KIMIA FARMA TD. perludinegosiasi karena tinggi, sebagai calon pemenang penyedia barangmetode evaluasi dan klarifikasi adalah sistem nilai / merit dimana siapayang menawar terendah maka akan mendapat nilai yang tinggi,sedangkan yang menawar harga tinggi maka nilainya rendah, dalam halini yang memasukan penawaran tinggi adalah PT. KIMIA FARMA TD.sebesar Rp. 771.067.572.840, dan PT.

KIMIA FARMA TD. perludinegosiasi karena tinggi, sebagai calon pemenang penyedia barangmetode evaluasi dan klarifikasi adalah sistem nilai / merit dimana siapayang menawar terendah maka akan mendapat nilai yang tinggi,sedangkan yang menawar harga tinggi maka nilainya rendah, dalam halini yang memasukan penawaran tinggi adalah PT. KIMIA FARMA TD.sebesar Rp. 71.067.572.840, dan PT.

yang berbunyi sebagai berikut:PaSal 54:n0nn enna nn nn en en nn nnn n nn en en naan enna nn ncnnnnnenenennnse nn nes (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementrian, sektrerarisjendral/secretariat Lembaga negara, secretariat Lembaga nonstruktural,sekretarus daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkansystem merit

Sistemyang digunakan adalah merit poin dan hanya satu perusahaan yangdinyatakan lengkap yaitu CV Afa Zahra Saintama;Bahwa ada bukti surat undangan untuk melakukan pembuktiankualifikasi;Bahwa dari tiga perusahaan yang mengikuti pembuktian kualifikasi,hanya dua perusahaan yang diusulkan sesuai perintah PenggunaAnggaran, sedangkan perusahaan satunya tidak diusulkan karena secarateknis tidak memenuhi persyaratan dan perusahaan tersebut tidak dapatmenunjukkan adanya tenaga teknis;Bahwa Saksi kurang mengetahui

undangan yang ditujukan kepada panitialelang untuk mengadakan rapat terkait dengan akan diadakannya proyekpengadaan keramba jaring apung;Bahwa Saksi mengikuti proses lelang hanya pada saat anwijzing danpembukaan penawaran;Bahwa semua panitia lelang hadir pada saat anwijzing dan Saksi AgusNurjaman yang memberikan penjelasan pada saat anwijzing;Bahwa sebagai PPTK, Saksi mulai bekerja setelah proses lelang;Bahwa proses pelelangan yang dilakukan menggunakan sistem meritpoint;Bahwa setahu Saksi, sistem merit

bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang berwenang diaturdalam Pasal 54 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu berbunyi:(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisjenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit

TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat(1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,Halaman 59 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABNsekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaganonsiruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariatlembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota;Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:Pasal 54:Ayat(1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsidan kabupaten/kota.Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN diInstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit

lebarlebar dan meludahi lobang kemaluan saksi AMINPATHONAH Als AMIN clan menimpah atau menindih tubuh saksi sambilmemasukkan batang penis atau slat kelamin terdakwa ke dalam lobangkemaluan saksi AMIN PATHONAH Als AMIN clan pads saat itu saksiAMIN PATHONAH Als AMIN merasa kesakitan dan saksi AMINPATHONAH Als AMIN berusaha merapatkan pahanya namun terdakwa35memaksa untuk melebarkan paha saksi AMIN PATHONAH Als AMINselanjutnya terdakwa menggoyanggoyangkan pantat terdakwa selamalebih kurang 1 (sate) merit

berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54UU No. 5/2014 diatur sebagai berikut:Pasal 54(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsidan kabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di InstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit

. ; Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan PejabatPembina Kepegawaian di instansi masingmasin ; Ayat (3) ; Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masingmasing.

Penghasilan terakhir sistim merit sebesar Rp1.680.000,00;2. Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp 900.000,00;3. Tunjangan jabatan fungsional sebesar Rp 450.000,00 dan4. Tunjangan prestasi sebesar Rp 850.000,00Jumlah Rp3.880.000,00;Perhitungan dengan rumus:Jumlah masa kerja dalam bulan x 30 x Penghasilan = 30 Tahun x 12Bulan.

mengenai Pejabat yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretarisJenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural,sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit

ini berdasarkan SK Drut No. 429/SHS.01/Kpts/X/2010tanggal 14 Oktober 2010 tentang Pembagian Tantiem tahun2009 bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Sekretaris DewanKomisaris, Sedangkan Jasa Produksi tahun 2009berdasarkan risalan RUPS tentang persetujuan laporantahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2009,pada butir Ill.7 bahwa persetujuan prinsip dituangkan dalamRUPS namun pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepadaDireksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan kinerja,asas kewajaran dan merit

Sedangkan JasaProduksi tahun 2010 berdasarkan risalah RUPS tentangpersetujuan laporan tahunan dan pengesahanlaporankeuangan tahun buku 2010, pada obutir Ill.5 bahwapersetujuan prinsip dituangkan dalam RUPS namunpelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada Direksi danDewan Komisaris dengan memperhatikan kinerja, asaskewajaran dan merit system dengan pemberian Jasa Produksiyang telah dianggarkan dan dialokasikan sebagai biaya tahun2010 sebesar Rp. 7.434.284.804, dibagikan kepadakaryawan.c.

Sedangkan JasaProduksi tahun 2010 berdasarkan risalah RUPS tentangpersetujuan laporan tahunan dan pengesahanlaporankeuangan tahun buku 2010, pada obutir Ill.5 bahwapersetujuan prinsip dituangkan dalam RUPS namunpelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada Direksi danDewan Komisaris dengan memperhatikan kinerja, asaskewajaran dan merit system dengan pemberian Jasa Produksiyang telah dianggarkan dan dialokasikan sebagai biaya tahun2010 sebesar Rp. 7.434.284.804, dibagikan kepadakaryawan.a.

Sedangkan Jasa Produksi tahun 2010 berdasarkanrisalahRUPS tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangantahun buku 2010, pada butir III.5 banwa persetujuan prinsip dituangkan dalamRUPS namun pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada Direksi dan DewanKomisaris dengan memperhatikan kinerja, asas kewajaran dan merit systemdengan pemberian Jasa Produksi yang telah dianggarkan dan dialokasikansebagai biaya tahun 2010 sebesar Rp. 7.434.284.804, dibagikan kepadakaryawan.Dasar TANTIEM

.:: 05 Rp. 1.000.000.MERIT cca crx xm cos wore aarciinet corns earns exec Rp. 6.000.RRECAKSI .....ccccccccce cece eeesseseeceseseeseeeeeeess Rp. 10.000.JUMIAN ooo eceeccceceeeeeeeeeeeeeeeeessneeneaeees Rp. 3.871.000.Halaman 68 dari 68 Halaman Putusan No. 520/Pdt.G/2018

54 UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut : (1)Putusan Nomor: 24/G/2019/PTUN.PDGHalaman 29 dari 88 HalamanPresiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, SekretarisJenderal / Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota ; (2)Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang diaturdalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagaiberikut : (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenanganpembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenangdi Kementerian, Sekretaris Jenderal / Sekretariat LembagaNegara, Sekretariat Lembaga nonstruktural, Sekretaris DaerahProvinsi dan Kabupaten / Kota ; (2) Pejabat yang Berwenangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankanfungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkanSistem Merit

BROWING SA 18Made In BELGIUM Cal 9 MM Nomor sari 88898 yangberisikan 1 butir peluru.e 1 (satu) pucuk senjata api FN BROWING HI POWERAUTOMATIC yang berisikan 3 butir peluru.e 5 (lima) butir peluru dalam bungkus~ rokokSampurna mil.e 2 (dua) lembar Plat Nomor dengan No.pol B1085KFVe 2 (dua) lembar Plat Nomor dengan No.pol.D1236D.e 1 (satu) buah pisau Stenlis bersangkutan kertasminyak warna coklat.e 1 (satu) buah tas warna hitam.e 1 (satu) buah Hand Phone Nokia Tipe RH 130 warnabiru.e 1 (satu) buah Hp merit

yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang diatur dalamPasal 54 UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan sebagai berikut : (1)Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan ManajemenASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, SekretarisJenderal / Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga nonstruktural, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota ; (2)Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalammenjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintahberdasarkan Sistem Merit

mengenai Pejabat yangBerwenang ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara menyebutkan :(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaanManajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang dikementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,sekretariat lembaga nonstruktural, Sekretaris daerah provinsi dankabupaten/kota.(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud padaayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di InstansiPemerintah berdasarkan Sistem Merit

2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal iniadalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa aquo dengan mengujinya dengan ketentuan yuridis normatif dihidang hukumpublik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah yang diujidengan ketentuan hukum privaat, dan kedudukan Tergugat yang selalu Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan,dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah objektum Iitis ; Merit