UndangUndangNo.20 Tahun 2001 yang mengatur ancaman pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun danpidana denda paling sedikit Rp200.000.000, dan paling banyakRp1,000.000.000,Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti a quo mengenai lamanyapidana penjara dan denda yang telah dijatunkan kepada Terdakwaadalah kurang adil bagi Terdakwa karena lamanya pidana yang telahdijatuhkan terlalu berat jika dibandingkan dengan tingkat kesalahanTerdakwa yang melawan hukum hanya menerima uang suap

sejumlahRp18.000.000, dari saksi suami isteri Hendrianus Janoar Hartadi danDwi Ratna Septwiyanti selaku pemberi suap tidak dilakukan proseshukum ;Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan,karena ternyata sesuai fakta hukum persidangan Terdakwamenyampaikan kepada saksi Hendrianus Janoari Hartadi bahwa untukmendapatkan Surat Keputusan Mutasi dari Guru SMP Negeri Kabung keStaf Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan Surat titipan sebagaitenaga titip dari Pemerintah Kabupaten Melawai

Putusan Nomor 233/Padt.G/2020/PA.Bpp 2 dari 6rumah tangga seringkali tidak stabil, dan untuk menstabilakankebutuhan rumah tangga tersebut, Penggugat lan yang bekerjadengan berdagang, dan Penggugat juga sudah seringkali menasehatiTergugat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, namun Tergugattidak pernah mengindahkan nasehat dari Penggugat, dan saat iniTergugat berada di Rumah Tahanan Kelas Il A Samarinda,dikarenakan Tergugat telah menjadi seorang ketua RT, dan saat ituTergugat ketahuan menerima suap

Semuapemberi suap dan penerima suap untuk perkara suap 5000 dollarSingapura, yang satu paket dengan Penggugat, dituntut KPK disekitar3 tahun, dijalankan hukuman mereka disekitar 1 tahun sampai dengandua setengan tahun, kecuali Penggugat yang bukan pencuri uangnegara dituntut KPK 10 tahun sampai dengan tingkat kasasi;.

Bahwa sebagaimana uraian di atas, Tergugat tidak memiliki hubunganhukum dan kapasitas hukum dalam perkara ini, demikian juga objekgugatan sebagaimana yang diuraikan dalam posita yaitu perjanjian tentangmengurus proyek pemerintah dengan cara menyerahkan sejumlah uangsebagai bentuk suap kepada Tergugat sebagaimana yang sudah dibantah dalam eksepsi, jawaban dan gugatan rekonpensi, karena tindakantersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan tidak memenuhi

Selain itu obyek gugatan yang berupa uang suap untukTergugat untuk mengurus proyek pemerintah merupakan perbuatan yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan dan tidak memenuhisyarat sahnya perjanjian (Suatu sebab yang tidak terlarang);3.

Adapun mengenai apakahobyek gugatan yang berupa uang suap untuk Tergugat untuk mengurus proyekpemerintah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan dan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (Suatusebab yang tidak terlarang), menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasukipokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaanpokok perkara setelah memperhatikan buktibukti yang dihadirkan oleh parapihak yang berperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

Dengan kata lain sebabbukanlah motif, melainkan tujuan dari Suatu persetujuan;Menimbang, bahwa dengan adanya pemberian uang sejumlahRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut merupakantindakanpemberian uang dengan diniatkan untuk memperoleh proyek pada DinasPengairan Aceh, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pemberian uangtersebut merupakan tindakan pemberian suap atau setidaknya merupakanpemberian gratifikasi, yang tentunya dilarang menurut UndangUndang;Menimbang, bahwa terlepas ada tidaknya

suap atau gratifikasi tersebut,karena Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak mengadili permasalahantersebut, namun dengan memperhatikan tujuan penyerahan uang, maka telahjelas penyerahan uang tersebut tidak dimaksudkan sesuai dengan yangtercantum di dalam Bukti P3 maupun Bukti P4.

Putusan Nomor 259/G/2017/PTUN.JKT.Bahwa selanjutnya atas perihal tersebut diperkarakan secara pidanaoleh Mentari Arifin dengan melaporkan orang tua Penggugat SondaTayang yang akhirnya jadi tersangka lalu terdakwa;Bahwa sesungguhnya perkara tersebut sangat dipaksakan karenaprosesnya hampir makan waktu 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2013hingga 2015, sempat ditolak oleh JPU beberapa kali karena tidakmemenuhi unsur karena yang dilaporkan adalah 372 jo 378 KUHPsedangkan yang terjadi adalah pemberi suap

dan penerima suap Pasal2 UU Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap.

Dan yangmengherankan samasama pelaku tindak pidana suap, namun yangdiadili hanya orang tua Penggugat/Sonda Tayang dan sampai saat iniperkara tidak berjalan, Terdakwa berstatus Tahanan Kota apalagiPenggugat hanya sebagai saksi;Bahwa sampai pada titik ini, mengenai tuduhan pelapor Mentari Arifintidak terbukti, Karena tuduhan keterlibatan Penggugat dalam membantuproses CPNS ke STPDN tidak terbukti karena sampai saat ini statusPenggugat hanyalah saksi bahkan perkaranyapun masih digantung,tetapi pimpinan

Putusan Nomor 259/G/2017/PTUN.JKT.Bahwa setelah mengeluarkan kalimat tersebut di atas, keesokanharinya nama Penggugat dipublikasikan dengan berita; Sulastri PNSWalikota Makassar sebagai pelaku suap CPNS Makassar selama 4(empat) hari berturutturut, 4 (empat) Media Koran yang ada diMakassar;Bahwa setiap tindakan saudara Mentari Arifin beserta keluargabertujuan agar Penggugat merasa takut, malu, frustrasi, merasa diteror,sehingga berpengaruh pada kedinasan Penggugat;Bahwa situasi yang dibangun oleh

Prehaten/ Boini 1 (satu) buah catatan; 1 (satu) lembar catatan penuntutan pemberian uang (suap) Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) dari SudarnoTetap terlampir dalam berkas perkara Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) yang diantaranyabernomor seri: 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu bernomor seri:ECJ445631 dan CKU03075, 2 (dua) lembar lima puluh ribuan dengan nomorseri: KPJ45932 dan BRA641058Dikembalikan kepada saksi Sudarno1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silve Nopol B 1861

Prehaten/ Boini(((satu(( 1 (satu) lembar catatan penuntutan pemberian uang (Suap) Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dari Sudarno Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) yang diantaranyabernomor seri: 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu bernomor seri:ECJ445631 dan CKU03075, 2 (dua) lembar lima puluh ribuan dengan nomorseri: KPJ45932 dan BRA6410581 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silve Nopol B 1861 SFAdan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para terdakwamenyatakan

Prehaten/ Boini(((satu((satu) buah catatan;1 (satu) lembar catatan penuntutan pemberian uang (suap) Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dari SudarnoTetap terlampir dalam berkas perkara; Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) yang diantaranyabernomor seri: 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu bernomor seri:ECJ445631 dan CKU03075, 2 (dua) lembar lima puluh ribuan dengan nomorseri: KPJ45932 dan BRA641058Dikembalikan kepada saksi Sudarno;Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana

Prehaten/ Boini(satu)(satu)(satu)(satu)(1 (satu) lembar catatan penuntutan pemberian uang (suap) Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dari SudarnoTetap terlampir dalam berkas perkara Putusan. No. 247/Pid.B/2016/PN Gns. hal 29 Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) yang diantaranyabernomor seri: 2 (dua) lembar pecahan seratus ribu bernomor seri:ECJ445631 dan CKU03075, 2 (dua) lembar lima puluh ribuan dengan nomorseri: KPJ45932 dan BRA641058Dikembalikan kepada saksi Sudarno6.

Putusan Nomor 16 P/HUM/2013Bahwa sinyalemen penyimpangan setiap rekruitmen Calon Pegawai NegeriSipil (CPNS) sudah terjadi puluhan tahun lalu hal ini karena pedomanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No.98 Tahun 2000 tentangpengadaan Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menjamin dari pada pelaksanaanseleksi masuk Pegawai Negeri Sipil yang jujur, bersih dari pada kolusi,nepotisme dan suap kepada oknum tertentu baik didalam Panitia maupundiluar panitia yang dapat mempengaruhi nilai hasil seleksi kelulusanpenerimaan

beberapa pasaldan ayat tidak dapat menjamin secara utuh, jelas dan tegas akan terhindardari kolusi, nepotisme dan suap.Bahwa dengan adanya permasalahan system penerimaan pengadaan seleksiCPNS, sudah sepatutnyalah Pemohon mengajukan gugatan ke MahkamahAgung agar dapat diterima sehingga terjadi perubahan beberapa pasaldidalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000sebagaimana tuntutan Pemohon agar system penerimaan CPNS dapatterlaksana dengan bersih dari segala bentuk permainan kotor (suap

Dalampublic official bribery para pelakunya adalah pegawai negeri(birokrat), baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap hal 23 dari Hal 48 Put.

No.10/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKSsedangkan nonpegawai negeri atau swasta (pengusaha) hanyadapat menjadi pemberi suap.3 Dengan demikian pihak swasta dankorporasi hanya dapat menjadi pelaku tindak pidana korupsi apabilakorporasi tersebut bertindak sebagai pemberi suap atau aktieveOMKOpING ; = w= nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMemang terdapat perbedaan pendapat mengenai perbedaan Pasal 2Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999.

.> oa 0a> Suap (bribery);Penggelapan dalam jabatan (Emblezzlement, missapropriation or otherdiversion of property by public official);Memperdagangkan pengaruh (trading influence);. Penyalahgunaan jabatan/fungsi (abuse of function);. Pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah (Illicit Enrichment);Suap di sector swasta (bribery in the privat sector);. Penggelapan dalam perusahaan swasta;.

Tidak ada korupsi tanpa kerugiannegara, kecuali dalam hal tindak pidana suap, gratifikasi, dan tindak pidanalain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tidak memerlukan adanyaunsur kerugian negara secara langsung.4.

Kelima, merujuk padaUnited Nation Convention Against Corruption, 2003 yang telah diratifikasiIndonesia dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006, tidak adanya unsurmerugikan keuangan negara dalam Konvensi Anti Korupsi adalah wajarkarena cakupan delik korupsi menurut Konvensi Anti Korupsi sudah diuraikansecara sangat limitatif yang meliputi suap, penggelapan dalam jabatan,memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publikmemperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta, penggelapan

, penggelapan dalam jabatan,memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik yangmemperkaya diri secara tidak sah, suap di sector swasta, penggelapan dalamperusahaan swasta, pencucian hasil kejahatan, menyembunyikan adanyakejahatan korupsi dan menghalanghalangi proses peradilan, apakah tidakdirasakan perlunya revisi UU UU TIPIKOR.

Hal ini dikarenakan delik korupsi yang terdapat dalamKonvensi PBB Anti Korupsi telah diuraikan secara jelas meliputi suap,penggelapan dalam jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaanjabatan, pejabat publik memperkaya diri secara tidak sah, suap di sektor swasta,penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian uang hasil kejahatan, Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

sekira pada pukul 14.45 WIB,saksi MARKUS TELAUMBANUA besamasama dengan anggota KepolisianResort Siak dan Tim dari KEMENKOPOLHUKAM melakukan Operasi TangkapTangan (OTT) di ruangan Peralihan Hak pada kantor Badan PertanahanNasional Kabupaten Siak yang merupakan ruangan saksi Yusni Herawati AliasIra Binti Erwin (Terdakwa dalam perkara spiltan) dan Terdakwa bekerja dimanaditemukan uang tunai sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus riburupiah), menurut Penuntut Umum, uang tersebut merupakan uang suap

yangberada didalam gulungan kertas yang bertuliskan rincian biaya yang dimintasaksi Yusni Herawati Alias Ira Binti Erwin (Terdakwa dalam perkara spiltan)kepada saksi NELLY SRIWAHYUNI SIREGAR;Menimbang, bahwa dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut diatas telah terbukti dengan jelas dan terang adanya Tindak Pidana Suap(bribery), ada pemberi dan ada penerima. saksi NELLY SRIWAHYUNISIREGAR sebagai pemberi dan Terdawa bersama dengan saksi Yusni HerawatiAlias lra Binti Erwin (Terdakwa dalam perkara

Sehingga dengan demikian uraianperbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut menjadi tidak jelas, tidak cermatdan tidak lengkap, berdasarkan Pasal 143 ayat (3) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana dan dakwaan yang demikian itu adalah batal demi hukum;Menimbang bahwa, dalam kasus suap (bribery) menurut Asas TindakPidana Suap harus ada pemberi dan ada penerima, keduanya harus dihukumdengan hukuman yang sama.

2003 dan Tahun 2004,bertempat dikantor Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk datam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang berwenang memeriksa danmemutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 153 / KMA / SK / X / 2011 Tanggat 11 Oktober 2011, sebagai PegawaiNegeri Sipil atau Penyelenggara Negara, telah menerima Gratifikasi yang dianggappemberian suap

KEBERATAN KEEMPAT :Tidak dibuktikannya unsur suap pasal 12 B UU NO.20 Tahun 2001.Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Yudex Facti Pengadilan NegeriPangkalpinang maupun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmembuktikan bahwa pemberian uang sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluhjuta rupiah) oleh Sdr.Umar HS kepada terdakwa adalah merupakan suap;2Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapatdibenarkan karena unsur pasal 12 huruf B bukanlah unsur suap sebagaimanayang termuat

ketiga;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti danmencermati dengan seksama Putusan Judex Facti Pengadilan NegeriPangkalpinang ternyata berisikan sebanyak 93 halaman dengan demikianPenasihat Hukum terdakwa keliru menyatakan keberatan terhadap halaman 103sampai dengan 106 oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum terdakwatersebut tidak dapat dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa demikian juga keberatan kedelapan dan kesepuluhdari Penasihat Hukum terdakwa yang mempermasalahkan unsur suap

,MH.e Bahwa dalam hal seseorang memberikan bantuan yang tidak sesuaidengan Tupoksi, itu termasuk korupsi.e Bahwa perbuatan yang dikualifikasikan itu sebagai perbuatan yangmenyalahi kewenangan jabatan.e Bahwa terdakwa dituduh telah melakukan pemerasan terhadap seorangpengusaha, dan pasal suap dan juga menerima hadiah.e Bahwa dalam hal ini tidak ada satu pasalpun yang relevan terhadaptuduhan kepada terdakwa, disitu harus ada jabatan dan ada dua pihaksebagai pemberi dan penerima dan juga harus ada hubungan

Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;Menimbang, bahwa rumusan Pasal 12 B Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, berbunyi :1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan

Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah),pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntutumum.2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah).Menimbang, bahwa Pasal yang

tidak semua gratifikasi merupakan perbuatan melawan hukum ataukorupsi;Menimbang, bahwa suatu gratifikasi menjadi melawan hukum atau menjaditindak pidana korupsi dapat dilihat dari rumusan Pasal 12 B ayat (1) UndangundangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan Setiap gratifikasi kepadapegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap

, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atautUZASNYA, .......Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua merupakan gratifikasi39legal ataukah illegal yang termasuk kategori suap, maka Majelis akanmempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwaadalah seorang pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjabatsebagai

koma tinggi nol koma limasentimeter dari garis median koma kurang lebih nol koma lima sentimeter dariujung sudut mata kanan titik;e Daerah pipi kemerahan dengan diameter delapan sentimeter titik;e Bibir atas sudut kanan bengkak tidak ada luka dan pendarahan titik;e Mulut sulit dibuka dalam kurang tidak mau dirontgen kurang tutup titik;e Bagian tengkuk kanan tampak kemerahan dengan diameter tiga sentimeterkurang lebih satu sentimeter dengan garis median titik;Kesimpulan :Hematoma dan excoriasi dan suap

SUAP. NESSA BIN MUDDUNG P. HATTA;3.4. P.PAJABINTI MUDDUNG P. HATTA;3.5. BECI P. TASA BINT MUDDUNG P. HATTA;3.6. TARO P. RAPI BIN MUDDUNG P. HATTA(Pemohon).4. Bahwa saudara kandung pewaris yang pertama bernamaPUNNA P. KELO BIN MUDDUNG P. HATTA beragama Islam,telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan 8(delapan) orang anak sebagai ahli waris pengganti, yaitu :4.1. A. LALLO BIN PUNNA;4.2. A. PATANG BIN PUNNA;4.3. A.SULENG BIN PUNNA;4.4. A.BARABIN PUNNA;4.5. A. SAHARI BIN PUNNA;4.6.

Bahwa adanya rangkaian mutasi yang dilakukan menjelang masa jabatanwalikota Palopo berakhir , menjadi tidak jelas tolak ukurnya dan didugadiwarnai dengan isu suap serta sematamata dilakukan atas keinginandan kehendak pribadi saja dari Pejabat walikota Palopo yang saat inimemang akan mengakhiri Periode kedua jabatannya sebagai walikota5.Bahwa....

M E N G A D I L I- Menyatakan terdakwa JASWANI NARESH MOHANDAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu ; ------------------------------------------------------------------------------- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu tersebut ; -------- Menyatakan terdakwa JASWANI NARESH MOHANDAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SUAP ; --------- - Menjatuhkan pidana terhadap

Bank Swadesiyang beralamat di Jalan Samanhudi No. 37 Jakarta Pusat dan jabatannyasebagai Asiten Direksi ;Bahwa saksi diajukan dipersidangan diminta untuk memberikan keteranganyang saksi tahu tentang dugaan tindak pidana korupsi, suap danpemalsuan surat yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok yang ditujukankepada Jaswani Naresh Mohandas ;Bahwa saksi kenal dengan Jaswani Naresh Mohandas sebagai Direktur PT.Sinar Surya Sakti dan PT.

Pejabat Pengadaan (untuk pengadaan dengan nilai dibawah Rp.50.000.000.)Pasal 12 Bberbunyi :Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya danyang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuansebagai berikut :Hal 12 dari 84 Hal Putusan No. 15/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.a.

Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah),pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukanlah suap dilakukan olehPenuntut umum."

Unsur pokoknya : Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara ; Berhubungan dengan jabatannya ; Dianggap Pemberian suap;Gratifikasi berdasarkan makna kamus adalah hadiah atau janji diluar gajiyang diterima seseorang, sehingga terhadap pendapatan atassesuatuuang atau barang yang peralihan haknya bukan karena hadiahadalah tidak termasuk gratifikasi.Karena didalam ketentuan disebutkan adanya unsur kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara dan unsur dianggap sebagaipemberian suap

Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan NomorSprin.Lidik82/01/11/2016 tanggal 2015 untuk melakukan penyelidikandugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan/ataupenerimaan suap/hadiah/sesuatu oleh Bupati Nganjuk terkait pelaksanaanproyekproyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tahun2008 2014.2.

Dengan demikian, maka prosedur Penetapan Tersangkayang dilakukan oleh Termohon sudah memenuhi 2 (dua) bukti permulaanyang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaanwewenang dan/atau penerimaan suap/hadiah/sesuatu oleh Bupati Nganjukterkait pelaksanaan proyekproyek di lingkungan Pemerintah KabupatenNganjuk pada tahun 2008 2014, sehingga Penetapan Tersangka terhadapdiri Pemohon sudah sah dan berdasarkan hukum.Hal 32 dari 84 Hal Putusan No. 15/Pid.PRAP/2017/PN.Jkt.Sel.8.

Secara hukum suap adalah merupakan tindak pidana atau kejahatan.Pelapor sebagai Bendesa adat tentu' sangat dirugikan denganpernyataan seolaholah pelapor telah menerima suap, sehingga pelapormelakukan perobuatan yang menyalahi aturan dan tidak melaksanakankewajibannya. Jika suap ini belum pernah dibuktikan dan tidak pernah terjadimaka jelas ucapan tersebut telah menyerang kehormatan pelapor. Terlebihpelapor sebagai Bendesa adat tentu merasa sangat malu dengan ucapantersebut.3.

Jika locus dantempusnya tidak jelas maka perbuatan tersebut adalah penghinaan ringan;Dari kronologis yang disampaikan penyidik, jelas pelaku telah menuduhterhadap diri pelapor menerima suap dengan katakata," Bendesa adatsudah banyak menyalahi aturan seperti yang kita lihat sekarang. Pendetadarimana datang/ dia tidak pernah hadir.

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tar18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;Terdakwa 2Nama lengkap : Miski Bin Gusti Abdul Majid.Tempat lahir : Pasir.Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 26 November 1991.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Jalan Raden Patin Gumentar RT.016 RW.Dusun Suap, Kecamatan MempawahKabupaten Mempawah;Agama : Islam.Pekerjaan : Swasta.Terdakwa MISKI Bin GUSTI ABDUL MAJID ditahan dalam Tahanan Ruoleh:1.

telah bergaulsebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum = dikaruniaiketurunan;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun danharmonis, akan tetapi sejak awal bulan April 2013, rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumahtangga, yang disebabkan : Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), yang mana uang tersebut akan digunakanTergugat untuk modal (uang suap

perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 11 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi tidaklayak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara imi adalahgugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejakTergugat meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus jutarupiah), yang mana uang tersebut akan digunakan Tergugat untuk modal (uang suap