dari pihak DINKES selalu melakukan kunjungan dan sosialisasi ditempatpraktik dokter tersebut;Bahwa selama ini para dokter sudah masuk dalam organisasi yangmelakukan pembinaan kepada para dokter praktik yaitu IDI (ikatandokter indonesia), sehingga dari DINKES terbatas hanya menjembatanisaja bilamana ada permasalahan kepada dokter tersebut;Bahwa Permenkes yang baru keluar tanggal 14 Mei 2018, sehingga adadaftar obat yang bisa dikeluarkan oleh dokter praktik mandiri kepadapasien yang dalam keadaan darurat

tidaktepat atau berlebihan atau tidak rasional justru dapat membahayakankesehatan/jiwa bagai pengguna atau pemakainya;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin Praktek Apotek;Bahwa arti tulisan dalam kotak obat yaitu harus dengan resep dokter;Bahwa Terdakwa langsung menjual obat;Bahwa Terdakwa bukan seorang Apoteker;Bahwa ada surat ijin bagi dokter untuk menyimpan dan mengedarkanobatobatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat;Bahwa seorang dokter tidak boleh merangkap sebagai Apoteker;Bahwa keadaan darurat

yaitu pasien datang dengan kritis/mendadakdan membutuhkan tindakan yang dilakukan oleh dokter;Bahwa Kriteria keadaan darurat yang ditentukan oleh Dinas Kesehatansetempat;Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN.Lmg.

daerahtersebut, karena Pemerintah daerahlah yang tahu wilayahnya yangtermasuk daerah terpencil;Bahwa yang Ahli tahu golongan obatobatan yaitu golongan B, O, E danW, tapi untuk lebih special lagi adalah Ahli dari Farmasi;Bahwa ada standar bagi seorang dokter dalam memberikan obat kepadapasiennya;Bahwa standar obat didalam praktek dokter obat harus cepat terjangkauartinya obat harus dekat dengan tempat praktek dokter;Bahwa menurut aturan obatobatan yang sediaan dokter yang praktekyaitu. obatobatan darurat

dan jumlah obatobatan yang dibeli dengan jumlah yang tidakwajar untuk keadaan darurat, serta tempat praktik kedokteran Terdakwa bukantermasuk daerah terpencil sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwamembeli, menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhistandar dan persyaratan keamanan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasitidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, sehingga unsur

Dasar dan Alasan Permohonan Banding1 Dasar Hukum Permohonan BandingBahwa berdasarkan Pasal 28 UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 danPasal 15 UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000, mengatur bahwa Wajib Pajakdapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan PenyelesaianSengketa Pajak (sekarang Pengadilan Pajak) terhadap keputusan mengenaikeberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, permohonan sebagaimanadimaksud diajukan secara

Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerahtersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957, PerpuNo. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula,secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidak bertentangan denganUndangundang No. 34 Tahun 2000.

kemudian dirubah denganPeraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentangPajak Daerah.Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 3/2001 sebagaimana diubah dengan PeraturanDaerah Provinsi NTB No. 3/2003 tentang PKB dan Kendaraan Di Atas Air.Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 4/2001 sebagaimana diubah dengan PeraturanDaerah Provinsi NTB No. 4/2003 tentang BBNKB dan Kendaraan Di Atas AirBerdasarkan penjelasan diatas maka undangundang yang berlaku di Tahun 1986tersebut adalah UndangUndang Darurat

No. 11 Tahun 1957.UndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957 di dalam Pasal 2 menyebutkanbahwa:"Dalam UndangUndang Darurat ini yang dimaksud dengan pajak daerah, ialahpungutan Daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untukpembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

"Selanjutnya di dalam Pasal 3 UndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957 jugadisebutkan bahwa :"(1) Mengadakan, merubah dan meniadakan pajak daerah ditetapkan denganperaturan daerah.(2) Dalam peraturan pajak daerah dimuat halhal yang dikenakan pajak sertadasarnya.

Darurat NO. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.Menimbnag, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut setelah di mengertioleh Terdakwa tidak mengajukan keberatan,.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi dibawahsumpah yaitu.Saksi 1. MATHIAS CHRISTIAN HALOMOAN SITOHANG., keterangannya sesuaidengan berita acara penyidikan.Saksi 2.

pidana yang terbukti dilakukan terdakwadimana diancam dengan pidana haruslah yaitu pidana Penjara serta kepada terdakwaselain dijatuhkan pidana penjara, dihukum juga untuk me mbayar biaya perkara.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnaya akanditentukan dalamamar putusan ini.Mengingat, Pasal Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat

UndangUndang nomor 1 tahun 1961 tentang penetapansemua UndangUndang Darurat dan semua Peraturan Pemerintahpengganti UndangUndang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961menjadi Undang Undang;Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan Penyidik selaku KuasaPenuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atasdakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);Hal 2 dari 5 hal Put.

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan SemuaUndangUndang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UndangUndang, Undangundang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanasertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 25 Februari2020, Nomor 9/Pid.C/2020/PN Pya, yang dimintakan banding tersebut ;3.

Menyatakan terdakwa ZULKIPLI ALS ETEH BIN JAKARIA terbukti bersalahmelakukan tindak pidana membawa dan memilki senjata api rakitan laraspendek berikut amunisinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 1 (ayat) 1 UU Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana yangdidakwakan;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ZULKIPLI ALS ETEH BINJAKARIA selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama berada dalamtahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;3.

Senjataapi tersebut dikuasai oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pinak yang berwenangdan tidak berhubungan dengan profesi atau pekerjaan terdakwa seharihari.Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera diamankan ke Polsek Gelumbang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;oonnen= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

terpisahkan dariputusan ini dan telah dipertimbangkan ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah faktafakta hukum yang terungkap di persidangan, berkaitan denganperbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dan Terdakwa dapatdipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan PenuntutUmum di dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang bahwa Terdakwa ZULKIPLI ALS ETEH BIN JAKARIAPenuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 1ayat (1) Undangundang Darurat

dibawah ini ;Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atasdiri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanyahalhal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :Halhal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Halhal yang meringankan:e Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;e Terdakwa berterus terang di persidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;Memperhatikan pasal 1 ayat (1) Undangundang Darurat

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa APRI MARZUKI ALS DENI BIN DULHAI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam;2.

digunakan dalam tindak kejahatan mencuri motor dan tidak termasukbarangbarang yang nyatanyata dipergunakan guna pertanian, atau untukpekerjaanpekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan denganpekerjaaan dengan sah pekerjaan atau nyatanyata mempunyai tujuan sebagaibarang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib dan juga seharihariterdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap yakni masih turut orang tua ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat

bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapatdinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslahmemenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat

terdakwa dalam hal initertangkap tangan membawa senjata tajam jenis laduk dan tidak adahubungannya dengan profesi terdakwa, maka dengan demikian unsurmembawa senjata tajam atau penusuk tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebutdiatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa SenjataPenikam sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2ayat (1) UndangUndang Darurat

bisamembahayakan keselamatan orang lain karena jiwa terdakwa yang masihmuda, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untukdimusnahkan;Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah,maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatunkan terhadap diri terdakwa dipandangpantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIRAN BIN MUKSIN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daiturdalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat RI No 12 tahun 1951 dalamdakwaan tunggal;2. Menjatuhnkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HAIRAN BINMUKSIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;3.

bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsurkedua dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,atau senjata penusuk telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidakditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifatmelawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannyatersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menguasai,membawa, memiliki sesuatu. senjata penikam atau senjata penusuksebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Pid.Sus/2021/PN Rta Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan luka dan menimbulkankematian apabila ditusukkan ke hewan atau manusia;Keadaan yang meringankan: Bahwa Terdakwa sopan di persidangan; Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwatidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 2 UndangUndang Darurat

Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa ;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknyamohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi memutuskan sebagaiberikut :1 Menyatakan Terdakwa ROHMAN HABIBI Bin ROHIM, melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki senjata api jenis pistol rakitan Jenis Revolver , sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat (1) UndangUndang Darurat

Perbuatan Terakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat (1)UndangUndang Darurat No. 12 Tahun 1951. Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakanoleh Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan dakwaan dakwaan tersebut, serta dalamperkara ini Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukum yang bernama M. IDRAN FRAN,Putusan perkara pidana Nomor : 42/Pid. B/2012/PN.

senjataapi tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikandengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapnya seperti termuat dalam beritaacara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakimpada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan faktafakta tersebut dapatdipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaanyaitu melanggar Pasal ayat (1) UndangUndang Darurat

KB AV 2012Berjumlah 16 (enam belas halaman).17Mengingat akan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturanperaturan lainyang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa ROHMAN HABIBI Bin ROHIM telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawadan menguasai senjata api dan amunisi ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan

Muhammad Syamsuri Als Isam Bin Asrah tidakada mempunyai surat ijin tentang kepemilikan senjata tajam yang dibawanya dari pihakyang berwenang dan perbuatan terdakwa Muhammad Syamsuri Als Ilsam Bin Asrahmembahayakan keselamatan orang lain, selain itu terdakwa dalam membawa senjatatajam tersebut tidak dalam rangka menjalankan pekerjaannya yang sah seharihari ataudigunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkanketentuan pasal 2 ayat (1) UU Darurat

terungkap diatas, telah dapat menyatakanTerdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakanoleh Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatutindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukum yang telahterungkap tersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaanPenuntut Umum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan tunggal yaknimelanggar Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

Nomor 12 Tahun 1951;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal,sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun1951, yang memiliki unsurunsur sebagai berikut:1.

pisaupenikam bermata dua dan tajam beserta kumpangnya warna Krem panjang 25 cm (duapuluh lima sentimeter), yang dibawa oleh Terdakwa dan jika ditikamkan kemanusiadapat berakibat luka atau bahkan dapat mengakibatkan kematian dan dikuasai olehTerdakwa tanpa izin dari pihak yang berwajib, maka dengan demikian unsur tersebutPasal diatas telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semuaunsur dari dakwaan tunggal tersebut di atas yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

Requisitoir) dari Penuntut UmumPDM269/Q.3.21/Euh.2/02/2016 tertanggal 10 Februari 2016, yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskansebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Bin YANCE telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmembawa, memiliki, menguasai atau menyimpan sesuatu senjata pemukul,senjata penusuk atau senjata penikam sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

lebih lanjut ; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yangberwenang atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berupakeris dengan gagang berwarna coklat tanpa ada kumpang yangdibalut dengan plastic warna putih yang disimpan terdakwadidalam jok sepeda motor Suzuki Hayate miliknya dan senjatatajam jenis penusuk tersebut tidak sedang digunakan untukbekerja dan bukan merupakan benda pusaka ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang Darurat

membahayakan jiwa dan nyawa makhlukhidup bahkan dapat menimbulkan kematian serta dapat menimbulkan halhal yangmeresahkan bagi orang lain, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai,Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terbukti secarasah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruhunsurunsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwadinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatuyang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telahdituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Menyatakan Terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin SALAM telah bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak telah menguasai, membave,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, menguasai dan memiliki senjata tajam sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat No.12Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan;2.

Perbuatan terdakwa memiliki senjata tajam tersebuttanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan penggunaansenjata tajam tersebut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12/1951;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan barang bukti berupa :Putusan No. 50/Pid.B/2017/PN MijnHal. 4

pertanyaanpertanyaan dari Majelismaupun keterangan Saksisaksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwaIRFAN ALIAS IPPANG BIN SALAM merupakan sosok individu yang sehatjasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkanperbuatannya secara hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telahterpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Semua unsurunsursebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat

terhadap barang bukti tersebut MajelisHakim menetapkan agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapatdipergunakan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaranbiaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang darurat

ANCI RIZKI Alias ANCIBin ARSAN CAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa Hak membawa, menyimpan danmemiliki senjata tajam jenis 1 (Satu) buah katapel dan 2 (dua) buah anakbusur , sebagaimana dalam Dakwaan kami pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN RI Nomor 78 Tahun 1951 dalamdakwaan Tunggal;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LM.

Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa 2 (dua) buah anakbusur dengan ketapelnya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN BauTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kehadapan persidangandengan Surat dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni: Melanggar Pasal 2ayat (1) Undangundang Darurat

anak busur dangan ketapelnyatersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjaga diri yakni sebagai senjatatajam yang dapat melukai orang lain dan tidak Terdakwa gunakan sebagai alatpertanian, atau untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau untukkepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau bukan sebagai barangpusaka atau barang kuno atau barang ajaib;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)Undangundang Darurat

Maman Bin La Ele;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danmeringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

Bahwa Terdakwatidak memiliki jjin dari pihak yang berwenang untuk menguasai membawamempunyai dalam miliknya dan mengunakan senjata pemukul, senjata penikamatau senjata penusuk berupa 1 (Satu) buah pisau bergagang kayu hitam berujungtajam dan barang tersebut bukanlah bendabenda pusaka atau barangbarang yangada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat(1) Undangundang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 ;Menimbang, bahwa

malibela besama teman Terdakwabernama ROKA SUWAKUL yang telah meninggal dunia, awalnya jalan di salahsatu lorong perumahan malibela tiba tiba dicegat dan ditahan oleh enam orangdi pos kamling kemudian di keroyok dan saat itu Terdakwa membawa 1 (Satu)buah jenis pisau belati yaitu barang bukti yang di perlihatkan di persidangan ;Bahwa Terdakwa bersama teman bernama ROKA SUWAKUL awalnya darirumah di Jalan Olom Fagu Km.12 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur KotaSorong hendak pergi ke camp/ rumah darurat

pisau Sangkur tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan suratdakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, makaperbuatan Terdakwa tersebut haruslan memenuhi semua unsur dari pasal tindakpidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) UndangUndang Darurat

dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu ) buah alat tajamjenis pisau belati berujung tajam salah satu sisinya tajam bergagang kayu hitam,oleh karena digunakan dalam kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Terdakwa telah menyampaikanpembelaan secara lisan yang tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringanringannya danterdakwa menyesalinya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukanoleh Terdakwa tersebut menurut unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut atauMenimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah : Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) danDakwan Ketiga Pasal 2 ayat (1) + UndangUndang Darurat

(satu) bilah arit dengan gagang kayu warna coklat;e 1 (satu) buah bambu panjang 1 meter;e 3 (tiga) buah batu;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harusdihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akanditetapkan dalam amar putusan;Memperhatikan segenap peraturan perundangundangan yang berlaku yang berhubungandengan perkara ini, khususnya melanggar Pasal 170 ayat (1) dan Dakwan Ketiga Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Darurat

Pidie Jaya(Bencana Alam) yang merupakan Pekerjaan Darurat akibat Bencana Alamyang harus segera dilaksanakan;Bahwa pada dictum ketiga dan keempat SPMK tersebut menyebutkanalokasi anggaran untuk pekerjaan tersebut akan dialokasikan melalui DanaAPBA Tahun Anggaran 2010, APBA Tahun Anggaran 2011 dan APBATahun Anggaran 2012 dan/atau sumber dana lainnya dan menyatakanPemborong yang ditunjuk segera memulai pekerjaan tersebut selambatlambatnya 14 (empat belas) hari setelah SPMK tersebut dikeluarkanTergugat

pekerjaan bencana alam yangdiperintahkan melalui SPMK yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, telahdibahas beberapa kali dalam Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(FORKOPIMDA) dengan hasil rapat bahwa FORKOPIMDA mendukungsepenuhnya agar dilakukan pembayaran sesuai dengan nilai riil pekerjaan dilapangan yang telah ditanda tangani oleh Tergugat II dan Ill, KAPOLDAAceh, KODAM Iskandar Muda dan Kejaksaan Tinggi Aceh , (Bukti P7);Bahwa selanjutnya dalam Resume Rapat Pembahasan PenyelesaianPenanganan Darurat

III;Bahwa akibat Tergugat , II dan III tidak membayar lunas nilai sisa volumepekerjaan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 13 posita gugatandi atas sejak tahun 2010, sehingga Penggugat sangat dirugikan secaramateriil dan berkepanjangan disebabkan Penggugat telah terlilit hutangdalam membayar harga upah bahan kepada pihak ketiga, namun seluruhbahan material itu telah Penggugat gunakan dalam menyelesaikanpekerjaan dimaksud;Bahwa Penggugat melalui koordinator rekanan yang melaksanakanpekerjaan Darurat

A Tahun 2011, Tentang PedomanPenggunaan Dana pada Status Keadaan Darurat Bencana,dan samasekali bukan pekerjaan yang dilakukan Penggugatatas perintah Tergugat , dimana maksud pekerjaanDarurat adalah menggunakan dana darurat, knusus untukproyek darurat bencana, sesuai volume anggaran yangtersedia, dan sama sekali bukan untuk pekerjaan kwalifikasipermanen dengan kebutuhan anggaran besar, apalagi tidakada dalam APBA tahun berjalan; Bahwa kekuatan hukum sebuah SPMK/Kontrak, tidak dapatdipersamakan sebagai

SlametEko Purwadi, M.Si, mengetahui benar bahwa pekerjaan a quobukanlah proyek darurat sebagaimana dimaksudkan dalampengertian undangundang, akan tetapi yang bersangkutansecara sengaja mengeluarkan SPMK kepada Penggugat untukmelakukan pekerjaan tersebut seolaholah pekerjaan tanggapdarurat ,padahal sama sekali bukan pekerjaan tanggap darurat,hal itu dilakukan secara sadar hanya untuk dapat melakukanpenunjukan secara langsung dan sengaja menghindaripelelangan umum sebagaimana ketentuan peraturanperundangundangan

Menyatakan Terdakwa RIDWAN HERNAWAN BIN HADIYANTO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Membawa danmenguasai sebilan senjata tajam yang terbuat dari besi berjenis parang,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat NO.12 Tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana yang kamidakwakan ;2.

buktinya berupa sepeda motor Honda Mega Pro warnahitam dengan Nopol : AA4303QN, dibawa kekantor Polisi guna pengusutanlebih lanjut.Bahwa Terdakwa, RIVADA dan ERSA dalam membawa dan memilikisenjata senjata tajam berupa Parang tersebut tanpa disertai dengan izin daripihak yang berwenang serta tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwaseharihari.Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Tmgwana nen nana == Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 2 ayat (1) UU Darurat

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untukmembawa senjata tajam jenis parang tersebut dan tidak ada kaitannyadengan pekerjaan Terdakwa sebagai pelajar.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

danmembawa senjata penusuk tersebut dilakukan secara langsung oleh Terdakwabersama saksi Rivada Agus Santoso Bin (Alm) Agus Arifin, sehingga dapatdisimpulkan bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang melakukan (pelaku)oleh karenanya dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelisberpendapat bahwa unsur ad.4 ini juga telah terpenuhiMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)Undangundang Darurat

Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat No. 12 Tahun1951. Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan bahwa terdakwa ARIS HAMID Bin ABDUL HAMID terbuktisecara sah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawaatau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjatapenusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 DANsecara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakaikekerasan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orangitu sendiri maupun orang lain ;2.

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama :Bahwa terdakwa ARIS HAMID Bin ABDUL HAMID pada hari Sabtutanggal 18 juli 2020 sekitar pukul 14.00 wita atau pada waktu lain dalam bulanJuli tahun dua ribu dua puluh bertempat di JI.Beller RT.30 Kel.Gn Sari uluKec.Balikpapan Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Balikpapan tanpa hak membawa atau mempunyaidalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Darurat

melakukan pengancaman tersebut Terdakwamenggunakan senjata tajam jenis parang berwarna gagang hitam dan stainlesdengan panjang + 47 cm dan terdakwa melakukan pengancaman denganmenggunakan sebilah senjata tajam jenis parang yang tidak ada ijin dari pihakyang berwenang tersebut agar alat berat yang di operasikan oleh sdrSUPRIYADI yang merupakan operator ekscavator berhenti beroprasi.Perbuatan terdakwa ARIS HAMID Bin ABDUL HAMID sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat

Unsur tanpa hak membawa atau mempunyai dalam miliknyasenjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 1951Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dar!keterangan saksisaksi, petunjuk Terdakwa mengaku Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hariSabtu tanggal 18 juli 2020 sekitar pukul 14.00 wita di JI.BellerRT.30 Kel.Gn Sari ulu Kec.Balikpapan Tengah.

dikemudian hari.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsekta Sungai KunjangSamarinda untuk proses hukum lebih lanjutBahwa 1 (satu) bilan badikbeserta sarungnya dengan panjang sekira 22 cm warna hitam yang dikuasai oleh terdakwa tanpa ada ijin dari Pihak yang Berwenang dan tidakada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa serta badik tersebut bukanmerupakan benda pusaka.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951DanKedua :Bahwa ia terdakwa AGUSTIANUR Als KUMAI

terdakwa gunakan untukkebutuhan seharihari yaitu membeli makanan dan minuman saja.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;DAKWAAN KUMULATIFMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam PasalPasal 2 Ayat (1) UU Darurat

cm warna hitam yang di kuasai oleh terdakwa tanpaada ijin dari Pihak yang Berwenang dan tidak ada hubungannya denganpekerjaan terdakwa serta badik tersebut bukan merupakan bendapusaka.Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaanHalaman 12 dari 17 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2018/PN Smrkedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat

Maka kami akan membuktikanDakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Dan Keduamelanggar Pasal 362 KUHPyang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:1. Unsur Barang Siapa:2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atauSebagaian Kepunyaan Orang Lain:3.

Suzuki Satria FR Nopol KT4748 IC warna putih adalah untuk Terdakwa miliki tanpa seijin SaksiHANAFI Als NAFI Bin JAMLI kemudian sepeda motor tersebut dibawake Bengkel Buana Cendana Motor dengan maksud untuk di perbaikisecara keseluruhan, mengganti akinya serta mendeco warna hitamseluruh body motor tersebut agar sepeda motor tersebut tidak dapatdikenali oleh pemiliknyaDengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menuruthukum.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 2 Ayat(1) UU Darurat

menguasai, membawa, menyimpan,menyembunyikan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis kerambit denganpanjang sekira 15 cm bergagang kayu bersarung kulit warna coklattersebut dilakukan tanpa hak yang mana terdakwa tidak mempunyai jjinuntuk itu dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungan denganpekerjaan terdakwa yang berprofesi sebagai nelayan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Undangundang Darurat

padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsurtersebut telah dinyatakan terbukti, maka sub unsur yang lainya tidak perlu dibuktikanlagi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam yaitu senjatapemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang diatur di dalam pasal 2 ayat 2UU Darurat

pukul23.00 WIB tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Nelayanserta jenis senjata taaam yang dibawa Terdakwa tidak lazim digunakan untuk alatpertanian atau untuk pekerjaan orang seharihari serta tidak pula memiliki tujuansebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;Menimbang dengan demikian unsur "membawa, menyembunyikan,menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat

Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya, Penuntut Umum telahmenuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama7 (tujuh) bulan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatanyang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keamanan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesal: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat berubah menjadi pribadiyang lebih baik di masa depan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undangundang Darurat

Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als JUN Bin RAHAKIM (Alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hakmembawa sejata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12Tahun 1951 seperti dalam Surat Dakwaan;2.

berwarna coklat dan sarung terbuat darikardus warna coklat adalah untuk menjaga diri dan bukan untuk alat pertanian,atau pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan syahpekerjaan, atau sebagai benda pusaka atau barang kuno atau benda ajaib;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untukmembawa, menguasai, menyimpan senjata pemukul, senjata penikam, atausenjata penusuk;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 Ayat (1) UndangUndang Darurat

Lebin khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalamkaitannya dengan UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun1951 adalah adanya izin dari pihak berwenang untuk membawa senjatapemukul, senjata penikam, atau Senjata penusuk;Bahwa dalam pasal 2 ayat (2) UndangUndang Darurat RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan pengertian senjata pemukul,senjata penikam, dan senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasukbarangbarang yang nyatanyata dimaksudkan untuk dipergunakan gunapertanian,

bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsurMemasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyal persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjatapenikam, atau senjata penusuk juga telah terpenuhi secara sah menuruthukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Darurat