DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI (DPC FSB NIKEUBA) KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;

Pembanding/Penggugat : PK FSB GARTEKS SBSI PT. INDAH JAYA TEXTILE Diwakili Oleh : PK FSB GARTEKS SBSI PT. INDAH JAYA TEXTILE
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR BANTEN
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY

Golden Oilindo Nusantara
Tergugat:
Anggota Serikat Buruh PK FSB NIKEUBA yang terdiri dari ARDA WELLY, DKK

Indonesia(DPC FSB Garteks KSBSI) PT Pou Chen Indonesia, bertempattinggal di Puri Anggrek Blok C.4, Nomor 8, R.T. 012, R.W. 004,Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang,Banten.

Pencatatan tentang Pengurus Komisariat Federasi Serikat BuruhGarmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri ( PK FSB GARTEKSKSBSI ) PT.POU CHEN INDONESIA berdasarkan TANDA BUKTIPENCATATAN Nomor Pencatatan : 033/PK FSB GARTEKSKSBSI/PT.PCI/HI/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan olehTergugat.

Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut TANDA BUKTIPENCATATAN dengan Nomor Pencatatan : 033/PK FSB GARTEKSKSBSI/PT.PCI/HI/III/2019 Tertanggal 25 Maret 2019 TentangPencatatan Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh GarmenKerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri ( PK FSB GARTEKSKSBSI ) PT.POU CHEN INDONESIA yang diterbitkan oleh KEPALADINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATENSERANG ;4.

PCI/HI/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang PencatatanPengurus Komisarian Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulitdan Sentra Industri ( PK FSB GARTEKS KSBSI) PT.

Bahwa Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 033/PK FSB GARTEKSKSBSI/PT. PCI/HI/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang PencatatanPengurus Komisarian Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulitdan Sentra Industri ( PK FSB GARTEKS KSBSI) PT.

PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH GARMEN, KERAJINAN TEKSTIL, KULIT DAN SENTRA INDUSTRI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (PK FSB GARTEKS SBSI) PT. INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRYmelawan:1. GUBERNUR BANTEN2. PT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY

BahwaPenggugat adalah Ketua dan Sekretaris Pengurus KomisariatFederasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan SentraIndustri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FSB GARTEKS SBSIl)PT.

Bahwa Penggugat Pengurus Organisasi Buruh pada Federasi SerikatBuruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (FSB GARTEKS SBS);3.

Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan,Tekstil, Kulit Dan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(PK FSB GARTEKS SBSI) PT.

fotokopi);Kartu Tanda Anggota Pengurus Komisariat FSB GARTEKSSBSI PT.

Bahwa Gugatan aquo diajukan oleh Pengurus Komisariat FederasiSerikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra IndustriSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FSB GARTEKS SBSI) PT IndahJaya Textile Industry (Penggugat) yang dalam hal ini diwakili olehKetua PK FSB GARTEKS SBSI PT Indah Jaya Textile Industry bernamaVivi Yanti dan Sekretaris PK FSB GARTEKS SBSI PT Indah JayaTextile Industry bernama Sulaeman, dan keduanya merupakankaryawan atau buruh pada PT Indah Jaya Textile (Tergugat IlIntervensi

Sawah RT.006 RW.007, Desa Tarikolot, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor, pekerjaan Ketua DewanPengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen,Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra Industri Serikat BuruhSejahtera Indonesia (DPC FSB GARTEKS SBSI)Kabupaten Bogor;2. FAISAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKp.

Bojong RT.002 RW.004, Desa Tarikolot, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor, pekerjaan SekretarisDewan Pengurus Cabang Federasi Serikat BuruhGarmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra IndustriSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FSB GARTEKSSBSI) Kabupaten Bogor;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Trisnur Priyanto, S.H.

,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Dewan Pengurus Pusat Federasi SerikatBuruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulit dan Sentra IndustriSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FSB GARTEKSSBSI), beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 06/SKK.TUN/IX/2017, tanggal 14 September2017;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR JAWA BARAT, tempat kedudukan di JalanDiponegoro Nomor 22 Bandung;Halaman 1 dari 4 halaman.

PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI (PK FSB NIKEUBA) PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk ; 1. KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dkk

Bahwa pada 12 Januari 2016, DPP FSB NIKEUBA telahmemberitahukan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk mengenai:i) Perubahan nama dariNIKEUBA SBSI menjadi FSBNIKEUBA;il) Pemberitahuan pengurusDPP FSB NIKEUBA hasilkongres ke V;ill) Pengunduran diri J FransGultom dan kawankawandari FSB NIKEUBA;iv) Susunan kepengurusan PKFSB NIKEUBA PT BankMaybank Indonesia Tbk.9.

rapat anggota untuk melakukanperubahan nama, afiliasi dan AD/ART;18.Bahwa adapun mengenai perubahan nama, alamat dan lambangdilakukan oleh Penggugat setelah kongres ke V di Pekanbaru, Riaupada tanggal 2426 November 2015 sebagaimana Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga FSB NIKEUBA Hasilhasil KeputusanKongres Nasional V FSB NIKEUBA 2015 dan Surat Keputusan dariDPP FSB NIKEUBA No.Kep.PK.001/DPPFSB NIKEUBA/I/2016mengenai Kepengurusan PK FSB NIKEUBA PT Bank MaybankIndonesia Tok tertanggal 4 januari 2016

2426 November 2015 di PekanbaruRiau dimana telah dilakukan penyesuaian sebagaimanaAnggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga FSB NIKEUBA Hasilhasil Keputusan Kongres Nasional V FSB NIKEUBA 2015 danSurat Keputusan dari DPP FSB NIKEUBA No.Kep.PK.001/DPPFSB NIKEUBA/I/2016 mengenai Kepengurusan PK FSB NIKEUBAPT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 4 Januari 2016;e.

Awalnya FNikeuba SBSI ditambah SB menjadi FSB.

PK.001/DPPFSBNIKEUBA/I/2016 Tentang Susunan PK FSB NIKEUBA PT.

tanggal mulaipengunduran dirinya;Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Uang Pesangonkepada Para Penggugat, yaitu Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuandalam Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kaliketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuaiketentuan dalam Pasal 156 ayat (4), Uang Pisah sesuai ketentuanUndang Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama Antara Perusahaan DanKaryawan (PUK FSP PAR SPSI & FSB

Keatas Dan KaryawanSubTotal Ro 109.771.530 PUK FSP PAR SPST & FSB KAMIPARHO SBSTLama bekerja 18 Tahun 3 bulan V 15% adlitional Untuk Konpensasi perumahan, Kesehatan & pengobatan ( PENGGANTIAN HAK ) sh Pesangon,Pengharggan Vasa Kera dan Lang Pisah Ro 16,465,730 seh Pesangon,Penghargaan Vasa Kera dan Vang Pea Grand total Rp 126,237,260 POTONGAN Pph 2 tax1s/d50juta 0% 50,000,000 :D lebih 0 juta s/t 100juta Sto 76,237,260 3,811,8633, lebih 100juta 4500 juta 15% : :JUMLAH Py ily Ry SRTLSG Til Pale Pembayaran

Keatas Dan KaryawanSubTotal Rp 105,086082 PUK FSP PAR SPST & FSB KAMIPARHO SBSILama bekerja 17 Tahun 1 bulan V 15% additional Untuk Konpensasi perumahan, Kesehatan & pengobatan ( PENGGANTIAN HAK ) ss Pesangon, Pengharggan Vasa Ke dan Vang Pisah Ro 15,762.92 sth Pesangon, Pengharggan Vasa Kerja dan Vang Pisah Grand total Ro 120,848,994 POTONGAN Poh 21 tax1, 5/050 juta 0% 50,000,000 .D lebih 0 jutas/d 100juta Sto 70,848,994 3542450Slebih 100jutas/d 500 juta 154% .

ag Ro 65,644,758 vs 163 atTI PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJA Breakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Total6 Bulan Gaji & Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003Lama bekerja 17 Tahun 2 bulan Tuiangn Tap Ro 21,884.586 val 163 AitTV PERHITUNGAN UANG PISAHBreakdown Vang Pisah Kalkulasi Total; 5 Bulan Gai Tunjangan Tetap Mengacu Kenada Perjanjian Kerja BersamaLama bekerja 17 Tahun 2 bulan i TCT Ro 18.234,655 jag ea (Level Manajemen) Sup Neatas Dan KaryawanSubTotal Ro 105,760,999 PUK FSP PAR SPSI & FSB

Tetap X2 h HO pasal 163 Ayat 2 TI PERHITUNGAN PENGHARGAAN MASA KERJABreakdown Penghargaan Masa Kerja Kalkulasi Tota ; 5 Bulan Gaji & Mengacu kepada UU no.13 Tahun 2003Lama bekerja 17 Tahun 8 bulan Taian) Ro 18,156,785 val 163 hatIV PERHITUNGAN UANG PISHHBreakdown Uang Pisah Kalkulsi Tota4 Buln Gj & Tnjangan Tetap Mengacu Kepada Perjanjian Kerja BersamaLama bekerja 17 Tahun 8 bulan i FIRS) Ro 14,525,428 lira Resi(Level Manajemen)SupvrKeatas Dan Karyawan SubTotal Rp 98,046,639 PUK FSP PAR SPST & FSB

Arum Raya adalah sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Banjar, maka tindakan Tergugat yang tidak mengakuidan merespon surat dari pengurus komisariat PK FSB HUKATAN PT. ArumRaya telah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh;Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka dengan ini denganhormat, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikanputusan sebagai berikut:Hal. 5 dari 11 hal.

Rp111.260.000, (seratus sebelas juta dua ratusenam puluh ribu rupiah);Menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 59, Pasal 151 ayat(3), Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2013;Menyatakan Tergugat melanggar UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1Bahwa FSB

HUKATAN Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Kehutanan,Perkayuan, dan Pertanian DPP FSB HUKATAN tidak berhak dan berwenangmelakukan gugatan pada perkara Buruh Angkutan karena tidak termasuk FSBHUKATAN, buruh angkutan punya federasi sendiri dan tidak bisa dikaitkan ataudihubungkan dengan FSB HUKATAN, sehingga sangat jelas FSB HUKATANtersebut sangat tidak relevan;Bahwa yang berhak atau berwenang mewakili selaku penerima kuasa berperkaradi pengadilan/persidangan;e Advokad/Pengacara dan Penasihat Hukum

Arum Raya, sehingga DPP FSBHUKATAN KSBSI tidak mempunyai Jegal standing dengan Pemohon Kasasi dandengan Termohon Kasasi, karena DPP FSB HUKATAN KSBSI tidak mempunyaianggota dari unsur pekerja;Bahwa permohonan kasasi diajukan telah sesuai tenggang waktu yang ditentukanundangundang, namun ternyata FSB HUKATAN SBSI sebagai kuasa Para Penggugatbukan Serikat Buruh atau Pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PKSBSI) SektorPertambangan dan Energi PT.

Dengan demikian karena Pengurus FSB HUKATAN SBSI bukanserikat buruh yang berhak bertindak sebagai kuasa para pekerja anggota serikat buruhyang bekerja pada PT. Arum Raya maka tindakan Pengurus FSB HUKATAN SBSImerupakan tindakan bertentangan dengan Pasal 87 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 atau tidak memiliki legal standing sebagai kuasa, sehingga gugatan tidakmemenuhi syarat formil atau formil tidak dapat diterima;Hal. 9 dari 11 hal. Put.

., Advokat/Pengacara, yang berkantor dio DPC FSB Nikeuba KotasPalembang Sumatera Selatan, dan beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II No.901Rt/Rw. 12/04 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang, Berdasarkansurat kuasa khusus Tanggal: 11 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LAWANPT.

PENGGUGAT;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERMAWAN,SH., dan ERICDAVISTIAN, SH., Advokat/Pengacara, yang berkantor dio DPC FSB Nikeuba KotasPalembang Sumatera Selatan, dan beralamat di Jalan Sersan Sani Lorong Kandis II No.901Rt/Rw. 12/04 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang, Berdasarkansurat kuasa khusus Tanggal: 11 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LAWANPT.

., DWI EFFENDI dan RISMAWAN LAULA, semua pengurus DPC FSB Kamiparho SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah pada kantor Korwil KSBSI Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 25 Palu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2016 selanjutnya disebut PARA PENGGUGATlawanPT. NARATA PALU CITY Cq.

Hatta Nomor 18 Palu, KelurahanBesusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah,yang telah bekerja kurang lebih 4 tahun dan mempunyai konduite kerjabaik.Bahwa para Penggugat adalah anggota Komisariat Federasi SerikatBuruh Makanan, Minuman, Parawisata, Restouran, Hotel danTembakau (FSB.

Bahwa surat kuasa khusus Para Penggugat yang diberikan kepadaPengurus DPC FSB Kamiparho SBSI Kota Palu dan Lembaga BantuanHukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBI)Propinsi Sulawesi Tengah adalah cacat hukum karena diberikan kepadaorang yang tidak cakap dan/atau berwenang selaku Pengurus yangmewakili DPC FSB Kamiparho SBSI Kota Palu dan Lembaga BantuanHukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBI)Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Anggaran Dasar dan RumahTangga.Bahwa

(Vide : Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16September 1975, Nomor : 116 K/Sip/1973, dalam perkara Marijam BDurakin lawan Siti)Berdasarkan uraian tersebut, surat kuasa khusus yang diberikan ParaPenggugat kepada DPC FSB Kamiparho SBSI Kota Palu danLembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia (LBH KSBI) Propinsi Sulawesi Tengah tidak memenuhisyarat sahnya suatu surat kuasa khusus, dengan kata lain bahwaDPC FSB Kamiparho SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan HukumKonfederasi

PalMakanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel dan Tembakau Nomor:0204/DPP FSB Kamiparho/Int/VIII/2015 tentang Susunan Dewan PengurusCabang Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran,Hotel dan Tembakau Kota Palu menyebutkan bahwa Kuasa Hukum ParaPenggugat adalah Pengurus DPC FSB Kamiparho SBSI Kota Palu periode2015 2018;Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (2) UndangUndangNomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, makakeanggotaan Para Penggugat (Ismail

dan Deasy Nathalia) adalah anggota yangdibuktikan dari KTA Nomor: 15T00012 2506 007 (Ismail) dan 15T00010 2506007 (Deasy Nathalia) dari Komisariat Kamiparho SBSI Hotel Santika yangtercatat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu) Nomor:251/663/Sosnaker/HI tanggal 23 Juli 2015 dan Komisariat Kamiparho SBSIHotel Santika adalah anggota dari DPC Kamiparho SBSI Kota Palu dan DPCKamiparho SBSI Kota Palu adalah bagian dari struktur DPP FSB KamiparhoSBSI dan DPP FSB Kamiparho SBSI adalah anggota dari

Sawah RT. 006/007,Kelurahan Tarikolot, Kecamatan Citeureup, KabupatenBogor, Pekerjaan, Ketua Dewan Pengurus CabangFederasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulitdan Sentra Industri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia( DPC FSB GARTEKS SBSI) Kabupaten Bogor;Faisal, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kp.Bojong RT. 002/004,Desa Tarikolat, Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor,Pekerjaan, Sekretaris Dewan Pengurus CabangFederasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Tekstil, Kulitdan Sentra Industri

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(DPC FSB GARTEKS SBSI) Kabupaten Bogor;Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1.

,Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanCipinang Muara Raya No. 33, Cipinang Muara JatinegaraJakarta Timur, Pekerjaan Para Advokat, dan PengurusDPP FSB GARTEKS SBSI, sebagaimana surat kuasatertanggal 14 September 2017; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;Halaman 1 dari 105 Hal. Putusan Perkara Nomor 133/G/2017/PTUNBDGMelawanGubernur Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 22 Bandung,dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:1, H.: J.J; Budi Prastio, S.A.

Nomor 1211 K/Pdt.SusPHI/2017Pengurus Cabang dan Pengurus Pusat FSB Garteks SBSITangerang Raya, berkantor di Mardi Grass Citra Raya Blok KC02/35, Desa Mekar Bhakti, Kecamatan Panongan, KabupatenTangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus2016, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap

Bahwa Penggugat adalah anggota FSB Garteks SBSI Tangerang Rayayang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI); P13. Bahwa Penggugat bekerja di bagian Produksi dengan menerima upahsebesar: Moch.

Penggugat atauKuasanya bukan orang yang berhak (/egitima persona standi in judicio)untuk mengajukan gugatan;Bahwa dengan fakta yang Tergugat sampaikan di atas hal ini dapatmembuktikan Penggugat/Kuasanya tidak memiliki kapasitas sebagaiPenggugat atas pengakuannya sebagai anggota Fsb Garteks SBSI;Bahwa berdasarkan fakta yang Tergugat sampaikan di atas tentangkeanggotaan Penggugat yang dipaksakan menjadi anggota Fsb Garteksmaka sudah seharusnya Penggugat bukanlah anggota Fsb Garteks padasaat Perjanjian

Nomor 1211 K/Pdt.SusPHI/2017Penggugat mempunyai kedudukan sebagai Penggugat a quo sehingga eksepsiTergugat tentang hal ini ditolak;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah keliru dansangat tidak cermat, karena tidak mempertimbangkan bukti T1 dan T2 bahwabukti tersebut telah membuktikan bahwa Para Penggugat bukanlah anggota FsbGarteks S8SI CV Triona Multi Industri karena bukti T1 clan T2 diberikanlangsung oleh Ketua PK Fsb Garteks SBS! CV Triona Multi Industri Sdr.

Garteks SBSI) menerbitkan KTA sematamata untukmemenuhi agar mereka dapat mendampinginya di Pengadilan Hubungan Industrial,sebuah organisasi sudah seyogyanya mempunyai Daftar keanggotaan yang riil danakurat serta dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya sekedar KTA (Kartu TandaAnggota), sementara Pemohon Kasasi melampirkan Bukti T dan T2 dimana DaftarKeanggotaan yang diterima dari Ketua Fsb Garteks SBS!

. / Client /Workstation Unit 16 Merk/Type : HP/PavilionSlimline 3881DSpesifikasi : 13 Platform HomeMultimedia Desktop PCProcessor Type IntelCore2 Duo ProcessorProcessor OnboardIntel Core2 DuoProcessor E7400 (2GHz, FSB 1066, 3MB)Chipset nvidianForce 630Standard Memory 2 GBDDR2 SDRAMPC6400Max.

HARDWARE :Nama Spesifikasi kontrak Spesifikasi TemuanaddendumUnitServer Platform Quad CPU Tower Quad CPU SesuaiServer Tower ServerProcessor Type Intel Xeon Intel Xeon SesuaiProcessor with ProcessorEM64 Technology Technology#1 Processor Intek Xeon Intel Xeon ProcessorOnboard Processor E5405 sProcessor E3110 (3 G,(2.0 GHz, FSB E3110 (2.0 GHz, FSB 1333,1333, Cache FSB 1333, Cache 12MB)12MB) Cache 12MB)#2 Processor Optional Optional SesuaiOnboardChipset Inte S5000P Intel S5000PServer Chipset Server ChipsetStandard

800, Cache 2 FSB 800, Cache 2 FSB 800,MB) MB) Cache 2 MB)Chipset Intel 45GMStandard 1 GB DDR2Memory SDRAM PC6400Max.

HARDWARE :Nama Spesifikasi kontrak Spesifikasi TemuanaddendumUnitServer Platform Quad CPU Tower Quad CPU SesuaiServer Tower ServerProcessor Intel Xeon Intel Xeon SesuaiType Processor with ProcessorEM64 Technology Technology#1 Processor Intel Xeon Intel Xeon /Processor E3110Onboard Processor E5405 Processor (3 G, FSB 1333,(2.0 GHz, FSB E3110 (2.0 Cache 12MB)1333, Cache GHz, FSB12MB) 1333, Cache12MB)#2 Processor Optional Optional SesuaiOnboardChipset Intel S5000P Intel S5000PServer Chipset Server ChipsetStandard

800, Cache 2MB)IntelCore2 DuoProcessorP7450 (2 GHz,FSB 800,Cache 2 MB)Intel Core2Duo ProcessorT6400 (2 GHz,FSB 800, Cache 2MB) ChipsetIntel 45GM StandardMemory1 GB DDR2SDRAM PC6400 Max.

Sampai kemudian setelah Terdakwa ngobrol denganSaksi Korban YADIH yang saat itu juga ada Saksi EDY SUSANTO, Terdakwameminjam sepeda motor kepada Saksi Korban YADIH dan untuk meyakinkansupaya Saksi Korban YADIH percaya, Terdakwa pun berpurapura denganmengatakan akan mengambil Handphone ditemannya di Kampung GelamDesa Sukahurip.Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul11.30 wib Terdakwa segera mengendarai sepeda motor merek Honda BeatNo.Polisi B 4793 FSB tahun 2018 warna hitam

Sampai kemudian setelah Terdakwa ngobrol denganSaksi Korban YADIH yang saat itu juga ada Saksi EDY SUSANTO, Terdakwameminjam sepeda motor kepada Saksi Korban YADIH dengan mengatakanakan mengambil Handphone ditemannya di Kampung Gelam Desa Sukahurip.Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul11.30 wib Terdakwa segera mengendarai sepeda motor merek Honda BeatNo.Polisi B 4793 FSB tahun 2018 warna hitam kepunyaan Saksi KorbanYADIH langsung menemui sdr.

Yadih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ada masalah Terdakwa meminjam sepeda motor milikSaksi sebentar untuk mengambil handphone, tetapi ternyata Terdakwatidak kembali lagi; Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut merk Honda BeatNo.Polisi B 4793 FSB tahun 2018 warna hitam; Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018sekitar pukul 11.30 WIB, bertempat di Show Room kepunyaan EdySusanto di Kampung Kosambi RT.001/002 Desa Banjarsari KecamatanSukatani Kabupaten

Minin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik KorbanYadih pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30WIB bertempat di Show Room kepunyaan di Kampung KosambiRT.001/002 Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi; Bahwa saat meminjam sepeda motor milik Korban, Terdakwamengatakan akan mengambil handphone; Bahwa saat kejadian Saksi ada bersama Korban; Bahwa sepeda motor Korban adalah Honda Beat No.Polisi B4793 FSB

Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) buan STNK Honda Beat NoPol B 4793 FSB Nama pemilik YADIH alamat kampung melatian Rt.002/002Desa Sukahurip Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi type D1B02N261.2A/T Tahun 2018, isi selinder/daya listrik 110 CC No. RangkaMH1JFZ127JK83420D No.Mesin JFZ12832727 Warna Hitam Tahun 2018, 1(satu) buah kunci kontak asli Honda BEAT PQ50, masingmasingdikembalikan kepada Saksi YADIH;6.

KAMIPARHO SBSI) Kota Batam dengan NomorKartu Tanda Anggota (KTA) : AG.1899/ BATAM/ 2012, (P 1)Status keanggotaan penggugat pada FSB KAMIPARHO SBSI Kota Batamini sudah sesuai dengan amanat UU 21 tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh dan AD/ART FSB KAMIPARHO SBSI, (P 2)Bahwa DPC FSB KAMIPARHO SBSI Kota Batam adalah Dewan PengurusCabang Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel danTembakau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Batam yang sudahtercatat pada Dinas Tenaga Kerja

Kota Batam dengan nomor buktipencatatan : 4 / TK 4/ SP// X / 2005 tanggal 28 Oktober 2005, (P 3),yang mana ALI AMRAN sebagai Ketua dan SURYA DHARMA SITOMPULsebagai Sekretaris pada DPC FSB KAMIPARHO SBSI Kota Batam sesuaidengan SK DPP FSB KAMIPARHO SBSI Nomor : 065/DPP FSBKamiparho/Int/V/2013 tanggal 04 Februari 2013,(P 4), yang dapatbertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan HubunganIndustrial untuk mewakili anggotanya;Halaman 2 dari 38 Putusan PHI Nomor 112 /Pdt.SusPHI/2015/PN Tpg.Undangundang

KAMIPARHO) Kota Batam, terlebih lagi KuasaHukum Penggugat adalah pengurus DPC FSB KAMIPARHO Kota Batam,bukan dari Pengurus Komisariat di Tingkat Perusahaan Tergugat.Sebenarnya Kuasa Hukum Penggugat harus mempunyai Surat KuasaKhusus dari Pengurus Komisariat (PK) pada Tingkat Perusahaan;1.

KAMIPARHO SBSI KotaBatam dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tertanggal 28Oktober 2005;Foto copy surat Keputusan DPP FSB KAMIPARHO SBSItertanggal 04 Februari 2013, tentang Susunan Pengurus DPCFSB KAMIPARHO SBSI Kota Batam periode 04 Februari 2013 04 Februari 2016;Foto copy surat KeputusanDPP FSB KAMIPARHO' SBSItertanggal 04 Februari 2016, tentang Susunan Pengurus DPCFSB KAMIPARHO SBSI Kota Batam periode 04 Februari 2016 04 Februari 2017;Halaman 20 dari 38 Putusan PHI Nomor 112 /Pdt.SusPHI/2015/PN

habis masa tenggang yaitu padatanggal 04 Februari 2016 s/d 04 Februari 2017 (selama satu tahun) dengan SKnomor : 065/DPP FSB Kamiparho/Int/III/2016.Serta oleh Tergugat dalam Dupliknya dinyatakan bahwa sesuai AD/ART secaraumum KSBSI termasuk FBS Kamiparho Surat Keputusan (SK) dari DPPbiasanya antara tiga sampai empat tahun;Menimbang, bahwa terhadap berlakunya SK DPP FBS Kamiparho KSBSIuntuk yang pada pertengahan sidang telah selesai masa tenggangnya yaitupada SKnomor : 065/DPP FSB Kamiparho/Int/V

Nomor 939 K/Padt.SusPHI/20171.6.led1.8.1.9.1.10.buktikan telah dicabut/dibatalkan oleh Pemberi Kuasa (in casu saudaraZakaria Hasbi) kepada DPC SBSI 1992;Bahwa selanjutnya saudara Zakaria Hasbi (in casu Penggugat/TermohonKasasi) telah memberikan kuasa kepada Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (KORDA FSB KIKES KSBSI) Sumut pada tanggal 24Juni 2016 dan Surat Kuasa ini telah didaftarkan di Pengadilan Negeri/PHIpada tanggal 25 Juli 2016 di bawah Reg Nomor 397/Pend/2016/PHI.Mdn,sebagai Surat

diberikan dan ditujukan kepada DPC SBSI 1992sebagai Kuasa Penggugat maka sepatutnya menurut hukum yang dapatmengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial tentang pemutusanhubungan kerja adalah dari SBSI 1992 sebagai penerima kuasaPenggugat bukan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDAFSB KIKES KSBSI) Sumut;Bahwa lampiran Surat Anjuran dari SBSI 1992 sebagai dasar untukmengajukan gugatan PHI yang telah diajukan dan didaftarkan olehKonfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KORDA FSB

KIKESKSBSI) Sumut pada tanggal 29072016 di bawah Reg Nomor126/Pdt.SusPHI/2016/PN Mdn., sehingga KORDA FSB KIKES KSBSIbukan yang berhak untuk mengajukan gugatan PHI;.

Nomor 939 K/Padt.SusPHI/2017mengajukan gugatan PHI adalah SBSI 1992 karena Surat AnjuranDepnakertrans sebagai syarat utama mengajukan gugatan PHI adalahditujukan kepada SBSI 1992 bukan kepada Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (KORDA FSB KIKES KSBSI) Sumut, sehinggaGugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi melalui(KORDA FSB KIKES KSBSI) adalah cacat hukum;1.12.Bahwa dalam perkara ini sudah ada 2 (dua) surat kuasa yang berlakuyang telah diberikan oleh Penggugat/Termohon Kasasi

Bahwa karena gugatan PHI tentang pemutusan hubungan kerja diajukanoleh KORDA FSB KIKES KSBSI adalah cacat hukum, baik dari SuratAnjuran maupun surat kuasa maka sepatutnya menurut hukum gugatanPenggugat/Termohon Kasasi ditolak seluruhnya atau setidaknya tidakdapat diterima;2.

800, Cache 2Duo T6400 (2 GHz,MB) Processo FSB 800,r P7450 Cache 2 MB)(2 GHz,FSB 800,Cache 2MB)Chipset Intel 45GMStandard 1 GB DDR2 SDRAMMemory PC6400Max.

800, Cache 2Duo T6400 (2 GHz,MB) Processo FSB 800,rP7450 Cache 2 MB)(2 GHz,FSB 800,Cache 2MB)Chipset Intel 45GMStandard 1 GB DDR2 SDRAMMemory PC6400Max.

PUTUSANNomor 1027 K/Pdt.SusPHI/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:MOHAMMAD YOVAN TASRIK, Kewarganegaraan Indonesia,bertempat tinggal di Bengkong Otorita, Jalan Mentok Nomor 09,Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Imran dan kawan, ParaPengurus DPC FSB KAMIPARHO SBSI Kota Batam, beralamatKomplek

Bahwa Mohamad Yovan Tasrik adalah anggota Federasi Serikat BuruhMakanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau Serikat BuruhSejahtera Indonesia (FSB KAMIPARHO SBSI) Kota Batam dengan NomorKartu Tanda Anggota (KTA) : AG.1899/ BATAM/ 2012, (P 1)Status keanggotaan Penggugat pada FSB KAMIPARHO SBSI Kota Batamini sudah sesuai dengan amanat UU 21 tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh dan AD/ART FSB KAMIPARHO SBSI, (P 2)Halaman 1 dari 22 hal.Put.Nomor 1027 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa DPC FSB KAMIPARHO

SBSI Kota Batam adalah Dewan PengurusCabang Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel danTembakau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Batam yang sudahtercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan nomor buktipencatatan : 4 /TK4/SP/X/ 2005 tanggal 28 Oktober 2005, (P 3),yang mana ALI AMRAN sebagai Ketua dan SURYA DHARMA SITOMPULsebagai Sekretaris pada DPC FSB KAMIPARHO SBSI Kota Batam sesuaidengan SK DPP FSB KAMIPARHO SBSI Nomor : 065/DPP FSBKamiparho/Int/V/2013 tanggal 04

Surya Dharma SitompulKesemuanya adalah Pengurus DPC FSB KAMIPARHO SBSI KOTABATAM yang beralamat di Komp.

Sedangkan fakta hukum di tingkat perusahaan Tergugat tidak terdapatSP/SB di tingkat Unit Kerja perusahaan;Bahwa atas permasalahan kedudukan "anggota dari PenggugatPRINCIPAL yang telah memberikan surat kuasa khusus secara langsungkepada Pengurus DPC FSB KAMIPARHO SBSI KOTA BATAM, tentunyaharus disesuaikan dengan amanah UndangUndang :a. Undangundang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial;b.

DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH HUTAN, KAYU DAN PERTANIAN- SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FSB HUKATAN-SBSI), 5. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (F GARTEKS-SBSI), 6. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAU-SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP FSB KAMIPARHO-SBSI), 7.

., dan SekretarisJenderal Carlos Rajagukguk, berkedudukan di Jalan CipinangMuara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKATBURUH HUTAN, KAYU DAN PERTANIANSERIKATBURUH SEJAHTERA INDONESIA (FSB HUKATANSBSI),yang diwakili oleh Ketua Umum Mathias Mehan, S.H., danSekretaris Jenderal Nursanna, S.Th., berkedudukan di JalanCipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI GARMEN,TEKSTIL, KULIT DAN SEPATUSERIKAT BURUHHalaman 1 dari 17

Nomor 76 PK/Pdt.SusHKI/201910.SEJAHTERA INDONESIA (F GARTEKSSBSI), yangdiwakili oleh Ketua Umum Ary Joko Sulistyo dan SekretarisJenderal Trisnur Priyanto, S.H., berkedudukan di JalanCipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur;DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKATBURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTELDAN TEMBAKAUSERIKAT BURUH SEJAHTERAINDONESIA (DPP FSB KAMIPARHOSBSI), yang diwakilioleh Ketua Umum Surnardi, S.H., dan Sekretaris JenderalSupardi, berkedudukan di Jalan Cipinang Muara RayaNomor

DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKAT BURUHHUTAN, KAYU DAN PERTANIAN SERIKAT BURUH SEJAHTERAINDONESIA (FSB HUKATANSBSI), 5. DEWAN PENGURUS PUSATHalaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 76 PK/Pdt.SusHKI/2019FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULIT DAN SEPATUSERIKAT BURUHSEJAHTERA INDONESIA (F GARTEKSSBSI), 6. DEWAN PENGURUSPUSAT FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN,PARIWISATA, HOTEL DAN TEMBAKAUSERIKAT BURUH SEJAHTERAINDONESIA (DPP FSB KAMIPARHOSBSI), 7.

DEWAN PENGURUS PUSATFEDERASI SERIKAT BURUH HUTAN, KAYU DAN PERTANIANSERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FSB HUKATANSBS)), 5.DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI GARMEN, TEKSTIL, KULITDAN SEPATUSERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (FGARTEKSSBSI), 6. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASI SERIKATBURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, HOTEL DANTEMBAKAUSERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPP FSBKAMIPARHOSBSI), 7. DEWAN PENGURUS PUSAT FEDERASIPERTAMBANGAN DAN ENERGISERIKAT BURUH SEJAHTERAINDONESIA (FPESBSI), 8.