Ditemukan 8357 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rawas rawang raswan radan rakwan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 17-07-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
DAVID RAZI, SE. SH. MH.
Terdakwa:
SRI RETNO WIDIYAWATI Binti GAUS SUPENO
210 — 60
  • Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; danPejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Yang dimaksud dengan "pejabat lain yang memiliki fungsi strategisadalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukanpenyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dannepotisme, yang meliputi:1.
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
1.ZAIBUL Gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM
2.FARIDAH
Tergugat:
2.ISNA
3.AIDA AMIR
4.NOTARIS/PPAT, DELLON ANAS, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
208 — 355
  • selaku Wali Nagari Sumpur; Bahwa Saksi melakukan penghijauan mulai dari daerah Batu Bakarutsampai dengan kincir yang berada di arah selatan dekat Jorong RumbaiNagari Padang Laweh Malalo; Bahwa pada saat menentukan batas wilayah kerja program penghijauantersebut juga dihadiri oleh Bapak Endah yang merupakan Wali JorongRumbai Nagari Padang Laweh Malalo dan Bapak Sahiran selakuSekretaris Kecamatan; Bahwa Jorong Sudut Nagari Sumpur ditunjuk untuk program penghijauantersebut karena lahannya kering dan rawan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-07-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 25 /Pid. Sus. TPK /2015 /PN.Tjk
Tanggal 29 Juli 2015 — - Hi. AMRULLAH, S. Sos.
159 — 19
  • dua ribu empat ratus delapan puluhrupiah)Bahwa titik lampu yang di pasang adalah :Kecamatan Kedondong 73 Lampu.Kecamatan Padang Cermin 146 Lampu.Kecamatan Punduh Pidada 127 Lampu.Bahwa sesuai dengan Kontrak kerja dan gambar kerja namun setelah akandilakukan pemasangan ada perubahan dari pihak Pemda dan masyarakat untukHalaman 75 dari 124 hal Putusan Nomor 25/Pid/Sus/2015/PN.Tjk.76memasang lampu jalan pada titik yang di butuhkan oleh masyarakat misalnyajalan pertigaan, tikungan dan titiktitik yang rawan
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2011 — Putus : 25-09-2008 — Upload : 25-07-2011
Putusan PN WONOSOBO Nomor 80/PID/2008/PN.Wnsb
Tanggal 25 September 2008 — Drs. TRIMAWAN NUGROHADI, MSi.; JPU
206 — 25
  • Wonosobo pernah ada proyek pengadaanmobil pemadam kebakaran tahun 2003.bahwa alasannya pengadaan MOBIL PEMADAM KEBAKARANtersebut, karena mobil pemadam kebakaran yang adakondisinya sering rusak dan sudah tua, selain itu82Wonosobo rawan terjadi kebakaran.bahwa proyek MOBIL PEMADAM KEBAKARAN dibiayai daridana APBD tahun 2003 yang dianggarkan sebesar Rp.800.000 .000, Bahwa Ketika APBD kabupaten wonosobo tahun 2003 yangmemuat anggaran proyek pengadaan Mobil PemadamKebakaran disahkan oleh Legislatif pada
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
159 — 166
  • Selain itu tidak pernah disebut adanya dokumenpersetujuan UKP dan UPL untuk pelaksanaan kegiatan ekplorasi pertambangantersebut.BAB Il1)2)3)4)5)6)1)Halaman Il1: Lokasi rencana kegiatan tidak disebutkan titik koordinatnyasehingga tidak bisa dideteksi secara tepat batas proyeknya dan rawan terhadapperubahan/ pemekaran lokasi penambanganStatus kepemilikan lahan (milik masyarakat atau Pemda atau Perhutani) dan luaslahan serta batasnya tidak dijelaskan> dalam rona lingkungan hidup awal hal inijuga tidak
    No. 240/Pid.SusTPK/2016/PN.SbyHalaman Il1: Lokasi rencana kegiatan tidak disebutkan titik koordinatnya sehinggatidak bisa dideteksi secara tepat batas proyeknya dan rawan terhadap perubahan/pemekaran lokasi penambanganStatus kepemilikan lahan (milik masyarakat atau Pemda atau Perhutani) dan luaslahan serta batasnya tidak dijelaskan> dalam rona lingkungan hidup awal hal ini jugatidak dijelaskanHalaman Il7: Tahap konstruksi seharusnya menjelaskan pembangunan: persiapanlahan, fasilitas Kantor, gudang
    Selain itu tidak pernah disebut adanya dokumenpersetujuan UKP dan UPL untuk pelaksanaan kegiatan ekplorasipertambangan tersebut.BAB Il2)3)4)5)6)i)8)Halaman Il1: Lokasi rencana kegiatan tidak disebutkan titikkoordinatnya sehingga tidak bisa dideteksi secara tepat batasproyeknya dan rawan terhadap perubahan/ pemekaran lokasipenambanganStatus kepemilikan lahan (milik masyarakat atau Pemda atauPerhutani) dan luas lahan serta batasnya tidak dijelaskan> dalamrona lingkungan hidup awal hal ini juga tidak
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 06-03-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 9-K/PMT.III/AD/III/2018
Tanggal 2 Agustus 2018 — JOKO SETIYO K, M.SI (HAN), Letkol Inf NRP 11990052710279
193 — 270
  • Bertanggung jawab kepada Komando Atas, atas situasidan kondisi di wilayah Saumlaki dimana Yonif 734/SNSberadaBahwa sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni2017 Saksi mendapat tugas sebagai Dan Satgas Yonif734/SNS dalam rangka melaksanakan tugas PengamananDaerah Rawan Kodam XVI//Ptm untuk wilayah P. Ambon danP. Lease.Bahwa selaku Dan Satgas, Saksi mempunyai tugas danung jawab diantaranya :a.
Pengadilan PN TUAL Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 01-08-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN TUAL Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Tual
Tanggal 12 Desember 2012 — FUAD SALEH AZIZ alias FUAD
76 — 40
  • dalam hal pasal yang dinyatakanterbukti pada perbuatan dan diri terdakwa tersebut didasarkan padapertimbangan hukum yang nyata bahwa amanat pasal 385 KUH Pidanasecara substantif mengisyaratkan harus adanya pernyataan danpengakuan hak pihak lain bersamasama didalam objek berupa tanahtersebut secara de jure maupun de facto, dan hal ini didalam analisayuridis terhadap pasal tersebut, Penuntut Umum mendasarkannyapada kedudukan hak yang lebih mengarah kepada perbuatankeperdataan sehingga akan sangat rawan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor Nomor : 68/Pid.Sus-TPK / 2018/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2018 — RIAL WELLYDA, S.STP, M.Si
88 — 42
  • Pejabat lain yang memiliki, fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuanperaturan perudangundangan yang berlaku.Penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999menyatakan Yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsistrategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalamHalaman 90 dari 103 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/TPK / 201 8/PN.Bdgmelakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik korupsi,kolusi dan nepotisme, yang meliputi :
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk.
Tanggal 5 Juni 2015 — - INDRA SETIAWAN Bin ROMLI FAQIH
97 — 21
  • dua ribu empat ratus delapan puluhrupiah)Bahwa titik lampu yang di pasang adalah :Kecamatan Kedondong 73 Lampu.Kecamatan Padang Cermin 146 Lampu.Kecamatan Punduh Pidada 127 Lampu.Bahwa sesuai dengan Kontrak kerja dan gambar kerja namun setelah akandilakukan pemasangan ada perubahan dari pihak Pemda dan masyarakat untukHalaman 75 dari 124 hal Putusan Nomor 25/Pid/Sus/2015/PN.Tjk.76memasang lampu jalan pada titik yang di butuhkan oleh masyarakat misalnyajalan pertigaan, tikungan dan titiktitik yang rawan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
332 — 190
  • Bahwa pada saat akan membangun perumahan, Pihak Perum Perumnasmenerima dari Pemda Kodya Dati Il Bengkulu Sketsa Posisi RencanaRumah yang akan dibangun diatas lahan tersebut (Site Plan), dari SitePlane tersebut tidak semua lahan bisa dibangun karena kontur tanah yangtidak memenuhi syarat, rendah, rawa dan rawan banjir, sehingga dari jumlah990 (sembilan ratus sembilan puluh) unit rumah yang diusulkan, yangdibangun hanya kurang lebih 610 (enam ratus sepuluh unit) Type 36 RSS.Dari jumlah tersebut yang
    Dimana dalam MOU tersebut disepakati bahwa Pihak Korpri yangmenyiapkan lahannya dan Pihak Perum Perumnas hanya membangunrumahnya saja.Menimbang, bahwa pada saat akan membangun perumahan, PihakPerum Perumnas menerima dari Pemda Kodya Dati Il Bengkulu Sketsa PosisiRencana Rumah yang akan dibangun diatas lahan tersebut (Site Plan), dariSite Plane tersebut tidak semua lahan bisa dibangun karena kontur tanah yangtidak memenuhi syarat, rendah, rawa dan rawan banjir, sehingga dari jumlah990 (sembilan ratus
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Pdp
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
1.ZAIBUL Gelar DATUAK KABASARAN NAN ITAM
2.FARIDAH
Tergugat:
2.ISNA
3.AIDA AMIR
4.NOTARIS/PPAT, DELLON ANAS, S.H., M.Kn.
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR
207 — 107
  • selaku Wali Nagari Sumpur; Bahwa Saksi melakukan penghijauan mulai dari daerah Batu Bakarutsampai dengan kincir yang berada di arah selatan dekat Jorong RumbaiNagari Padang Laweh Malalo; Bahwa pada saat menentukan batas wilayah kerja program penghijauantersebut juga dihadiri oleh Bapak Endah yang merupakan Wali JorongRumbai Nagari Padang Laweh Malalo dan Bapak Sahiran selakuSekretaris Kecamatan; Bahwa Jorong Sudut Nagari Sumpur ditunjuk untuk program penghijauantersebut karena lahannya kering dan rawan
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 15-11-2017 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 155/Pdt.G/2017/PN Bgr
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 25
  • bahwa Para Pedagang dalam perkara ini ParaPenggugat yang telah diberikan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II danSurat Peringatan IIIl, serta pada poin keempat memuat katakata Hasil rapathalaman 124 Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2017/PN.Bgrdengan seluruh Muspida Kota Bogor, tanggal 21 Februari 2018 disepakatibersama bahwa Jalan Dewi Sartika tidak boleh dijadikan tempat berdagang danharus steril dari kegiatan berdagang dikarenakan Jalan Dewi Sartika merupakanjalur yang di lalui angkutan umum dan rawan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 22-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SURAHMAN, S.Sos
228 — 134
  • Pesona Dompu Mandiri bebasdari banjir dimana Kabupaten Dompu adalah rawan banjir;Menimbang, bahwa terhadap asuransi jaminan sebagaimanadituangkan dalam syaratsyarat kredit yang menyebutkan selama kredit belumlunas barang jaminan dapat diasuransikan .... dst menurut Majelis kata dapatdimaknai tidak imperatif/tidak wajib, lagi pula nilai jaminan menurut perhitunganKJPP selaku lembaga indefenden menilai jaminan kredit adalah sebesarRp.43.585.050.000,,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh
    Pesona Dompu Mandiri bebasdari banjir dimana Kabupaten Dompu adalah rawan banjir;Menimbang, bahwa terhadap asuransi jaminan sebagaimanadituangkan dalam syaratsyarat kredit yang menyebutkan selama kredit belumlunas barang jaminan dapat diasuransikan .... dst menurut Majelis kata dapatdimaknai tidak imperatif/tidak wajib, lagi pula nilai jaminan menurut perhitunganPutusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 207 dari 231KJPP selaku lembaga indefenden menilai jaminan kredit adalah sebesar Rp.43.585.050.000
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 22-06-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 04-10-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 4 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.JULIA RACHMAN,SH
2.ACI JAYA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
BAHDOZEN HANAN, S.Pd.,M.Si Bin HANAN JUNAN Alm
212 — 115
  • Buay Rawan.
  • 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (Spj) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Simpang Kabupaten Oku Selatan.
  • 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (Spj) Dana Operasional Panwaslu Kecamtan Bpr Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan.
  • 1 (Satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban Panwascam Kecamatan Sindang Danau Kabupaten Oku Selatan.
  • 1 (Satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Panwaslu Kecamatan Muaradua.
  • Uang Titipan Panwascam Buay Rawan Senilai Rp.35.459.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
  • Uang Titipan Panwascam Buay Runjung Senilai Rp.85.305.000,- (Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).
  • Uang Titipan Panwascam Buay Sandang Aji Senilai Rp45.964.000 (Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Buluh Empat Ribu Rupiah).
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 15 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
180 — 135
  • Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air, termasuk daerah tertinggal dan perbatasanmelalui peningkatan sambungan rumah (SR), pemasangan master meterdan penyediaan SPAM perdesaan secara efektif dan efesien serta dimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusan bersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai oleh dana bersumber dari APBN melalui pembangunan
    memasukan lebih dari satu nama yang sama dalam daftar penerima SR airbersih serta penerima SR yang bukan orangperorangan, bertentangan dengan Peraturan Menteri PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran IIItentang petunjuk pelaksanaan sub bidang air minum Pendahuluan, 1.3.Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 25 Mei 2015 — MUHAMAD RIFAI Bin H. ASYAKUR (Alm)
134 — 173
  • sebelum penangkapan tersebut, saksi pada tanggal 11 September 2014pulang ke Lubuk Linggau untuk bertemu dengan anak dan istri saksi yangtinggal di Lubuk Linggau, kemudian pada pukul 21.00 Wib terdakwa menelponsaksi untuk mengajak bertemu di Hotel City Lubuk Linggau, setelah bertemudengan terdakwa selanjutnya terdakwa minta tolong kepada saksi untukditemani ke Bengkulu;Bahwa terdakwa meminta saksi untuk menemaninya dari Lubuk Lingau keBengkulu karena antara Lubuk Linggau dan Bengkulu ada daerah rawan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-06-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 307/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 18 Januari 2017 — - Ir. Wahyudin Akbar, Lawan - Pertamina Foundation (Yayasan Pertamina),
225 — 163
  • Seperti yang sudah PEMOHON sampaikan melalui emailnya tanggal22 Juli 2013 dinyatakan ..Sistem Menabung Pohon PertaminaFoundation disamping bertujuan Penghijauan dan Kemakmuranjuga bermaksud menjawab isuisu Biaya Tinggi, Rawan Fiktif,Pemeliharaan/Keberlanjutan, Transparansi danEcopreneurship..."dengan penanaman secara GERAKAN makarisikorisiko tersebut menjadi terantisipasi dengan cara menanam 11bibit pohon untuk mendapatkan 1 pohon tumbuh (persentase tumbuhminimal 8,8%) secara ratarata.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : EDY MULYONO, ST.,
197 — 57
  • Tujuan DAK bidang airminum adalah meningkatkan akses air minum terutama bagi masyarakatberpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan air,termasuk daerah tertinggal dan perbatasan melalui peningkatan sambungan rumah(SR), Pemasangan master meter dan penyediaan SPAM perdesaan secara efektifdan efesien serta dimanfaatkannya DAK sebagai dana daerah untuk urusanbersama (DDUB) pada kegiatan pengembangan SPAM yang didanai sebagai olehdana bersumber dari APBN melalui pembangunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
140 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P11);16.Fotokopi Depok Rawan Bangunan Tanpa IMB, (Copy dari Mingguan SuaraKota (1/3/2015), (Bukti P11a);17.Fotokopi OPD Desak Benahi IMB, Apartemen Rajabrana Baru Kaji Amdal,Tapi sudah melakukan kegiatan pembangunan (Radar Depok selasa 22September 2015) (Copy dari Harian RadarDepok).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-03-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1121 K/PID.SUS/2009
Tanggal 17 Maret 2010 — IBRAHIM ;
57 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1121 K/Pid.Sus/20097635.36.3/.38.39.40.41.42.Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.272 / Vi / 2006 Tentang PerubahanPejabat Pengelola anggaranDekonsentrasi T.A. 2006 di LingkunganBadan Kesejahteraan Sosial PropinsiRiau ;1 (lembar) surat Pemblokiran PencairanDana No. 961 / BKS / 2006 tanggal 11Desember 2006 ;Surat Bupati Kuantan Singingi No. 400 /BPPMKSKesos / 80 tanggal 5 April 2006Perihal Bantuan Perumahan Pendudukdilokasi Rawan Banjir ;1 (satu) Bundel Daftar Namanamamasyarakat yang diusulkan