Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 8 Oktober 2018 Nomor112/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengantanggal 6 November 2018;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 24Oktober 2018 Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2018/PN Tob, sejak tanggal 7 November2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara,tanggal 10 Desember 2018 Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2018/PT TTE, sejak tanggal 6Januari 2019 sampai

warna hitam merkTRACKER;e 1 (satu) buah bong alat hisap sabu terbuat dari bekas botol sprite;e 1 (satu) buah korek mancis warna hijau;e 1 (satu) bandel plastik klip bening ukuran kecilDan barang bukti tersebut telah diperlinatkan di depan persidangan sertatelah disita menurut ketentuan perundangundangan yang berlaku makabarang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakanoleh Penuntut umum yakni Surat Keterangan Pemeriksan Narkoba Nomor112

Siti Zaenab, memiliki 1 (Satu) anak perempuan yaitu Sri RohmanaNasution, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor112/1974/Pdt/PN/A dan meninggal tanggal 15 Juli 1995 di RS. AZRABogor (belum menikah).c. Ny. Linah (Lina Oey), cerai pada tanggal 30 Juni 1967, memiliki 1 (Satu)anak perempuan yaitu Frinawati Nasution (Hak Waris tidak dikabulkanoleh Pengadilan Negeri Bogor).d. Ny.

Termohon tersebut, Pemohon telahmengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 22 Februari 2016 yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon tetap pada dalildalil Permohonan Cerai ThalaqPemohon pada tanggal 1 Februari 2016, kecuali yang secara tegasdiakui oleh Pemohon; Bahwa benar tanggal 25 Maret 2010 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito KualaProvinsi Kalimantan Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor112

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan, BadanPutusan No.132/G/2017/PTUNMdn Halaman 22atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan, PanitiaPemilihan

., selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Cirebon adalah sahmenurut hukum ;14.a.Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana15.16.tertuang dalam Akta Jual beli Nomor 110/2009 tanggal 14 April 2009, AktaJual Beli Nomor 111/2009 tanggal 14 April 2009, Akta Jual Beli Nomor112/2009 tanggal 14 April 2009 yang dibuat di hadapan Drs.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4Palangka Raya, email info.kpukalteng@gmail.com,telepon 05363224034, 05363228633, dalam perkaraini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor112/ANP/SK/IV2016 tanggal 16 Februari 2016 memberikuasa kepada 1. Ali Nurdin, S.H.,S.T., 2. Arie Achmad,S.H., 3. Budi Rahman, S.H., 4. Abdul Haris, S.H., 5.Him. 2 dari 93 him. Put. No. 05/G/PILKADA/2016/PT.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112/KMA/SK/VIIV2015 tanggal 28 Agustus 2015 Tentang PengangkatanHakim Tinggi Knusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor05/PENMH/PILKADA/2016/PT.TUN.JKT tanggal 15 Februari 2016 tentangPenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini; 3.

Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112 K/SIP/1955 tanggal 11 April 1956 juncto Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 951 K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1975, yang mempunyaikaidah hukum sebagai berikut: Halaman 30 dari 34 hal. Put.

17 September 1998 Nomor630.13433. juncto Keputusan Gubernur KDKI Nomor 122 Tahun 2001Halaman 7 dari 70 halaman Putusan Nomor 1215 K/Pdt/2014sampai pada pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor112 Tahun 2000, Pasal 2 huruf b tentang pajak yang harus dibayar,yang menimbulkan kerugian baik pada Penggugat maupun kepadaNegara yang dilakukan oleh para Tergugat secara bersamasama,secara sadar dan terkoordinir dengan rapi, mulai

Hak Pengelolaan, akantetapi selama ini sudah hampir 20 tahun dan para pemilik lainnya telahmengagunkan kios mal milik mereka, namun tidak pernah adanyapermintaan izin tertulis dan pembayaran retribusi kepada PemegangHPL, dan kalau dihitung agunan yang mungkin sudah terjadi ribuan danmungkin tak terhitung jumlahnya, dan ini sebagai akibat dari tindakanTergugat dan Il yang sengaja untuk tidak mengungkapkan adanyastatus Hak Pengelolaan a quo;Bahwa kemudian pada tahun 2000 keluar Peraturan Pemerintah Nomor112

PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 97, denganmembuat akta jual beli tanpa periksa ke Badan Pertanahan Daerah terlebihdahulu ;Bahwa Notaris Nurhayani, SH telah melakukan Perbuatan Melawan danMelanggar Hukum dan UndangUndang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004dengan membuat akta jual beli terhadap objek dalam gugatan (sengketa) yaituSertifikat Hak Milik Nomor 973 Tahun 2009, Nomor 975 Tahun 2009, Nomor 977Tahun 2009, dengan akta jual beli Nomor 111/2011 tertanggal 1 April 2011, Nomor112

Muhaimin dan Nona Suci Mustikarini, danpengambil alihan saham didasarkan pada Akta Nomor 111, Akta Nomor112, Akta 113 dan Akta Nomor 118;* Sedangkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya membenarkan bahwabelum ada pembayaran saham yang dilakukan oleh PemerintahKabupaten Pasuruan, namun menurut Majelis Hakim hal tersebutbukanlah perbuatan pidana akan tetapi dalam lapangan keperdataan;*Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut

Putusan Nomor 1262 K/PID.SUS/2016* Bahwa Kementrian Hukum dan HAM RI mengeluarkan keputusan NomorAHU43988.AH.01.02 Tahun 2001, didasarkan pada pertimbangan AktaNomor 21, sedangkan Akta Nomor 21 hanya mendasarkan pertimbanganpada Akta Nomor 111, dimana Akta 111 ditindaklanjtui dengan Akta Nomor112 dan 113 tentang Jual Beli Saham, namun dengan Akta Nomor 118,para pihak bahkan dengan jelas mengakui bahkan tidak ada jual bellisaham tersebut;*Bahwa Kementrian Hukum dan HAM RI tidak pernah terinformasimengenai

,Halaman 19 dari 79halamanBahwa Keputusan yang diterbikan TERGUGAT melalui KeputusanBupati Jeneponto Nomor 394 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015berdasarkan atas ketentuan Peraturan PerundangUndangan dalam halini UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilinan Kepala Desa, Peraturan DaerahKabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan,Pembementian dan Masa Jabatan Kepala Desa

dan Pasal 11 huruf g,Pasal 12 hurufh Perbup Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015;Menimbang, bahwa dengan demikian segala tindakan hukum, baik dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Sapanang maupun dari Panitia Pemilihan Kepala DesaTingkat Kabupaten Jeneponto, yang telah meloloskan persyaratan Bakal CalonKepala Desa Sapanang, afas nama Lukman, menjadi Calon Kepala DesaSapanang, telah bertentangan dengan ketentuan normatif dalam Pasal 33 huruf gUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 21 huruf g Permendagri Nomor112

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN SdwTerdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020 NomorLO/Pid001/IVMSA ;PengXXXXXxXlan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua PengXXXXxXXlan Negeri Kutai Barat Nomor112/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 5Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan

Nomor 201/590/III/2003, tanggal29 Maret 2003 atas nama Edy Rustandi,SH ;1 Fotocopy SKT Nomor112/SK/II/1991 tanggal 17 Februari 1991 atas namaAisyah yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang ;1 set fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 27 Januari 2003 Reg.Nomor 200/590/III/2003 tanggal 29Maret2003 atas nama Ika Yulia ; 1 setfotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 115/SK/II/1991 tanggal 17 Februari1991 atas nama Sarif yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kijang ; 1 setfotocopy Surat Keterangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat,jawaban Tergugat dan bukti T1 serta T2 berupa Perjanjian KreditFasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor112/PKUKM/SKH/12 dan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan MegaUsaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor 069/PKKUK/SKH/13 yangditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, yang mana buktibuktitersebut tidak disangkal oleh Penggugat, telah ternyata bahwa padatanggal 01 Juni 2012 dan 10 Juli 2013, antara Penggugat denganTergugat

ayat 11 Peraturan BupatiRokan Hilir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman TeknisPelaksanaan Pemilihnan Penghulu Serentak yang berbunyiPanitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten yangselanjutnya disebut Panitia Monitoring Pemilihan PenghuluHalaman 18 dari 112 Putusan Nomor : 34/G/2017/PTUN.PBRadalah Panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukungpelaksanaan pemilihan Penghulu, kedudukan PanitiaPemilinan Kepala Desa Tingkat Kabupaten/Kota juga diaturdalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyiPanitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten/Kota yangselanjutnya disebut Panitia Pemilinan Kabupaten/Kota adalahPanitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkatKabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihanKepala DesaBahwa adapun tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten diaturdalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 6ayat (2) Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun

Ketentuan Peraturan Gubernur DIY Nomor112 Tahun 2014 tenstang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 6 ayat (1) yangberbunyi Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 harus mendapatkan izin dari Gubernur. Ketentuan ini membawakonsekuensi bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desamenimbulkan perikatan bersyarat, dalam arti bahwa hak dan kewajibanyang tertuang di dalam perjanjian baru lahir jika sudah ada izin dariGubernur.

., yang ditandatangani PaniteraPengadilan Tinggi Jawa Tengah;Halaman 2, Putusan No 112 /PDT/2020/PT.SMGTelah membaca Penetapan hari sidang tanggal 9 Maret 2020, Nomor112/PDT/2020/PT SMG yang ditanda tangani Hakim Ketua Majelis PengadilanTinggi Jawa Tengah;Telah membaca Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutandengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten,Nomor 101/Pdt.G/2019/PN KIn, tanggal 7 Januari 2020, dalam perkara tersebutdiatas;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

Banjarnahor (halaman 50):"Bahwa saksi mengetahui adanya perkara pidana karena saksi menjadiTerdakwa penyerobotan tanah di Jalan Sumatera Nomor 19, Menteng,Jakarta Pusat"Bahwa saksi Andrew Saut Banjarnahor tidak pernah memberikanketerangan tersebut di atas, dalam persidangan a quo;Sedangkan keterangan saksi Andrew Saut Banjarnahor yangmenguntungkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dicatatkan dalamputusan a quo dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana Nomor112

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkanSurat Perintah Penahanan tanggal O03 Mei2017 #Nomor112/Th.K/Pen.Pid/2017/PN.Pbm sejak tanggal11 Mei 2017 sampai dengantanggal09 Juli 2017;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipunMajelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untukdidampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya dipersidangan;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca :1.