Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor112/SKGR/TP/11 an Suwarno;6. Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 257/SKT/TP/06an Suwarno;Dimana Tergugat yang masingmasing agunan kredit telahdiikat dengan Hak Tanggungan peringkat pertama HakTanggungan (HTI) nomor 1808/2016 tanggal 28062016berdasarkan berdasarkan UndangUndang nomor 4 tahun1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah;halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PNBkn.10.

tertanggal19 Oktober 2011 sudah mempunyai masa waktu 7 (tujuh) tahundaripendaftarangugatanpenggugat di Pengadilan NegeriKraksaan tertanggal 24 Oktober 2018.Bahwa perkara perdata nomor: 50/Pdt.G/2006/PN.Kab.Prob,selesai pada tanggal 22 Juli 2011, disini KESALAHANPENGGUGAT tidak melakukan upaya hukum iagiuntukmenggugat ke Pengadilan Negeri maupun ke PengadilanTata Usaha Negara terhadapNOOR CHOLILA pemegangsertipikat hak milik nomor 4120/2011 dan Dra.TUTYENDANGSUPARMIATI pemegang sertipikat hak milik nomor112

tertanggal 19 Oktober 2011 sudah mempunyai masawaktu 7 (tujuh) tahun dari pendaftaran gugatan penggugat diPengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 24 Oktober 2018.Bahwa perkara perdata nomor: 50/Pdt.G/2006/PN.Kab.Prob,selesai pada tanggal 22 Juli 2011, disini KESALAHANPENGGUGAT tidak melakukan upaya hukum lagiuntukmenggugat ke Pengadilan Negeri maupun ke PengadilanTata Usaha Negara terhadap NOOR CHOLILA pemegangsertipikat hak milik nomor 4120/2011 dan Dra.TUTYENDANGSUPARMIATI pemegang sertipikat hak milik nomor112

Nopember 2015 ;Bahwa sejak diserahkannya Laporan Penilaian atas nilai ganti rugi atastanah a quo, TERGUGAT I tidak pernah mengadakan Musyawarah lagibersama PENGGUGAT untuk membahas nilai ganti rugi atas tanah yangterkena pembebasan untuk kepentingan umum ;Bahwa setelah diserahkannya Laporan Penilaian oleh TERGUGAT Il, pihakTERGUGAT I hanya mengundang PENGGUGAT selaku pemilik lahan yangterkena proyek pembebasan pada tanggal 26 Nopember 2015 danmenyerahkan selembar Surat Penyampaian Nilai Ganti Rugi Nomor112

Setelah diserahkannya Laporan Penilaian tersebut,Tergugat hanya mengundang Penggugat selaku pemilik tanah yang terkenaproyek pembangunan jalan tol pada tanggal 26 Nopember 2015 danmenyerahkan selembar Surat Penyampaian Nilai Ganti Rugi Nomor112/Peny.UGR35.07/PPT/XV/2015 tertanggal 26 Nopember 2015 yang berisinominal ganti rugi sebesar Rp. 41.994.480.840, (empat puluh satu milyarsembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribudelapan ratus empat puluh rupiah) dan dalam surat

Nomor 3809 K/Pdt/2016Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Juni 2016kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juni 2016sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor112/Pdt.G/2014/PN.BPP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBalikpapan, permohonan

. 2646 K/Pid.Sus/2016Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Nomor 128/PLLAJPAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dan Berita Acara PemeriksaanKemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis diJayapura Nomor 312/PLLAJPAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012senta Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian BusPerintis di Jayapura Nomor 328/PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 07Desember 2012 , maka Terdakwa Metusalak ltaar selaku Kepala PerumDamri Jayapura selanjutnya menandatangani surat Nomor112

tanggal 01 Desember 2012,Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Nomor 128/PLLAJPAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dan Berita Acara PemeriksaanKemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis diJayapura Nomor 312/PLLAJPAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012senta Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian BusPerintis di Jayapura Nomor 328/PLLAJ/PAPUA/2012 tanggal 07Desember 2012 , maka Terdakwa Metusalak Itaar selaku Kepala PerumDamri Jayapura selanjutnya menandatangani surat Nomor112

Desa, BPD dan Bupati/KepalaDaerah yang mempunyai otoritas menetapkannya, yang secara hukum harusbertanggung jawab.Bahwa Penetapan Calon Kepala Desa Tuyun Kecamatan Mihing RayaKabupaten Gunung MAS dari Ketua atau Anggota Badan PermusyawaratanDesa (BPD) Tuyun, telah bertentangan dengan UndangUndang Nomor : 6Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112

daripanitia pemilihnan Kepala Desa dalam bentuk KeputusanBupati/WalikotaMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan sebagai berikut :Pasal 41Ayat (5) Huruf c : Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahandan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejakditerima laporan dari Badan Permusyawaratan desaMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat 5 pula, Penggugat mengetahuibahwa Tergugat 2 telah menandatangani Akta Hibah Nomor : 290/2015tanggal 2 November 2015 yang dibuat oleh Tergugat 3; bertindak selakuPemberi Hibah adalah Tergugat 2 sedang Penerima Hibah adalah Tergugat1 sedang obyek hibah adalah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor112/Sarira,Surat Ukur tanggal 09 Desember 2000, Nomor 24/2000 seluas3.465 m2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) selanjutnyaSertifikat Hak Milik Nomor : 112

EKSEPSI DOMINII.BAHWA OBJEK TANAH YANG DIGUGAT BUKAN MILIK PARAPENGGUGAT, TETAPI MILIK LENDONG PATONTONGAN (TERGUGATI).ALASAN HUKUMNYA :Bahwa sebagaimana berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor112/Sarira, Surat Ukur tertanggal 09122000 Nomor : 24/2000 seluas 3.465Halaman 11 dari 90 Halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT MKSm2 (tiga ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi, yang terletak diPropinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan MakaleUtara, Kelurahan Sarira BUKAN MILIK PARA

SUMARTUN, B.A, tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor112/PDT/2013/PT BIN., tanggal 11 Februari 2014 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 380/Pdt.G/2012/PN TNG.,tanggal 26 Juni 2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Halaman 99 dari 104 hal. Put.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor112/Pdt/2013/PT BIN., tanggal 11 Februari 2014 juncto PutusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor 380/Pdt.G/2012/PN Thng.,tanggal 26 Juni 2013;2.

kepentingan hukum seluruh wargMekarsari berkaitan adanya sengketa berkaitan denganpengangkatan kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Jatisari,kabupaten Karawang ; Bahwa Penggugat selaku calon kepala Desa MekarsariKecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang tahun 2021 yang dalammendaftarkan diri sebagai calon kepala Desa Mekarsari telahmemenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 33 Nomor 6tahun 2004 Tentang Kepala Desa Jo Pasal 21 permendagri Nomor65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor112

diatur dalam ketentuanPasal 18 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata CaraPemilinan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, sehingga atas permasalahan iniMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa sebelum menilai lebih lanjut mengenai permasalahanPerubahan Penetapan Calon Kepala Desa Mekarsari, Majelis Hakim akanmengurai terlebin dahulu Tugastugas Panitia Pemilinan dalam Tahapan Pemilihansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112

. ;> Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 tahun 2014 :Pemilin adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telahmemenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalampemilihan Kepala Desa. : Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 112 tahun 2014 :Pemilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi syarat: berdomisili di desa sekurangkurangnya 6 Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Pasal 11 ayat (2) huruf d Perda KabupatenJeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan,Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa. ;> Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 tahun 2014:Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telahmemenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilin dalampemilinan Kepala Desa. ;> Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 112 tahun 2014, berbunyi:Pemilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi syarat: berdomisili

Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor112/PDT/1996/PT.SMDA tanggal 02 Oktober 1996, diberi tanda Bukti P2 ;3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2545 K/PDT/1997 tertanggal10 Nopember 1999, diberi tanda Bukti P3 ;4. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah dari H. Usra Utuh kepada Usman Adongtertanggal 06 Juli 2012, diberi tanda Bukti P4 ;455.

Tgr tanggal 14 Nopember 1995 (bukti P 1)yo putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor112/PDT/1996/PT. Smda tanggal 2 Oktober 1996 (bukti P 2) yo PutusanMahkamah Agung R.I No. : 2545K/PDT/1997 tanggal 10 Nopember 1997 tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi isi perdamaian tersebut,penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)kepada H.

Netty Karnadi, Sertifikat HakMilik Nomor 103 atas nama Harto Purnomo, Sertifikat Hak Milik Nomor 106atas nama Urip Henry Widjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 107 atas namaLucas Kustarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 109 atas nama Yuswo TirtoWidjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 110 atas nama Taswin Karnadi, SertifikatHak Milik Nomor 111 atas nama Henry Wijanto, Sertifikat Hak Milik Nomor112 atas nama Ny.

sebagai kekuranganlahan yang dijual Penggugat kepada Tergugat, dan jika dari pengukuranterdapat kelebihnan, maka kelebihan tersebut diserahkan kepada pihakPenggugat.Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti T14, atas permintaandari pihak penyidik, Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang telahmelakukan pengukuran ulang terhadap tanah yang dibeli Tergugat dariPenggugat tersebut yang sekarang telah dipecah menjadi 4(empat) sertipikat,yaitu SHM Nomor 7109, SHM Nomor 7110, SHM Nomor 7111 dan SHM Nomor112

Bahwa patut untuk menelaah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:1) Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan: Pemilih yang menggunakan hakpilin, harus terdaftar sebagai pemilih;2) Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan: Berdasarkan daftar pemilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilinan menyusundan menetapkan daftar pemilin sementara:3) Pasal 12 ayat (1) menyatakan: Daftar pemilih sementarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan olehpanitia

Wahonosartokriyo KratonNgayogyakarta diberikan jawaban dengan suratnya Nomor112/W&K/IX/2012, tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepadaIr.

., berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 18 Juli 2016 yang telah didaftar dikepaniteraan PengadilanNegeri Palembang tertanggal 19 Juli 2016 di bawah Register Nomor112/SK.2016/PN.Plg.

Selain ituseleksi tambahan telah ditetapkan secara limiatif berupa kriteria pengalamanbekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lainyang ditetapkan Bupati/Walikota, sehingga dalam hal ini kriteria yang ditetapkanoleh Tergugat berupa tes tertulis dan tes wawancara tidak sesuai dengan kriteriayang ditetapkan dalam pasal Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tersebut.Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2014 tentang

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Mei 2017, Nomor112/Pid.B/LH/2017/PN Blg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 112/Pid.B/LH/2017/PN Blg2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 8 Mei 2017,Nomor 112/Pen.Pid/2017/PN Blg tentang Penetapan Hari Sidang;3.

DALAM EKSEPSI : Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard): Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah );Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor112

Binangkit Eka Sarana Tria Nomor112/SPHBEST/V/10 tanggal 03 Mei 2010 ; Surat Penawaran harga dari PT.