Ditemukan 3199 data
47 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PACIFIC INDOMAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOUTH PACIFIC VISCOSE;
3363/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU921/PJ/2019, tanggal 27 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SOUTH PACIFIC
South Pacific Viscose, NPWP 01.000.573.4092.000,beralamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt.22Jalan Jenderal Sudirman Kav.4546 Setiabudi Jakarta Selatan12930, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
SOUTH PACIFIC VISCOSE;
3088/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU922/PJ/2019, tanggal 27 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SOUTH PACIFIC
Pengadilan Pajak NomorPUT117691.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 4 Desember 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00676/KEB/WPJ.19/2017tanggal 28 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00055/207/13/092/16 tanggal 14 Juni 2016, atasnama: PT South Pacific
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00676/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 28 Juli 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2013 Nomor 00055/207/13/092/16 Tanggal 14 Juni2016, atas nama: PT South Pacific Viscose, NPWP01.000.573.4092.000, beralamat di Sampoerna Strategic Square,South Tower Lt.22 Jalan Jenderal Sudirman Kav.4546 SetiabudiJakarta Selatan 12930, terkait sengketa a
263 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
CHEVRON PACIFIC INDONESIA vs DIRJEN PAJAK;
CHEVRON PACIFIC INDONESIA, tempat kedudukan Main OfficeRumbai, Rumbai Bukit, Rumbai, Pekanbaru Riau, dalam hal ini diwakilioleh Ir. Abdul Hamid Batubara, selaku Presiden Direktur memberikankuasa kepada:1. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H.,2. Mulyana, S.H., LL.M.,3. Maulana Syarif, S.H.,4. Zaka Hadisupani Oemang, S.H.,Keempatnya Para Advokat pada kantor Hukum Mochtar KaruwinKomar, beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, jalan JenderalSudirman, Kav. 31, Jakarta,5. Drs. Hendri, MSc.,.
., Manager Tax (Manager Perpajakan) PT.Chevron Pacific Indonesia;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0688/SPOA/VIII/2011,Tanggal 2 Agustus 2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JI. Jenderal GatotSubroto, No. 4042, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak;2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan Banding;3.
Desember 2006 atas nama: PT Chevron Pacific Indonesia,NPWP: 01.308.508.9218.001, alamat: Main Office Rumbai, Rumbai Bukit,Rumbai, Pekanbaru, Riau;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan31076/PP/M.V/99/2011, Tanggal 4 Mei 2011, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada Tanggal 19 Mei 2011, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor
Pemohon Peninjauan Kembali (PT Chevron Pacific Indonesia) adalahkontraktor yang terikat dalam kontrak perjanjian kerjasama denganHalaman 14 dari 51 halaman. Putusan Nomor 433 B/PK/PJK/2012Pemerintah Republik Indonesia di bidang pengusahaan pertambanganminyak dan gas bumi;b.
CHEVRON PACIFIC INDONESIA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 oleh WidayatnoSastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
120 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
PACIFIC MEDAN INDUSTRI;
./2018, tanggal 16 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PACIFIC MEDAN INDUSTRI, beralamat di Jalan PulauNias Selatan KIM Il Mabar Percut, Percut Sei Tuan, DeliSerdang, Sumatera Utara, 20371, alamat korespondensi:Menara Kadin Lantai 17, Jalan HR Rasuna Said Blok X5,Kav. 2 3, Kuningan, Jakarta, 12950, yang diwakili olehMohamed Hamid Abdullah Al Sarari, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan
Pengadilan Pajak NomorPut90564/PP/M.XVI.A/99/2017, tanggal 19 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Pacific
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00927/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00395/107/14/057/15tanggal 10 Juli 2015, atas nama PT Pacific Medan Industri, NPWP01.824.646.2057.000, beralamat di Jalan Pulau Nias Selatan KIMIl Mabar Percut, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara,20371, alamat korespondensi: Menara
143 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASIA PACIFIC FIBERS, TBK;
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU663/PJ/2018,tanggal 5 Februari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ASIA PACIFIC
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00713/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 25 Oktober 2016, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari 2013 Nomor:00026/204/13/092/15 tanggal 27 Oktober 2015, atas nama PTAsia Pacific Fibers, Tok., NPWP 01.254.040.7.092.001, beralamatdi The East Lt.35 Unit 567, JI. Dr. Ide Anak Agung Gde AgungKav.
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
VOESTALPINE BOHLER WELDING ASIA PACIFIC vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 2638/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT VOESTALPINE BOHLER WELDING ASIA PACIFIC,beralamat di Jalan Industri Selatan 2 Blok JJ 710, KawasanIndustri Jababeka, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,17530, yang diwakili oleh Bengt Martin Laren, jabatanDirektur pada PT Voestalpine Bohler Welding Asia Pacific;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan
Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00628/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 16 Maret 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00002/207/13/055/16, tanggal 6 Januari 2016, Masa Pajak Mei 2013Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PI Voestalpine Bohler Welding Asia Pacific
Putusan Nomor 2638/B/PK/Pjk/2019Welding Asia Pacific, NPWP 01.824.4244055.000 menjadi sebagai berikut:Menurut PemohonNo.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT VOESTALPINE BOHLER WELDING ASIA PACIFIC;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.M.
81 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
PACIFIC INDOMAS;
45 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
VOESTALPINE BOHLER WELDING ASIA PACIFIC vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
PUTUSANNomor 2869/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT VOESTALPINE BOHLER WELDING ASIA PACIFIC,beralamat di Jalan Industri Selatan 2 Blok JJ 710 KawasanIndustri Jababeka, Cikarang Selatan, Kab.
2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00644/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00013/207/14/055/16 tanggal 6 Januari 2016 Masa Pajak Februari 2014Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama PI Voestalpine Bohler Welding Asia Pacific
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT VOESTALPINE BOHLER WELDING ASIA PACIFIC:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2869/B/PK/Pjk/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019,oleh Dr. H.
50 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PACIFIC GRANITAMA;;
51 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAVA PACIFIC;
2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU5232/PJ/2018, tanggal 18 Desember 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT JAVA PACIFIC
banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT096384.15/2012/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 2 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2105/WPJ.07/2015 tanggal 30 Juni2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00010/206/12/055/14 tanggal 8 April 2014Tahun Pajak 2012 PT Java Pacific
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP2105/WPJ.07/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00010/206/12/055/14 tanggal 8 April2014 Tahun Pajak 2012 PT Java Pacific, NPWP01.069.182.2055.000, beralamat di Jalan Raya Surabaya KrianKM 2425 Sidoarjo, adalah telah sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 8 halaman.
25 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
PACIFIC INDOMAS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
27 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PACIFIC INDOMAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT PACIFIC INDOMAS vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
72 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
PACIFIC INDOMAS;
45 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTER PACIFIC CITRA;
65 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PACIFIC INDOMAS;
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI;
Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU492/PJ/2017,tanggal 10 Februari 2017;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PACIFIC PALMINDO INDUSTRI, beralamat di Jalan P.Bawean KIM II, Saentis, Deli Serdang, Sumatera Utara, yangdiwakili oleh Salah Ahmed Hayel Saeed, jabatan Direktur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP819/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar TambahanPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00007/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 Masa PajakSeptember 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTerbanding nomor KEP00008/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6Maret 2015, atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan
Permohonan Banding dari Pemohon Banding PT PACIFIC PALMINDOINDUSTRI dinyatakan tidak diterima;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021,oleh Prof. Dr. H.
163 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAVA PACIFIC VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT.PAN PACIFIC DEVELOPMENT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;