pertemuan tersebut Terdakwa FranchiscaAnggela meminta untuk diusulkan kegiatan pengadaan Solar Cell dalam DIPA APBNPerubahan Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012 dan TerdakwaFranchisca Anggela berjanji akan mengawal anggaran tersebut di DPR (Senayan).Bahwa atas usulan TerdakwaFranchisca Anggela tersebut maka beberapawaktu setelah pertemuan tersebut yaitu sekira tanggal 15 Maret 2012 Saksi BustamiRahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat nomor343/UN50/TU/2012 perihal Usulan Skala

,Pengadaan Peralatan Lab (Rp. 38.256.755.265,) danPengadaan Buku Perpustakaan (Rp. 600.000.000,).Bahwa oleh karena surat pertama tersebut tidak mendapatkan jawaban dariNO oO fF &Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kemendikobud RI, maka Rektor UniversitasBangka Belitung pada tanggal 29 Maret 2012 memerintahkan saksi Bustari Erafelidan saksi Dedih Sapjah, S.T, M.Sc untukmengajukan surat nomor407/UN50/TU/2012 perihal usulan perubahan jumlah dan skala prioritas di APBNPuntuk peningkatan sarana dan prasarana

yang memuat 8 (delapan) usulan yang isiusulannya sama dengan surat sebelumnya namun ada tambahan pada perihalPengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 5.000.000.000, (Lima Milyar Rupiah).Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2012 Direktur Jendral PendidikanTinggi Kemendikbud RI mengirimkan surat nomor : 2148/E1.1/A/2012 perihalPersiapan APBNP Tahun Anggaran 2012 yang meminta kepada Rektor untukmengirimkan usulan kegiatan yang menjadi skala prioritas dengan ketentuan usulantersebut disusun menurut prioritas

Laporan Vision plan yang terdiri dari :a) Laporan fakta dan analisis ( A 4 hitam putih )sebanyak 40 setb) Laporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto papersebanyak 20 set.c) Laporan akhir/buku rencana, foto paper ( A 3warna photo paper ) sebanyak 40 set .d) Album peta skala 1 : 20.000 ( A O warna)menggunakan bahan yang tidak mudah pudarsebanyak 2 set.e) Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set.b.

dari :a) Laporan Pendahuluan ( A 4 warna ) foto paper sebanyak 10 set.b) Laporan Pendahuluan ( A 4 hitam putih ) sebanyak 20 set.c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna ) foto paper sebanyak 10 set .d) Laporan sementara/ analisis ( A 3 hitam putih ) sebanyak 20 set.e) Laporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto paper sebanyak 20 set.f) Laporan akhir / buku rencana ( A 3 warna ) foto paper sebanyak 10 set.g) Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) foto warna sebanyak 30set.h) Album peta Skala

sebanyak 10 set .b) Laporan Pendahuluan ( A 4 hitam putih ) sebanyak 20 set .c) Laporan sementara/ analisis (A 3 warna ) foto paper sebanyak 10 set .d) Laporan sementara/ analisis ( A 3 hitam putih ) sebanyak 20 set .e) Laporan konsep rencana (A 3 warna ) foto paper sebanyak 20 set.f) Laporan akhir / buku rencana ( A 3 warna ) sebanyak 10 set.g) Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) foto paper sebanyak 30set.halaman 12dari 69 hal, putusanNomor : 38/PID.SUS.K/2012/PTMDN.h) Album peta Skala

setJUMLAH 000.000Laporan RTRW Kota Medan yg terdiri .000 4.000.000dari : set .000 .000.000 Laporan Pendahuluan (A4 warna) set .000 .000.000 Laqporan Pendahuluan (A4 hitam set .000 000.000putih) set Laporan sementara/analisis (A3 warna) .000 000.000 Laporan sementara/analisis (A3 hitam set .000.000 .000.000putih) set .000 .000.000 Laporan konsep rencana(A3 warna) set Laporan akhir/buku rencana(A3 wama) 5 7.500.000 37.500.000 Laporan akhir/buku rencana(A3 hitam setputih) .000 .000.000 Album peta skala

Biaya Dokumen pembuatan peta1 Peta Garis Kec.Glosi Ukuran A 0 set @.350.000 .700.0002 Cetak album peta skala 1:50.000 set (@.150.000 400.0003 Cetak peta photo bahan survey set (@.100.000 000.0004 Sof copy peta garis set (@.100.000JUMLAH .500.000J.Biaya Diskusi dan Seminar1 Diskusi Kali (@3.000.000 .000.0002 Seminar/Sosialisasi/jarring aspirasi iPaket (@40.000.000 .000.000JUMLAH .000.000halaman 44dari 69 hal, putusanNomor : 38/PID.SUS.K/2012/PTMDN.

Bososi Pratama;e Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu Pit Barokah 1, 2,dan 3 yang telah terbuka seluas + 6,46 Ha, berada dalam KawasanHutan Lindung (HL) Blok Lalindu;e Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu Pit 90 yang telahterbuka seluas + 1,5 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL)Blok Lalindu;Bahwa hasil overlay dan penelaahan tersebut telah dituangkan dalamPeta Hasil Pengecekan Lapangan Terdakwa di Provinsi SulawesiTenggara, Skala 1:8.000;Bahwa pada saat pengambilan

1:250.000 sesuai KeputusanHalaman 57 dari 116 Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN UnhMenteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 454/KptsII/1999Tanggal 17 Juni 1999);Peta Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutandan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Di Provinsi SulawesiTenggara Skala 1:250.000 sesuai Keputusan Menteri KehutananNomor SK. 465/MenhutII/2011 Tanggal 9 Agustus 2011);Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di ProvinsiSulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2017 Skala 1:250.000sesuai

Hasil overlay dan penelaahantersebut telah dituangkan dalam Peta Berita Acara Hasil PengecekanLokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Morombo,Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi SulawesiTenggara, Skala 1 : 8.000;Bahwa Terhadap kaitannya dengan Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi pada keterangan isi peta baik terhadap Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, peta kawasanhutan maupun luasannya:a.

1:10.000;Bahwa hasil /Jayout dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasipada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Marombo Pantai,Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi SulawesiTenggara, Skala 1:10.000 adalah bahwa letak titik koordinat tersebutberada di dalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu dan tidakmasuk dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT.

1:10.000;Menimbang, bahwa hasil /ayout dalam Peta Berita Acara HasilPengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa MaromboPantal, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi SulawesiTenggara, Skala 1:10.000 adalah bahwa letak titik koordinat tersebut berada didalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu dan tidak masuk dalam IzinPinjam Pakai Kawasan Hutan PT.

lain, karena mereka melakukan pengangkutan usaha pengangkutandengan cara komersil sehingga melakukan izin usaha pengangkutan yangdikeluarkan dari menteri ESDM melalui Dirjen Migas sesuai Pasal 23 Ayat (2)huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;Bahwa izin niaga umum (wholesale) yaitu izin yang diberikan kepada badanusaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor danimpor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar gas, bahan bakar lain danatau hasil olahan dalam skala

Izin NiagaTerbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yangmelakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahanbakar minyak dan gas, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasilolahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitasdan atau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepadapengguna yang mempunyai / menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan danatau terminal penerima (receiving terminal);Bahwa kegiatan usaha yang termasuk dalam

kategori niaga umum yaitu izinyang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha16penjualan, pembelian, ekspor, impor bahan bakar minyak dan gas, bahanbakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yangmenguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkan kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merkdagang tertentu ;Bahwa kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori niaga terbatas yaituizin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan

kegiatan usahapenjualan, pembelian, ekspor, impor bahan bakar minyak dan gas, bahanbakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yangtidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan atau sarana penyimpanan danhanya dapat menyalurkan kepada pengguna yang mempunyai / menguasaifasilitas dan sarana pelabuhan dan atau terminal penerima ;Apabila ada pelaku usaha ataupun perorangan yang membeli kemudianmengangkut BBM dalam jumlah yang banyak, yang kemudian BBM tersebutakan dijual lagi

Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara.e Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan ploting koordinatyang digambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1: 50.000 bahwa sebanyak 3 (tiga) titik berada di Kawasan HutaProduksi Tetap dan Areal Konsesi HTI PT. Sinar BelantaraIndah Desa Sei Meranti Kec. Torgamba Kab.

Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara.Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan ploting koordinatyang digambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1: 50.000 bahwa sebanyak 3 (tiga) titik berada di Kawasan HutaProduksi Tetap dan Areal Konsesi HTI PT. Sinar BelantaraIndah Desa Sei Meranti Kec. Torgamba Kab.

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan ploting koordinat yangdigambarkan dalam bentuk peta hasil pengecekan skala 1 : 50.000 bahwasebanyak 3 (tiga) titik berada di Kawasan Huta Produksi Tetap dan ArealKonsesi HTI PT. Sinar Belantara Indah Desa Sei Meranti Kec. TorgambaKab.

Berdasarkan hasil pengecekanlapangan dan ploting koordinat yang digambarkan dalam bentuk peta hasilpengecekan skala 1 : 50.000 bahwa sebanyak 3 (tiga) titik berada di KawasanHalaman 20 dari 24 Putusan Nomor : 533/Pid.Sus/2016/PNRAPHuta Produksi Tetap dan Areal Konsesi HT!I PT. Sinar Belantara Indah Desa SeiMeranti Kec. Torgamba Kab.

harus dipenuhi meliputi persyaratan administrasidan persyratan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri ESDMRI nomor 0007 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaanizin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan Gas bumi; Benar bahwa Ahli menjelaskan Izin Niaga Umum (wholesale) yaitu izinyang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usahapenjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala

besaryang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan danberhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir denganmenggunakan merek dagang tertentu; Benar bahwa Ahli menjelaskan Izin Niaga terbatas (Trading) yaitu izinyang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usahapenjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas,bahanbakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yangtidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan atau sarana penyimpanandan

skalabesar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpananHalaman 10 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Tjgdan berhak menyalurkannya kepada semuapengguna akhir denganmenggunakan merek dagang tertentu; Benar bahwa Kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori niagaterbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yangmelakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahanbakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasilolahan dalam skala

Dini Hariyati Maulida Syakur, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :Pemeriksaan Fisik : kesadaran menurut skala koma Glasgow adalah tiga,pasien sudah tidak bernapas, nadi di leher tidak teraba, tekanan darahtidak terukur, refleks pupil negatif dan pupil sudah melebar, serta akralteraba dingin.Pemeriksaan Luka:Kepala : Dtemukan dua buah luka, luka pertama berupa luka robek dikepala bagian kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar duasentimeter dan dalamnya nol koma tiga

Dini Hariyati Maulida Syakur, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut, yang pada pokoknya :Pemeriksaan Fisik : kesadaran menurut skala koma Glasgow adalah tiga,pasien sudah tidak bernapas, nadi di leher tidak teraba, tekanan darah tidakterukur, refleks pupil negatif dan pupil sudah melebar, serta akral terabadingin.Pemeriksaan Luka : Kepala : ditemukan luka robek di kelopak mata bagian kanan denganukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dandalamnya satu sentimeter.

Dini Hariyati Maulida Syakur, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut yang pada pokoknya :Pemeriksaan Fisik : kesadaran menurut skala koma Glasgow adalahtiga, pasien sudah tidak bernapas, nadi di leher tidak teraba, tekanandarah tidak terukur, refleks pupil negatif dan pupil sudah melebar, sertaakral teraba dingin.Pemeriksaan Luka : Kepala : Dtemukan dua buah luka, luka pertama berupa Iluka robek dikepala bagian kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebardua sentimeter dan dalamnya nol koma

Pemeriksaan Fisik1.1 pada tanggal dua puluh satu november dua ribu enam bels di IGD pukultiga lewat dua puluh menit Keadaan Umum: Kesadaran : sadar penuh (nilai kesadaran lima belas skala lima belas) Jalan napas bersih Tandatanda vital:Tekanan darah : seratus pertujuh puluh milimiter air raksaDenyut nadi : seratus kali per menitPernafasan : dua puluh dua kali per menitSkala nyeri : sedang di bagian punggung (nilai enam dari sekala satusampai sepuluh)Suhu tubuh : tidak panas1.2 Kepala: Mata : teleng

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Pemeriksaan Fisik1.1 pada tanggal dua puluh satu november dua ribu enam bels di IGD pukultiga lewat dua puluh menit Keadaan Umum:Kesadaran : sadar penuh (nilai kesadaran lima belas skala lima belas)Jalan napas bersihTandatanda vital:Tekanan darah : seratus pertujuh puluh milimiter air raksaDenyut nadi : seratus kali per menitPernafasan : dua puluh dua kali per menitSkala nyeri : sedang di bagian punggung (nilai enam dari sekala satusampai sepuluh)Suhu tubuh

Terdakwa selanjutnya menjual pasirdengan harga Rp.150.000, / dam truck, tanah urug dengan hargaRp.70.000, / dam trucknya.Bahwa terdakwa ALI USMAN alias SEGO melakukan pertambangandengan luas lahan kurang lebin 6 Are dalam melakukan kegiatanpertambangan tersebut harus wajidb memiliki SPPL sesuai denganPeraturan Bupati Lombok Utara Nomor : 9 tahun 2017 tentang UKLUPL dan SPPL dengan skala Produksi di bawah 25.000 m? makaharus memilki SPPL, sedangkan skala Produksi 25.000 m?

maka harus memilki UKLUPL dan apabilasedangkan di atas skala Produksi 500.000 m* maka harus memilkiAMDALPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 109 Jo pasal 36 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan pengelolaan Lingkungan HidupMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.GEDE YOGA WIRA PRATAMA dibawah sumpah

maka harus memilki SPPL,sedangkan skala Produksi 25.000 m* sampai dengan 500.000 m? makaharus memilki UKLUPL dan apabila sedangkan di atas skala Produksi500.000 m? maka harus memilki AMDAL.

31Tahun 2004 bahwa Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruhwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa sejak terbitnya Objek Gugatan, masyarakat yang berprofesisebagai nelayan tradisional skala kecil serta seluruh nelayan di TelukJakarta tidak dapat menangkap ikan lagi karena telah dikapling danselalu diusir ketika akan memasuki wilayah yang diberikan ObjekGugatan.

Akses terhadap sumber daya laut yang akansemakin jauh dan nelayan tradisional skala kecil akan terancam olehsituasi laut yang serba ketidakpastian sementara di sisi lain tidak adakepastian perlindungan;Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 melalui UU Nomor 17Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On TheLaw Of The Sea (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa TentangHukum Laut).

Appropriate publicityshall be given to the depth, position anddimensions of any installations or structuresnot entirely removed ; Badan Perserikatan BangsaBangsa tentang Organisasi Pangan danPertanian (Food and Agriculture Organization/FAQ) yang mengurusimasalah pangan, perikanan dan hak atas pangan telah mengakuiperan penting nelayan skala kecil tradisional.

Dimulai dari pengakuanterhadap perikanan skala kecil sebagai bagian penting pembangunanperikanan dalam Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab TahunHalaman 21 dari 91 halaman.

dan Pengentasan Kemiskinan;Dalam Pasal 5.10 VGSSF menegaskan kewajiban kepada negaradan pihakpihak lain yang terkait sebelum pelaksanaan proyekproyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapatberdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, untukmempertimbangkan dampakdampak sosial, ekonomi dan lingkunganmelalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengankelompokkelompok tersebut, sesuai dengan perundangundangannasional; 5.10.

(dua) bulan kurungan;

Inhutani Unit II skala 1 : 200.000 yang disyahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan pada Departemen Pertanian; - Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor : 155/KPTS.PH.RKT/V-I/5/1976 tanggal 01 April 1976 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan 1976/ 1977, Penggugat memiliki areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan di Mambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknya dilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1: 50.000, yang didukung dengan

Inhutani Unit II skala 1 : 200.000yang disyahkan oleh Direktorat JenderalKehutanan pada Departemen Pertanian ;Surat Keputusan Direktur Jenderal KehutananNomor : 155/KPTS.PH.RKT/V1/5/1976 tanggal 01April 1976 tentang Pengesahan Rencana KaryaTahunan 1976/ 1977, Penggugat memiliki arealHak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukanseluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan diMambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknyadilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1 :50.000, yang didukung dengan Peta Lokasi

Inhutani Unit II skala 1 : 200.000yang disyahkan oleh Direktorat JenderalKehutanan pada Departemen Pertanian ;Surat Keputusan Direktur Jenderal KehutananNomor : 155/KPTS.PH.RKT/V1/5/1976 tanggal 01April 1976 tentang Pengesahan Rencana KaryaTahunan 1976/ 1977, Penggugat memiliki arealHak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukanseluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan diMambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknyadilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1:50.000, yang didukung dengan Peta Lokasi

Inhutani Unit Il skala 1 :200.000 yang disyahkan oleh Direktorat Jenderal KehutananNomor : 155/KPTS.PH.RKT/V1/5/1976 tanggal 01 April 1976tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan 1976/ 1977,menyebutkan Penggugat memiliki areal HPH di PulauNunukan seluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahanMambunut Nunukan seluas 10.97 Ha yang kemudian letaknyadilukiskan dengan peta Pulau Nunukan skala 1 : 50.000, yangdi dukung dengan Peta Lokasi Wana Wisata Mambunut PT.Inhutani , dibuat oleh Yus Ahmad selaku Asisten

Inhutani Unit II dilukiskan dalam peta dengan skala 1 :200.000 tentang letak Areal HPH PT. Inhutani (Persero) di wilayahKalimantan Timur (bukti P3) dan peta Pulau Nunukan skala 1:50.000 tentang letak areal HPH PT. Inhutani (Persero) di PulauNunukan (bukti P4);Menimbang, bahwa Penggugat menguasai tanah obyeksengketa di Mambunut semenjak tahun 1963.

Inhutani Unit Il skala 1:200.000 dan bukti P4 PetaPulau Nunukan skala 1:50.000 tentang letak areal PT. Inhutani (Persero) di Pulau Nunukan. Letak lahan kerja HPH PT. Inhutani .juga tetap di setujui oleh Departemen Kehutanan setelah turunnyaSurat Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PadaHutan Alam PT.

Menghukum TERGUGAT untuk memberikan izin penggunaan frekuensi selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan cakupan skala Nasional kepada PENGGUGAT;4. Menghukum TERGUGAT agar memberikan izin kepada PENGGUGAT untuk menyediakan layanan suara, penomeran dan kode akses, serta dapat melakukan layanan secara nasional maupun internasional;5.

tanamannya yang ikut terbakarsekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), selain itu juga timbulnya asap dapatmerugikan masyarakat disekitar lokasi terjadinya pembakaran lahan karenaasap dan yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkanterjadinya pencemaran atau polusi udara yang merugikan kesehatan manusia.Bahwa Terdakwa yang merupakan Pekebun yang mana kegiatanperkebunan Terdakwa memiliki luasan tanah hanya mencapai 1 Ha (satuhektar) saja dimana termasuk dalam Usaha perkebunan dengan skala

usahatidak mencapai skala tertentu, dan lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebutditanami oleh sebagian pohon kepala sawit dan rempahrempah berupa Jaheyang merupakan termasuk ke dalam golongan tanaman Perkebunan.Bahwa Terdakwa sebagai Pekebun tidak memiliki ijin untuk melakukanpembakaran untuk membuka dan memperluas lahan perkebunan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 108 Jo.

TataRuang, karena : Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta GambarPerencanaan berupa Lampiran UndangUndang Nomor 39 Tahun 2013tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang diPropinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalahtidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumberpeta yang diambil dari google map adalah menyalahi ketentuan Pasal1411 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013; Tidak adanya koordinatkordinat dan skala

TataRuang, karena : Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta GambarPerencanaan berupa Lampiran UndangUndang Nomor 39 Tahun 201322tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang diPropinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalahtidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumberpeta yang diambil dari google map adalah menyalahi ketentuan Pasal11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013; Tidak adanya koordinatkordinat dan skala

Peta Kawasan Perencanaan, PetaZona Komersial I1 Pagar Dewa ukuran Al, Peta Zona Komersial C1ukuran Ai, Peta Administratif Kota Bengkulu ukuran Ai, Peta ZonaKomersial K3 Pagar Dewa ukuran Al dan Peta Zona KomersialPerdagangan Skala Kota (K2) Ukuran A1;1 (satu) buku Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan KawasanKomersial Kota Bengkulu;1 (satu) buku Laporan Antara Penyusunan Master Plan Kawasan KomersialKota Bengkulu;3448.1 (satu) buku Executive Sumarry Penyusunan Master Plan KawasanKomersial Kota

Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta KawasanPerencanaan berupa Peta Lampiran UndangUndang No. 39 Tahun2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan KabupatenKepahiang di Propinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan PropinsiBengkulu Skala 1 : 100.000 Dishut Bengkulu adalah tidak adakaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumber petayang diambil dari google map adalah menyalahi Pasal 11 ayat(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013;2.

Tidak singkronnya simbolisasi/legenda peta dengan gambar yangada dalam Zona Komersial Perdagangan Skala Kota (K2), ZonaKomersial C1, Zona Komersial K3 Pagar Dewa, Zona Komersial I1Pagar Dewa, Zona Komersial OR1 Pagar Dewa yang terkesancopypaste adalah tidak dapat menerangkan peta yangseharusnya karena tidak memenuhi ketelitian muatan ruang yangdisyaratkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013;Bahwa dapat dikatakan produk hasil pekerjaan Penyusunan

berstatus duda;3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggaldirumah sendiri selama 7 bulan4 Bahwa selama menikah tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan suamiisteri (ba'dadukhul ) dan telah punya anak;5 Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, namunsejak 1 bulan setelah menikah rumah tangga penggugat dengan tergugat mulaigoyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:(a) tergugat suka judi (bola) dalam skala

surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 18/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.18) Surat Pernyataan (tanpa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sar.PANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.19) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a/n CONG HANG YO no.470/140Dbs/4568 tanggal 1 Juli 2005 dan 1 (satu) lembar foto copyKTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25 Februari2005.20) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala

).1 (satu) bundel surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 19/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.Surat pernyataan (tanoa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sdr.PHANG FO NYIT tanggal 10 Januari 2000.1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25Februari 2005.Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.1 (satu) lembar peta bidang dengan skala

PHANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764tanggal 25 Februari 2005.7) Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.8) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta: 48.148.195.01.8 dan No.

No.2 PK/Pid/201520) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta : 48.148.195.01.8 dan No.

Merencanakan dan melaksanakan penyusunanpetunjuk operasional, pengolahan, pembinaandan pengawsan mutu hasil serta pemasarandan penyebaran pendataan dan pelaporaninformasi harga komoditi perkebunan.Bahwa berdasarkan Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013,tanggal 30 September 2013 tentang pedoman perizinan usahaperkebunan bahwa yang dimaksud skala tertentu adalah dimanamengatur terkait perizinan yang harus dimiliki oleh pekebun dan atauperusahaan perkebunan terhadap luasan lahan dibawah 25 hadiwajibkan

kepada pekebun dan atau perusahaan perkebunanmendaftarkan lokasi lahan perkebunannya (STDB : surat tanda daftarperkebunan budidaya) yang meliputi tanaman perkebunan diantaranyakelapa sawit, karet, coklat, kelapa, kopi, dan lain lain sesuai yang diaturpermentan, sedangkan untuk skala luasan lahan diatas 25 ha, makapekebun atau perusahaan perkebunan harus mengurus izin usahaperkebunan budidaya (IUPB), akan tetapi untuk STDB diurus ketikatanaman komoditinya sudah tertanam.Snt.Bahwa perbuatan terdakwa

bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud olehPenuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwasebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;Menimbang, bahwa dengan identitas tesebut di atas dan denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan yangdimaksud pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala

kayuyang berasal dari kawasan hutan mangrove (pinggir pantai) yang sebelumnyatelah ditebang oleh Almarhum Ayah Kandungnya;Bahwa Pada tanggal 16 Juli 2007 telah dilakukan Penentuan TitikKoordinat tempat kejadian perkara sebagai kawasan hutan mangrove (hutanpinggir pantai) dilakukan dengan menggunakan alat Global Position System(GPS) Merk Garmin pada titik Koordinat N 03 21 19,3 dan H 99 27 36 yangkemudian titik Koordinat tersebut diplotkan pada Peta Kawasan Hutan SumateraUtara Tahun 2005 dengan skala

No.1203 K/PID.SUS/2010sebagai kawasan hutan mangrove (hutan pinggir pantai) dilakukan denganmenggunakan alat Global Position System (GPS) Merk Garmin pada titikKoordinat N 03 21 19,3 dan E 99 27 36 yang kemudian titik Koordinattersebut diplotkan pada Peta Kawasan Hutan Sumatera Utara Tahun 2005dengan skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.44/Menhutll/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan ternyata tempatpengambilan kayu laut jenis apiapi yang dilakukan oleh Terdakwa BOIMANberada

No. 1547 K/PID.SUS/2011secara tradisional dengan skala kecil demi peningkatan ekonomi dankesejahteraan rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan dan penganggurankemudian dengan wakiu tertentu akan diberikan kepada perusahanpertambangan emas yang skala besar.