sebelumdilaksanakannya seleksi telah diumumkan secara terbuka baik melalui Websiteinstansi masingmasing maupun melalui media massa untuk memberikankesempatan kepada masyarakat yang ingin mendaftar untuk mengikuti seleksidalam penerimaan CPNS dan hal tersebut telah ditegaskan oleh saksiAKHMAD MUKLIS, M.Si dari Kantor BKN Regional II Bandung yangberwenang mengenai perekrutan CPNS adalah instasi masingmasing di Pusatmaupun Daerah yang sebelumnya mengajukan formasi kepada KementrianPenetapan Aparatur Negara (MENPAN

Nasional dan sebelumdilaksanakannya seleksi telah diumumkan secara terbuka baik melalui Websitemaupun melalui media massa untuk memberikan kesempatan kepadamasyarakat yang ingin mendaftar untuk mengikuti seleksi dalam penerimaanCPNS dan hal tersebut telah ditegaskan oleh saksi AKHMAD MUKLIS, M.Sidari Kantor BKN Regional III Bandung yang berwenang mengenai perekrutanCPNS adalah instasi masingmasing di Pusat maupun Daerah yang sebelumnyamengajukan formasi kepada Kementrian Penetapan Aparatur Negara(MENPAN

dapat dibagikan dikantorinstansi masingmasing dan yang membagikan SK tersebutadalah instansi masingmasing;e Bahwa benar mekanisme penerimaan CPNS untuk wilayahJabar dan Banten adalah mulai dari pengajuan formasi dariinstansi ke Kemenpan RB kemudian Kemenpan Rbmemberikan formasi yang biasanya diumumkan melaluiwebsite instansi / media massa, setelah itu instansimengadakan seleksi dengan menggunakan CAT (Computerassisted Test) dan kelulusan ditentukan dengan nilai passinggread yang ditetapkan oleh Menpan

mendapatkan hukuman disiplin berdasarkanperintahnya itu bisa dilaksanakan pada tahap awal, kemudian PNS yangdivonis berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dantelah dijatuhi hukum disiplin dari sisi kepegawaian; Kemudian data itu kami proses dan sampaikan kepada pimpinan,selanjutnya saya masih menunggu proses pencabutan hukuman disiplinterhadap PNS yang divonis berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap dan telah dijatuhi hukum disiplin sesuai petunjukteknis dari Menpan

, tidak boleh diproses sebelum dicabut hukumandisiplinnya lebih dulu;49Bahwa Sebelum penjatuhan PTDH audit belum pernah dilaksanakan olehBKN, KPK atau dari instansi lain, tetapi setelah pelaksanaan PTDHPemerintah Kabupaten memberikan laporan dan tembusan kepada BKN,Menpan dan Mendagri setelah melakukan pelaporan mereka melakukanaudit Pemkab Kutai Kartanegara salah satunya lepas dari Audit tersebut;Bahwa SK PTDH disampaikan melalui SKPD untuk kemudian disampaikankepada yang bersangkutan.Bahwa sebelum

Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mampu dan tidakcakap melaksanakan tugas pokok berdasarkan UU Nomor 20 tahun2003, UU Nomor, 14 tahun 2005, Peraturan MENPAN RB Nomor 17tahun 2013, Peraturan Bersama MENDIKBUD dan MENPAN RB,Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014, STATUTA STKIPKie Raha Ternate dan SK Ketua STKIP Kie Raha Nomor1033/A.K.IX/2018 tentang Persyaratan Dosen Pembimbing danPenguji Skripsi STKIP Kie Raha Ternate.Bahwa setelah pemberian sanksi tersebut bukan dijadikan sebagaiHalaman

KetentuanPelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil;Keputusan bersama Mendagri, Menpan RB dan KepalaBKN No. 182/6597,No.15 Tahun 2018, No.152/Kep/2018.Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai NegeriSipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindakHalaman 19 Putusan Nomor 101/G/2018/PTUNMKSPidana Kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan;Bukti mana telah diberi meterai

K.2630/V.1398/99, tanggal 2Oktober 2018, berupa data PNS aktif yang telah dijatuhihukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak Pidanakejahatan Jabatan (Sesuai dengan aslinya);: Surat MENPAN RB Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28Februari 2019 Perihal Petunjuk Pelaksana Penjatuhan PTDHoleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Nukumanberdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatanHukum Tetap (fotokopi sesuai dengan salinannya);: Surat Edaran

Itu untuk honoreryang bekerja tahun 2005 sampai dengan pada saat itu dengan syaratbekerja sebagai honorer dan tidak terputus; Bahwa tidak ada NIP (Nomor Induk Pegawai) PNS untuk tahun 2014 padaPemkab Kerinci;v Bahwa penerimaan CPNS via online dan harus melalui Sistem EFormasi; Bahwa untuk menjadi CPNS harus mengikuti tes seleksi CPNS; Bahwa rute Surat Keputusan sebagai berikut :1) Usulan formasi ke Menpan;2) SK formasi dari Menpan;3) Test sistem CAT;4) Penetapan kelulusan dari BKN;5) Usulan penetapan

dilaksanakannyaseleksi telah diumumkan secara terbuka baik melalui Website instansimasingmasing maupun melalui media massa untuk memberikan kesempatankepada masyarakat yang ingin mendaftar untuk mengikuti seleksi dalampenerimaan CPNS dan hal tersebut telah ditegaskan oleh saksi AKHMADMUKLIS, M.Si dari Kantor BKN Regional III Bandung yang berwenangmengenai perekrutan CPNS adalah instasi masingmasing di Pusat maupunDaerah yang sebelumnya mengajukan formasi kepada Kementrian PenetapanAparatur Negara (MENPAN

hanya dapat dibagikan dikantor instansi masingmasing dan yangmembagikan SK tersebut adalah instansi masingmasing;Bahwa mekanisme penerimaan CPNS untuk wilayah Jabar dan Banten adalahmulai dari pengajuan formasi dari instansi ke Kemenpan RB kemudianKemenpan Rb memberikan formasi yang biasanya diumumkan melaluiwebsite instansi / media massa, setelah itu instansi mengadakan seleksidengan menggunakan CAT (Computer assisted Test) dan kelulusanditentukan dengan nilai passing gread yang ditetapkan oleh Menpan

RBRI juga telah berulangkali memerintahkanTermohon Kasasi untuk mengumumkan kelulusan Para PemohonKasasi, namun Termohon Kasasi tidak mengindahkan hal tersebut P12,P14, P15, P17 dan P21;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa putusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkanhukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa in litis diterbitkanTergugat sesuai dengan prosedur dan tidak terdapat cacat yuridis (VidePeraturan Menpan

OKI.10. 1 (satu) lembar foto copy surat BKN, tgl 3 Januari 2011 mengenai penyampaian NIP.11. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. 21032011-MENPAN-VII-2011, tgl 5 Juli 2011.12. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, tgl 5 Juli 2011 mengenai nama-nama yang diajukan telah masuk daftar formasi TA 2011/2012.13. 1 (satu) lembar foto copy daftar penerimaan SK CPNS APBN TH 2011 Koordinator Ali Hanafi.14. 1 (satu) lembar

hukumnya bahwaKepres RI No. 24 Tahun 2010 tidak mengatur konsekuensi hukum bilaperusahaan mengangkat Sekretaris Korpri berasal dari level lebih rendahdari eselon Il, sehingga pengangkatan seorang pegawai yang memilikijabatan lebih rendah dari eselon Il tidak otomatis level Kepangkatan ataujabatan sama atau setara dengan pejabat eselon Il atau kepala divisi ;Pertimbangan a quo didukung, dikuatkan, dan beralasan karena :(1) Sesuai Peraturan Kepala BKN No. 19 Tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008dan Peraturan MENPAN

Perbuatan Tergugat danTergugat Il tersebut bertentangan dengan Surat Menteri PendayagunaanAparatur Negara (MENPAN) Nomor: B47/1/1991 tanggal 29 Mei 1991 tentangPelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Surat Edaran MENPANNomor: SE/24/M.PAN/8/2004 tanggal 28 Agustus 2004 tentang PelaksanaanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara, juga bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, asaskepastian hukum, dan asas keadilan.

Fotocopy Surat Edaran Menpan Nomor : SE/24/M.PAN/8/2004 Tanggal 28Agustus 2004 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan TUN , yang diberi tandabukti P. 113; 114. Fotocopy Jurnal IImu Hukum Vol.3 No.3 Desember 2008, yang diberi tanda buktiP. 114; 115. Fotocopy Akta Notaris berupa Perjanjian Sewa Menyewa antara Penggugatdengan ROBERTUS GOZALI dan TASRI , Nomor : 26/2013 tanggal 9 April 2013 , yang diberi tanda bukti P. 115 ;116.

nne ence en cennnceen=Bahwa media bisa melalui media elektronik, cetak,website ; Bahwa Perda boleh saja ada larangan membentuk suatuBadan aSal ada payung hukumnya ;Bahwa Bahwa KASN punya kewenanganmerekomendasikan kepada pejabat yang bersangkutandan sifatnya mengikat ;Bahwa yang berwenang mengganti pejabat adalahpejabat Pembina kepegawaian dengan melihat sistemdan aturan main ; Bahwa proses pengisian jabatan di Pemkot Makassardisampaikan kepadaBahwa kehadiran Saksi mewakili KASN :Bahwa KP3S oleh Menpan

pejabatdilantilk ;Bahwa KP3S Non eselon :Bahwa untuk pengisian jabatan KP3S tidak pernah adaSelekSi ; Bahwa saksi tidak tahu dasar membuat SK KP3S ;Bahwa saksi hanya menerima daftar nama dari Sekdapara pejabat KP3S ; Bahwa saksi tahu KP3S~ dimedia sosial ;Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada pimpinanmengenai KP3S ;Bahwa saksi tidak tahu KP3S kantornya dimana ;Bahwa gajinya juga Saksi tidak tahu ;Bahwa dasar pembentukan panitia adalah dasarpermempan No.13 tahun 2014 :Bahwa benar dibuka peraturan Menpan

No.13 ;Bahwa benar semua tata cara Menpan No.13 tahun2015 dilakukan ; Bahwa saksi tidak tahu tahapantahapan pengisianBahwa saksi lupa pengisian jabatan oleh Tergugatberkoordinasi dengan KASN ;Bahwa saksi tidak pernah ketik surat yang ditujukankepada KASN ; Bahwa saksi tidak tahu Pansel dibentuk oleh Tergugat;Bahwa unsur sebagai Tim seleksi adalah dari DinasNGO, LSM, Ombudsman, Tokoh Masyarakat ;Bahwa Tim seleksi jumlahnya 4 orang tapi tidak tahunamanya, dari Akademisi, saksi tidak tahu, dari LSMbanyak

pribadiatau kepentingan yang lain, menurut penyampaian TERGUGAT sendirimenyatakan keterpaksaan menetapkan Keputusan Tata Usaha Negaraobjek sengketa karena desakan dan ancaman dari Mendagri danMenpan RB, sekiranya TERGUGAT tidak melaksanakanPemberhentian Tidak dengan Hormat kepada PENGGUGAT maka akandikenakan sanksi pelanggaran jabatan, dengan demikian menetapkanKTUN objek sengketa hanya sematamata menyelamatan kepentinganpribadi TERGUGAT agar terhindar dari sanksi pelanggaran jabatan dariMendagri dan Menpan

bersangkutan, cukup dengan dasar putusan Pengadilan yangtelah inkracht tersebut karena hukumannya bersifat final, dan bukan prosespembinaan maka yang bersangkutan tidak perlu dipanggil lagi; Bahwa prosedurnya dimulai dari usulan yang dibuat oleh pejabat yangberwenang secara tertulis (dalam hal ini Sekda), memuat dasarnya putusantipikor yang inkracht, usulan tersebut menjadi dasar bagi PPK (dalam hal iniBupati) untuk membuat keputusan dalam hal ini objek sengketa; Bahwa Surat Keputusan bersama (SKB) Menpan

, Mendagri dan Kepala BKNbukan termasuk peraturan perundangundangan; Bahwa SKB dan surat Kepala BKN merupakan bukti kongkrit wujud darikomitmen tiga pejabat yang berwenang, yakni Menpan sebagai PPK Pusat,Mendagri sebagai PPK Daerah dan Kepala BKN sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengeluarkan panduan dalam rangka mengakomodir azasazasumum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta wujud dari komitmen pemerintahterhadap tindaklanjut dari Deputi Penindakan KPK dengan BPK, karenaHal. 80 dari 116 Hal.

Tes hanya diperintahkan melengkapipersyaratan untuk diusulkan ke BKN sedangkan untukyang masuk kategori II harus melalui Tes ;Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para tenagaHonorer untuk masuk Kategori dan Kategori II antara lainharus ada SK Honor yang dikeluarkan oleh Bupati;Bahwa setelah persyaratan para tenaga Honorerdiberkaskan oleh Bagian BKD. selanjutnya berkas tersebutdikirim ke MENPAN dan selanjutnya mengggu siapa yangkeluar nama namanya maka mereka itulah yang berhakmengikuti tes

saksi menerangkan nilai SKP Penggugat baik;Bahwa saksi menjelaskan digantinya jabatan Penggugat tergantungpimpinan; Bahwa saksi mengetahui ada 5 jabatan yang dilelang;Bahwa saksi menjelaskan diberitahu mau ada lelang jabatan dan kamikonsultasi ke KASN, KASN tidak keberatan dan diperboleh untuk lelang 5jabatan;Bahwa saksi menjelaskan Gubenur melaksanakan UndangUndang No.5tahun 2014 tentang Aparatur Negara Gubenur berkeinginan secara bertahapjabatan di lingkungan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Menpan

No.13tahun 2014;Bahwa saksi menerangkan Gubernur mempunyai wewenang terhadap mutasijabatan berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 2014 semuanyadiserahkan ke panitia seleksi dan Gubernur tidak dapatIntervensi;Bahwa saksi menjelaskan ada lelang jabatan yang tidak final, karenapesertanya hanya dua orang sedangkan berdasarkan aturan harus empat orang,jadi diperpanjang pendaftarannya berdasarkan peraturan Menpan tahunBahwa saksi menerangkan kerja di Pemkot Bangka Belitung sejak tahun 2007dan kenal dengan

,MKn.Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN.MIg Bahwa awalnya saksi kontrak dengan korban NURFADILAH tanya kesaksi kerja dimana dan saksi bilang Dosen di Universitas Brawijaya (Hukum)awalnya NURFADILAH tanya jalur PNS ; Bahwa Awalnya saksi kontrak dengan korban NURFADILAH tanya kesaksi kerja dimana dan saksi bilang Dosen di Universitas Brawijaya (Hukum)awalnya NURFADILAH tanya jalur PNS Bahwa yang dikatakan Agus ke saksi katanya ada orang yang bisamemasukan jalur PNS resmi dari MENPAN

Halaman Putusan Nomor 16/G/2019/PTUN.ABNBahwa sebelum pertemuan pertama Surat Edaran keluar pada pertemuantersebut belum ada penentuan batas waktu tentang pelaksanaan PTDHbagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi;Pertemuan kedua terkait Surat Edaran dari Mendagri tanggal 1092018tentang penegakan hukum atas tindak pidana korupsi bagi ASN dankarena merupakan tindakan yang extra ordinary crime, maka harusdilaksanakan;Pertemuan ketiga terkait dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama dariMendagri, Menpan

pelaksanaannya paling lambattanggal 30 April 2019;Pada rapat keja Nasional di Jakarta kami dari beberapa pesertamenyampaikan aspirasi dengan alasan bahwa mereka yang telahmenjalani hukum sesuai dengan putusan Pengadilan Terkait korupsimasih menerima PTDH lagi sesuai UndangUndang No. 5 Tahun 2011Pasal 87 ayat 4 butir e knsusunya kasus korupsi yang di Tual nilainyasangat kecil, dan pernah membaca tentang Nebis En Idem bersamaWalikota Tual agar tidak dihukum berulangulang dan bertemu denganBiro Hukum, Menpan

bertanggungjawab apa yangmenjadi produk kami yang berhubungan dengan lembaga yang telahdiperiksa secara terukur, teliti dan produknya terbukti dan ada keadaanhukum lain yang dikeluarkan oleh KPU dan merasa bertanggungjawabsehingga apakah alasanalasan yang digunakan oleh KPU itu benar danakurat adanya sehingga pasca datangnya rekomendasi tersebut KetuaBawaslu Provinsi mengeluarkan surat perintah investigasi atas apa yangmenjadi dasar KPU menolak sehingga kami melakukan investigasikebeberapa instansi yaitu Menpan

dokemen itu sudah masuk atau belumdan kami mempelajari otentifikasi surat tersebut melalui penelitian dannomor yang ada didalam dokumendokumen tersebut ;Bahwa saksi menyatakan setelah rekomendasi tindak lanjut KPUdikeluarkan kami juga diberikan salinan ijin Mendagri itu sebagai dasar ;Bahwa saksi menyatakan ya muncul belakangan setelah rekomendasitindak lanjut oleh KPU sehingga kami ingin memastikan denganinvestigasi ke instansi yang didalam surat ijin sebagai penerimatembusan yaitu KASN, BKN dan Menpan

;Bahwa saksi menyatakan ada dinamika yang berbeda antara lembagatersebut, yakni di KASN dan Menpan setelah diijinkan untuk melihatseluruh dokumen administrasi surat keluar masuk memang tembusannyabaru disampaikan pada tanggal 7 Nopember dimana besok hari saatKPU mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut padahal Surat KeputusanMendagri ada yang tertanggal 9 Juli sehingga kami menggunakanlogika birokrasi yang normal kami berkesimpulan bahwa tidak mungkinSK diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2018 sedangkan

saksi menyatakan ya, hanya pelanggaran pasal 71 ayat 2 terkaitbuktiP5;Bahwa saksi menyatakan tidak ada apa saksi pelapor yang menyebutkanada pegawai yang dimutasi;Bahwa saksi menyatakan banyakbawaslu mendapat fakta terkaitinformasi yang dimutasi;Bahwa saksi menyatakan tidak tahusemua yang dimutasi apakah adayang melakukan keberatan kepada Gubernur ;Bahwa saksi meyatakan tidak tahu yang dimutasiapakah adayangkeberatan atau senang;Bahwa saksi menyatakan Bawaslu melakukan investigasiBKN, KASN danke Menpan

Surat Edaran Menpan Nomor 04 Tahun 2013, tanggal 21 Maret 2013tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS ;6. Bahwa dalam penerbitan Surat Ijin Belajar dibagi dalam 3a.

Bahwa pada awal Tahun 2015 Menpan mengeluarkan Surat EdaranNomor 03 Tahun 2015 tentang Penanganan ljazah Palsu ASN/TNI/POLRI diLingkungan Instansi Pemerintah. Dan kemudian BKN juga mengeluarkanPerka BKN Nomor 25 Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang TindakanAdministratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yangMenggunaan Ijazah Palsu. Dalam Perka BKN Nomor 25 Tahun 2015 Lampiranangka Il huruf A. Kriteria Ijazahsah ;b.

Jawabannya adalah bahwa benarMahasiswa S1 STIA YAPPANN terdaftar, akreditasinya ternyata B sesuaidengan Surat Edaran Menpan No. 4 Tahun 2013 salah satu penerbitan izinbelajar adalah akreditasi minimal B, pada saat tersebut STIA YAPPANNakreditasinya B per tahun 2012 sampai tahun 2017 berarti masuk kriteriatersebut makanya kita terbitkan Surat Izin Belajar (SIB) nya.

sumpah menerangkan pada pokokknyasebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; Bahwa saksipernah diperiksa di Polisi dan keterangannya tersebut benarj NegeriSipil di kantor BKD kota Pasuruan dengan jabatan sebagi Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor BKD kota Pasuruandengan jabatan sebagai Kepala bidang formasi dan Mutasi Badan Kepegawaiandaerah (BKD) kota Pasuruan; Bahwa formasi pengadaan Pegawai Negeri Sipil ditetapbkan oleh MENPAN