Ditemukan 901 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-07-2010 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44155/PP/M.XII/19/2013
Tanggal 25 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11027
  • berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan Purchase OrderNomor : 03/DACAR/02/2010 tanggal 25 Februari 2010, dengan dengan informasi penjualansebagai berikut : NO Description Quantity MU So) CIF USD1 50K SCA COMPRESSION LOAD CELL 50.00 278.66 13,933.002 205DIGITAL WEIGHT INDICATOR 5.00 308.00 1,540.003 204V DIGITAL WEIGHT INDICATOR 10.00 183.00 1,830.004 210 DIGITAL WEIGHT INDICATOR 5.00 355.00 1,775.005 225 DIGITAL WEIGHT INDICATOR 3.00 539.00 1,617.00Total 20,695.00Ocean Freight/Handling
    dan Packing List Nomor :1063225 tanggal 3 November 2010 diketahui bahwa Cardinal Scale Manufacturingmembebankan tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding dengan perincian sebagaiberikut: Quantity Description a = Extension50.00 50K SCA COMPRESSION LOAD CELL 278.66 13,933.005.00 205DIGITAL WEIGHT INDICATOR 308.00 1,540.0010.00 204V DIGITAL WEIGHT INDICATOR 183.00 1,830.005.00 210 DIGITAL WEIGHT INDICATOR 355.00 1,775.003.00 225 DIGITAL WEIGHT INDICATOR 539.00 1,617.00Total 20,695.00Ocean Freight/Handling
Putus : 09-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1196 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DASA EKA DUA,
13740 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seharusnya pembuktian penyerahanterutang PPN ini menjadi kewajiban pemeriksa hingga pemeriksa memperolehkeyakinan bahwa buktibukti telah memadai;bahwa pada saat tim peneliti keberatan meminta penjelasan kepada pemeriksaatas cara gross up PPh pasal 22 Impor dan atas pernyataan pemeriksa bahwabukti tidak memadai, pemeriksa mengakui bahwa dalam tahun 2009 kegiatanusaha yang Pemohon Banding lakukan hanya mewakili perusahaan lain untukmelakukan impor (Handling Impor) dan Pemohon Banding mendapatkansejumlah
    fee / komisi dari customer atas jasa handling impor tersebut;bahwa atas temuan Pemeriksa mengenai penyetoran PPh pasal 22 Imporsehubungan dengan pembelian impor atas nama Pemohon Banding sendiriyang juga dijadikan dasar oleh pemeriksa untuk menetapkan penyerahanterutang PPN, Pemohon Banding tegaskan bahwa ada dua hal yangmemberatkan Pemohon Banding, Pertama : bahwa temuan ini tidak bisa untukmenetapkan penyerahan PPN karena penyerahan terutang PPN berhubungandengan penjualan sedangkan penyetoran
    Banding) pada SPT Masa PPN.Bahwa Dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) yang menyatakan bahwa terdapat penyerahanyang terutang PPN yang belum dilaporkan tersebut diperolehdengan cara menggross up penyetoran PPh Pasal 22 importahun 2009 dengan alasan tidak adanya buktibukti memadaidan terdapat indikasi adanya transaksi impor yang dilakukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sendiri sedangkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyatakan hanya handling
Register : 08-01-2021 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 7/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 21 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : ALI MUQADDAS Diwakili Oleh : JAMALUDDIN, SH.,
Terbanding/Tergugat : H. FAUZAN Alias HADIRI MASIJO
12338
  • JmaahUmroh, dan dalam pemberangkatan Jamaah Umroh tersebut Tergugat tetapikut sebagai coordinator terhadap 36 orang Jamaah yang dikoordinir Tergugat;Bahwa kesepakatan biaya Umroh yang harus disetorkan Tergugat kepadaPenggugat untuk setiap 1 (Satu) orang calaon Jamaah Umroh antara lain: Biaya pemberangkatan yaitu. biaya tiket pesawat Domestik danInternasional; Biaya Akomodasi yaitu biaya Hotel untuk kelas Hotel Bintang 3 atauBintang 4 yang jaraknya 100 meter atau 200 meter dari Masjidil Haram; Biaya Handling
    Demikian juga mengenai Hotel yang disediakan Penggugat hanyalahpenginapan sekelas Losmen atau Wisma yang jaraknya lebih dari 500 meterdari Masjidil Haram yang seharusnya sesuai kesepakatan awal sebelumberangkat Hotel yang disediakan adalah kelas Hotel bintang 3 atau Bintang 4dengan jarak 100 meter atau 200 meter dari masjidil Haram;Bahwa selanjutnya mengenai Handling (pengurusan koper Jmaah Umroh)semula disepakati menjadi tanggung jawab Penggugat.
    Namun ternyataPenggugat beserta cruwnya tidak mengurus Handling tersebut sehinggaTergugat yang mengurusnya dan harus mengeluarkan biaya untuk mengurusHandling tersebut;Bahwa dengan fasilitas Akomodasi / penginapan yang tidak sesuaikesepakatan yang seharusnya kelas Hotel Bintang 3 atau Bintang 4 ternyataPenggugat hanya menyediakan Penginapan sekelas Losmen atau Wisma Halinit juga berpengaruh terhadap menu makanan yang seharusnya menumakanan kelas Hotel Bintang 3 atau Bintang 4 ternyata hanya mendapatkanmenu
Register : 28-12-2011 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-44257/PP/M.VI/16/2013
Tanggal 28 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
13443
  • Banding telah mengkreditkan PPN Impor danPPh Pasal 22 Impor, maka nilai pengkreditan ini seharusnyaMemperhatikanMengingatMemutuskandilaporkan sebagai nilai penghasilan bruto pada pelaporan PPhBadan yang merupakan bagian dari nilai yang ditagihkan kepada*indentor bersama dengan unsur lain yang ditagihkan seperti:harga barang, CIF, Bea Masuk, Laba Impor , Denda Administrasi,PNBP.bahwa Pemohon Banding menagihkan kembali (reimburse)seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka impor kepadaindentor ditambah handling
    bahwa PPh Pasal 22 dan PPN Imporadalah tambahan penghasilan bagi Pemohon Banding karena PPhPasal 22 dan PPN Impor yang seharusnya menjadi bebanPemohon Banding dialihkan bebannya kepada indentor dengancara menagihkan (reimbursement), sedangkan Pemohon Bandingtelah memanfaatkan fasilitas pengkreditan pajakpajak tersebut,demikian pula dengan denda administrasi dan PNBP karenatermasuk dalam unsur harga jual, maka harus ditambahkan dalamDPP, sehingga DPP PPN adalah sebesar harga jual ( Nilai Impordan Handling
Register : 17-01-2012 — Putus : 11-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43897/PP/M.XV/25/2013
Tanggal 11 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
169131
  • ABC sebesar Rp.1.605.316.000,00merupakan pembayaran atas biaya berupa Inbound (Cases),Handling Inbound, Inbound Trucks, Outbound (cases),Handling Outbound, Outbound Trucks, Storage Chrg in PLTS,Warehouse Rental, dan Operating Cost, bahwa transaksi dengan PT.
Putus : 19-02-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs. PT BERCA SCHINDLER LIFTS
14346 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas 34 (tiga puluh empat) PIB tersebutsemuanya disebabkan karena nilai freight serta biayabiaya lain yangkurang diberitahukan, seperti origin handling, origin pick up.
    Atas 34 (tiga puluh empat) PIBtersebut semuanya disebabkan karena nilai freight serta biaya biaya lainyang kurang diberitahukan, seperti ongin handling, ongin pick up.Sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalamrangka impor sebesar Rp210.480.000,00, yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena in casu barang impor yang diberitahukan denganPemberitahuan Impor Barang
Register : 04-05-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 9/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 3 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ALIM BAHRI, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SYARIFUDDIN SUPU alias PODDING Diwakili Oleh : Ridwan, SH
13350
  • Paket Pembuatan Holding Graund / Handling Yard (1 unit),pada tanggal 21Desember 2015 sebesar Rp. 40.997.000, (empat puluh juta sembilan ratussembilan puluh tujuh ribu rupiah), diterima secara tunai oleh terdakwaSYARIFUDDIN SUPU alias PODDING dari Bendahara Pengeluaran DinasPeternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan ;.
    Cat Atap Seng M2 48,00 0,00 () 48,004, Paket Pembuatan Holding Graund/ Handling Yard (1 unit) :Volume VolNo Uraian Pekerjaan Sat SelisihKontrak RealVolume1 Pek. Galian Tanah M3 14,38 8,34 () 6,04 Halaman 23 dari 104 halamanPutusan Nomor 9PIDTPK2020PT.MKS 2 Pek. Tangga Sapi Kayu Kumea M3 0,41 0,25 () 0,16Pek. Pintu Kayu Kls. Kumea3 (Lengkap) M2 11,25 7,35 () 3,905.
    URAIAN KEGIATAN Pembuatan pagar keliling baru (1.600 m) Pembuatan pagar keliling perbaikan (3.067 m) Pembuatan pagar Paddock (4.624 m) Pembuatan sarana bangunan pengelola Cluster(7,5 m x 14 m) Pembuatan sarana bangunan gudang pakan (120 m2) @O1/ 100 P/FPembuatan Holding Graund/Handling Yard/Pintu pengangkut sapi(154,70 m2) 7. Pembuatan Shelter Permanent /tempat makan sapi (5 unit) 8.
    Paket Pembuatan Holding Graund/ Handling Yard (1 unit) :Volume Vol SelisihNo Uraian Pekerjaan SatKontrak Real Volume1 Pek. Galian Tanah M3 14,38 8,34 () 6,042 Pek. Tangga Sapi Kayu Kumea M3 0,41 0,25 () 0,16Pek. Pintu Kayu Kls. Kumea3 (Lengkap) M2 11,25 7,35 () 3,90 5. Paket Pekerjaan Pembuatan Shelter Permanen (5 unit) :Shelter Permanen 1 Volume Vol SelisihNo Uraian Pekerjaan SatKontrak Real Volume1 Pas. Batu Merah M2 18,41 8,00 () 10,41Pek.
    Paket Pembuatan Holding Graund/ Handling Yard (1 Unit) sebesarRp.14.558.831,02 (empat belas juta lima ratus lima puluh delapan ribudelapan ratus tiga puluh satu rupiah koma nol dua sen);7. Paket Pembuatan Sarana Pintu Masuk/ Gerbang Utama (1 Unit) sebesarRp. 8.852.257,58 (delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratuslima puluh tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen);8.
Putus : 04-05-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. OOCL LOGISTICS INDONESIA,
6240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)bergerak dalam bidang jasa Freight forwarding yang intinya adalah jasapengelolaan/pengurusan (handling) distriobusi barang baik lewat darat, lautmaupun udara dengan memungut fee atas jasa yang diberikan.Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 298/B/PK/PJK/201610.Bahwa atas penyerahan jasa forwarding dikenakan PPN dengan DPPsebesar penggantian yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yangdimintakan oleh penyedia jasa Freight forwarding.Bahwa
    dalam Laporan KeuanganTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalahmerupakan tagihan kepada Customer, namun jumlah tersebut bukanlahmerupakan pendapatan usaha yang sebenamya, karena didalamnyatermasuk reimburseable item yaitu penggantian atas biayabiaya yangdibayarkan lebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), yang kemudian ditaginkan kepada Customer.Bahwa pendapatan sesungguhnya yang diperoleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa handling
    dan selisih lebihbiaya yang ditagihkan.Bahwa dalam melakukan equalisasi antara penjualan confirm SPT PPhBadan dengan DPP PPN Keluaran SPT PPN, akan terlihat ketimpangan,karena yang merupakan objek PPN hanyalah pendapatan yang masukdalam perkiraan Sales Objek Pajak (handling fee, mark up biaya atas namacustomer, dan biaya bukan atas nama customer).Bahwa apabila dalam invoice terdapat biaya Reimbursement yaitupenggantian untuk biaya yang telah dibayarkan dahulu oleh pemberi jasaatas nama penerima
    Bahwa data yang ditunjukkan sebesar Rp53.624.840,00merupakan dokumen yang terkait dengan Terminal HandlingCharge.Bahwa kegiatan Terminal Handling Charge dilakukan olehpihak vendor, untuk selanjutnya Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) menagihkan TerminalHandling Charge kepada customer.14.9.3.
Putus : 21-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Oktober 2013 — Ir. SUGIYANTA, M.Si bin SUTARNO
8245
  • OBLhanya mengurusi soal pemeriksaan komoditas eksport;6614Bahwa untuk biaya handling, pihak OBL melakukan pungutan sebesar adalahRP. 200.000, perkontainer 20 dan Rp. 250.000, untuk container 40.ksi CISILIA TRI WIDIANTI Binti Y.
    OBL menarik biaya handling sebesar Rp. 220.000 perkontainerberukuran 20 dan Rp. 275.000, umtuk container berukuran 40, termasukPPN;Bahwa biaya handling tersbeut ditarik untuk jasa persiapan pemeriksaankarantina;Bahwa atas penarikan tersebut PT. OBL mendapatkan keuntungan tidak lebihdari 30%;Bahwa jumlah container yang masuk setiap bulannya ratarata antara 500 sampaidengan 700 kontainer;Bahwa PT.
    Uang itu setiap bulannya disetorkan oleh Karyawan saksi yangbernama GEDRI MATARAM;Bahwa penetapan biaya handling adalah berdasarkan harga pasar;Bahwa besaran biaya handling yang ditarik oleh PT. OBL adalah atassepengetahuan terdakwa ;Bahwa pada saat berlangsungnya penilaian PT. OBL sebagai IKT memangsempat ada beberapa syarat yang belum dipenuhi dan harus dipenuhi.
    OBL sudahmenjalankan fungsi sebagai IKT dan telah menarik biaya Handling, yakni sejak ;bulan Maret;Bahwa pada tanggal 9 Maret saksi pernah menerima Surat Penundaan untukmengoperasikan PT. OBL sebagai tempat pemeriksaan namun hal tersebut tidakmengehantikan kegiatan pemeriksaan karantina di PT. OBL karena masih adapetugas yang ditempatkan di PT. OBL;Bahwa pada sosialisasi di Hotel pandanaran PT.
    dalam tindakan karantinapemeriksaan tumbuhan / media pembawa impor, sedangkan untuk PT Ocean BuanaLogistik melayani handling dalam tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan / mediapembawa ekspor.Bahwa atas prioritas penempatan Petugas POPT di PT Sentrajasa Logistik Indonesiadan PT Ocean Buana Logistik oleh terdakwa tersebut, seluruh pemilik mediapembawa impor maupun ekspor telah melakukan handling untuk tindakan karantinapemeriksaan tumbuhan di PT Sentrajasa Logistik Indonesia dan PT Ocean Buana99131415Logistik
Register : 18-05-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Sgr
Tanggal 3 September 2018 — Penuntut Umum:
I GEDE PUTU ASTAWA, SH.
Terdakwa:
I Made Senadipa
147102
  • KEP DIR/131/2011tanggal 30 Mei 2011 dan kemudian sejak tanggal 21 Mei 2012 bertugas dibagianCustomer Service dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan terhadappembukaan rekening produkproduk perbankan serta handling Komplain ; Bahwa terkait tugas terdakwa sebagai penangungung jawab pelayanan terhadappembukaan rekening produkproduk Perbankan serta handling kompalin tanggal13 Maret 2012 terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. DOA KRISNAWAN untukmembuka rekening Tabunganku An.
    KEP DIR/131/2011tanggal 30 Mei 2011 dan kemudian sejak tanggal 21 Mei 2012 bertugas dibagianCustomer Service dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan terhadappembukaan rekening produkproduk perbankan serta handling Komplain ;Bahwa terkait tugas terdakwa sebagai penangungung jawab pelayanan terhadappembukaan rekening produkproduk Perbankan serta handling kompalin tanggal13 Maret 2012 terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. DOA KRISNAWAN untukmembuka rekening Tabunganku An.
    Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah : yang pertama pelayananterhadap pembukaan rekening produkproduk Perbankan, serta handling komplain. Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan dana tabungan sejumlah nasabah PTBank Mandiri pada bulan Juni 1012 sampai dengan Bulan Nopember 2012 padaPT Bank Mandiri kantor Kas Seririt.
    Seririt, KecamatanSeririt, Kabupaten Buleleng dan benar sejak tanggal 21 Mei 2012bertugas dibagian Customer Service Representative dengan tugas dantanggung jawab pelayanan terhadap pembukaan rekening produkprodukperbankan serta handling Komplain.4.
    Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Bulelengdan benar sejak tanggal 21 Mei 2012 bertugas dibagian Customer ServiceRepresentative dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan terhadappembukaan rekening produkproduk perbankan serta handling Komplain danHalaman 66 dari 73 Putusan Nomor 96/Pid.Sus./2018/PN.
Register : 23-03-2015 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 927/Pdt.G/2015/PA.Sda
Tanggal 29 April 2015 — PEMOHON & TERMOHON
60
  • $da ra ill bedee eoPraetorian DCading 4;headingJumlah z5;heading 6;heading 7; handling 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;TableGrid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;MediumShading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;MediumGrid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;LightShading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent
Putus : 18-04-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 260/PID.B/2013/PN.SBY
Tanggal 18 April 2013 — TRI SULISTYO UTOMO ; EKO BUDIARTO Als KOKO LAILA ANGGRIANIY Als. LAILA
7820
  • Kreasi Maratindus mulai dilaksanakan dengan prosesbisnis yang selalu sama yaitu pada awalnya Terdakwa Ill akan melakukanpemesanan forwarding (handling ekspor diluar administrasi Kepabeanan)kepada PT.
    Vista Kontainer Service yang menghandle masalahpelayaran/pengangkutan barang dari Pelabuhan Tanjung Perak ke luar negeri(Hongkong) serta email kepada pihak yang melakukan handling EMKL(termasuk diantaranya handling administrasi kepabeanan dalam rangkaekspor) yaitu kepada Saksi DENNI AGUSTIAWAN dan Saksi YUNIANTO aliasANTOK dan dikuatkan dengan komunikasi telepon dari Terdakwa III kepadaketiga pihak tersebut;e Bahwa order ekspor yang tertuang dalam email tersebut sudahdituliskan Terdakwa III dengan
    Hela Kencana Expressindo dengan PEB nomor 145527 tanggal26 September 2012 dengan container 2 X 40 feet KKFU 7639120 dan KKFU7647492 (Penyidik juga memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupadokumen yang telah dilakukan penyitaan), Saksi mengetahui hal tersebut,karena memang Saksi melakukan handling pekerjaan sebagai freelance ;39e Bahwa sdr. KOKO yang dibantu oleh sdr.
    YUNIANTOmeminta kenaikan biaya handling ekspor menjadi Rp 27.500.000,00sehingga SAKSI meneruskan kepada sdri. LAILA dengan meminta kenaikandari Rp. 31.000.000,00 per container sesuai kesepakatan awal menjadi Rp.33.500.000,00 yang disetujui oleh sdri. LAILA (sdr. ANTOK meminta kenaikanbiaya handling ekspor sebesar Rp. 2.500.000,00 dengan alasan bahwa sdr.KOKO meminta kenaikan harga). sdr. KOKO merupakan EMKL yangmenjalankan/mendapat penerusan order dari sdr. ANTOK.
    Vista KontainerSevice yang menghandel masalah pelayaran/ pengangkutan barang dariPelabuhan Tanjung Perak ke luar negeri ( Hongkong), serta email kepadapihak yang melakukan handling EMKL yaitu kepada Denni dan / atau kepadaYunianto alias Antok dan dikuatkan dengan komunikasi telepon dariTerdakwa Ill kepada pihak PT.
Putus : 11-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL
79171 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cargo handling > USD 2,75/MTFee2. Freightand Fuel : /USD3,59/MT3.
    Cargo handling Fee Rp 106.089.036.363,002. Freight and Fuel Rp 138.494.414.743,003. Pajak ekspor Rp 44.953.353.082,004. Jumlah Rp 289.536.804.188,00 Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 315/B/PK/PJK/2014 26bahwa berdasarkan perhitungan di atas diperoleh harga penjualanyang wajar kepada PT.
    Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan:Halaman 106 Alinea ke6 dan 7: bahwa yang membedakan hasil akhirnya adalah faktor penyesuaianharga, Terbanding hanya memperhitungkan kualitas batubaraberdasarkan kandungan kalori saja dan melakukan penyesuaian atasCargo Handling Fee, Freight and Fuel serta Pajak Ekspor atasbatubara.
    Sedangkan Pemohon Banding memperhitungkan kualitasbatubara yang lebih menyeluruh meliputi kandungan kalori, kandunganabu, kandungan belerang dan melakukan penyesuaian biaya barging,biaya sampling dan testing, biaya kehilangan saat barging serta biayacoal handling/transhipment;bahwa berdasarkan tata cara perhitungan untuk menetapkanHarga Acuan Batubara di atas, Majelis berpendapat dalam penentuanharga batubara sangat dipengaruhi oleh kualitasnya yakni yang utamaadalah kandungan kalorinya namun bukan
    Cargo handling Fee Rp 106.089.036.363,002. Freight and Fuel Rp 138.494.414.743,003.
Register : 03-01-2012 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.46551/PP/M XIV/16/2013
Tanggal 29 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10936
  • Koreksi atas Air Cargo Handling Charges in Jakarta sebesar Rp. 4.660.259.943 2.) Koreksi atas Import Cost (Custom) sebesar Rp. 76.405.959 3.) Koreksi atas Courier Charges sebesar Rp. 1.920.777 4.) Koreksi atas Insurance (Asuransi Mitsui) sebesar Rp. 989.394.278 5.) Koreksi atas Sea Cargo Handling Charges in Jakarta sebesar Rp. 285.585.133 6.) Koreksi atas Material Transportation & Others sebesar Rp. 2.066.984.277 7) Koreksi atas Inland Charges Overseas and Others sebesar Rp. 338.567.404 8.)
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3395 K/Pdt/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — PT JASA ANGKASA SEMESTA, Tbk., VS PT GATARI AIR SERVICES
260169 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (Judex Facti tidaksalam dalam menerapkan hukum), karena Judex Facti telahmelaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara iniserta putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang;Bahwa Perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak, yaituStandard Ground Handling
    Indonesia wajib digunakan dalamNota Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Lembaga Negara,Instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga Swasta Indonesia atauperseorangan Warga Negara Indonesia;Bahwa dalam perkara a quo Penggugat dan Tergugat perusahaan yangdidirikan berdasarkan Hukum Indonesia, oleh karenanya Perjanjian yangdibuat dan disepakati seharusnya/wajib menggunakan Bahasa Indonesiasebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009tersebut:Bahwa oleh karena Standard Ground Handling
Putus : 25-08-2014 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 25 Agustus 2014 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU Rl), VS PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)
749593 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Klausul supervisi fee dan/atau handling fee;4.
    Karbindo Abesyapradhi) berkewajibanmenunjuk pihak pertama (PBM DUT Cabang Teluk Bayur)sebagai PBM dalam kegiatan B/M batu bara milik pihak keduadan pihak kedua membayar handling B/M yang dilaksanakanpihak pertama (PBM DUT Cabang Teluk Bayur) sesuaiketentuan tarif yang berlaku dan membayar handling fee sebesarRp1.250,00/Ton untuk pengeluaran barang dari stockpile ketempat lain;Pihak kedua menyanggupi throughput minimum 20.000Ton/bulan dan apabila minimum throughput tidak terpenuhi,maka pihak kedua
    Oriental Resources diwajibkan membayar handling fee sebesarRp1.250,00/Ton berdasarkan dokumen barang/manifest?;e. Perjanjian Penyewaan Lahan PT. Pelindo Il dengan PT. EMKL PantaiBarat Daya (vide bukti T.13):Pasal 7:Kewajiban Pihak Kedua (PT. EMKL Pantai Barat Daya):(1) ..5(2) 2.5(3) Membayar handling B/M yang dilaksanakan oleh pihak pertama(PBM DUT PT. Pelindo II (Persero) Cabang Teluk Bayur) sesuaiHal. 62 dari 83 hal Put.
    Inowo Karya Abadi) membayar handling B/Myang dilaksanakan pihak pertama (PBM DUT PT. (Persero)Pelabuhan Indonesia Il Cabang Teluk Bayur) sesuai denganketentuan tarif yang berlaku atau membayar handling feesebesar Rp1.250,00/Ton bila kegiatan B/M dikerjakan oleh pihakketiga atau PBM lain yang ditunjuk oleh pihak kedua (PT.
    Perusahaan penyewa lahan akandikenakan biaya supervisi dan handling fee, yang notabene merupakanbiaya tambahan, apabila menggunakn PBM lainnya.
Putus : 01-08-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1388/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 —
3522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bergerak dalam bidang jasa Freight Forwarding yang intinya adalah jasapengelolaan/pengurusan (handling) distribusi barang baik lewat darat,laut maupun udara dengan memungut fee atas jasa yang diberikan;5. Bahwa atas penyerahan jasa forwarding dikenakan PPN dengan DPPsebesar penggantian yaitu nilai berupa uang termasuk semua biayaHalaman 10 dari 19 halaman.
    yangdibayarkan lebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), yang kemudian ditagihkan kepada Customer,Bahwa pendapatan sesungguhnya yang diperoleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa handlingdan selisih lebih biaya yang ditagihkan;Bahwa dalam melakukan equalisasi antara penjualan confirm SPT PPhBadan dengan DPP PPN Keluaran SPT PPN, akan terlihatketimpangan, karena yang merupakan objek PPN hanyalah pendapatanyang masuk dalam perkiraan Sales Objek Pajak (handling
    transaksitersebut bukan merupakan obyek PPN;14.9.Bahwa atas dokumen yang ditunjukkan sebesar Rp5.275.100,00Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan:14.9.1.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah perusahaan yang bergerak dibidang freightforwarding yaitu melakukan pengelolaan distribusi barangbaik lewat darat, laut maupun udara;14.9.2.Bahwa data yang ditunjukkan sebesar Rp5.275.100,00merupakan dokumen yang terkait dengan TerminalHandling Charge;Bahwa kegiatan Terminal Handling
Register : 25-05-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 4 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : H. SUHERIMANTO
806248
  • Original 1 Set Dokumen jilid Putih Shipbuilding Contract No. (2011) HY-2195S Anchor Handling Supply Vessel (AHTS) 1X 2575BHP.
  • Original 1 Set Dokumen jilid Putih Shipbuilding Contract No. (2011) HY-2196S Anchor Handling Supply Vessel (AHTS) 1X 2575BHP
  • Original 1 Set Binder Hitam berisikan Dokumen, huruf a s.d huruf g.
  • Satu bundle yang di jilid spiral biru dokumen PT.
    Suherimanto bersamasamadengan saksi Aria Odman bin Idris, berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan KerugianNegara atas pengadaan 2 (dua) unit kapal Anchor Handling Tug andSupply (AHTS) pada PT Pertamina Trans Kontinental Tahun 2012,Nomor : 6/LHP/XXVAUI/05/2017 tanggal 31 Mei 2017. telahmengakibatkan kerugian negara sebesar USD2,651,270.47 atauekuivalen Rp.35.317.573.930,87.
    Supply Vessel (AHTS) 1X25/75BHP.Original 1 Set Dokumen jilid Putin Shipbuilding Contract No.(2011) HY2196S Anchor Handling Supply Vessel (AHTS) 1X2575BHPOriginal 1 Set Binder Hitam berisikan Dokumen, huruf a s.d hurufg.Satu bundle yang di jilid spiral biru dokumen PT.
    Supply Vessel (AHTS)1X 2575BHP.Original 1 Set Dokumen jilid Putih Shipbuilding ContractNo. (2011) HY2196S Anchor Handling Supply Vessel (AHTS)1X 2575BHPOriginal 1 Set Binder Hitam berisikan Dokumen, huruf a s.dhuruf g.Satu bundle yang di jilid spiral biru dokumen PT.
    Original 1 Set Dokumen jilid Putih Shipbuilding ContractNo. (2011) HY2195S Anchor Handling Supply Vessel(AHTS) 1X 2575BHP.6. Original 1 Set Dokumen jilid Putin Shipbuilding ContractNo. (2011) HY2196S Anchor Handling Supply Vessel(AHTS) 1X 2575BHP7. Original 1 Set Binder Hitam berisikan Dokumen, huruf a s.dhuruf g.8. Satu bundle yang di jilid spiral biru dokumen PT.
Putus : 04-05-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. OOCL LOGISTICS INDONESIA,
50437 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)bergerak dalam bidang jasa Freight forwarding yang intinya adalah jasapengelolaan/pengurusan (handling) distribusi barang baik lewat darat, lautHalaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/201610.maupun udara dengan memungut fee atas jasa yang diberikan.Bahwa atas penyerahan jasa forwarding dikenakan PPN dengan DPPsebesar penggantian yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yangdimintakan oleh penyedia jasa Freight forwarding.Bahwa
    dalam Laporan KeuanganTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalahmerupakan tagihan kepada Customer, namun jumlah tersebut bukanlahmerupakan pendapatan usaha yang sebenamya, karena didalamnyatermasuk reimburseable item yaitu penggantian atas biayabiaya yangdibayarkan lebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), yang kemudian ditaginkan kepada Customer.Bahwa pendapatan sesungguhnya yang diperoleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa handling
    dan selisih lebihbiaya yang ditagihkan.Bahwa dalam melakukan equalisasi antara penjualan confirm SPT PPhBadan dengan DPP PPN Keluaran SPT PPN, akan terlihat ketimpangan,karena yang merupakan objek PPN hanyalah pendapatan yang masukdalam perkiraan Sales Objek Pajak (handling fee, mark up biaya atas namacustomer, dan biaya bukan atas nama customer).Bahwa apabila dalam invoice terdapat biaya reimbursement yaitupenggantian untuk biaya yang telah dibayarkan dahulu oleh pemberi jasaatas nama penerima
    Bahwa data yang ditunjukkan sebesar Rp22.936.535,00merupakan dokumen yang terkait dengan Terminal HandlingCharge.Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 296/B/PK/PJK/2016Bahwa kegiatan Terminal Handling Charge dilakukan olehpihak vendor, untuk selanjutnya Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menagihkan TerminalHandling Charge kepada customer.14.9.3.
Register : 10-03-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 781/Pdt.G/2015/PA.Sda
Tanggal 22 April 2015 — PEMOHON & TERMOHON
70
  • $da ra ill bedee eoPraetorian DCading 4;headingJumlah z5;heading 6;heading 7; handling 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;TableGrid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;MediumShading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;MediumGrid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;LightShading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent