Ditemukan 1422 data
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Pasal 5/7 dan Pasal 58 ayat (6)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan serta bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, knususnya Asas Kepastian Hukum; Bahwa sejalan dengan prinsip reformatio in melius (Hakim melaluiputusannya akan membawa Penggugat kepada keadaan atau situasiyang lebih baik dibandingkan dengan keadaan atau situasi sebelumPenggugat mengajukan gugatan) sebagai kKonsekuensi dari peran HakimPeradilan Administrasi yang bersifat aktif (asas dominus
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kebenaran material (materielewaarheid) dalam sengketa tata usaha negara merupakan konklusideduktif korelasi antara peraturan dasar suatu Keputusan TataUsaha Negara dengan substansi formal dan material KeputusanTata Usaha Negara;Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajakmempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangansesuai dengan Asas Keaktifan Hakim (Dominus Litis Beginsel)sebagai salah satu asas yang menjadi landasan normatifoperasional hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara,mengingat
Bahwa pendapat terkait Asas Keaktifan Hakim (Dominus LitisBeginsel) juga dikemukakan oleh Van Buren yang dikutip olehMarbun (1997:303) bahwa "Hakim Administrasi diberikan peranaktif karena Hakim tidak mungkin membiarkan danmempertahankan tetap berlakunya suatu keputusan administrasinegara yang nyata keliru dan jelas bertentangan dengan UU yangberlaku, hanya karena alasan para pihak tidakmempersoalkannya dalam objek sengketa.k.
35 — 19
Disamping itu majelis juga mengaburkan unsurunsur materil dalam pokok perkara sehingga berdampak ketidakjelasan, yangmana seharusnya majelis mempedomani dan memenuhi pelaksanaan asaskeaktifan hakim (dominus litis beginsel), yang memberikan landasan bagiprinsip ultra petita serta mengindahkan teknis Omis Probandi/Hal.3 dari 10 hal.Put.No.170/B/2013/PT.TUN.JKT.bewijslastverdeling (beban pembuktian);Bahwa PTUN Jakarta tidak secara komprehensif, tidak cermat dan tidak telitidalam melakukan pemeriksaan
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan keputusanTerbanding yang tertuang dalam Keputusan Nomor : KEP1766/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan atas keberatanPemohon Banding terhadap Penetapan Pejabat yang dilakukan olehTerbanding dalam SPTNP Nomor : SPTNP001403/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 31 Januari 2013, dominus in litis dalam sidangMajelis Pengadilan Pajak tidak pernah diperiksa dan diuji sebagaimanadipersyaratkan dan dinyatakan dalam Penjelasan UndangUndangPengadilan Pajak dan tidak mencerminkan ketentuan
113 — 133
menerima datadata dari Tergugat guna sebagaibahan untuk memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki danmelengkapinya dengan datadata yang diperlukan (in casu terkait dengan ketepatansubstansi apa yang digugat /obyek sengketa) pada gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan dasar aspek ketepatansubstansi apa yang digugat /obyek sengketa tersebut diatas, maka sebagai aktualisasidan implementasi daripada asas keaktifan hakim pengadilan administrasi (actiev enrechter/dominus
22 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah memenuhi kewajiban pembayaran Bea Masuk danpenandatangan surat banding telah memenuhi yang dipersyaratkan dalamPasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Pengadilan Pajak.Sedangkan keputusan Terbanding yang tertuang dalam Keputusan Nomor KEP3328/KPU.01/2013 tanggal 05 Juni 2013 tentang Penetapan atas keberatanPemohon Banding terhadap Penetapan atas keberatan terhadap SuratPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP005275/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 05 April 2013, dominus
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
., danpertimbangan hukum tentang pembenaran "dominus litis" HakimPeradilan Tata Usaha Negara seperti terurai dalam pertimbanganhukum halaman 49 putusan merupakan alasan pertimbangan hukumyang menurut pandangan kami merupakan upaya untuk menciptakan"Opini Hukum" agar gugatan dapat diperiksa dan dipertimbangkanhingga pokok sengketanya mengingat jika Judex Facti Tingqkat mempertimbangkan perihal fakta Faithelijke dan Juridische penguasaanHalaman 18 dari 27 halaman.
Perihal "Dominus Litis"Hakim Peradilan Tata Usaha Negara seperti dipertimbangkan melaluipertimbangan hukum halaman 49 adalah juga tidak benar dan jelasHalaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor 414 K/TUN/2014tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak yang bersengketasecara fair dan riil, terutama terhadap kepentingan pihak Tergugat IlIntervensi serta merupakan kekhilafan hakim dalam mempertimbangkanputusan tersebut ;b.
Berdasarkanketerangan Lurah Mattoanging, Lurah Kampung Buyang dan CamatMariso, tanah yang Dlkenal sebagai Lapangan Sepak Bola yangdipermasalahkan oleh PT GMTD Thk terletak di Wilayah KampungBuyang bukan terletak di Wilayah Kelurahan Mattoanging., danpertimbangan hukum tentang pembenaran "dominus litis" HakimPeradilan Tata Usaha Negara seperti terurai dalam pertimbanganhukum halaman 49 putusan merupakan alasan pertimbangan hukumyang menurut pandangan kami merupakan upaya untuk menciptakan"Opini Hukum
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena dapat dilihat yang salingmengecualikan dan jelas menggunakan katakata atau, dengan demikianHakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut yang terbukti tanpamemeriksa dan memutus dakwaan lainnya ;Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan pengadilan dankemudian menjadi dasar putusan Hakim pula, pemeriksaan dan putusanHakim tersebut terbatas pada apa yang didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum, karena Jaksa Penuntut Umum adalan penentu tentang delik apa yangdidakwakan kepada Terdakwa (Dominus
56 — 13
diterima, makamengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan Bahwa walaupun sengketa ini telah melalui ProsesPenelitian.........Penelitian Administrasi Kepaniteraan, Dismissal Prosesdan Pemeriksaan Persiapan, bukan berarti pada saattersebut telah diyakini fakta yuridis tentang tenggangwaktu tersebut, karena baru pada saat acara pembuktiandalam Pemeriksaan Persidangan hal tersebut diyakini ; bahwa selain dari pada halhal yang telah diuraikandiatas, Majelis Hakim sesuai kewenangannya menurutasas Dominus
184 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keempat, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, makapenghitungan nilai jual merk dagang berdasarkan asas kepatutan dankepantasan hukum maka dominus in litis antara penyajian perhitunganyang dilakukan Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali dan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali sertaMajelis Hakim Agung dalam mengedepankan Judicial Activism.Perhitungan dibawah ini didasarkan pada dominus in litis dan fakta hukumberdasarkan sumber data yang telah di publish diantaranya olehKementerian
56 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Thailand selaku induk perusahaannya;Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dimiliki (pemegang sahamnya) adalah 60% DSGInternational Limited Thailand, sehingga dapat dikatakan segalatindakan, keputusan adalah representasi dari DSG InternationalLimited Thailand dan memandang Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) ini harus dilihat dari motif yang mendasaridari pemiliknya yaitu DSG International Limited Thailand;Bahwa sesuai dengan Pasal 76 dan adanya azaz dominus
halaman Putusan Nomor 604 B/PK/PJK/2017Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) dimiliki (pemegang sahamnya) adalah 60% DSGInternational Limited Thailand, sehingga dapat dikatakan segalatindakan, keputusan adalah representasi dari DSG InternationalLimited Thailand dan memandang Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) ini harus dilihat dari motif yang mendasaridari pemiliknya yaitu DSG International Limited Thailand;Bahwa sesuai dengan Pasal 76 dan adanya azaz dominus
55 — 12
; d. kekuatan pembuktian yang telah diajukan ;Menimbang, bahwa apa yang disebutkan dalam Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara besertapenjelasannya, walaupun tidak secara langsung ditulis didalam putusannya olehHakim Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi pasal tersebut dipergunakan olehHakim Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bahanperimbangan dalammembuat putusannya dalam rangka untuk mencari kebenaran materill,keaktfan Hakim ini disebut dengan istilah dominus
37 — 13
No.47/B/2013/PT.TUN.Mks.Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama,dimana dengan mendasarkan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang mana Hakim bersifat aktif (dominus litis), makadengan menggunakan ketentuan Pasal 77 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut,dari beberapa materi Eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Terbanding dan TergugatII Intervensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu memberikanpertimbangan
50 — 14
Pematang Siantar untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil tersebut mendaftar putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Menetapkan dalam hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama CHRISTIAN DOMINUS
93 — 24
SMG tanggal 8 Desember 2011 haruslah dibatalkan ;Menimbang, bahwa mengenai alat alat bukti yang diajukan olehpara pihak, baik berupa surat yang belum dipergunakan sebagaibahan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim Banding tidakperlu dipertimbangkan lagi, seSuai dengan asas peranan HakimPeradilan Tata Usaha Negara Aktif ( dominus litis ) peranan Hakimyang aktif tersebut karena Hakim dibebani tugas untuk mencarikebenaran materiil.
75 — 37
MENYATAKAN Bahwa selamapemeriksaan terdakwa tidak di dampingi oleh penasehat Hukum, sedangkanberita acara pengeledahan dan pernyataan tanggal 15 Desember 2009ternyata telah di buat oleh pejabat yg tidak melakukan tindakan tersebutnamun oleh petugas lain, dengan demikian berita acara pemeriksaanterdakwa, berita acara penggeledahan TIDAK SAH DAN CACAT HUKUMsehingga surat dakwaan Jaksa yang di buat atas dasar Berita acara menjaditidak sah dan CACAT DEMI HUKUM.Bahwa dihadapan Majelis Hakim Yaitu sebagai DOMINUS
Terbanding/Penuntut Umum : RAHMAYANI AMIR, SH
43 — 20
Dan inidapat dibuktikan pada Video Persidangan Yang sudah kami rekam pada padasaat pemeriksaan perkara tingkat pertama (Video Terlampir).Penasihat Hukum juga menyimpulkan Jaksa Penuntut UmumRAHMAYANI, SH tidak mengetahui apa penyebab barang bukti tersebut bisakosong tidak ada isinya dikarenakan Jaksa Penuntut Umum RAHMAYANI, SHtidak menunjukan kesungguhan nya sebagai seorang DOMINUS LITIS(pengendali perkara) dalam menjalankan perkara ini, Jikalau Jaksa PenuntutUmum RAHMAYANI, SH bersungguhsungguh
terhadap badan Terdakwa akan tetapipetugas tidak menggeledah terdakwa setelah di polsek petugas barumenggeledah isi dompet Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) klip plastic kecilHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1612/Pid.Sus/2020/PT MDNyang kosong dan barang bukti yang ditemukan dibawah kaki Terdakwa jugadibawa ke polsekDari fakta yang telah di uraikan Majelis Tingkat Pertama yang telah kami kutipdiatas maka dapat lah terlihat jelas bahwa seharusnya PIHAK PEMERIKSAPERKARA (MAJELIS TINGKAT PERTAMA) DAN DOMINUS
95 — 30
ketentuan Pasal 77 ayat (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 menyebutkan Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilandiajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harusdiputus sebelum pokok sengketa diperiksa dengan demikian meskipun tidak ada eksepsitentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan Tergugat/Terbanding dan Tergugat IIIntervensi/Terbanding karena UndangUndang atau Hakim karena Jabatannya dalam halini Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersipat aktip (Azas Dominus
60 — 32
Putusan No : 54/B/2013/PT.TUN.JKT Majelis Hakim dalam memepertimbangkan azas dominus litis tidak tepat.
43 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 15/B/PK/PJK/2016Dengan demikian Pengadilan Pajak menjalankan fungsi kekuasaankehakiman yang independence dan merdeka;Sesuai dengan Pasal 9A UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur bahwaPengadilan Pajak berada dan karena itu merupakan pengadilan khususdalam lingkungan Peradilan TUN;Sesuai dengan Pasal 107 UndangUndang PTUN, Pengadilan TUNpada dasarnya menganut asas Dominus Litis artinya Hakim mencarikebenaran dan keadilan materiil;Hukum Pajak
mempunyai karakteristik sebagai Hukum Publik yangtergolong pada rumpun Hukum Administrasi Negara atau Hukum TUN.ltu sebabnya Pengadilan Pajak tergolong Pengadilan Khusus darilembaga Peradilan TUN dan dengan demikian pada dasarnyaPengadilan Pajak juga menganut asas Dominus Litis.
dijelaskan dalam penjelasan Pasal 76 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagaiberikut:Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil, sesuai dengan asas yang dianut dalam UndangUndangPerpajakan.Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apayang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi parapihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan,tidak terbatas pada fakta dan halhal yang diajukan oleh para pihak;Asas Dominus