UndangUndang Nomor 28/2004), tidakmau menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian YayasanPendidikan Sunan Giri Malang berdasar Akta Nomor 4, tanggal 01September 2010;Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011, Penggugat selaku Pendiri dengan SuratNomor 03/Pdr/V/2011 menyusuli permohonan pengesahan Akta PendirianYayasan a quo, kepada Tergugat;Bahwa dengan surat Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkum HAM NomorAHU.2AH.01.0114085, tanggal 09 Desember 2011, perihal: PendaftaranPengesahan Akta Pendirian Yayasan

unit jaminan fidusia jikaTermohon Keberatan lalai dalam menjalankan kewajibannya(wanprestasi), untuk memberikan kepastian hukum bagiPemohon Keberatan terhadap sisa hutang yang belumdilaksanakan oleh Termohon Keberatan guna pelunasankewajiban Termohon Keberatan dengan cara penjualanJaminan Fidusia.e PerjanjianAccessoir atauPerjanjian Ikutan di buat karenaadanya Perjanjian Kuasa Substitusi Pembuatan Akta JaminanFidusia untuk dapat di tindaklanjuti dengan penerbitan SertifikatJaminan Fidusia oleh Kemenkum

., Dkk tersebut segera disikapi oleh Kementrian Hukumdan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM) melalui Surat Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum Nomor AHU.AH.11.031, tertanggal 25September 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa masingmasingpemberhentian tidak akan disahkan karena masih terdapat perselisihaninternal partai dan agar perselisihan tersebut diselesaikan terlebin dahulumelalui Mahkamah Partai dan apabila tidak/belum dapat diselesaikan makapenyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri

tertanggal 2 Februari 2021tentang penunjukan penasehat hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentangAdministrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secaraelektronik;Putusan Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Mtk Halaman 1 dari 29 HalamanTelanh membaca surat Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana SecaraTeleconference;Telah membaca Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI,Kejaksaan RI dan Kemenkum

Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 24Juli 2020 s.d tanggal 21 September 2020;Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum danakan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hakhaknyatersebut;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;Telah membaca Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, KejaksaanRI dan Kemenkum

Perlu diketahui bahwa keberadaan Undangundang Nomor40 Tahun 2007 adalah tanggal 16 Agustus 2007 sedang Akte Notaris PTCatur Agung Rizki Nomor 124 tanggal 11 Juni 2007 didaftarkan keMenkum HAM RI tanggal 8 November 2007 dan kemudian diterbitkan SKMekum HAM RI tanggal 12 November 2007 Nomor C02933 HT.01.01TH.2007 dan terdaftar pada BERITA NEGARA RI Nomor 33 tanggal 22April 2008 Nomor 4769;c.

saksi sampai saat ini laporan saksi itu masihdiproses di Polda Sumbar; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi atau Saksi RudiKhelces yang terlebih dulu melaporkan terdakwa ke Polda Sumbar; Bahwa saksi pernah membaca percakapan WAG AKSSBsebagaimana hasil cetak chat/percakapan (print out screen shot) yangdiperlinatkan kepada saksi.Atas keterangan Saksi HARIYO SETO tersebut, terdakwa memberikan tanggapansebagai berikut : Bahwa Terdakwa pernah mendampingi seorang WNAmelaporkan Saksi Hariyo Seto ke Kemenkum

Terhadap tanggapan terdakwa itu, Saksi HARIYO SETO menerangkan bahwapermintaannya agar terdakwa mencabut laporan mengenai dirinya dlKemenkum Ham tidaklah berarti bahwa ia benarbenar korup atau melakukanHalaman 21 dari 64 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.pungutan liar, akan tetapi sebagaimana diketahui bersama bahwa kebiasaanyang sering terjadi ialah banyak pegawai Kemenkum Ham yang dimutasikanke daerahdaerah yang jauh karena adanya laporan yang masuk keKemenkum Ham sebelum diketahui kebenarannya

pertimbanganpertimbangan diatas, makamengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudahtepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendamterhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangiperbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini adalah perkara anakanak Hakimjuga mempertimbangkan pula Hasil Penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilanyang dikeluarkan Kemenkum

Karya Telindo Nusantara tidak pernah hadir dalam rapat jualbeli saham tersebut, dan tidak pernah mewakilkan kepada orang lain untukmaksud tersebut; Dalam hal terjadi demikian seharusnya menurut ketentuanpasal 4 juncto pasal 57 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas pemegang saham harus memberikan kuasa khusus ;Bahwa oleh karena de fakto Terdakwa mengetahui bahwa isi akta itutidak benar dan menyuruh Notaris Eddy Subroto untuk mendaftarkan ke DitjenAdministrasi Hukum Umum pada KEMENKUM

dalammenerapkan dan membagikan harta tersebut, disini yang ceroboh dalammemahami isi Surat dan putusan Hakim adalah Tergugat sendiri.Pada point 8 memori banding, Tergugat menggambarkan tentang pasalpasal pembentukan suatu Yayasan, memang pasalpasal tersebut adabenarnya tetapi tidak mengena dalam perkara ini karena yayasan adalahbangunannya yang sebagian besar didirikan di atas tanah milik almarhumdan sebagian kecil di atas tanah wakaf atau tanah bantuan masyarakat,disini Tergugat menunjuk yaitu Surat Kemenkum

melanggar pasal 94 UU RI No. 15 /2001 adalah barang siap memperdagangkan barang dan/ atau jasayang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/ atau jasatersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalampasal 80, pasal 91, pasal 92 dan pasal 93 dipidana kurungan palinglama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah).Hal 12 dari 26 hal, Put.No.293/Pid.Sus/2016/PN Gto.Bahwa saksi mengetahui sesuai dengan data yang terdapat didalam bukuperkara Ditjen HKI Kemenkum

UndangUndang Nomor 28/2004), tidakmau menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian YayasanPendidikan Sunan Giri Malang berdasar Akta Nomor 4, tanggal 01September 2010:Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011, Penggugat selaku Pendiri dengan SuratNomor 03/Pdr/V/2011 menyusuli permohonan pengesahan Akta PendirianYayasan a quo, kepada Tergugat;Bahwa dengan surat Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkum HAM NomorAHU.2AH.01.0114085, tanggal 09 Desember 2011, perihal: PendaftaranPengesahan Akta Pendirian Yayasan

SK KEMENKUM& HAM No.

yang kayak di Roma itudigambar tidak boleh tunjukkan, tetapi bantuannya banyak disampaikan sayamau membuat pintu itu nanti kalau jadi silahkan lihat cukup gambarnyasaja;Bahwa misalnya orang NTT mohon ke Surabaya, ke Aceh, itu boleh asalidentitasnya KTP jelas, tapi kalau kelompok itu) ada tvnya, bolehberkelompok, kalau berlima itu cangkrukan informasi maka 4 (empat) ktpnyadifotokopi semua salah satu yang bertanggung jawab dan semua bertandaKalau modelnya LSM harus berbadan hukum dan tercatat di Kemenkum

Player meminya bonus kaset sehingga terdakwaberikanVCD atau DVD bajakan tersebut;Bahwa terdakwa tahu apabila memperdagangkan kaset bajakan tersebutmerupakan larangan pemerintah;Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Bahwa terdakwa belum pernah dihukumMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbukti surat yang telah dibacakan keterangan Ahli WAHYU JATI PRAMANTO,SH.MH, Staf seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Hak Cipta DitjenHKI Kemenkum

Widi dan saksijuga yang mengenalkan terdakwa Hamdi Widi kepada saksi Memetnamun setelah itu saksi Memet sendiri menawarkan langsung kepadaterdakwa Hamdi Widi untuk menjadi Joki CPNS ; Bahwa saksi mempertemukan saksi Memet dengan terdakwa HamdiWidi pada sekitar bulan April tahun 2018 tepatnya di sebuah Warkop diKota makassar ; Bahwa saksi tahu kalau saksi memet menjanjikan uang atau upahsebesar Rp. 40.000.000,00 kepada terdakwa dengan syarat kalau sdr.Rachmat Hidayat dinyatakan lulus sebagai PNS Kemenkum

Sampang Mandiri Perkasa sudah dapat pengesahandari Kemenkum Ham RI dan sudah ada Perdanya; Bahwa untuk pemegang saham sudah teruang di Notaris baik 49%dan pemegang saham 99% juga di dalam perdanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, ParaPihak menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ;Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan sertamenyangkut isinya sebagaimana termuat atau tercantum dalam Berita AcaraPersidangan

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,(lima ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yangpada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa khilaf dan menyadari kesalahannya tersebut dan berjanjitidak akan mengulangi kembali; Terdakwa sangat menyesali hingga pekerjaan Terdakwa yang sudahCapeg di Kemenkum HAM ini akhirnya harus berhenti; Terdakwa belum pernah dihukum;Setelah mendengar pledoi Penasihat Hukum

satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

Bukti T I.T.II38 :mendapat persetujuan atas rencana penjualansahamnya kepada Sdr.Nio Yantony;Foto copy sesuai dengan asli PernyataanKeputusan RUPSLB PT.Bank Liman InternationalAkta Notaris Hizmelina,sSH No.21 tanggal 28Nopember 2011 tentang persetujuan penjualansaham Hadi Susanto.S kepada Nio Yantony;Foto copy sesuai dengan asli surat kemenkum danHAM cq Direktorat Jenderal Administerasi HukumUmum No.