Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 29-04-2014 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2217 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 April 2014 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang ; YOO JIN SANG
147 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2217 K/PID.SUS/2013sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyaksebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);Atas dasar ketentuan di atas dan berdasar pada fakta persidangan yangada, maka dalam Surat Tuntutan No Reg Perkara: PDS01/TPE/CKR/09/2011 yang telah kami bacakan pada persidangan HariRabu tanggal 16 November 2011, kami berkesimpulan bahwa dakwaanyang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu melangar Pasal 102 huruf (h)UndangUndang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang perubahan
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMRAN
310 — 73
  • danKampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi PapuaBarat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk Wilayah Pertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN MnkKabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-12-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Desember 2015 — KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN
179 — 618 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Terdakwa didakwa melangar Pasal 78 Ayat (6) jo 50 Ayat (3) Huruf gUndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana pasaltersebut mengacu pada Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang pengertian kawasan hutan yang notabene telah dibatalkanoleh Mahkamah Konstitusi, maka proses penentuan kawasan hutan harusmelalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapankawasan hutan, atau dengan kata lain penentuan kawasan hutan yangselama ini dengan penunjukan langsung
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
257 — 176
  • dan pemanfaatan tanah terhadapbidangbidang tanah yang terkena Pengadaan tanah jalan tol Cimanggis Cibitung sebagaimana tertuang dalam Daftar Nominatif telah sesuaidengan ketentuan yang diamanatkan Undang Undang Nomor : 2 tahun2012 dan Peratuaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 2012 sehingga telah sesuai dengan azas legalitas, tidak berbuatsewenang wenang (De tornement de pouvoir) Tidak berbuat sekehendakhati (Willekeur) sesuai dengan azas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) dan tidak melangar
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum Penggelapan
Register : 06-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 10-04-2017
Putusan PN SUKABUMI Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Skb
Tanggal 15 Agustus 2016 — ANDRY KRISDIAN ADIWIJAYA bin DJENDI ADIWIJAYA
64 — 7
  • perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terbuktisehingga unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPrimair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-03-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 39/G/KI/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juni 2020 — Pemohon:
KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA
Termohon:
WILANI SOETRISNO
200 — 132
  • berbunyi Informasi Publik yang dikecualikan bersifatrahasia dan seterusnya mengingat bahwa perjanjian antara kedua belahpihak hanya mengikat pada pihak tersebut;Bahwa apabila ada Pihak Ketiga ingin mendapatkan informasi tersebutmaka harus disepakati oleh kedua pihak yang membuat perjanjian;Bahwa apabila ada informasi rahasia yang harus dilindungi maka bisadikecualikan dan kalau rekening pemerintah kota semua tahu;Bahwa apabila tanpa ijin dari kedua pihak yang membuat perjanjian makabisa diangap melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-03-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Ir. Fakih Husnan, MT
2.Ir. Fakih Husnan, MM., MT
Tergugat:
1.MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
2.Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
429 — 283
  • Oleh karenaTergugat telah bertindak tidak adil, maka sudah seharusnya ObjekGugatan yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUNJKT4. Asas Larangan Bertindak SewenangwenangAsas larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur,yakni tindakan Ssewenangwenang.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 26-03-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 09/G/ 2013/ PTUN-MTR
Tanggal 8 Juli 2013 — SYARIFUDDIN H. MUHIDIN dkk MELAWAN KEPALA DESA CEMPI JAYA
94 — 51
  • Dan untuk memberhentikan seseorang dari jabatan harus terpenuhi ketentuanPasal ...10Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17), sedangkan Para Penggugat selama menjadiperangkat desa Cempi Jaya, Kecamatn Huu, Kabupaten Dompu, tidak pernah melakukanperbuatan yang menyimpang/melangar ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, terlebih ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenDompu Nomor 17
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 11-11-2010 — Putus : 10-01-2011 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3/PAILIT Lain-Lain /2010/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 10 Januari 2011 — ROEDY M. PANGGABEAN, CS. >< MICHAEL MARKUS I POHAN,S.H, Cs.
310 — 102
  • Rasico Industry(Dalam Pailit) telah melangar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalamPasal 114 juncto Pasal 120 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Menghukum dan memerintahkan Para Terbantah/Tim Kurator PT.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
185 — 31
  • Unsur melangar larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 280 ayat (1) huruf h;4.
    Unsur melangar larangan kampanye menggunakan fasilitaspemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat diketahuibahwa terdapat larangan untuk melakukan kampanye dengan menggunakanfasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 22-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 20-K/PM.III-19/AD/I/2021
Tanggal 8 April 2021 — Oditur:
FRANKY MAMBRASAR, S.H.
Terdakwa:
Hijrah Saputra
202 — 130
  • Irian, DistrikKarubaga, Kabupaten Tolikara, atau ditempat lain,setidaktidaknya disuatu tempat yang termasukdaerah hukum Pengadilan Militer IIl19 Jayapura,telah melakukan tindak pidana Barangsiapa dengansengaja dan terbuka melangar kesusilaanDengan caracara sebagai berikut :a.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-12-2015 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 235/Pid.Sus/2014/PN.Tgt
Tanggal 8 Desember 2015 — -MUHAMMAD YANI Als YANI Bin MUHAMMAD DIA
78 — 5
  • Hakimberpendapat Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI Bin MUHAMMAD DIAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum sehingga MajelisHakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum aquo;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaansubsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanlebih subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umummendakwa terdakwa melangar
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 16-04-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 225/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN KEHIDUPAN BARU SUKABUMI
Terbanding/Tergugat I : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kec. Cikole Kota Sukabumi
Terbanding/Tergugat II : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Sukabumi
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMABAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SUKABUMI
Terbanding/Turut Tergugat II : Forum komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat III : Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat IV : SEKRETARIAT FORUM KOTA SUKABUMI SEHAT
Terbanding/Turut Tergugat V : RUMAH MAKAN IBU IDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : RUMAH MAKAN BAKSO WONG SOLO
60 — 32
  • Berdasarkan kondisi diatas bahwa terbukti Penggugat tidak pernahdillbatkan dalam proses penerbitan sertifikat hak Pakai No. 25 denganPutusan Nomor 225/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 12 dari 59demikian jelas terbukti Tergugat IV telah melangar ketentuan hukumsebagaimana tersebut diatas olen karenanya penerbitan sertifikat HakPakai No. 25 atas nama Tergugat III adalah cacat hukum dan tidakmengikat dan harus dibatalkan serta dicoret dari buku tanah;e.
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 42/Pid.Sus/2021/PN Sdw
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RISKY SAPATNASE anak dari WAKSEN
61 — 22
  • bahwa sample obat shabushabu tersebutyang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristalberwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanamanjenis Shabushabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE; Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atauHak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 21 Maret 2017 — Pembanding/Tergugat : CORNEL SIBORO Diwakili Oleh : CORNEL SIBORO
Terbanding/Penggugat : YULFITA
40 — 35
  • ., Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalammempertimbangkan positaposita maupun petitumpetitum gugatan penggugat, telahmelanggar syaratsyarat putusan, sebagaimana telah ditentukan dalam undangundang atau Hukum Acara Perdata, sedangkan putusan yang melangar UndangUndang adalah putusan yang tidak sah, dan putusan yang tidak sah harusdibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan PutusanMajelis Hakim Tingkat pertama, baik mengenai pertimbanganpertimbangan tentangposita gugatan,
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Lbs
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Hanifah Hanum
Terdakwa:
Ondri Putra pgl On
89 — 17
  • MERANTI yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (Satu) Unittruck Mitshubisi Colt Diesel PS 125 warna kepala dan bak kuning dengannomor polisi BA 9165 DE tidak memiliki surat surat atau dokumen yangsyah; Bahwa menurutpendapat saksi membawa kayu olahan jenis Kelompok MERANTI yang saksilakukan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit truck Mitshubisi Colt Diesel PS125 warna kepala dan bak kuning dengan nomor polisi BA 9165 DE tanpadisertai atau dilengkapi dengan surat atau dokumen yang syah, adalahperbuatan yang melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
SUPRIYANTO VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR BARU-RANTAUPRAPAT
65 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .06/2013 Tahun 2013 masih diakui sebagai peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga jelas Peraturan MenteriKeuangan adalah bukan Perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan sudah memenuhi semuapersyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walaupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
YUTINDARA MULYADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
182 — 42
  • BuktiT25 Ep.1/11/2018 atas nama MAYKEL YONATHAN yang disangka melangar, Pasal 378 dan atau 372 KUHP untuk dilengkapi (P19) kepadaKapolrestabes Bandung, tanggal 30 November 2018;Foto copy Pengiriman Kembali Berkas Perkara Nomor : B / 148.a/1/ 201926. Bukti T 26 / Reskrim, tanggal 06 Januari 2019 atas nama tersangka MAYKELYONATHAN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;Foto copy Pengembalian Berkas perkara ke dua Nomor : B568 /97.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-08-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 K/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — ZULKIFLI bin Alm. MUHAMMAD
130 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atau melanggar hukumyang berlaku, dilinat pada dasarnya para Terdakwa dihadapkan di mukapersidangan bukan dengan suatu peraturan perundangundangan yangberlaku di Indonesia, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo merujuk kepada dakwaan yang salah atau keliru, karena jikadilihat dari surat dakwaan sebagaimana dibacakan oleh Jaksa PenuntutUmum di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepadapara Terdakwa dengan dakwaan perbuatan para terdakwa sebagaimanadiatur dan melangar
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-07-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 347/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 September 2020 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN DAUN PALEM INDONESIA
Terbanding/Tergugat : YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I
Terbanding/Turut Tergugat : PIMPINAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I
61 — 32
  • Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KitabUndangUndang Hukum Perdata gugatan a quo telah melangar AsasNe Bis In Idem.