Hal. 1Negeri Biak, pada tanggal 13 Januari 2017 di bawah register Nomor1/Pdt.G/2017/PN.Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannyadilakukan pada tanggal 3 Juni 2004 di Gereja Utusan Pentakosta diIndonesia Biak dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan danPemukiman Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor: 474.2 / 059 / VI / 2004 pada tanggal 3 Juni 2004;Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Biak, yang menyatakan bahwa Tergugat BILLEBALINGGA melalui Kuasa Hukumnya SERGIUS WABISER, SH., telahmengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam AktaPernyataan Permohonan Banding Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Bik tertanggal 3April 2017, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Nomor1

Jurusita padaPengadilan Negeri Biak, yang ditujukan kepada pihak Pembanding danTerbanding masingmasing pada pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Bik, Supaya datang ke Kepaniteraan PengadilanNegeri Biak untuk mempelajari berkas banding dalam tenggang waktu 14(empat bales) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor1

Hakim Tingkat Pertama, karena dalampertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikandengan tepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadidasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusandi tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, makapertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggisendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor1

tingkat pertama maupundalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam keduatingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;Mengingat Peraturan Hukum dari Perundangundangan yang berlaku,khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang PeradilanUmum, RBg serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Biak, Nomor1

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/ataupeninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. 10.

Surat Ukur13/99,Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. 10.Sedangkan batasbatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor1236/Pajintan/2007 sebagai berikut: Utara dengan tanah Diit, Hak Milik 63, Selatan dengan tanah Hak Milik Nomor 283, Surat Ukur 14/1999, Barat dengan tanah Hak Milik Nomor 283, Surat Ukur 14/1999, Timur dengan tanah Hak Milik Nomor 53, Surat Ukur 394/2007;.

Mastuki berartimembuktikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak merasadirugikan terhadap perbuatan hukum berupa jual beli atas objek perkara antaraHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor1/Pat.G/2019/PN Skw. Drs. Mastuki dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun apabilaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpendapat dengan adanya jualbeli tersebut telan menimbulkan kerugian baginya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan hak untuk menarik Drs.

Surat Ukur13/99;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw. b. Sebidang tanah menurut Sertifikat Hak Milik Nomor 1236/Pajintan tanggal28 Desember 2007 atas nama Yulita dengan luas 4.150 m?

,dan Satriadi, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor1/Pdt.G/2019/PN Skw., tanggal 2 Januari 2019, putusan tersebut diucapkanpada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, Diah Purwadani, S.H.,Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Singkawang sebagai PaniteraHalaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Padt.G/2019/PN Skw.

.::.6:0eeeee = TERGUGAT;Hal 1 dari 12 halaman Putusan Keberatan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Bit2 Nama : Esterlin CieTempat/Tanggal Lahir 3 okAlamat : PERUM NAVIGASIASRI 1 NO. 8MANEMBONEMBO BITUNGJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : ASN GURUSelanjutnya disebut Sebagal : ............cccceeeee cee TURUTTERGUGAT;Menimbang,bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukanmemori keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor1/Pdt.GS/2020/PN Bit yakni sebagai berikut :Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri

Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit, adalah sebagai berikut :Mengadili :1.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saatini ditaksir sebesar Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah)Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit yang diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada rabu tanggal 20 Mei 2020, saya John F Kolang,SH selakukuasa hukum dari pemohon keberatan pada hari ini jumat tanggal 29 Mei2020 telah menyatakan keberatan sekaligus mengajukan memori keberatanatas putusan tersebut, maka dengan demikian permohonan keberatansekaligus

Bahwa kami penasehat hukum Penggugat/pemohon keberatan tidaksependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bitung nomor1/Pdt.GS/2020/PN.Bit, dimana dalam pertimbangan hukumnyasebagaimana tertulis pada halaman 12 alinea ke 2 danke 3 yangberbunyi : Menimbang bahwa berdasarkan tersebut hakimberpendapat bahwa berdasarkan posita dari Penggugat yang mengakulbahwa Tergugat telah menjual rumah dan tanah di blok D no.2/Eperumahan asri Il Kelurahan Manembonembo Kecamatan MatuariKota Bitung miliknya kepada

Menimbang, bahwa atas Memori Keberatan tersebut,Tergugat danTurut Tergugat tidak mengajukan kontra memori keberatan sebagaimanaketerangan tidak mengajukan kontra memori keberatan perkara perdataNo.1/Pdt.GS/2020/PN Bit tertanggal 10 Juni 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/ Perikanan Bitung;Menimbang, bahwa dalam memori keberatan Penggugat padapokoknya memohon agar Majelis Hakim menerima permohonan keberatandari Pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor1

sebagai Terbanding semula sebagaiPengguga;Pengadilan tinggi tersebut;Setelah membaca;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 4 Juli 2019Nomor 74 /PDT/2019/PT JMB, kemudian diganti dengan penetapan Nomor74/PDT/2019/PT JMB tanggal 2 Agustus 2019 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara inMenimbang, bahwa Penggugat /Pembanding telah menyatakanBanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 14 Mei2019 Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ktl pada tanggal 28 Mei 2019 dengan Nomor1

permintaan banding tersebut telah diberitanukankepada terbanding pada tanggal 31 Mei 2019 ;Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan pencabutan perkaraNomor: 74/PDT/2019/PT JMBMenimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambimemutus perkara ini, Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkalberdasarkan surat tanggal 23 Juli 2019 Nomor W5.U3./1050/HK02/VII/2019,telah melaporkan bahwa permintaan banding dari Tergugat tersebut diatastelah telah dicabut berdasarkan akta pencabutan permohonan banding Nomor1

, XXXXX,terhadap Penggugat, XXXXX;,;a: Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yangberlaku;Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil danpatut menurut hukum;Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdengan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agarkembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa, untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor1

Tergugat, guna memastikanapakah Penggugat memiliki /egal standing mengajukan gugatannya terhadapTergugat ;Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkaiterat dengan pihakpihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahanyang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukumagama dan kepercayaannya masingmasing, dan perkawinan tersebut harusHal. 8 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skgtercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) UndangUndang Nomor1

Pasal 76 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi (XXXXX,)atas dalildalil bantahannya yang berkaitan dengan

Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil.Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlumengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun danharmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyatadimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu kediaman bersama;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun

Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir;9ail 05Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka alasan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta,dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2020 jo.

Tentena;Umur / tanggal lahir : 45 tahun/23 Oktober 1972;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Buyumpondoli, Kecamatan PamonaPusalemba, Kabupaten Poso.Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 64/PID/2018/PT PAL tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor1

HASYIM TALEBA alias COLO telah melakukan tindakpidana penggunaan objek tanah tanpa ijin yang berhak sebagaimana dimaksuddalam pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960;Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor1/Pid.C/2018/PN Pso tanggal 12 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut: Menyatakan Terdakwa HASYIM TALEBA ALIAS COLO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMAKAITANAH TANPA WIN YANG BERHAK ATAU

KUASANYA YANG SAH; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASYIM TALEBA ALIAS COLOdengan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca Akita Permintaan banding tanggal 27 Maret 2018 Nomor12/Akta.Pid.Sus/2018/PN Pso yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanNegeri Poso, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanPermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor1/Pid.C

;Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Ul Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaantersebut,Terdakwamenyatakan telah mengerti dantidakmengajukan sesuatu keberatan atau eksepsiterhadap surat dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 14Putusan Nomor1!05/Pid.B/2016/PN Bjb41.

coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warnacoklat muda berukiran yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa;Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal izinkepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkansurat izin dimaksud;Bahwa saat itu Terdakwa membawa pisau tersebut untuk tujuan berjaga diridimana sebelumnya Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut dari PamanTerdakwa ketika bertemu di jalan dekat rumah paman Terdakwa;Halaman 5 dari 14Putusan Nomor1

oleh polisiketika penangkapan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barangbukti berupa:1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi +18,5(delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam +2,5(dua koma lima) cm,panjang gagang pisau +9,5(sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang+25,5(dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayuberwarna coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warna coklatmuda berukiran;Halaman 7 dari 14Putusan Nomor1

tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya daripersesuaian keterangan para saksi, keteranganTerdakwa dan barang bukti yangdiajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akantindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa tersebut maka Majelis berpendapatperbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaafmaupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidanaHalaman 11 dari 14Putusan Nomor1

PUTRA MAMONTO, SH., masingmasing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh SUYANTI, SH., sebagai Panitera Pengganti padaHalaman 13 dari 14Putusan Nomor1!05/Pid.B/2016/PN Bjb14Pengadilan Negeri Banjarbarudan dihadiri oleh INTAN KAFA ARBINA, SH., MH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa.

SUPRIATNA, Usia 60 tahun, berkedudukan di Dusun Cigintung RT011 RW 004, Desa Dadiharja, Kecamatan Rancah,Kabupaten Ciamis. selanjutnya disebut sebagaibeteeeeeeeeees Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ciamis pada tanggal 3 Nopember 2016 dalam Register Nomor1/Pdt.G.S/2016/PN Cms telah mengajukan gugatan

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.701.000, (Tujuh ratus satu ribu rupiah);Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hariSelasa, tanggal 29 Nopember 2016, oleh David Panggabean, S.H., yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor1/Pen.Pdt.G.S/2016 tanggal 3 Nopember 2016, putusan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengandihadiri oleh Engkus Kusmawan, S.H., Panitera Pengganti

/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktptersebut;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, telah memberitahukanadanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding semulaTergugat ;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020

/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, telah memberitahukanHalaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2021/PT PTK10.adanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding II semulaTergugat Il;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal

24 Maret 2021, telah memberitahukanadanya permohonan banding tersebut kepada Turut Terbanding semulaTurut Tergugat 1;Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, menerangkanbahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, telah memberitahukanadanya permohonan banding kepada Turut Terbanding II semula TurutTergugat Il;Akta Tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh

Para Tergugat:Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, bahwa padahari Senin tanggal 5 April 2021 telah memberitahukan kepada TurutTerbanding semua Turut Tergugat I;Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, bahwa padahari Senin tanggal

perkara Nomor1/Akta.Banding/2021/PN Ktp Juncto Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Ktp yangdibuat dan dilaksanakan oleh Aquari Peblesa Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Ketapang masingmasing kepada Terbanding semulaTergugat I, Terbanding Il semula Tergugat Il, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding Il semula TurutTergugat Il pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, yang mana agarmasingmasing pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejakpemberitahuan ini disampaikan kepadanya

LAMPIRAN XVIModel AktaPerdamaianPasal 27 ayat (4)danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekPada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayangmenjatuhkan Putusansebagaiberikut:PUTUSANNomor 16/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

PENGADILAN NEGERIMUARA ENIMMODEL : 55/Pid/PNCatatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri dalam daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (1) KUHAP)Nomor1/Pid.C/2021/PNMreCatatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri MuaraEnim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:Nama lengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanSusunan Persidangan :Provita Justisia, S.H.Tunggal

BinCik Nan (Alm) dan saksi Ardiansyah Bin Daud Majid (Alm) Terdakwamembenarkannya;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut :Halaman 1 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor1/Pid.C/2021/PN Mre DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwaPeri Prayogi Bin Abdul Sopan;Membaca resume perkara;Mendengar keterangan terdakwa dan SaksiSaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan

BankRakyat Indonesia (Persero) Cabang Pringsewu, dalamhal ini memberi Kuasa kepada Hermawan, ZamroniHayun, Novi Lusiana, Riko Prima Wahyudi, danVerona Juanvita, berdasarkan Surat Kuasa khusustanggal 31 Januari 2019 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung padatanggal 19 Februari 2019 dengan register nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Kot untuk selanjutnya disebutsebagai Penggugat;Lawan:Eko Suprapto, bertempat tinggal di Podorejo RT. 002 RW. 002 DesaRejo Sari, Kecamatan Pringsewu, KabupatenPringsewu

Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Kota Agung dalam register perkara Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Kot dicabut;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mencatatatas pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Kot tersebut daridalam buku register perkara;4.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatantanggal 2 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Watampone pada tanggal 4 Januari 2018 dengan Register Nomor1/Pdt.G/2018/PN Wip telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Mengenai objek sengketa berupa dua bidang tanah sawah, yang masingmasingmerupakan satu kesatuan dengan tanah kering, pertama dengan luas

HakimYang Mulia Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertamadengan Nomor; 1/ PDT.G/2018/PN.WTP, Demi Keadilan berdasarkan KetuhananYang MAHA ESA serta Kewenangan yang diberikan oleh UU dan aturan yangberlaku;Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah danseksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada KuasaTerbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2018, sebagaimana ternyatadalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor1

permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 06 Juni 2018Nomor : 01/Pdt.G/2018/PN.WTP; Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya dalam acaraperkara inl;Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Kuasa Pembandingsemula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalamRelas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor1

Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKSMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa danmeneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acarapersidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor1/Pdt.G/2018/PN Witp, tanggal 6 Juni 2018, memori banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugatdan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkatbanding mempertimbangkan

(Stb. 1927/227, knususnya Pasal 199 205) dan peraturan perundangundangan lainyang terkait;MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor1/Pdt.G/2018/PN Wip tanggal 6 Juni 2018, yang dimohonkan bandingtersebut; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkatbanding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah

Biak Mekar, RT.000/RW.000,Kel/Desa Harapan, Kecamatan Kwamki Narama,Kabupaten Mimika, sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kota Timika pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor1/Pdt.G/2021/PN Tim, telah mengajukan gugatan perceraian;Menimbang, bahwa pada hari

Penggugat menyatakan kepadaMajelis Hakim permohonannya untuk mencabut gugatan a quo;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebutberalasan dan tidak bertetangan dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku (vide Pasal 271 Pasal 272 RV), maka permohonan pencabutangugatan tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebutdikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriKota Timika untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor1

Bahwa, pada tanggal 8 Desember 1996 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Alok sebagaimana ternyata dalam1 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MURDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 295/Kua.20.12.1/PW.01/12/2016 tanggal9 Desember 2016;2.

Bahwa, pada bulan Mei 2018 Pemohon didatangi oleh ibu Wantibeserta aparat polisi untuk menyita rumah kediaman bersama Pemohon danTermohon dengan menunjukkan bukti surat pernyataan dari Termohonkepada ibu Wanti mengenai hutang Termohon sebesar Rp42.500,0002 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MUR8.(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angsuranpembayaran tidak berjalan lancar maka Termohon menjaminkan tanah danrumah beserta isinya;6.

dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Maumere Sriyani HN, S.Ag., M.H.,3 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MURsebagaimana laporan mediator tanggal 6 Februari 2019, akan tetapi juga tidakberhasil;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telahmemberikan jawaban dalam konvensi dan gugatan balik dalam rekonvensisecara lisan yang pada intinya sebagai berikut:Dalam Konvensi

Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvesi dalamjawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatanrekonvensi ini;4 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MUR2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensisebagai berikut:2.1 Mutah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);2.2 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp500.000.

Saksi :6 dari 25 halaman Putusan Nomor1/Pdt.G/2019/PA MUR1. xxx, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempatkediaman di xxx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Alok Barat,Kabupaten Sikka. Saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawahSsumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama H.

sejak tanggal04 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 20144 Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 26 Nopember 2014sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 ;5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 27November 2014 sampai dengan 26 Desember 2014 ;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejaktanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari2015;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman dari 18 Putusan Nomor1

Junai dengan harga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah)per kepingnya yang berisi sebanyak 10 (sepuluh) butir ;e Bahwa Terdakwa menjual Obat Jenis Somadril Sudah 2 (dua) bulanLamanya ;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid. Sus/2014/PN.Ksne Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah Berjualan Sendal , dan pekerjaanterdakwa tidak ada hubungannya dibidang Kefarmasian atau dibidangKesehatan; Bahwa saksi MARTIN SIMBOLON dan Saksi ANDI M.

JUNAI BinYUSRI ;Bahwa obat obat tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli diBanjarmasin seharga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per Box,dengan Isi (satu) box sebanyak 10 (sepuluh) keping, lalu obat obatan tersebutdi jual kembali dengan harga Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah)perkepingnya, dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkanKeuntungan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Boxnya ;Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid.

Katingan HilirHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid. Sus/2014/PN.Ksnkab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh Petugas Kepolisiandari Polres Katingan karena mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izinedar, Karena sebelumnya berdasarkan Informasi dari Masyarakat bahwa di rumahterdakwa ada transaksi yang mencurigakan, kemudian Saksi MARTIN SIMBOLONBIN MANGADAR SIMBOLON dan SAKSI ANDI M.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor1 13/Pid. Sus/2014/PN.KsnEVAN SETIAWAN DESE,SH. PANITERA PENGGANTI,RAHMAWATI FITRI, SH.

SuratKuasa Khusus No.003/I/2021/KLeg/BCAF tanggal 12 Januari 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Madiun tanggal 20 Januari 2021 Nomor 17,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi / PenggugatRekonvensi;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara terbut;Halaman 1, Putusan Nomor 394/PDT/2021/PT SBYTENTANG DUDUK PERKARA:Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor1

inzage);TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukanmemori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;MENGADILI SENDIRI; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor1

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir denganUndang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor1/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 6 April 2021 yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor1/G/2018/PTUNBKL, tanggal 21 Mei 2018, yang dimohonkan banding;. Berkas Perkara, suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berhubungandengan sengketa ini;.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 165/Pen.HS/2018/PT.TUNMDN, tanggal 28 Agustus 2018,tentang Penetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETAHalaman 2, Putusan Nomor 165/B/2018/PTTUNMDNFormul02/proksi01/KIMMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alih keadaankeadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor1/G/2018/PTUNBKL tanggal 21 Mei 2018, yang amarnya sebagai

perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telahdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bengkulu telah tepat dan benar sehingga diambil alin jadipertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandalam memutus sengketa ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor1

AgungNomor 1 PK/Pdt/2017 tanggal 18 April 2017, yang dimohonkan eksekusioleh Pemohon Eksekusi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 14 November 2017diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2017 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor1

yang sudahberkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Mahkamah Agungberalasan untuk mempertimbangkannya; Bahwa Penetapan tersebut telah melanggar tata tertib HukumAcara Perdata, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI LINGKUNGAN HIDUPDAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut dan membatalkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor1

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIAtersebut: Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor1

LAMPIRAN XVIModel AktaPerdamaianPasal 27 ayat (4)danPasal 28 ayat (5) Perma Nomor1 Tahun 2016AKTA PERDAMAIANNomor 15/Pdt.G.S/2017/PN BekPada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Bengkayang yang terbuka untuk umum yang memeriksadan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah datangmenghadap:PT.

Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belahpihak, masingmasing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruhisi Kesepakatan Perdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhkan Putusansebagai berikut:PUTUSANNomor 15/Pdt.G.S/2017/PN BekDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkayang ;Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1