Ditemukan 2040 data
1.APRIADY, S.H., M.H.
2.GUSTI RAKHMAD SAMUDERA, S.H.
3.MARDIANSYAH, S.H.
4.RESTY AYU NINGTYAS, S.H.
5.JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP bin H. ABDULLAH KARIM
133 — 8
merugikan salah satu pasangan calon; ketiga, dapatHalaman 19 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN Mtpberbentuk tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon;keempat, dapat berbentuk tindakan yang merugikan salah satu pasangancalon; kelima, dapat berbentuk keputusan dan tindakan yangmenguntungkan salah satu pasangan calon; keenam, dapat berbentukkeputusan dan tindakan yang merugikan salah satu pasangan calon.Dalam konteks Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 untuksanksinya berhubungan joncto
EKA PRASETYA
Terdakwa:
CHEE KIM TIONG Bin CHEE BOOM HOCK
51 — 12
Menyatakan Terdakwa CHEE KIM TIONG Bon CHEE BOOM HOCK tidakterbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dan dituntut olen Jaksa Penuntut Umum berdasarkan PasalHalaman 3 dari 41 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN SDA113 ayat (2) Joncto pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika4. Membebaskan Terdakwa CHEE KIM TIONG Bin CHEE BOOM HOCKdari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum5.
84 — 10
dikuasainya adalah seluaslebih kurang 16.320 meter persegi dengan ukuran lebar + 68 meter dan pajang +240 meter, sebagaimana tertera / dituangkan dalam Gugatan Penggugat dankuatkan dengan Surat Keterangan Tanah ( SKT ) Nomor : 071/EK/KT/KN79,tanggal 12 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, makaluas yang tercantum dalam Surat Keterangan tersebut luas perkiraan, secaralegalitas belum syah menurut hukum, berdasarkan Peraturan Pemerintah28aNomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, joncto
116 — 51
menjadi sangat penting karena dengandicantumkan identitas diri para pihak dapat diketahui apakah para pihak yangmelakukan perjanjian telah memiliki kecakapan untuk mengadakan perjanjian atautidak, dan perlunya pencantuman alamat tempat tinggal yang merupakan bagian dariidentitas para pihak adalah untuk mengetahui yuridiksi pengadilan mana yangberwenang seandainya menjadi sengketa, sebagaimana telah dijelaskan dalamUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan Pasal 54 ayat (1)poin b Joncto
152 — 65
KEBERATAN KEDUAPara Pengintervensi dalam Permohonan Gugatan Intervensi mendasarkankepemilikannnya pada surat Grand Sultan nomor 01 tanggal 10 Februari 1896 jo.Tanggal 14 Maret 1921 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Hak KebunSri Paduka Tuanku Sultan Deli Joncto Surat Keterangan No. 052/IMSD/VIH/1993yang dikeluarkan oleh Sultan Deli (Azmi Perkasa Alam Alhaj) tanggal 4 Januari1993, dengan luas + 56 Ha, padahal objek sengketa dalam perkara ini berdasarkanklaim Penggugat Awal hanya seluas +
Tanggal14 Maret 1921 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Hak Kebun Sri PadukaTuanku Sultan Deli Joncto Surat Keterangan No. 052/IMSD/VII/1993 yang dikeluarkanoleh Sultan Deli (Azmi Perkasa Alam Alhaj) tanggal 4 Januari 1993, dengan luas + 56 Ha,padahal objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan klaim Penggugat Awal hanya seluas+ 15 Ha, padahal dalam permohonan Petitum Para Pengintervensi memohon untukdisahkannya menurut hukum Grand Sultan Nomor 01 tanggal 10 Februari 1896 seluasseluruh
Tanggal 14Maret 1921 sebagaimana dimaksud dalam Surat KeteranganHak Kebun Sri Paduka Tuanku Sultan Deli Joncto SuratKeterangan No. 052/IMSD/VII/1993 yang dikeluarkanoleh Sultan Deli (Azmi Perkasa Alam Alhaj) tanggal 4Januari 1993, dengan luas + 56 Ha, padahal objek sengketadalam perkara ini berdasarkan klaim Penggugat Awalhanya seluas + 15 Ha, padahal dalam permohonan PetitumPara Pengintervensi memohon untuk disahkannya menuruthukum Grand Sultan Nomor 01 tanggal 10 Februari 1896seluas seluruh klaim
105 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 472 K/TUN/2017Nusantara yang bersepakat untuk mengakhiri sengketa denganperdamaian;Putusan Peninjauan Kembali Nomor 366 PK/PDT/2011 joncto Nomor159/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst dalam Perkara antara ahli waris Drs.Achadiyat Rachman Saleh sebagai Penggugat melawan Ahli WarisAlmarhum H. Abu Bakar Bin H. Abdul Hamid sebagai Tergugatdisebutkan bahwa ahli waris Drs.
79 — 44
/PID.SUSTPK/2017/PT SBYBanding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, oleh karena ituputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatanggal 29 Februari 2017 Nomor 145/Pid.SusTPK/2015/PN Sby, harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalamamar putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasal 3 joncto
Terbanding/Penggugat : H. Yusuf Mustafa, SH. Diwakili Oleh : ALI MUNAWAR, SH.
86 — 40
No. 100/PDT/2014/PT:SMRPendaftaran Tanah, juncto pasal 285 Rbg, joncto pasal 1870 KUHPerdata adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar, sedangkanPembanding/ Tergugat telah gagal membuktikan sebaliknya; Bahwa sesuai denga pasal 301 Rbg yang kaedah hukummenyebutkan bahwa kekuatan suatu bukti dengan surat adalah terdapatdlam aslinya, Kaedah ini juga telah diperkuat oleh YurisprudensiMahkamah Agung Nomor.701 K/Sip/1974 yang kaedah hukumnyamenyebutkan bahwa photo copy tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan
400 — 323
Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan KepalaDesa Balekambang Kecamatan Selomerto Nomor : 140/13/2020tanggal 21 Juli 2020, tentang Pemberhentian Perangkat DesaBalekambang Penggugat /Sugeng Rahyu. adalah berdasarkanPasal 16 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten WonosoboNomor 4 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKabupaten Wonosobo Nommor 6 tahun 2016 tentang Pencalonan,Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Joncto Pasal37 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Wonosobo Nomor
65 — 32
Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/abscuur libel dan kurang subyekdengan dasar hukum bahwa obyek gugatan penggugat sebagaimanatersebut Posita 1. huruf a) dan huruf b) atas nama Penggugat sendiri(Heribertus Surono) yang terbit dengan surat ukur tanggal 28 April 1999,joncto Posita 20, adalah berasal dari harta warisan almarhumah/ almarhumSiti Maemunah dan Kasanrejo yang mempunyai anak Djadjuli Saru dan Iskar(orang tua Penggugat) dan mempunyai Saudara dua yaitu Rozakun Al Suparbin Iskar dan Ahmad
69 — 8
pertengkaran antara Pemohon danTermohon telah sedemikian rupa sifatnya dan rumah tangga antara Pemohon danTermohon telah pecah tanpa harus mempersoalkan siapa yang bersalah dalam hal40terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, hal ini sejalan dengan yurisprudensiMA.No.38k/AG/1990 dan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah,maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 ;Menimbang, bahwa untuk perkara ini dapat diterapkan pasal 39 UndangUndangNo.1 tahun 1974 joncto
Pembanding/Tergugat II : ABDUL JALIL Bin H. BADARAN Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.H.I, M.H., Dkk
Pembanding/Tergugat III : SAFEI Bin. H. BADARAN Diwakili Oleh : MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.H.I, M.H., Dkk
Terbanding/Penggugat : DANTES SIANTURI
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DESA SEI JAWI JAWI KECAMATAN PANAI HULU KABUPATEN LABUHAN BATU
Turut Terbanding/Tergugat IV : RATINI Binti JAIDUN
34 — 25
putusan yang tidak terperinci dan jauh darikesempurnaan, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebutharuslah dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo. 588 K/Sip/1975 bertanggal 13 Juli 1976, yang kaedah hukumnyaberbunyi:Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi karena kurangtepat dan tidak terperinci harus dibatalkan ;Bahwa terhadap putusan bersifat onvoldoende gemotiveerd tersebut,Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensinya No. 51 K/Sip/1972tertanggal 25 Maret 1972 joncto
TEDDY AL FATAH
Tergugat:
PT. YAMAHA MOTOR MANUFACTURING
72 — 31
Bukti T21 Foto copy Salinan Surat dari PT Yamaha Indonesia MotorManufacturing No. 065/ Und.A/ HRAHRD/ YIMM/ VIII/ 2018mengenai berakhirnya PKWT pada tanggal 10 Agustus 2018;Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihaktersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokan dengan asilnya dan ternyatatelah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurutketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1985tentang Bea Materai joncto Pasal 1 huruf f Peraturan
IWAN MANRIAWAN, DKK
Tergugat:
PT. ADITEC CAKRAWIYASA
90 — 27
Bukti T 13 : Peraturan Perusahaan PT .Aditec Cakrawiyasa tahun 2017Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut diatas,Majelis Hakim telan mencocokan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah dibubuhimaterai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang bea materai joncto Pasal 1 huruf f PeraturanHalaman 34 dari 50 Putusan Nomor 371 /Pat.
BADRUS SHOLEH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
HO KIARTO
123 — 65
Halaman 50 dari 61 halaman, Putusan Perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.SBY690/Tambak Sarioso, tanggal 2 Agustus 2017 (Vide Bukti P 5 dan P 6 serta T 7 danT 15); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukumtersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalammemproses permohonan pendaftaran Sertipikat Pengganti karena hilang telahsesuai dengan prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur pada ketentuanPasal 57 dan 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Joncto
QURMAYADI
Tergugat:
1.PT. SHIELD ON SERVICE
2.GRAND ITC PERMATA HIJAU
59 — 22
BUKTIT.II2 : Addendum Ke1 (Kesatu) Perjanjian Kerjasama PenyediaanJasa Pengamanan Grand ITC Permata Hijau No. 0O02Add1/MOCGS/ITCPH/III/2016 tertanggal 05 Mei 2017;Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebutdiatas, Majelis Hakim telah mencocokan dengan asilnya dan ternyata telah sesuaiserta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yangterdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor : 13 Tahun 1985 tentang beamaterai joncto Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor
57 — 35
Bahwa surat keputusan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 87UU No.30 tahun 2014 Joncto pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 tahun1986 dan Undang undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atasundang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, karena surat keputusan Tergugat tersebut bersifat konkrit,Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum sehingga jelasdan menyakinkan bahwa telah memenuhi unsur unsur dalam pasal 1ayat (3) UU Nomor 5 tahun 1986 dan undang undang Nomor 9 tahun2004
178 — 89
menjadi sangat penting karena dengandicantumkan identitas diri para pihak dapat diketahui apakah para pihak yangmelakukan perjanjian telah memiliki kecakapan untuk mengadakan perjanjian atautidak, dan perlunya pencantuman alamat tempat tinggal yang merupakan bagian dariidentitas para pihak adalah untuk mengetahui yuridiksi pengadilan mana yangberwenang seandainya menjadi sengketa, sebagaimana telah dijelaskan dalamUndang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan Pasal 54 ayat (1)poin b Joncto
173 — 81
Desember 2009 danyang dijadikan onjek sengketa oleh Penggugat adalah Surat GubernurKalimantan Selatan No. 522/001733/Ekotanggal 4 Desember 2008bukansurat perpanjang yaitu Surat Gubernur Kalimantan Selatan No.522/01928/Ekotanggal 15 Desember 2009 yang berakhirsampaidengan15 Desember 2010;Bahwa faktanya Penggugat mengajukan gugatan baru pada tanggal 13Mei 2015 sehingga gugatan penggugat menjadi lewat waktu;Bahwa ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadiatur dalam pasal 55 UU PTUN Joncto
Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut1/2006 Joncto Nomor P.64/Mnhutll/2006 dan Nomor P.43/Menhut1/2008 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan, TergugatIntervensi menyampaikan surat permohonan kepada BapakGubernur Kalimantan Selatan incasu Tergugat I, surat Nomor 128/47BIBJKT/IX/2008 tanggal 14 Oktober 2008 perihal Permohonanrekomendasi pinjam pakai kawasan hutan tahap Il untuk kegiataneksploitasi bahan galian batubara an. PT.
83 — 27
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T9;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut selain telah di bubuhi meteraibernilai cukup, dipersidangan telah pula dibuktikan sesuai dengan aslinya;Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Pihaktersebut diatas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan asilnya dan ternyatatelah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga menurutketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor: 13 Tahun 1985tentang bea materai joncto