MENKEU R.1;Bahwa setelah BPPN dibubarkan maka pemerintah RepublikIndonesia Mendirikan PT.Perusahaan Pengelolah Aset(Persero) dengan tugas dan tanggungjawab antara lainmengelolah aset aset peninggalan BPPN sesualperjanjian kerjasama antara Departemen Keuangan R.I CQMenteri Keuangan R.! dengan PI.Perusahaan PengelolahAset (Persero) (Bukti.

bagan di bawah ini:PROSES TERBITNYA ST31/1).9,/ Was/2010 (81 15/4/2010(objek sengketa perkara a quo)1/7/2007Dirjen Pajak menerbitkan SR20/PJ/2007tentang kasus Penghapusan Pajak BCA oleh HadiPoernomo, diduga menimbulkan kenigian negarakurang lebih Rp1.958T8/8/2007SR20/2007 tsb. dikirim ke Irjen Kemenkeu 29/8/2107SR20/2007 tsb. dikirim ke Menteri KevuanganTINDAKAN Untuk dimintakan ijin mendapatkan data danLEGAL informasi dari Dirjen PajakBATAS WAKTU/DALUWARSA 31/12/2009TINDAKAN ILEGAL ~ 9/3/2010=< Menkeu

Keputusan Menkeu RI No. 563/KMK.04/2000;3.

wajio pajakipenanggung pajak untuk melunasi utang kewajiban pajakkepada Negara dan apabila utang pajak tidak juga diselesaikan maka tindakanselanjutnya yaitu isi rekening dapat disita oleh Pejabat Pajak untuk melunasiutang pajak wajib= malernais,ffirmummeamaiareeammomaimaimaPasal 17 (1) UU No. 19 Tahun 1997 Penyitaan terhadap deposito beyangka, tabungan, saldo rekening koran, giro,atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan Itu dilaksanakan denganpemblokiran terlebih dahulu; Pasal 2 (1) Keputusan Menkeu

Pejabat mengajukan perminiaan pemblokiran kepada bank disertai denganpenyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan;Pasal 3 (I) Keputusan Menkeu Ri No. 563/KMK.04/2000Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Pejabat kepada Pimpinan Bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajaktersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan,; 8. Bahwa sesuai ketentuan Pasai 5 ayat (3) huruf a.

Menkeu Nomor 580, PemohonPeninjauan Kembali yang telah memperoleh fasilitas KITE untuk imporbarang berkewajiban untuk merealisasikan ekspor barang yangmenggunakan bahan baku dari barang impor dengan fasilitas KITE dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak pendaftaranPemberitahuan Impor Barang (PIB);d Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan ekspor barang yangmenggunakan bahan baku dari barang impor dengan fasilitas KITE, sesuaidengan periode audit dari Termohon Peninjauan Kembali

Wacik, menyebabkan SK Mentamben 732tertanggal 11 Juli 1989 tidak berlaku lagi, serta terbitnya Surat KeputusanKepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDMNo.2259/95/SJA.4/ 2012 tanggal 28 Maret 2012, meminta kementerianKeuangan untuk menertibkan asset negara dimaksudSedangkan dahulu, besibesi pipa eks Hindia Belanda baik pengawas danpengelolanya adalah Pertamina, dan apabila dirucat harus melaluiMentamben selanjutnya dana yang diperoleh masuk Kas NegaraSelanjutnya berdasarkan SK Menkeu

kolom 17menerangkan kondisi.Halaman 42 Putusan Perkara Pidana Nomor 159/Pid.B/2015/PN.KagBahwa nilai asset pada tahun 2012 lebih kurang Rp.1.310,291.000, (satumilyar tiga ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Bahwa pada tahun 2003 inventarisir perolehan asset/reevaluasi akan tetapipengevaluasian yang diperoleh pada tahun sebelumnya.Bahwa Inventarisasi Asset pada PT.Pertamina ada 2 (dua), yaitu : assetHarmoni Aset yang diperoleh sebelum tahun 2003 (pengawasan dilakukanoleh Menkeu

(limapuluh satu juta rupiah).saksi Galih Pradikta Mochtar, SH Bin Mochtar, bahwa pipa besi tersebutsesuai dengan nomor asset Harmoni 1124294 untuk besi 10 inchi dan untuknomor asset pipa besi ukuran 8 inchi 119973;saksi Muhammad Ridwan, A.Md, Bin Munar Rasyid, bahwa InventarisasiAsset pada PT.Pertamina ada 2 (dua), yaitu : asset Harmoni Aset yangdiperoleh sebelum tahun 2003 (pengawasan dilakukan oleh Menkeu c/qDirjen Kekayaan Negara), Asset Harmoni Il yaitu asset yang diperolehdiatas tahun 2003 (

BLBI yang diterimaPemohon PK, maka pemerintah telah mengambil sikap menyelesaikannya secara perdata dan mengeyampingkan perkara pidananya sesuaikewenangan yang dimiliki Jaksa Agung sebagaimana tercantum dalamPasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung.Pengeyampingan perkara pidananya dan memberi kesempatan kepadadebitur BLBI untuk penyelesaian secara perdata telah diterima olehdebiturdebitur BLBI antara lain: Syamsul Nursalim (Bank BDNI), dandelapan bankir lainnya yang tercantum dalam SK Menkeu

Dari penelusuran Panitia Kerja (Panja) BLBI, yangdibentuk oleh Komisi IX DPR RI pada tahun 1999, diperolehketerangan bahwa BLBI adalah Keputusan Pemerintah yang dalampelaksanaannya menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan(Menkeu) dan Gubernur BI. (vide PK2)e. Bahwa Pemohon PK sebagai pemegang saham Bank Umum Servitiasebenarya tidak menginginkan untuk mempertahankan tetapberoperasinya bank miliknya dalam masa krisis itu.

Terutang PPN dengan tarif 10% (berupa penyerahana yang PPNnya harusdipungut sendiri dan penyerahan yang PPNnya tidak dipugut sesuaidengan SK Menkeu Nomor 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997); dan2.

Menkeu Nomor : 575/ KMK.04/2000 tanggal26 Desember 2000 sebesar Rp 19.597.834.465,00;b.2.Koreksi negative Pajak Masukan Impor sebesar Rp 11.061.748.704,00karena Pemohon Banding salah mengklasifikasikan Pajak MasukanImpor sebagai Pajak Masukan Dalam Negeri;Il.

Menkeu No. 450/KMK 01/2002 yang dimaksud KantorLelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL);2.7 Bahwa lelang eksekusi terhadap Objek Jaminan selanjutnyadilakukan oleh pejabat lelang yang telah diberikewenangan untuk melaksanakan penjualan barang secaralelang berdasarkan peraturan Perundang undangan' yangberlaku;Dengan demikian dalil Para Penggugat yang mengajukankeberatan terhadap lelang eksekusi, terhadap ObyekJaminan / Eksekusi berdasarkan PenetapanNo.09/Pen.Pdt/Aanm.Eks.HT/

Putusan Nomor 278/B/PK/PJK/2017sesuai dengan SK Menkeu No. 291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni1997);Bahwa sama sekali tidak ada penyerahan BKP/JKP (berupa cangkang)yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang dilakukan oleh PemohonBanding;Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajakyang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan YangTidak Terutang Pajak, telah diterapkan

III tanggal 3 juli 2002 kepada tergugat VIII surat tergugat VIII kepada tergugat III no. 005/19317, perihal: undangan untuk membahas tanah/bangunan terperkara surat tergugat VIII no. 593/13360 tertanggal 29 agustus 2001 yang ditujukan untuk tergugat VIII tetang laporan penelitian dan penaksiran harga tanah/bangunan terperkara surat tergugat VII kepada tergugat VIII no. s.4379/A/2001 tanggal 5 november 2001, perihal persetujuan penjualan tanah/bangunan terperkara kerekening menkeu

Nilaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaanPajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B",Bahwa pada Masa Pajak Juni 2010 tersebut, seluruh penyerahan Barang KenaPajak (berupa: Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm dan Material) yangPemohon Banding lakukan adalah dengan terutang Pajak Pertambahan Nilai,yakni terutang PPN dengan tarif 10 % (berupa Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri, dan Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut sesuai denganSK Menkeu

kewajibannyauntuk melunasi hutangnya kepada Pemohon Kasasi Il, antara laindengan adanya Bukti T.IIIl4 s.d Bukti T.III6Ternyata Termohon Kasasi tetap tidak menggubris untuk melunasihutangnya dan tidak ada kehendak dari Termohon Kasasi untukmenyelesaikannya secara baikbaik.Bahwa teguran/peringatan dari Pemohon Kasasi tidak ditanggapi olehTermohon Kasasi, maka untuk segera menyelesaikan piutang Negaramacet tersebut sesuai dengan ketentuan UndangUndang No.49/Prp/Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaanya (SK Menkeu

Menkeu No. 80/KM.6/2009 yang mempunyai tugasdan fungsi melaksanakan lelang swasta.lll. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN1.

Dasar hukumnya Inpres No.9 Tahun 1970tentang Penjualan dan atau pemindahtanganan barang yangdimiliki / dikuasai negara dan peraturan pelaksanaannya adalahKeputusan Menteri Keuangan No.89/KMK.013/1991 tentangPedoman Pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha MilikNegara.Bahwa adapun yang dimaksud dengan pemindahtanganan menurutKeputusan Menkeu RI No. 89/KMK.013/1991 tentang pedomanpemindahtanganan aktiva tetap BUMN adalah pemindahtangananadalah setiap tindakan mengalihkan aktiva tetap BUMN dengancara

Adapun Pemindah tanganan aktivatetap pasal 6 SK Menkeu adalah sebagai berikut :a. Permohonan Pemindahtanganan aktiva tetap diajukanoleh Direksi BUMN kepada Dewan Komisaris / DewanPengawas ;b. Terhadap surat tersebut, Dewan Komisaris / DewanPengawas selambatlambatnya dalam wakti 1 (satu) bulansejak diterimanya permohonan tersebut wajid memberikankeputusannya.c.

Kemudian permohonan pemindahtanganan aktiva tetapdiajukan oleh Direksi BUMN kepada Menkeu dengantembusan Dewan Komisaris / Dewan Pengawas.b. Dewan Komisaris / Dewan Pengawas wajib memberikanpenilaian dan pendapat kepada Menkeu selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonanpemindahtanganan tersebut.c.

Dengan pertimbangan tertentu Menkeu dapat memberikanpersetujuan tanpa prosedur lelang ;c). Harga jual / taksir dapat dilakukan melalui perusahaan penilai ;d). Menkeu dapat menetapkan pembayaran / pemindahtangananaktiva BUMN dilakukan dengan cara tunai.e Bahwa hasil penelitian atas buku tanah, status tanah adalah HakPakai No.76 atas nama PJKA dengan luas 62.218 M?

Bontomarannu, Kab.Takalar.Bahwa prosedur penyewaan asset milik TNI AD Cq Kodam VII/Wrb tersebutseharusnya adalah dimulai dengan pengajuan surat dari pihak ketiga kepadaPangdam VII/Wrb tentang pemanfaatan asset TNI AD Cq Kodam VII/Wrb.Kemudian secara hirarki diteruskan ke Mabesad, ke Mabes TNI, ke Menhandan dilengkapi penilaian lahan oleh DJKN (Direktur Jenderal KekayaanNegara) untuk menghitung nilai berdasarkan luas bangunan dan luas tanah laludiajukan ke Menkeu RI.

Setelah Menkeu RI setuju, maka baru melakukanproses kerja sama dan sewa menyewa kepada pihak ketiga.Atas keterangan Saksilll tersebut di atas, Terdakwa membenarkanseluruhnya.SaksiIV dalam dakwaan adalah Saksill :Nama lengkap : Drs.

., Notaris di Surabayapada tanggal 11 Juli 2012, diberi tanda P13; Fotocopy Surat kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia tertanggal 5Oktober 2012, perihal : pembayaran ganti rugi tanah Muhammad Baktir, diberitanda P14; Fotocopy Surat Nomor : 3530/27.3/X/2012 dari Kepala BPN RI kepada Menkeu RItertanggal 3 Oktober 2012, perihal : permohonan pelaksanaan putusan MARINo.2631 K/Pdt/1999 tanggal 15 September 2004, diberi tanda P15; Fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya

RBG.penjualan lelangdilakukan dengan perantara kantor lelang, tatacara pelaksanaan dilakukansesuai dengan LN.Th.1908 No. 189 dan bersambung dengan LN.Th. 1940No.58 Tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilanbuku Il yang disebut pedoman pelaksanaan tugas buku Il, sebagaipelaksanaan MARI, untuk pelaksanaan lelang;Bahwa peraturan lelang No. 189 Th.1908, yang diubah dengan peraturanNo.58 Th.1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi ada beberapa aturanpelaksanaan yang dilakukan oleh MENKEU

Menkeu No.575/KMK.04/2000 tanggal 26Desember 2000 yang merupakan unit atau kegiatan untuk menghasilkanbarang yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga pajak masukantersebut tidak dapat dikreditkan;bahwa disamping itu, sebagaimana disebutkan oleh Terbanding di dalamSurat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan (SPHPK) bahwa PemohonBanding melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unitatau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya dibebaskandari pengenaan Pajak

untuk dilakukan penyelesaian oleh Pelawan;13.Bahwa sangatlah tidak mendasar dan tanpa bukti apa yang didalilkan Pelawanpada Positanya Point 6 gugatan a quo yang intinya KONON nilai lelang atasatas Objek Eksekusi tidak sesuai dengan nilai jual yang ditetaokan SEPIHAKoleh Pelawan karena senyatnya haruslah dipahami dan dimengerti jika secarahukum penetapan limit adalah menjadi kKewenangan dari Penjual in casuTerlawan selaku Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam:Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu

No.450/KMK01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yang ditetapbkan Penjualuntuk dicapai dalam suatu pelelangan;Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskan yangmenentukan nilai limit adalah Penjual;Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskan Penjualmenentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulis untukmasingmasing barang atau paket barang yang akan dilelang;Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK. 07/2006 Tentang PetunjukPelaksanaan