Ditemukan 313 data
67 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat menggugat Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
78 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat menggugat pelaku usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili kKonsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan Pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
80 — 60
warisnya dapat mengugatpelaku usaha di Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempatberdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenBPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
Terbanding/Terdakwa : TRIADI SULISTIO Anak dari THIO SUY TJONG
180 — 395
ini dalam praktek tersebut sebagaisyarat materiil;Dengan tidak disebutnya waktu dalam hal ini hari dan tanggal terjadinya tindakpidana, maka surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat karena secaramateriil Suatu Surat Dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila SuratDakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentangbilamana / kapan Tindak Pidana dilakukan;Bilamana / kapan Tindak Pidana menggunakan surat tersebut dilakukan dalamperkara pemalsuan harus dicantumkan secara cemat
93 — 17
dan lainlain, hal mana dapatdipahami jika hutangnya lebih besar dari pada zakatnya harus didahulukanmembayar hutangnya dari pada membayar zakatnya, yang dapat dipahami pulabahwa dalam membayar zakat justru harta yang dizakati dikurangi dulu hutanghutangmya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas bisa saja diterapkan dalamperkara ini dan oleh karena pada saat pengeluaran zakat tersebut Penggugatdan Tergugat masih belum bercerai tentunya dalam menunaikan zakat tersebutsudah diperhitungkan dengan cemat
70 — 24
berbunyi :Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut;10).Bahwa, mengenai perobuatan melawan hukum dimaksud dalam ketentuanPASAL 1365 KUHPerdata, unsurunsurnya antara lain: Adanya perbuatan melawan hukum, tanpa hak, mengganggu hak oranglain, bertentangan dengan kewajiban sipelaku, bertentangan dengan haksubyektif orang lain, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, perouatantidak cemat
152 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put Nomor 1388 K/Pdt.SusBPSK/2017Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo, maka MajelisBadan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwakonsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak mendapatkanadvokasi perlindungan konsumen secara patut dan dengan dibentuknyaUndang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan yang manamendasarkan dengan adanya kepastian hukum (rechtszekerheid) agaruntuk melindungi konsumen
87 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 565 K/Padt.SusBPSK/2017atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat Konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan cemat meneliti sengketa aquo, maka Majelis Badan Penyelesaian
66 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat mengugat pelakuusaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempatberdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) terdekat;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
1.MASAUDIN
2.LA JAIDIN
Tergugat:
Kepala Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi
218 — 111
mewajibkan badan dan/atau pejabatpemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakandengan mempertimbangkan kepenntingan para pihak secara keseluruhan dengan tidakdiskriminatrif.Asas kecermatan adalah asas yang mengangdung arti bahwa suatu keputusandan/atau tindakkan harus di dasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkapuntuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atautindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan di persiapkandengan cemat
54 — 29
warisnya dapat mengugatpelaku usaha di Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhikriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapatdiselesaikan melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
161 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat mengugat pelakuusaha di Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempatberdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk) terdekat.Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat
185 — 69
mengugatpelaku usaha di Badan Peneyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen BPSK terdekat".Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku usaha dan dapatdiselesaikan melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan cemat
173 — 34
Las juts rupiah) ;Menimbang, bahwa tentang tuntuten sub 1, Kami berpendapat =bahwa sesuai dengan pertimbangan pada bagian Konpensi, dimana dia.kui adanya perjanjian jusl heli dibawah tangan antara Pengeugat =Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dimana dalam jual beli tersetet =Vercantum syarat, behwa pihak Tergugat Rekonpensi / Pengeugat KonPensi, baru boleh menggarap tanah tambak miiai tanggal 7 Juli =1986, nanmm jual beli terschut selanjutaya ditingkatkan dihadapanePejabat yang dilakukan Gihadapan Cemat
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : DUDI PRAMEDI, S.H Diwakili Oleh : Rahasuna Andry,SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : PT HUTAMA KARYA Diwakili Oleh : Yutcesyam,SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : BHOMA SATRIYO ANINDITO, S.H Diwakili Oleh : Rahasuna Andry,SH.
120 — 59
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat / Terbanding telahmengajukan memori banding pada tanggal 10 April 2019 dengan mengemukakanalasanalasan yang untuk mempersingkat putusan ini tidak diuraikan lagi namunpada pokoknya dapat diketahui apa yang menjadi keberatan bagi Pembandingsemula Penggugat/Terbanding, yaitu :.Pertimbangan hukum judex factie yang menolak penghitungan bunga 6 %(enam persen) per tahun adalah keliru dan tidak cemat
70 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti Secara non Materiil:yaitu bukti yang berasal dari kesaksian:KETERANGAN PARA SAKSI yang berdasarkan KUHP Pasal 1ayat 26 dan keterangan saksi Pasal 1 ayat 27 KUHP menjelaskanA.keterangan 11 orang saksi yaitu:1.Hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 saya libur tidak bekerjatidak sedang bertugas;Hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 saya masuk kerja ataubertugas;Hakim tidak sependapat tentang masalah ini, berarti Hakimkurang cemat dan tidak berdasarkan logika peradilanpertanyaan saya lugas, sederhana
95 — 57
warisnya dapatmengugat pelaku usaha di Badan Peneyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat".Sehingga majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Batu Bara berpendapat konsumen dan pelaku Usahaadalah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen danPelaku usaha dan dapat diselesaikan melalui BadanPenyelesaian sengketa konsumen (BPSK).Menimbang bahwa seielah Majelis Badan penyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) dengan cemat
59 — 48
menjelaskan secara terinci perihal kapan dan bagaimana yangdimaksudkannya telah terjadinya lelang atas agunan miliknya.e Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara dua atau lebih peristiwa hukumdimana satu dengan yang lainnya tidak serta merta menjadi satu peristiwa hukumyang terkait satu dengan yang lain sehingga menjadikan gugatan ini kabur.Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sejalan dengan Yurisprudensi MARI No, 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan>"Gugatan Penggugat yang tidak cemat
75 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat menggugat pelaku usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat";Sehingga majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) BatuBara berpendapat konsumen dan pelaku Usaha adalah memenuhi kriteriauntuk disebut sebagai konsumen dan pelaku usaha dan dapat diselesaikanmelalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSk);Menimbang, bahwa setelah Majelis Badan penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) dengan cemat
Zufri Abubakar, S.E
Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
500 — 450
Tergugat dalam objek sengketa, hanyamempertimbangkan, adanya keterangan dalam Putusan Nomor107/G/2021/PTUNJKT yang menerangkan jika Kuasa Hukum Penggugattelah mengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum dari Penggugat;Bahwa, jika Tergugat lebin cemat dan teliti dalam memahami danmemaknai Putusan Nomor : 107/G/2021/PTUNJKT, justru putusantersebut telah memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, dimanakesalahan yang sebelumnya dituduhkan kepada Penggugat telahdinyatakan batal dengan adanya putusan tersebut