Menkeu jo. Pasal 11 Kep. DJPLN dimaksud, yang mengaturkemungkinan penundaan dan pembatalan pelaksanaan lelang dalam halperkara a quo;Bahwa sangatlah beralasan kekhawatiran Penggugat terhadap objekperkara beralin atau berpindah tangan oleh karenanya Penggugat mohonagar Majelis Hakim untuk dapat meletakkan Sita Jaminan atas Tanah danBangunan Lt. 94 m? (sembilan puluh empat meter persegi) Sertifikat HakMilik Nomor 9492/Jagakarsa a.n Penggugat yang terletak di Jalan Moh.Kahfi Gg.

Nomor: 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu Nomor: S373/MK.02/2010,perinal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOGper tanggal 29 Juli 2010, kemudian Pemerintah melalui Bulog menyalurkanRaskin ke RTSPM untuk dibeli oleh masyarakat miskin (RTSPM) denganharga Rp1.600,00/Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram), sehinggaterjadi selisin harga sebesar Rp4.685,00/Kg (empat ribu enam ratusdelapan puluh lima rupiah per kilogram)

Nomor: 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu Nomor: S373/MK.02/2010,perinal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum BULOGper tanggal 29 Juli 2010, kemudian Pemerintah melalui Bulog menyalurkanRaskin ke RTSPM untuk dibeli oleh masyarakat miskin (RTSPM) denganharga Rp1.600,00/Kg (seriou enam ratus rupiah per kilogram), sehinggaterjadi selisin harga sebesar Rp4.685,00/Kg (empat ribu enam ratusdelapan puluh lima rupiah per kilogram)

Nomor: 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu~ Nomor: S373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintahkepada Perum BULOG per tanggal 29 Juli 2010, kKemudian Pemerintahmelalui Bulog menyalurkan Raskin ke RTSPM untuk dibeli olehmasyarakat miskin (RTSPM) dengan harga Rp1.600,00/Kg (seribu enamratus rupiah per kilogram), sehingga terjadi selisin harga sebesarRp4.685,00/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah perkilogram

Surat Menkeu ke BPN Nomor 11/MK/1994Grondkaart merupakan alas hak yang sah bagi kepemilikan tanaholeh Perumka.MengingatMenteri Keuangan merupakanpenanggungjawab kekayaan Negaradan Pembayar Utama ganti rugiNasionalisasi, permintaan tersebut biasa dianggap sebagaiKeputussan Negara/Pemerintah.4.

Pasal8 Kepres Nomor 32 Tahun 1979.Semuatanah milik BUMN otomatis adalah tanah Negara.Surat Menkeu ke BPN Nomor 11/MK/1994.Grondkaart merupakan alas hak yang sah bagi kepemilikan tanaholeh Perumka.MengingatMenteri Keuangan merupakanpenanggungjawab kekayaan Negaradan Pembayar Utama ganti rugiNasionalisasi, permintaan tersebut biasa dianggap sebagaiKeputussan Negara/Pemerintah.Halaman7 dari 42 halaman Putusan Nomor 44/PDT/2019/PTPDG6.

Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat sebagaimana positabutir 10 s/d 14 karena senyatanya secara hukum penetapan limit adalahmenjadi hak dan atau kKewenangan dari Penjual in casu Tergugat selakuPemegang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam :Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 jo.

No.450/KMK01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yang ditetapkanPenjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskan yangmenentukan nilai limit adalah penjual ;Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskan"Penjual menentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulisuntuk masingmasing barang atau paket barang yang akan dilelang".Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK. 07/2006 Tentang PetunjukPelaksanaan

HPB Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2011sesuai Surat Menkeu Nomor .220/MK.02/2011tanggal 2 Mei 2011 (20.160 @ Rp 6.450/kg) Rp. 130.032.000,2. HPB Raskin ke13 Kec. Sanggalangi! Toraja UtaraYang disetor ke Rek Bulog ........ Rp. 32.256.000, +Rp. 97.776.000,Biaya pengangkutan Raskin ke13 (dari gudang bulogKe titik...Ke titik distribusi) 20.160 @Rp.133,/kg Rp. 2.681.280. 3. Nilai Raskin ke13 yang tidak diterima oleh RTSPM Kec.Sanggalangi, Toraja Utara .............

Menkeu Nomor 304/KMK01/2002, sebagaimana telah diubah dengan Kep. Menkeu. Nomor 450/KMK01/2002 mengklasifikasi lelang menjadi:a. Lelang Eksekusi yaitu: Penjualan di muka umum barang milik Tergugat (tereksekusi) yangdisita Pengadilan Negeri; Penjualan dilakukan Pengadilan Negeri melalui perantaraan KantorLelang;b.

Putusan No.112/Pdt.G/2019/PN.Bgr.18.19.20.21.22.23.24.20%26.27.28.29;30.Sl.Foto copy Daftar Transaksi Harian SSBP tanggal 1122015 di Bank BRICabang Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti T18;Foto copy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 11042016 diBank BRI Cabang Bogor Dewi Sartika, selanjutnya diberi tanda bukti T19;Foto copy Penerimaan Negara dari Menkeu RI tanggal 11042016,selanjutnya diberi tanda bukti T20;Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 31 Maret 2017 sebesar Rp224.437, (Dua ratus

dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh riburupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T21;Foto copy Bukti Pembuatan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) dari Menkeu tanggal 31 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T22;Foto copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajaktanggal 31032017 di Bank BRI Cabang Bogor Dewi Sartika, selanjutnyadiberi tanda bukti T23;Foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp 224.438.000, (Dua ratus dua puluh empat juta empat

ratus tiga puluh delapanribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T24;Foto copy Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Buka Pajaktanggal 28032018 di Bank BRI Cabang Bogor Dewi Sartika, selanjutnyadiberi tanda bukti T25;Foto copy Bukti Pembuatan tagihan Penerimaan Negara Buka Pajak(PNBP) dari Menkeu RI tanggal 28032018, selanjutnya diberi tanda bukti T26;Foto copy Foto Bangunan/ruangan Karoeke, selanjutnya diberi tanda buktiT27;Foto copy Foto bangunan ATM Centre, selanjutnya diberi tanda bukti

tersebut hanya dipinjam pakai oleh YayasanLontara sebatas dipinjamkan untuk mendukung kegiatan Yayasan samastatusnya dengan tanah yang dipinjam pakai oleh Yayasan Kartika JayaWirabuana saat ini tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun juga tanpaadanya persetujuan Menkeu;c.

Gramik Motor) yang tidak dapatsepenuhnya dilakukan oleh Pihak yayasan Lontara Corps Hasanuddin tanpaizin terlebin dahulu oleh Menkeu R.I. dan Secara Internal Kodam harusmendapat persetujuan Panglima Kodam VII/WRB.Majelis Hakim Agung Yang MuliaPersidangan PK yang kami Muliakan.Adalah diakui secara hukum dan praktek peradilan bahwa tugas Hakimperdata untuk mencari dan mendapatkan kebenaran formil (formile waarheid)akan tetapi tidak ada larangan untuk mencari dan menemukan kebenaranhakiki (kebenaran

PP No. 135 Tahun 2000 Jo.Keputusan Menkeu RI No. 563/KMK.04/2000.Bahwa jika PENGGUGAT mendalilkan seseorang in casu TERGUGAT Ilmelakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka selain harus mengkualifikasikansecara jelas mengenai perbuatan yang dimaksud, PENGGUGAT juga harusmembuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut benarbenar telahmemenuhi unsurunsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1865 KUHPerdata (vide Perbuatan Melawan Hukum,Pendekatan Kontemporer) Karangan Munir

penyitaan terhadap hartakekayaan wajib pajak/penanggung pajak untuk melunasi utang kewajiban pajakkepada Negara dan apabila utang pajak tidak juga diselesaikan maka tindakanselanjutnya yaitu isi rekening dapat disita oleh Pejabat Pajak untuk melunasiutang pajak wajib pajak.Pasal 17 (1) UU No. 19 Tahun 1997Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro,atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan denganpemblokiran terlebih dahuluPasal 2 (1) Keputusan Menkeu

Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai denganpenyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan;Pasal 3 (1) Keputusan Menkeu RI No. 563/KMK.04/2000Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan olehPejabat kepada Pimpinan Bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajaktersimpan disertai dengan salinan Surat Paksadan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan.8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a.

Share Bank Exim, BTO, BBO) secara prinsip telahmenerima pola restrukturisasi kredit TG yang disepakati olehClub Lenders Committee (CLC) dalam /n Principle Agreement;Direksi Bank BNI telah melaporkan proses restrukturisasikredit tersebut ke Menneg BUMN, Menkeu dan BI, yangsecara prinsip dapat disetujui;Menkeu menunjuk Bank BNI sebagai koordinator untuk segeramelaksanakan restrukturisasi kredit dan melaporkan hasilnya;Commerz bank secara prinsip telah menyetujui polarestrukturisasi kredit cfm Langkahlangkah

yang harusdilaksanakan Bank BNI, dengan target waktu sampai denganDesember 1999;CLC dan BPPN telah sepakat akan melakukan restrukturisasikredit dengan skim D/E selama 5 tahun dengan opsidiperpanjang menjadi 10 tahun, apabila memperolehpersetujuan BI dan dijadwalkan dapat direalisasi pada akhir1999;Meskipun BI, Menkeu dan Menneg BUMN secara prinsipsetuju dengan pola restrukturisasi kredit, namun BI tetapmendebet rekening Bank BNI atas pelunasan fasilitaspreshipment atas nama Texmaco Group pada tanggal

,tanggal 24 Februari 2004 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 29/Pdt.Plw/2011/PN Jkt.Sel., tanggal 24 Agustus 2004, yang intinyabahwa Termohon Peninjauan Kembali II (termasuk Menkeu RI dan PT PPA)telah dihukum untuk tidak mengalihkan atau menjual asetaset milikTexmaco Group.

Menkeu No. 450/KMK 01/2002 yang dimaksud KantorLelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL);2.7 Bahwa lelang eksekusi terhadap Objek Jaminan selanjutnyadilakukan oleh pejabat lelang yang telah diberikewenangan untuk melaksanakan penjualan barang secaralelang berdasarkan peraturan Perundang undangan' yangberlaku;Dengan demikian dalil Pembantah yang mengajukanBantahan/Verset terhadap Putusan Pengadilan Negeri DepokNo. 09/Pen.Pdt/Lelang Eks.HT/2009/PN Dpk tertanggal 10November 2009

5.Taufik Bahaudin, SE
Tergugat:
1.Presiden RI Joko Widodo
2.Ketua KPU
3.Ketua Bawaslu
4.Ketua DPR RI
5.Ketua MPR RI
6.Mendikbudristek RI
7.Rektor Universitas Gadjah Mada
8.Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
9.Mensesneg
10.Menkeu

Marcapada Sukses Indonesia (MSI) tersebutsehingga mendapat Skep :1) Kep Menkeu No. 33/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017ditandatangani oleh an. Menkeu Kakanwil DJBC Jatiml ( MUHAMADPURWANTORO ) tentang Penetapan Lapangan di jalan raya TambakOso wilangun Nomor : 26 kelurahan Romokalisari Kec. BenowoSurabaya sebagai tempat penimbunan sementara atas nama PT.Marcapada Sukses Indonesia ;2) Kep Menkeu No. 34/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017ditandatangani oleh an.

Menkeu Kakanwil DJBC Jawa Timur (MUHAMAD PURWANTORO ) tentang Penetapan Lapangan di jalanraya Tambak Oso wilangun Nomor : 26 Kelurahan Romokalisari Kec.Benowo Surabaya sebagai tempat kawasan Pabean atas nama PT.Marcapada Sukses Indonesia ;Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 3313/Pid.B/2019/PN SbyBahwa dalam penerbitan SKEP Kawasan Kepabeanan TempatPenimbunan Sementara ( TPS ) Lini 2 tidak ada peruntukan untuk kasNegara ataupun biayabiaya lainnya / gratis (tidak dipungut biaya apapun);Bahwa dalam penerbitan

telah melakukanperbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaiberikut :Tuan Nur Halim dan Nyonya Mufarokhah (istri Tuan Nur Alim) ( incasu Tergugat Il ) adalah Debitur Tergugat yang telah mendapatkanfasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan hutang pokok pertama kalisebesarmengingat kredit macet Tergugat Il tersebut harus diselesaikan, makauntuk segera menyelesaikan piutang Negara macet tersebut sesuaidengan ketentuan UndangUndang No. 49/Prp/Tahun 1 960 besertaperaturan pelaksananya (SK Menkeu

Putusan Nomor 319/B/PK/PJK/201 7Hakim Pengadilan Pajak (koreksi merupakan PM yang tidak dapatdikreditkan atas perolehan BKP yang dimanfaatkan untukmemproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakanbarang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, terkait dengan Keputusan Menkeu Nomor:575/KMK.04/2000);Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo Sengketa Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak Februari2008 sebesar Rp947.355.962,00 yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak (koreksi merupakan Pajak Masukan (PM) yangtidak dapat dikreditkan atas perolehan BKP yang dimanfaatkan untukmemproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan barangstrategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, terkaitdengan Keputusan Menkeu Nomor: 575/KMK

No.516/Pat/2017/PT SMGPenjual in casu Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungansebagaimana diatur dalam:Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 jo.No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimalyang ditetapkan Penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskanyang menentukan nilai limit adalah Penjual ;Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskanPenjual menentukan nilai limit barang yang akan

YYK261920untuk mendapatkan keuntungan maka adalah tidak beralasan secara hukum dansangat berlebihan serta terlalu mengadaada jika Para Penggugat justru dalamposita butir 21 dan 22 maupun petitumnya butir 8 dan 9 mendalilkan danmenuntut ganti rugi kepada Tergugat;Bahwa menolak tegas posita Para Penggugat butir 18 dan 19 karena senyatanyasecara huum penetapan limit adalah menjadi kewenangan dan penjual in casuTergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam :Pasall angka 12 Keputusan Menkeu

No,450/KMK01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yang ditetapkan Penjualuntuk dicapai dalam suatu pelelangan;Diubah denganPasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskan yangmenentukan nilai limit adalah Penjual;Diubah denganPasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskan penjualmenentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulis untuk masingmasing barang atau paket barang yang akan dilelang;Diubah denganPeraturan Menteri Keunagan No.40/

penjualan lelang dilakukan dengan Perantara Kantor Lelang ;Bahwa tata cara pelaksanaan lelang sesuai dengan LN.Th.1908 No.189 danbersambung dengan LN.Th.1940 No. 58 Tentang pedoman Pelaksanaa Tugasdan Administrasi pengadilan Buku II yang disebut pedoman pelaksanaan tugasBuku II, sebagai pelasanaa MARI, untuk pelaksanaa lelang ;Bahwa peraturan lalang No. 189 Th. 1908, yang dirubah dengan peraturan No.58Th. 1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi ada beberapa peraturanpelaksanaan yang dikeluarkan oleh menkeu

Th. 1940No. 58 Tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasipengadilan buku II yang disebut pedoman pelaksanaan tugas buku Il,sebagai pelaksanaan MARI, untuk pelaksanaan lelang.10.11.12.13.Bahwa peraturan lelang No. 189 Th. 1908, yang diubah denganperaturan No. 58 Th. 1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi adabeberapa aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh MENKEU danDirjen Piutang Negara (DJPLN), sehingga ada 11 (Sebelas) sumberrujukan lelang tapi muaranya tetap berdasarkan pada PS 200(

penjualanlelang dilakukan dengan perantara kantor lelang;Bahwa tata cara pelaksanaan dilakukan sesuai dengan LN Th 1908Nomor 189 dan bersambung dengan LN Th 1940 Nomor 58 tentangPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yangdisebut Pedoman Pelaksanaan Tugas Buku II sebagai pelaksanaan MARI untuk pelaksanaan lelang;Bahwa Peraturan Lelang Nomor 189 Th 1908, yang diubah denganperaturan Nomor 58 Th 1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi adabeberapa aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Menkeu