Ditemukan 274796 data
34 — 13
ditentukan untukpemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohontidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan, tidakternyata ketidak hadiran Termohon disebabkan alasan yang sah menuruthukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Sesuai ketentuan Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakanTermohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006
7 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
19 — 16
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
140 — 48
Biaya perkara menurut hukum;SUBSIDAIR:Mohon putusan yang adil dan bijaksana;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkanPemohon dan Termohon datang sendiri menghadap persidangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon danTermohon telah melakukan mediasi dengan mediator bernama Sri Nurhayati,Halaman 2 dari 12 halaman .Put.No. 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd.SKM.
,M.H., yang telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon danTermohon ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian atau tidakberhasil, oleh karenanya telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon maumenikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama ANAK denganalasan Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang perempuan yangbernama ANAK dan telah melahirkan seorang anak perempuan ;Menimbang
12 — 7
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasanyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 TahunHalaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor:340/Pdt.G/2012/PA.Kis.1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di IndonesiaTahun 1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
18 — 14
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Him. 6 dari 13 hlm.
Putusan No. 2657/Padt.G/2021/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
15 — 3
gugatan Penggugat mohon dikabulkan; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikandi atas; Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untukmelakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor1
Pengggat, padahalPenggugat sering dibujuk oleh keluarga Penggugat, bahkan anaknya meninggal duniaTergugat tidak mau pulang, dan akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat danTergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 04 bulan lamanya, selamaitu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, yangmengakibatkan Penggugat merasa diterlantarkan dan sudah tidak lagi diperhatikankebutuhan hidup sehariharinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang undang Nomor1
20 — 9
memanggil Penggugat dan Tergugatuntuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26ayat (1) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan danpanggilan tersebut telah disampaikan sesuai dengan tata cara pemanggilanyang diatur dalam Pasal Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, pasalpasal dari R.Bg, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
15 — 7
PA.SIwtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejakOktober 2013, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 7tahun dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
alamat dan tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia yang berakibat Pemohon dan Termohon sekarangsudah berpisah selama 7 tahun, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (bo) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
65 — 24
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Putusan No. 3746/Padt.G/2019/PA.SIwisyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehinggaPenggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsipprinsip hidupberumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan bukti kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berlandaskan prinsip salingcinta mencintal, Sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia sertasaling memberi bantuan lahir dan batin yang satu
12 — 11
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aHim. 6 dari 13 hlm.
2018 sampai denganbulan Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikianitu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yangbersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, maka MajelisHakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidakmungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
26 — 2
halamanhukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, kemudiansecara nyata telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama kuranglebih 3 tahun dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan danmenggugat pernikahan mereka bahkan hingga saat ini telah telah dikaruniai 1anak;Menimbang, bahwa perkawinan yang dimintakan oleh Para Pemohonuntuk disahkan adalah perkawinan yang dilakukan pada tahun 2004 dengankata lain perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undangundang Nomor1
berwenang, wali nikah yang tidak sahatau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapatdimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari Suami atau istri, jakSa dan suami atau istri;Menimbang, bahwa kata dapat dimintakan pembatalannya di siniadalah mempunyai arti fakultatif yaitu bisa batal, bisa pula tidak batal.Apabila tidak batal berarti statusnya adalah sah, sehingga sekalipunperkawinan tersebut dilaksanakan setelah berlakunya UndangUndang Nomor1
14 — 11
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aHlm.7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 3610/Pdt.G/2021/PA.
tidak mau melayani kebutuhanbiologis Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaiSuaminya serta Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan sekarangPemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 1 bulan dan selamaberpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suamiistri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
62 — 18
Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 50 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 bahwa anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas )tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak beradadibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ;Menimbang, bahwa dari buktibukti surat dan keterangan saksisaksidibawah sumpah serta keterangan dari Pemohon, Pengadilan telahmemperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: BahwabenarPemohon adalah adik kandung dari almarhum Matias tebai ; Bahwa
MAGDALENA BETRIX TEBAI ,IMACULATA NOVALIN TEBAI, FRANSISCUS SAVERIUS IBOO TEBAI danMARGARETA TEBAI tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana sesuaidengan pasal 50 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanyapermohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakahKapasitas Pemohon dapat ditetapbkan menjadi wali dari Wahyu bangun Kuncoro, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor1
15 — 8
Fotokopi Kutipan Akta Nikahatas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telahdicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok,dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhisedangkan syarat materilnya telah membuktikan bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Juni 2014dan menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkanfakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampaipada kondisi pecah azzawwaj almaksuroh dan tidak ada harapan akanhidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisiyang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugatuntuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah,mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor1
8 — 5
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskankehidupan bersama dengan Termohon ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Desember 2015 sampaidengan bulan Juli 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
14 — 3
Fotokopi Kutipan Akta Nikahatas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telahdicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok,dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhisedangkan syarat materilInya telah membuktikan bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Juni 2011dan menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.
Tergugatakan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkanfakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampaipada kondisi pecah azzawwaj almaksuroh dan tidak ada harapan akanhidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisiyang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugatuntuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah,mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor1
19 — 6
Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua)orang anak;Hal. 8 dari 11 hal., Penetapan No.63/Pat.P/2021/PA. Twg6.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut untuk diperintahkan kepadaPara Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal ParaPemohon;Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada ParaPemohon;Menimbang, bahwa
7 — 6
ditentukan untukpemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohontidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan, tidakternyata ketidak hadiran Termohon disebabkan alasan yang sah menuruthukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Sesuai ketentuan Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakanTermohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 179/Pdt.G/2019/PA.PkcMenimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
11 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1