Bahwa untuk mendapatkan proyek jalan tersebut saksi juga harus mendapatkandukungan aspal hotmix/AMP karena apabila tidak ada dukungan aspal hotmixmaka tidak akan menang lelang; Bahwa dalam pelelangan minimal harus diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan, namundalam kenyataannya yang mengikuti lelang hanya 1 (Satu) orang karena duaperusahaan yang lain hanya merupakan pendamping, dan dukungan AMP setiapproyek sebenarnya juga sudah diploting, sebagaimana saksi dikabari agarmenggunakan AMP Armada; Bahwa untuk

Daninformasi dari Hojin Ansori bahwa kami hanya diploting di 2 pekerjaan tersebutdan pekerjaan yang lainnya sudah diploting untuk rekan pengusaha lainnya; Bahwa awalnya saksi diberitahu Hojin Ansori bahwa untuk 2 pekerjaan tersebutTradha dimintai fee 7% untuk Bilung, tetapi tidak jadi diberikan karena ada OTTKPK;Bahwa Tradha tidak memberikan dukungan AMP terhadap pekerjaan yangsudah terploting untuk lainnya, karena untuk menjaga kondusif proses lelang;Halaman 121 dari 341 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK

Saat itu saksi menyampaikan bahwa Kasran belummenghubungi dan kemudian Dian Lestari juga menyampaikan Jangan samaHalaman 150 dari 341 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.Hartono (anggota Komisi B DPRD Kab.Kebumen) karena tidak dipakai BupatiKebumen;Bahwa sumber anggaran yang diploting tersebut adalah DAK yang merupakandana APBN.Bahwa pembagian ploting anggaran tersebut adalah setelah ada pertemuandengan Sekda Kab.Kebumen Adi Pandoyo;Bahwa Terdakwa sebelum menjadi Bupati Kebumen adalah pengusaha

Bahwa arahan untuk Buku adalah Kasran, Alper adalah Zaini Miftah dan TIKadalah Arief Budiman adalah sesuai dengan buku agenda Ahmad UjangSugiono yang pernah diperlinatkan kepada saksi; Bahwa catatan tersebut berisi arahan Terdakwa saat pertemuan kepada AhmadUjang Sugiono terkait paket pekerjaan yang diploting yakni Buku (Perpus) olehKasran, Alper oleh Arief Budiman dan TIK oleh Zaini Miftah.

Sehinggamembuat suasana lelang paket tidak kondusif dimana ada paket pekerjaan lelangyang telah diploting oleh kordinator tapi tidak sesuai dengan rencana. Sebetulnyahal tersebut adalah hal yang biasa di dunia kontraktor. Terhadap pelaporan tersebut,Terdakwa menganggap bahwa hal tersebut biasa terjadi.

dari hasil pengecekan dilapangan dengan mengambil titiksampel pada areal / lahan yang dirambah dengan menggunakan alat bantu GPSdengan hasil : a Titik 1 LU0119'12,1" BT 10126' 14,6";a Titik2LU0119'11,5" BT 10126' 40,7"; a Titik3LU0119'18,3" BT 10126' 40,5"; a Titik4LU0119'18,5" BT 10126' 11,8"; Hal (41) dari 46 Hal / Putusan Nomor : 299/Pid.Sus/2014/PN.Bls;a Titik 5 LU 0119'11,8" BT 10126' 17,5"; (khusus pondok kerja terdakwa);Menimbang, bahwa sesuai dengan datadata koordinat tersebut kemudian diploting

tJlahan tersebut'~ tidaktermasuk dalam kawasan hutan sibatu loteng dandiluar kawasan hutan sesuai SK44 tahun 2005sehingga saksi beranggapan bahwa lahan tersebuttidak termasuk kawasan hutan;bahwa lahan tersebut saksi beli dari kelompok taniyang diketuai oleh Melanton Sirait dengan luasseluruhnyanya 102 Ha dimana 99 Ha yang saksi beli,2 Ha tepi sungai sehingga tidak dilakukanpembayaran sedangkan 1 (Satu) hektar lagi adamakam dan sudah dipindah;bahwa lahan yang sudah saksi beli tersebut jugatelah diploting

Seharusnya Gambar Situasi No. 59 tahun 1995 yang tertera di dalamSHM No. 3 atas nama Tergugat sesuai dengan gambar lokasi tanah dalam PetaDasar Desa Uso Tahun 1994.Namun, faktanya letak tanan SHM No. 3 dengan Gambar Situasi No. 59 Tahun1995 berada di tanah kepunyaan orang lain;Bahwa perbedaan lokasi tanah antara Peta Dasar Desa Uso dengan SHM No. 3milik Tergugat menyebabkan SHM No. 3 tidak dapat didudukkan (diploting)dalam Peta Dasar Desa Uso tahun 1994 yang lebih dahulu dibuat sebelum terbitSHM

Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata,dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) merk GarminEtrex telah mengambil titiktitik koordinat di lokasi tersebut kemudian datakoordinat yang diambil dari lapangan diploting dengan Peta Kerja RencanaPemanfaatan Kayu (RPK) Tahun 2004/2005 pada Areal Perkebunan KelapaSawit Pola PRFTRANS (KKPA) PT. Tunggul Buana Perkasa Lokasi DesaSajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, PropinsiKalimantan Timur skala 1 : 50.000, IPK PT.

Darul Hakim bin Abdul Hakim AB Mas Purwanata,dengan menggunakan alat Global Position System (GPS) merk GarminEtrex telah mengambil titiktitik koordinat di lokasi tersebut kKemudian datakoordinat yang diambil dari lapangan diploting dengan Peta Kerja RencanaPemanfaatan Kayu (RPK) Tahun 2004/2005 pada Areal Perkebunan KelapaSawit Pola PRFTRANS (KKPA) PT. Tunggul Buana Perkasa Lokasi DesaSajau Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, PropinsiKalimantan Timur skala 1 : 50.000, IPK PT.

Bahwa benar, ternyata titiktitik kKoordinat yang diploting saksi padapeta yang dibuat tanggal 10 Maret 2006 dan dilampirkan padaberkas BAP kepolisian serta yang dijadikan dasar dari padadakwaan Jaksa/Penuntut Umum ternyata adalah salah, hal inidisebabkan karena pada saat itu saksi teroburuburu dalammelakukan ploting terhadap peta yang dimaksud sehingga saksisalah pencet kalkulator mengakibatkan peta yag dibuat khususnyauntuk titik kordinat salah semua dan terjadi pergesaran titiktitikkordinat pada

adapun pengambilan titik koordinat yang terdakwalakukan pada bulan Februari 2008 dan juga tercantumpada Surat Keterangan nomor : 522/ 563/ lic tanggal 30April 2008 yaitu titik koordinat 02 46 25,6 LU dan 9857 45,6 BT terdakwa tidak melakukan ploting ke PetaKawasan Hutan karena titik koordinat yang terdakwadapatkan terdakwa berikan kepada MANGANAR PARHUSIP,SP benar bahwa kami berdua telah memplot titikkoordinat tersebut ke Peta Kawasan hutan Register SibatuLoteng (Reg. 2/SM) padahal seharusnya harus diploting

terdakwalakukan pada bulan Februari 2008 dan juga tercantumpada Surat Keterangan nomor : 522/ 563/ lic tanggal 30April 2008 yaitu titik koordinat 02 46 25,6 LU dan 9857 45,6 BT terdakwa tersebut tidak melakukan plotingke Peta Kawasan Hutan karena titik koordinat yangterdakwa dapatkan terdakwa berikan kepada MANGANARPARHUSIP, SP;Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MANGANARPARHUSIP telah memplot titik koordinat tersebut ke PetaKawasan hutan Register Sibatu) Loteng (Reg. 2/SM)padahal seharusnya harus diploting

Propinsi Jambisejak Tahun 1983 samapi sekarang saat ini menjabat selaku staf padaseksi bimbingan dan monitoring serta pengukuran batas hutan ;Bahwa ahli melakukan pemeriksaan sesuai surat perintah tugas nomor :2137/SPT/Dishut5.1/2012 tanggal m03 April 2012 yang memerintahkanadalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi JambiBahwa setelah mengambil titik kordinat posisi/letak Kordinat mesinBouldozer seri D.6 G 2 XL Merk Carterpillar warna kuning .01.1435,9"LSdan 1033124,9 BT Kemudian Koordinat tersebut diploting

TakingOrder Modern Market yang bertanggung jawab kepada ibu Nanik Mujiastutiselaku Supervisor Sales;Bahwa cara kerja Terdakwa dalam perusahaan tersebut yakni Sistem penjualanproduk ada 2 (dua) divisi yaitu Modern Market dan Traditional Market sedangkanuntuk proses penjualan produk dilakukan dari awal sales mendatangi toko yangsudah terdaftar dan sudah melakukan pemesanan terhadap produk, lalu olehsales pesanan toko disimpan datanya pada Aplikasi PDA2ORA/Logistik dan olehAdmin tersebut ditempatkan (diploting

tentangkeberadaan dari Terdakwa, kemudian saat itu saksi melaksanakan apelyang dipimpin oleh Iptu Hendra Wahyudi untuk mendapatkan arahanterkait penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah mendapatkanarahan tentang tata bertindak untuk melakukan penangkapan terhadapTerdakwa lalu saat itu saksi dan tim naik ke mobil operasional yangdisediakan oleh tim dan setelah itu saksi dan tim dibagi wilayah untukpemantauan terhadap Terdakwa, kemudian saat itu saksi bersama DitoAshari Ilmuwanto yang ditugaskan dan diploting

Siak Hulu Kabupaten Kampar telahtermasuk menjadi bahagian dari wilayah Kota Pekanbaru makaadministrasi pendaftaran tanah atas hak atas tanah tersebutdipindahkan ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, selanjutnya posisibidang tanah tersebut diploting ke dalam Peta Pendaftaran Tanah;Sesuai Peta Pendaftaran Tanah yang terdapat di Kantor PertanahanKota Pekanbaru (kantor Tergugat), letak bidang tanah tersebutteridentifikasi di Desa Kulim, maka dilakukanlah perubahan nomor hakatas tanah tersebut, karena

Pelalawan ; Bahwa kedatangan ahli ke TKP adalah untuk mengambil titik koordinat atas arealyang diduga telah dirambah ;Bahwa alat yang digunakan dalam pengambilan titik koordinat adalah GPS (globalposition system) merk garmin sie 37796288, kemudian dapatlah titik koordinat,kemudian diploting ke peta perizinan PT. NWR dengan skala 1:100.000 dan petaperkembangan kawasan hutan kec. Langgam Kab.

Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Mangga 8RT.040/RW.013, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, memberikanketerangan selaku saksi dibawah sumpah secara agama Islam pada intinya sebagaiberikut; Bahwa Saksi bekerja sebelumnya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang;Bahwa Saksi mengeluarkan pertimbangan teknis mengacu pada Perda KotaSingkawang Nomor 1 Tahun 2014; Bahwa dalam proses terkait ijin permohonan ini yang Saksi ketahui setelah hasilsurvey lapangan diploting

SELIN berada di wilayah perairanIndonesia dan kemudian hasil kordinat posisi tersebut diploting untukmenjadi dasar ke dalam Peta Laut (Sea Chart) Nomor 352 yang dikeluarkan18oleh Dinas Hidro Oceanografi TNI AL, tahun 2014 yang ditunjukan langsungdi depan persidangan.Bahwa, ahli menerangkan Jarak posisi kapal MV. SELIN saat ditangkapkapal Patroli TNI AL yaitu di 01 19.026 U 104 34.901 T adalah berada4,3 mil dari titik terluar garis pantai Tanjung Berakit.

Bahwa Tergugat memang benar telah mengeluarkan Surat tertanggal 2Oktober 2014 No. 1099/451.05/X/2014 prihal permohonan suratketerangan mengenai pemilik tanah yang tumpang tindih, hal inidisebabkan karena pelaksanaan pengukuran tidak bisa dilanjutkansehingga tidak diketahui secara pasti berapa besar tumpang tindihnyasementara Tergugat mengecek lapang dengan alat GPS dan setelah diploting di Peta Desa untuk sementara sertipikat tersebut didugatumpang tindih (overlaping).

BPNSU/BPN Deli Serdang;BPN Sumatera Utara akan mengidentifikasi tuntutanmasyarakat untuk diploting dalam peta Hak Guna Usaha PT.Socfindo untuk disampaikan kepada Tim Tanah SumateraUtara maupun DPRD Sumatera Utara;d). Pemprop. Sumatera Utara;1). Sesuai dengan hasil risalah tuntutan masyarakat atasnama M.

Sapri adalah SPPT dan surat yang lainnya ; Bahwa Akta Jual Beli itu dibuat di Kecamatan, namun waktu itu Saksitidak ikut ke Kecamatan tapi Saksi sudah tanda tangan ; Bahwa yang memproses akta jual beli tersebut bukan Saksi tetapi Saksipernah bertemu dengan Pak Camat di rumah makan ; Bahwa sertifikat keluar setahun kemudian ; Bahwa waktu itu ada dilakukan ploting; Bahwa Saat diploting di atas tanah tersebut tidak ada hak orang lain; Bahwa saksi mengetahui akta jual beli tahun 2013 tersebut;Bahwa Saksi

MARIANIkarena semua lokasinya utuh diploting pada tanah asal penggugat antarasesama mereka telah mendapat manfaat dengan melibatkan lembagalembagaterkait lainnya, namun yang bersangkutan tidak turut digugat oleh penggugat dankasus perkara perdata ini walaupun penerbitan sertifikat HM.

Sijunjung,selanjutnya hasil pengambilan koordinat tersebut diploting pada petaadministrasi Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto;Bahwa alat yang digunakan adalah GPS merk Garmin 60 CSX;Bahwa hasil pengukuran titik koordinat tempat kejadian sehubugan denganperkara tersebut adalah : No.

U;Bahwa sudah dilakukan pengambilan data langsung ke lapangan pada hari Selasatanggal 29 Januari 2013 dengan menggunakan GPS HAND HELD merk GARMINdan pengambilan data digunakan dengan dibagi tiga titik di areal yang ada kebunsawitnya dan setelah dilakukan pengecekan dan diploting di peta HGU bahwabenar tanaman sawit tersebut berada di dalam areal HGU No. 13 tersebut dankemudian hasilnya saksi buat menjadi sket dengan titik koordinatnya ;Bahwa saksi memiliki surat tugas pada saat melakukan pengecekan

TERPISAHKAN DENGAN POKOK PERKARA, OLEH KARENAHalaman 11 dari 54 Halaman Putusan No.27/PDT.G/2012/PN.SKY12ITU MOHON DIBERLAKUKAN SEBAGAI DALIL DALAM POKOKPERKARA.3 MENANGGAPI GUGATAN PENGGUGAT TANGGAL 13 AGUSTUS 2012SEBAGAIMANA PADA ANGKA 1, 3, 4,5 DAN 8 DAPATLAH TERGUGATTANGGAPI SEBAGAI BERIKUT :1 Bahwa kedua objek sengketa milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang sudahdibebaskan dari beberapa warga dengan cara ganti rugi melalui Proyek ReklamasiKawasan Jakabaring Palembang Tahun 19901996, dan setelah diploting