Ditemukan 1699 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-08-2015 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 K/TUN/2015
Tanggal 19 Agustus 2015 — PT. INDO CREATIVE MEBEL VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING EMPAT (KPP PMA IV)
15265 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di sisi lain, juga untukmeningkatkan produk domestik dalam rangka bersaing denganproduk impor illegal , seperti: a) peralatan rumah tanggadengan batasan harga dibawah Rp5.000.000,00 atauHalaman 26 dari 73 halaman.
Register : 23-04-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1107/Pdt.G/2015/PA.Tgrs
Tanggal 9 Juni 2015 — PENGGUGAT : TERGUGAT
4516
  • Indonesia AirTransport Tok. untuk kembali memulai dari awal lagi dengan melamarpada perusahaan penerbangan domestik di Indonesia, dan sebagaiakibat dari keputusan tersebut TERGUGAT harus rela menanggungbeban ikatan dinas (hutang kedinasan) dengan perusahaan barutempatnya bekerja sebesar Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah)selama 10 tahun;.
Putus : 19-08-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 112/PID/2013/PT.BTN
Tanggal 19 Agustus 2013 — HENDRA GUNAWAN Bin GATOT SANTOSO. cs.
292119
  • Hadiah bagi investor berupa program tiket wisata domestik 6 (enam) hari ;f.2. Tiket tour wisata Program Peduli dan Loyalitas Gradasi ; Bahwa hasil dari upaya terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOTSANTOSO dan terdakwa I. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H.
    Hadiah bagi investor berupa program tiket wisata domestik 6 (enam)hari; f.2. Tiket tour wisata Program Peduli dan Loyalitas Gradasi ; Bahwa hasil dari upaya terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOTSANTOSO dan terdakwa I. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMADHal 17 dari 15 Hal.
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 51/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DWI BUDIANTO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
926286
  • Bank Pembangunan DaerahJawa Timur, dengan Komposisi permodalan / kepemilikan saham pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tok (PT.Bank Jatim, Tbk ) terdiridari: Saham/ Permodalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebanyak51,17 % Saham/ Permodalan Pemerintah Kota / Kabupaten sebanyak28,38 % Saham/Permodalan Masyarakat :e Domestik sebanyak :9.10 %e Asing sebanyak : 11.35 %Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT.
    BankPembangunan Daerah Jawa Timur, Tok (PT.Bank Jatim, Tbk ) terdiri : Saham/ Permodalan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebanyak51,17 % Saham/ Permodalan Pemerintah Kota / Kabupaten sebanyak28,38 % Saham/Permodalan Masyarakat :e Domestik sebanyak :9.10 %e Asing sebanyak : 11.35 %Bank Jatim Cabang Kepanjen merupakan salah satu Cabang dari PT.
Register : 07-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 2-K/PM.I-07/AD/I/2020
Tanggal 12 Maret 2020 — Oditur:
HDM Tampubolon, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Bony Chandra Gunawan
146546
  • Tarakan.Bahwa pimpinan BKIPM dalam hal menyangkut penegakanhukum yang terkait Kewenangan BKIPM selalu mengajak Saksikarena Jabatan Saksi adalah sebagai Kepala Seksi Tatapelayanan dan Penyidik PNS di Kepala Seksi Tata Pelayanan diBalai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan HasilPerikanan Tarakan yang mempunyai tugas dan tanggung jawabyaitu; Mencegah tersebarnya hama penyakit ikan karantina danmutu hasil perikanan dan sumber daya alam hayati diProv.Kaltara baik yang masuk ekspor/import dan domestik
Register : 09-02-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 27 September 2017 — - KHOIRIAH (PENGGUGAT I), DKK - MUHAMAD THOYIB, SPd In Casu a quo berstatus hukum (legal standing) selaku Pimpinan/ Pengurus/Pemiik/Direktur dari PT. HIJRAH HARAMAIN (TERGUGAT I), DKK
309127
  • HJRAH HARAMAIN adalah Perusahaan atau Badan Hukum milikPARA TERGUGAT, yang bergerak di Bidang Jasa Wisata Ibadah dan BiroPerjalanan Pemberangkatan Jemaah Umroh, Haji Plus, Wisata Domestik, danInternasional atau Usaha Jasa Perjalanan Wisata, Agen Wisata, Biro PerjalananWisata. Yang berkedudukan di Kota Medan, beralamat Kantor di Jalan Garu IIA, No. 52 B Medan Lingkungan II, Kelurahan Harjo Sari I, KecamatanMedan Amplas ;3.
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. ADR
Tergugat:
1.PT. Sankei Gohsyu Indutries
2.CV. Karya Mandiri
Turut Tergugat:
PT. Sinar Agung Kreasi Utama
200123
  • P5 tentang laporan dan surat pengiriman barang berupa sampah domestik;6. P6 tentang bukti transfer pembayaran hutang Tergugat II kepada Tergugat ;7. P7 dan P12 tentang laporan polisi terhadap presdir Tergugat besertatanda terima barang bukti;8. P8, P9, P11, P13 tentang perjanjian jual beli limbah Non B3 antaraPenggugat dan Tergugat ;9. P10 tentang perjanjian jual beli limbah B3 antara Penggugat dan Tergugaty;10.
Putus : 10-03-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GUNUNG BAYAN PRATAMACOAL
6333 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun sampai denganpersidangan terakhir, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak pernah menyampaikan dokumenpendukung yang dapat mendukung pernyataannya tersebut.Bahwa berkaitan dengan tempat penyerahan dan kondisipengiriman, Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) juga tidak pernah menyampaikan dan membuktikanperhitungan perbedaan antara penjualan domestik dan penjualanekspor baik pada saat pemeriksaan, keberatan maupun pada saatpersidangan ini.Bahwa faktanya pula,
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021
Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
12461627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 17 P/HUM/202114.75.76.77.Berdasarkan jaminan konstitusional di atas beserta penjelasannya baiksecara domestik maupun internasional, penggunaan pakaian seragamdan atribut dengan kekhasan agama tertentu adalah bagian dari hakkebebasan beragama yang dijamin pemenuhannya oleh negara;Jaminan terhadap hak untuk menggunakan atribut agama terbagimenjadi 2 (dua) yaitu jaminan positif dan jaminan negatif.
    bahwapenggunaan simbol agama merupakan bagian dari hak beragama dimana negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhinya;Secara khusus, berdasarkan General Comment Nomor 22: The right tofreedom of thought, conscience and religion, angka 4 (Bukti TI21) yangditerbitkan oleh United Nations High Commissioner for Human Rights,dikatakan bahwa hak menjalankan ibadat mencakup penggunaan simbolagama, seperti penggunaan pakaian keagamaan;Berdasarkan jaminan konstitusional di atas beserta penjelasannya baiksecara domestik
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO
6014
  • Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Lalu lintas(Pengiriman Eksport dan Domestik Ikan dan Hasil PerikananHidup atau Mati).2. Melakukan pemantauan, pengawasan, pengendalian, dansurveilen HPIK, mutu, dan keamanan hasil perikanan.3.
Register : 05-12-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Tipikor/2013/PN.AB
Tanggal 13 Mei 2013 — ERNES BETAUBUN, SE
10143
  • Malra dalam angka, dan buku PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Malra ; Bahwa benar semua Badan/Dinas yang mengusulkan Anggaran Belanja kepada PemerintahDaerah harus melalui Bapeda sebagai transit sebelum ke panitia anggaran Pemda,disesuaikan dengan rencana kerja Pemda ; Bahwa pada tahap pertama unit mengusulkan ke bupati Cq.
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ck
Tanggal 14 Nopember 2019 — CV. ADR Vs PT. Sankei Gohsyu Indutries, Dkk
195467
  • P5 tentang laporan dan surat pengiriman barang berupa sampah domestik;6. P6 tentang bukti transfer pembayaran hutang Tergugat II kepada Tergugat ;7. P7 dan P12 tentang laporan polisi terhadap presdir Tergugat besertatanda terima barang bukti;8. P8, P9, P11, P13 tentang perjanjian jual beli limbah Non B3 antaraPenggugatdan Tergugat ;9.
Register : 24-01-2014 — Putus : 07-05-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 P/HUM/2014
Tanggal 7 Mei 2014 — GUNTUR SIREGAR, DK VS MENTERI PERINDUSTRIAN RI;
8452 Berkekuatan Hukum Tetap
  • negeri dan dalam 5 tahun dipersyaratkan sekitar 80% komponentersebut harus sudah dibuat di dalam negeri.Dengan adanya program ini akan memperkuat struktur industri komponenotomotif nasional, sehingga semakin besar peluang untuk mewujudkankemandirian industri otomotif di dalam negeri, termasuk mobil merekoriginal Indonesia.Menjawab tantangan tersebut diatas, industri otomotif Indonesia dituntutuntuk selalu berinovasi menciptakan kendaraan hemat energi dengan hargaterjangkau untuk keperluan pasar domestik
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad Mifta Hussuad
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mayora
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Cq Kepala KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat : Anton Hartono
11061
  • Perlu diketahui bahwa JTFC merupakanperusahaan terbesar dalam sektor industri perikanan tuna diJepang, artinya memiliki hubungan kerjasama dengan JTFCmerupakan sebuah pencapaian yang dapat membuka peluangkeuntungan terbaik bagi perusahaan agensi awak kapal diIndonesia (domestik).12.3Bahwa, artinya PENGGUGAT masih memiliki prospek usaha yangbaik dan oleh karenanya patut dinilai memiliki potensi kemampuanuntuk menyelesaikan kewajibannya dikemudian hari.Manfaat restrukturisasi seharusnya dapat dirasakan
Register : 24-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Tpg
Tanggal 18 Desember 2017 — Pemohon:
BASRI
Termohon:
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Batam
18754
  • Edy Sumito, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Karantina Perikanan di Kijang yang bertugasmemberikan pelayanan tentang kegiatan ekspor dan domestik yang berkaitandengan ikan;Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 4/Pid.Prap/2017/PN TpgBahwa saksi bertugas di pelabuhan Kijang sejak awal tahun 2017;Bahwa surat yang dikeluarkan adalah sertifikat hasil mutu dan persetujuanmuat;Bahwa Surat Persetujuan muat dikeluarkan setelah ada Sertifikat hasil mutudari Karantina di Tanjungpinang
Register : 04-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — SUTARNO, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
261526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengaruh negatif terhadap pengusaha konvensionaldapat juga disebabkan oleh pengusaha yang berbasis teknologi kekiniansemakin cepat menguasai khususnya pasar domestik sehingga dapatmenyingkirkan pengusahapengusaha konvensional yang tertinggalsehingga daya saingnya rendah.
Register : 05-02-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 07-08-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 3/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 30 Mei 2018 — PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN, KERAJINAN TEKSTIL, KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (PK FSB GARTEKS SBSI) PT. INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY melawan: 1. GUBERNUR BANTEN 2. PT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY
269153
  • .% A PDB, : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yangdihitung dari Pertumbuhan ProdukDomestik Bruto yang mencakup periodekwartal Ill dan IV tahun sebelumnya danperiode kwartal dan II tahun berjalan.4.
Register : 05-12-2008 — Putus : 02-03-2010 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 416/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 2 Maret 2010 — PT. METRO BATAVIA >< SABRE Inc.
488198
  • tersebut mempermasalahkan melaksanakanperjanjian sekaligus meminta ganti rugi berkaitan dengan pelaksanaan perjanjiantersebut, ada dua hal yang berbeda pengakhiran dan pembatalan ; kalau misalnya diameminta pembatalan pada saat yang bersamaan dia juga meminta mengakhiri berartidia mengatakan bahwa saya mengakui perjanjian yang saya dibuat tapi saya inginmembatalkan ;Bahwa mengenai sumbersumber Hukum arbitrase di Indonesia, baik arbitrase lokalmaupun arbitrase Internasional, dalam kontek peraturan domestik
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
249130
  • ;APDB: : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung daripertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periodekwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal dan Iltahunberjalan.; Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalanditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalandengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dantingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan ;Bagian Kedua.
Register : 06-03-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 25-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT.AALBORG INDUSTRI INDONESIA
Tergugat:
1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
2.PT. ADHI KARYA
3.PT. KARYA MITRA NUGRAHA
23593
  • BANIberdasarkan alasanalasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ...Selain itu, terdapat pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tertanggal 12 September 2012 atau biasa disebutSEMA 7 tahun 2012, yang merupakan hasil Rapat kamar perdata HakimHakimAgung MA RI yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2011 diHotel Aryaduta Tangerang, dimana pada halaman 81 angka 2, telah disebutkanbahwa ketentuan Pasal 70 (dengan Penjelasan) tentang alasan pembatalanputusan arbitrase domestik