenuNl.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Obyek Gugatanyang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) karena

Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ; Halaman 72 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUN.SBY(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapbkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atasnama Bupati/Walikota ; nc nc ne cnc nn nn nn nn nnncncnncnne(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangakat Desasebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;Bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pemberhentianPerangkat

aslinya);Fotokopi Surat dari Bupati Demak kepada Ketua DPRDKabupaten Demak No.140/0082 tertanggal 9 Maret 2018, Perihal :Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241tanggal 9 Maret 2018, (fotokopi sesuai aslinya);Fotokopi Surat dari Bupati Demak Nomor : 140/0347 tertanggal13 Agustus 2018, Perihal Pencabutan Surat Bupati Demak Nomor140/0082 tertanggal 9 Maret 2018, fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangakat

Waktu itu beberapa perangakat desa mengadu keCamat dan pengaduan tersebut diterima dan setelah diklarifikasi Kadesmemang menjawab tidak konsultasi dengan Camat. Dan Kades tidakbersedia untuk menangguhkan surat pemberhentian tersebut.

(fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Panitia Pengisian Perangkat Desa KramatKecamatan Karangmoncol Kabupaten PurbalinggaKepada Kepala Desa Kramat Nomor 140/PPDK/XII/2019tanggal 25 Desember 2020 perihal Laporan HasilPengisian Perangakat Desa Kramat (fotocopy sesuaidengan aslinya):Rekomendasi Camat Karangmoncol Nomor 141.3/008Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat DesaDesa Kramat Kecamatan Karangmoncol (fotocopy sesuaidengan aslinya);Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitia PengisianPerangkat Desa

PerangkatDesa adalah amanah, jabatan mohon karena tugas di Desa Sidodadimasih banyak tidak perlu mundur dan kembali bekerja dan kerja samadengan Kepala Desa; Alasannya tidak mampu bekerja dan tidak ada koordinasi, tidak adabimbingan dari Kepala Desa, artinya perangkat desa itgu kerja sendiritidak ada arahan tidak ada bimbingan, salah benarbenar perangkat tidaktahu karena tidak ada bimbingan dan perintah dari kepala Desa;Hal. 46 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg Saksi minta dipertimngkan kembali perangakat

Holcim, Tok. adalah darihasil rapat, yang dihadiri masyarakat Desa Sawir, tokoh masyarakat,perangakat Desa Sawir dengan BPD, LPMD, RT, RW, Karang taruna,namun aturan yang mengatur dalam pembagian uang konpensasi dari PT.Holcim, Tok. saksi tidak tahu;bahwa yang mendapat bagian uang konpensasi dari PT.

Holcim, Tbk. tersebut keluar adalah mengadakanpertemuan perangakat Desa Sawir dengan BPD, kemudian dilanjutkanHalaman 65 dari 149, Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Sby.dengan LPMD, RI, RW, tokoh masyarakat, Karang taruna, yang padapokoknya atas usulan masyarakat uang tersebut supaya dibagi;bahwa yang saksi ketahui kepala Desa Sawir (Nur Indayanik) melakukanpembagian uang dari kompensasi PT.

Melanggar larangan sebagal perangkat(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota; sae sss (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangakat Desasebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah; Putusan Perkara No. 154/G/2018/PTUN.SBY. halaman 57 dari 75halamanMenimbang,bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenaipemberhentian Perangkat Desa adalah Peraturan

Bahwa setelah hal tersebut Tergugat selaku Kepala Desa Lebak BudiKecamatan Panang Enim sangat berharap kepada para Terggugatuntuk kembali bekerja seperti semula, namun meskipun para Penggugattelah diminta Kembali bekerja oleh Terggugat Para Penggugat tetaptidak mau bekerja dan juga tidak memberikan keterangan apapunkepada Terggugat sebagai perangakat Desa Lebak Budi KecamatanPanang Enim Kabupaten Muara Enim.5.

Gabungan buktibukti / kwitansi penggunaan anggaran perubahantahun 2014, sebesar Rp 300.000.000, x 25% = Rp.75.000.000,,antara lain : 222 n nano nnn nnn nnn n nnn nnn nn nee1) 1 (satu) lembar daftar penerimaan kekuranganpenghasilan perangakat desa dari bulan Januari Desember2014 Desa Mengwitani dari program biaya Belanja TambahanPenghasilan;2) 1 (Satu) lembar kwitansi biaya bantuan operasional BPDtahun 2014 Desa Mengwitani dari program dana BelanjaOprasionalo.

Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desamelakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon PerangkatDesa.Menimbang, bahwa mencermati ketentuan hukum diatas, maka untukpengisian perangakat Desa Tanah Abang yang baru harus melalui tahapantahapan penjaringan yakni dimulai dari pembentukan Tim/Panitia penjaringanoleh Kepala Desa dan setelah Tim/Panitia terbentuk kKemudian baru dilakukanHalaman 78 Putusan Nomor 23/G/2020/PTUN.PLGpenjaringan dan penyaringan calon perangkat desa kemudian

Bahwa Penggugat telah mencantumkan Pasal15 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor: 6 Tahun 2018 Tentang TataCara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangakat Desa dan StafPerangkat Desa. Bahwa isi Pasal 15 tersebut telah dilaksanakan olehTergugat sebagai pejabat TUN, jadi tidak ada yang dilanggar dan tidak adayang tidak dilaksanakan oleh Tergugat sebelum diterbitkannya obyekHalaman 24 dari 65 Hal.

Pada Forum LPJ Akhir Tahun masa jabatan Kepala Desa Tude munculpertanyaan dari salah seorang perangakat Desa atas nama DANIEL L. KOLYmempertanyakan bagaimana dengan jatah Beras Raskin 15 Ton yangsaudara Kepala Desa Tude selewengkan kepada Kepala Desa Bagang,namun pertanyaan itu tidak ditanggapi oleh Kepala Desa Tude (BuktiTerlampir)..

Pekalongan kemudian menyampaikankepada seluruh perangkat desa yang intinya bahwa akan ada Prona (sertifikatmasal) Tahun 2013 secara gratis, agar kepada seluruh perangakat untukmemberitahu kepada warga tentang adanya Prona tersebut termasuk denganpersyaratannya adalah KK, KTP, Copy SPPT dan Surat Kepemilikan Tanah(petok/leter C, surat keterangan ahli waris, surat jual beli, surat hibah).

prosesHal 49 dari 124 halaman, Putusan Tipikor No. 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.peralinan hak yaitu antara Rp. 800.000 sampai dengan Rp. 1.300.000tergantung proses peralihannya.Bahwa pada waktu itu Terdakwa ILYAS KALIRI (selaku Kepala Desa) setelahmengetahui adanya Program Prona (sertifikat masal) TA 2013 dari BPNKabupaten Pekalongan kemudian atas hal tersebut disampaikan kepadaseluruh perangkat desa yang intinya bahwa akan ada Prona (sertifikat masal)Tahun 2013 secara gratis, dan agar kepada seluruh perangakat

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 Kepala DesaKaranganyar menyampaikan Konsultasi tertulis kepada CamatSambungmacan dengan surat Nomor surat 141/30/VIII/2018 tanggal08 Agustus 2018 dengan dilampiri Surat Ketua Tim PengangkatanPenjaringan dan Penyaringan desa Karanganyar perihal laporanPengisian Perangakat Desa melalui Penyaringan dan Penjaringan,hasil seleksi calon perangkat (hasil seleksi dari pihak ketiga, hasilpenilaian prestasi dan dedikasi, berita acara dan daftar peringkatcalon perangkat desa

Putusan Nomor : 17/G/2017/PTUNJKTOrganisasi Perangakat Daerah dan Peraturan Nomor 4 Tahun 2016tentang Pembentukkan dan Susunan Organisasi Perangkat DaerahKota Tegal.m.