Ditemukan 735 data
9 — 0
mengirimkan salinanputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat danTergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Sumedang di tempatperkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dibah
5 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Halaman 5 dari 7 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung
7 — 4
Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugattersebut patut dikabulkan; Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama6sebagaimana telah dibah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2007, maka biaya perkara inidibebankan kepada Penggugat ; Memperhatikan segala ketentuan Perundang undangan dan dalil syar'i yangberkaitan
13 — 2
pendapat ahli hukum islamdalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat MajelisHakim dalam putusan ini yaitu:Ain iL) jlo Ane sl cols sl S5eb 5 oedArtinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahuitempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkanpada buktibukti (persaksian);Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah
5 — 0
salinanputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon danTermohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukasari, KabupatenSumedang di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dibah
18 — 6
undangundang no. 50 tahun 2009, secara ex officiomaka dipandang perlu memerintahkan panitera Pengadilan Agama Surabaya untukmengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempattinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;Menimbang bahwa oleh karena perkara imi termasuk dalam bidang perkawinan,sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 undangundang no 7 tahun 1989 yang telah dibah
9 — 0
tetap ingin cerai dari suaminya itu yaitu Menimbang selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkepada hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas; Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempatkediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat(1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dibah
10 — 0
lafazhnyaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, gugatan penggugat telah cukup memenuhiketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun1991, oleh karena itu gugatannya dapat dikabulkan dengan12verstek, dengan menetapkan jatuhnya talak satu khulitergugat terhadap penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dibah
12 — 9
Tahun 1989, majelis hakim memandang perlu untukmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supayamengirimkan salinan putusan im yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggalPenggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan di langsungkan guna dicatatperceraian tersebut; Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah dibah
11 — 1
Kompilasi Hukum Islam diIndonesia Tahun 1991, oleh karena itu majelis berpendapat gugatan Penggugat patutuntuk dikabulkan; Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan di atas ,maka alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi peraturan perundangundanganyang berlaku, oleh karena itu majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untukdikabulkan ;== ooo ene neMenimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dibah
16 — 3
Pasal 2 PERMANomor 1 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai pada Tergugat denganalasan Tergugat pergi selama 2 tahun dan sampai sekarang tidak pernahkembali; Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dali gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti P1 Penggugat bertempat tinggal di wilayahPengadilan Agama Magelang, maka berdasarkan pasal 73 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 tentang Peradilam Agama yang telah dibah dengan Undang undang
4 — 0
Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugattersebut patut dikabulkan; Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah dibah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2010, maka biaya perkara inidibebankan kepada Penggugat ; Memperhatikan segala ketentuan Perundang undangan dan dalil syar'i yangberkaitan
13 — 6
Kompilasi Hukum Islam, permohonan Itsbat Nikah Pemohon danTermohon dinyatakan ditolak.Menimbang, bahwa karena adanya sebuah perceraian harus didahuluioleh adanya perkawinan yang sah sedangkan itsbat nikah Pemohon danTermohon ditolak, maka perkara permohonan cerai talak perlu dipertimbangkanlebih lanjut;Halaman Ke7 dari 9Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dibah
23 — 10
tinggal lebih kurang 7 bulan tanpa saling perdulikan lagi sebagai suami isteri danalasan tersebut telah sejalan dengan dalil/alasan cerai yang tercantum pada pasal 19 huruf(f) tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Kesaksian saksi KADIRAN bin SUNO dan SUPARMAN binDARSO SUWITO yakni orang tua Penggugat dan tetangga secara formal harus di dengarketerangan/kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 76 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dibah
52 — 26
Pasal 65, 82 Undangundang nomor 7 tahun1989 yang telah dibah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 sertaperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 142, 143Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasanyang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya,meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapatdiputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.
7 — 0
hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf ( f ) KompilasiHukum IslamMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dantidak melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi Pasal 119Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dibah
18 — 10
No. 0402/Pdt.G/2015/PAJPAgama Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk ituMenimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk membebankanbiaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku menurut hukummajelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini adalahmasalah perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2003 dan telah dibah lagi dengan Undangungdag Nomor
8 — 1
tidak akanmenyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuksegala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan imi; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) besertapenjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah dibah
5 — 0
Pasal 116 huruf b dan f KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG
7 — 0
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaPermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan terakhir dibah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta surat Ketua Muda Uldilag MahkamahAgung RI Nomor : 28/TUADAAG/