Tergugat susah dihubungi karena tidak diketahuikeberadaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahdan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugattidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerus harusdinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada,Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum gugatan Penggugatdapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) harimengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh

Joncto Pasal 132a ayat (1) ReglemenIndonesia Yang diperbarul (Het Herzeine Indonesisch Reglement/HIR)gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat Konvensisebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan PenggugatKonvensi kepadanya;Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan konvensi oleh karenaHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 15/Pdt/2017/PT.GTOitu gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan diterima (admissible)untuk dikumulasi dengan

Joncto Pasal 181 ayat (1) Reglemen Indonesia Yangdiperbarui (Het Herzeine Indonesisch Reglement/HIR), makaPembanding / Pelawan Konvensi / Tergugat Rekonvensi harusdihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam keduatingkat pemeriksaan perkara ini, sedangkan untuk pemeriksaan tingkatbanding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 15/Pdt/2017/PT.GTOMengingat akan ketentuan Pasal 160 dan 157 ayat (1)Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan

Joncto Pasal 136 dan Pasal 132a ayat(1) Reglemen Indonesia Yang diperbarui (Het Herzeine IndonesischReglement/HIR) dan peraturan perundangan yang bersangkutan.MENGADILI: Menerima permohonan banding Pembanding / Pelawan Konpensi /Tergugat Rekonpensi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 44/Padt.G/2016/PN.Gto, tanggal 3 April 2017 seluruhnya;MENGADILI SENDIRI:I.

dilaksanakan Penggugat yangselalu hadir dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabardan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telahdipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Biak sebanyak 2 kali pada tanggal04 Oktober 2021untuk sidang tanggal 13 Oktober 2021 dan 13 Oktober 2021untuk sidang tanggal 19 Oktober 2021 maka upaya perdamaian baikdipersidangan maupun dengan Proses mediasi sebagaimana diamanatkanpasal 154 RB.g joncto

anak namun sejak Bulan Agustus 2019 Penggugatdan Tergugat mulai tidak harmonis sering terterjadi pertengkaran disebabkanTergugat berhubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Dora danpuncaknya terjadi pada Desember 2019 dimana Penggugat menginginkanTergugat bertemu dengan keluarga Penggugat namun Tergugat tidak mausehingga Penggugat putuskan untuk pisah dengan Tergugat ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya joncto

keharmonisan rumah tangga Penggugat danTergugat sejak tahun 2019 mulai terusik dengan sikap dan sifat Tergugat yangsuka berhubungan cinta dengan wanita lain bernama Dora dan hal tersebuttelah menjadi kebiasaan Tergugat yang sulit untuk di tinggalkan sehinggamemicu perselisinan dan pertengkaran secara terus menerus mengakibatkanPenggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama sejak Agustus 2019sampai sekarang 2 tahun lamanya tanpa nafkah maka berdasarkan pasal 76Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 joncto

No. 075/Pdt.G/2013/MSSTR.149 ayat (1) R.Bg, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkanputusan Verstek .Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 joncto perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 MajelisHakim telah mendengar keterangan saksisaski dari keluarga Penggugat, sedangkansaksi dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugattidak pernah hadir

ditinggalkan Tergugat selama 7 tahundan telah pisah rumah sejak tanggal 1 Maret 2005 sampai saat ini karena Tergugattelah meninggalkan Penggugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembalidalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri .Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat menuruthukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (1) dan (2) UndangUndang Nomor tahun1974 dan telah memenuhi alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Joncto

No. 077/Pdt.G/2013/MSSTR.149 ayat (1) R.Bg, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkanputusan Verstek .Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 joncto perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 MajelisHakim telah mendengar keterangan saksisaski dari keluarga Penggugat, sedangkansaksi dari keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugattidak pernah hadir

menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan telah pisah rumah sejaktanggal 18 Juni 2012 sampai saat ini karena Tergugat telah meninggalkan Penggugatserta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagiasebagai suami isteri .Menimbang, bahwa ~ gugatan Penggugat telah memenuhi syarat menuruthukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (1) dan (2) UndangUndang Nomor tahun1974 dan telah memenuhi alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf dan (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Joncto

sah dan patut tetapitidak pernah hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya , sertaketidak hadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, lagi pulagugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai denganketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis berpendapat telah cukup alasanuntuk menjatuhkan putusan Verstek .Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndangNomor 3 tahun 2006 joncto

keterangan Penggugat dan keterangansaksisaksi, telah terbukti bahwa Penggugat dengan tergugat telah pisah sejakbulan Februari 2014 sampai sekarang serta tidak ada harapan akan hidup rukunkembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri .Menimbang, bahwa gugatan Pengegugat telah memenuhi syarat menuruthukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (1) dan (2) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 dan telah memenuhi alasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Joncto

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yangdikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

Tergugat telahmembenarkan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan ditandai dengantelah berpisah sudah 1 tahun 8 bulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapatdipertahankan lagi (onhee/ baar tweespalt) karena rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untukmembina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

tidak senang terhadap suaminya, maka hakimmenjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagimewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan joncto

menerus ditandai dengan sudah pisahtempat tinggal 1 tahun 8 bulan dan kesalahan Tergugat mengunci rumah danmeletakkan pakaian Penggugat diteras rumah seolaholah Tergugat mengusirPenggugat, hal ini harus dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

panggilan tersebut Pemohon hadir in person,sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan yang dibacakan didepansidang, dan Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis sertatidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) RBg. joncto

Adapun secaramateril kKedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisinan dan pertengkaran sejak tahun 2014 dan telah berpisah tempattinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang sudah 1 tahun 11 bulanTermohon tidak kembaii.Menimbang semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto Pasal 308309RBg.

Wall pe Je OI 5Artinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 17 Maret 2017 dan 30Maret 2017, Nomor 0387/Pdt.G/2017/PA.Bjm yang dibacakan dipersidangan,dan Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis serta tidakternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) RBg. joncto

Adapun secaramateril kKedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisinan dan pertengkaran sejak akhir Juni 2017 dan telah berpisah tempattinggal sejak 01 Agustus 2017 sampai sekarang sudah 7 bulan Termohon tidakkembali.Menimbang semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto Pasal 308309RBg.

berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1420/Pdt.G/2017/PA.BjmTahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

berdasarkanPERMA Nomor (1) Tahun 2008 setiap perkara perdata harus dilakukan proses mediasi,namun dalam perkara ini karena tidak mengandung sengketa yang sifatnya hanya perkaravoluntair maka mediasi tidak perlu dilaksanakan;Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Pemohon yang dikeluarkan olehInstansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegelen diKantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a UndangUndang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai joncto

Agama, karenanya PemohonI dan Pemohon II mengajukan pengesahan atau isbat nikah guna mendapatkan bukunikah resmi yang akan digunakan untuk melengkapi administrasi melaksanakanIbadah Umrah dan Akta Kelahiran Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon IJ tersebut telah memenuhi syarat danrukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan denganUndangUndang No.1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang Perkawinan joncto

Majelishakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon terbukti telah beralasan sesuai ketentuanpasal 39 undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan joncto pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 joncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.Maka atas dasar !

, menyatakan "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dantidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumahtangga tersebut telah terbukti RET AKdan PECAH, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah No.9/1975, lebihlebih pihak pemohon tetap memaksa untuk bercerai dengan termohon sedangkan termohon juga tidakberharap lagi untuk rukun kembali:karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai maksud pasal 19 fPP No. 9/1975 joncto

UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak joncto Peraturan MahkamahAgung Nomor 02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara danPengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biayaperkara ini dibebankan pada pemohon;Mengingatpasal 49 UUPANo.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILIMengabulkan permohonan pemohon;Hal 4 of 5 hal.Pts.No.1 186/

dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 12 Januari 2017 dan13 Februari 2017, Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Bjm melalui Radio GramBanjarmasin, selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secaratetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasarioleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. joncto

sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnyatekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (brokenmarriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto

55 wlArtinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto

panggilan tersebut Pemohon hadir in person,sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan yang dibacakan didepansidang, dan Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis sertatidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) RBg. joncto

Adapun secaramateril kKedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisinan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan telah berpisah tempattinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang sudah 7 bulan Termohontidak kembali.Menimbang semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto Pasal 308309RBg.

Artinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahu.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto Pasal 116

Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon terbukti telahberalasan sesuai ketentuan pasal 39 undangundang nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan joncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun1975 joncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

sah dan patut tetapi tidakpernah hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya , serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah, lagi pula gugatanPenggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal149 ayat (1) R.Bg, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menjatuhkanputusan Verstek .Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 joncto

No. 101/Pdt.G/2012/MSSTR.Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Joncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam , oleh karenanya gugatan Penggugat patut dipertimbangkan dan dapat diterimaMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dan buktibukti tersebut diatas, telahterbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antaraPenggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri , dengan tidak mempersoalkan siapayang bersalah

Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 43 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUSTPK/2014/PT BTNRp 805.016.332,4744Pidana Korupsi yang yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Memperhatikan dan membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Serang tanggal NOMOR.REG.PERKARA PDS07/SRG/10/2013 tanggal 24

April 2014, yang pada pokoknya menuntut agarMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1.44Menyatakan terdakwa H.JAHADIPERMADI BIN SAILAN (Alm) telahbersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu. korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atauperekonomian negara sebagaimanadalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal2 ayat (1) joncto Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsijoncto

Undangundang Nomor 20Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi joncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDIAIR:Pasal 3 joncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi joncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukanmemori banding, maka tidak terdapat halhal baru yang perludipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding;Menimbang

pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi joncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 (Kitab UndangUndang Acara Pidana) dan ketentuan hukumlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Bahwa padahal Terlawan ( NIO Al LING ) dahulu dalam tahun 2005sudah pernah menggugat atau menempatkan Pelawan ( SUBISMO )Halaman 3 dari 31, Putusan Nomor 51/Padt.Plw/2016/PN Bjbsebagai Pihak Terlawan dalam perkara No. 13/Pdt.Plw/2005 PN.Bjb. diPengadilan Negeri Banjarbaru Joncto Putusan Pengadilan NegeriBanjarbaru Tanggal 29 Juni 2006 No.13/Pdt.Plw/2005/PN.Bjb. JonctoPutusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tanggal 21 Februari 2007No.05/PDT/2007/PT.BJM.

Joncto Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal11 Mei 2010 No.2253 K / PDT / 2008 yang obyek gugatanperlawanannya yang pada pokoknya adalah sama dengan obyekGugatan Penggugat Tanggal 16 Mei 2016 dalamperkaraNo.25/Pdt.G/2016/PN/Bjb.

Joncto Putusan Verstek Pengadilan NegeriBanjarbaru Tanggal 20 Oktober 2016 No.25/Pdt.G/2016/PN.Bjb., dengandemikian dalam hal yang sama ternyata Penggugat(NIO AI LING )telah menggugat Pelawan (SUBISMO) kembali untuk yang ke2 (kedua)nyayang justeru terjadinya di Pengadilan Negeri Banjarbaru sendiri..

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas ternyata Gugatan PenggugatTanggal 16 Mei 2016 Joncto Putusan Verstek Pengadilan NegeriBanjarbaru Tanggal 20 Oktober 2016 No.25/Pdt.G/2016/PN.Bjb. adalahmelanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku a quo melanggar azashukum " nibes in idem " yaitu seseorang tidak boleh digugat dimukapengadilan dua kali dalam hal subyek dan obyek hukum yang padapokoknya sama.

Joncto No.05/PDT/2007/PT.BUM. jonctoHalaman 6 dari 31, Putusan Nomor 51/Pat.Plw/2016/PN BjbNo.2253 K/PDT/2008 yang telah inkracht/mempunyai kekuatan hukumtetap, yang pada pokoknya amar putusannya antara lain :> Menyatakan PelawanPembanding/PelawanTerbanding (nmaksudnyaNIO AI LING) adalah Pelawan yang tidak benar.> Menolak Perlawanan PelawanPembanding/Pelawan Terbandinguntuk seluruhnya.Dengan demikian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri danPengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut

Dari telusuran singkat Pembanding, pendapatdan/atau kajian hukum dariMajelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat dan sekaligusberkesimpulan bahwa ada tidaknya Surat Izin Perceraian, dalam pengajuanPermohonan Cerai dari Pegawai Negeri, sebagaimana tersebut dalamPeraturan Pemerintah Nomor ; 10 Tahun 1983 Joncto PP.

Penyelesaian Perkara ketimbang berbagai aspek hukum dan halhal lainnya;Selanjutnya dimohonkan Majelis Hakim Banding tidak terhalang memberipenilaian dan atau penelusuran penganalisaan yang akurat terhadap eksesyang ditimbulkan sebab akibat Preseden ini;Terobsesi oleh Pola Penyelesaian perkara in casu, dari apa yang diprediksioleh Pembanding/Termohon, (Preseden buruk, bahwa Pegawai Negeri dapatmengajukan Cerai, tanpa mempedulikan ketentuan sebagaimana tersebutdalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Joncto

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam RumahTangga maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk melaporkan kepadapihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakanperbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umumyaitu melanggar Pasal 49 huruf a joncto

memperhatikan dengan seksama halhal yang memberatkanmaupun yang meringankan diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untukmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 69/Pid.Sus/2018/PNLbo tanggal 24 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;Memperhatikan Pasal 49 a joncto