Ditemukan 2850 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor12 nomor11 nomor155 nomor138 nomor1417 nomor102 nomor115 nomor113 nomor172 nomor192
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 202/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 24
  • . , Nomor112/600.014/64.71/1/2018 , tanggal 24 Januari 2018 , Sesuai dengan surat KuasaKhusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapantanggal O7 Pebruari 2018 , dibawah Nomor : 29/II/KI/Pdt/2018/PN.Bpp.,sedang untuk Tergugat IV hadir Kuasanya, yang bernama : Frederick AlexanderRompies dan Adi Setyo Wibowo , sebagaimana telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Maret 2018 , dibawahNomor : 49/II/KI/PDT/2018/PN.Bpp.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 29-04-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 5/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 26 Agustus 2019 — DERWIN TANGAYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa Pasalulu RT.002/RW 001 Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini berdasarkan Kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019, memberikan kuasa kepada : 1. Dr. HENDRA KARIANGA, SH,M.H; 2. KASMAN ELY, SH ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada “LAW OFFICE HENDRA KARIANGA SH.,MH & ASSOCIATES” beralamat kantor di Gajah Mada Tower Lt.21 unit 03 Kav.19-26 Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N I. BUPATI HALMAHERA BARAT, Berkedudukan di Jalan Pengabdian No.1 Desa Jati Kecamatan. Jailolo, Kabupaten. Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus Nomor : 183/402/2019 tanggal 21 Mei 2019 kepada ; 1. DENY GUNAWAN KASIM, SH.M.Hum, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat. 2. ASNATH SOWO,S.Sos, M.Si, Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat. 3. H.FAKAR LILA, SH. M.Si, Jabatan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat. 4. FERI ARUMAJAYA, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Bag.Hukum & Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat; 5. MUHAMMAD NUR ALOAHYT, SH MH, Staf Bagian & Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. YON PALIAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Pasalulu, tempat tinggal di Desa Pasalulu RT.003. RW. 002 Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019 kepada : 1. DENY GUNAWAN KASIM, SH.M.Hum, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan organisasi Setda Kab.Halmahera Barat. 2. ASNATH SOWO,S.Sos, M.Si, Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Halmahera Barat. 3. H.FAKAR LILA, SH. M.Si, Jabatan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Halmahera Barat. 4. FERI ARUMAJAYA, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Bag.Hukum & Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Halmahera Barat; 5. MUHAMMAD NUR ALOAHYT, SH MH, Staf Bagian & Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Halmahera Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
276 — 129
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. (4). Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan KepalaDesa jo. (5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. (6). Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PeraturanPutusan Perkara No. 05/G/2019/PTUN.ABN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 K/Pdt/2016
Tanggal 27 Juni 2016 — BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN, DKK VS IRAWAN ONGGARA, DKK
140 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meskipun demikianternyata Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT GSS) tetap sajamengajukan gugatan konvensi a quo dengan iktikad dan tujuan yangtidak baik sematamata demi menggangu ketentraman dan hak subjektifdari Pemohon Kasasi I/Penggugat Rekonvensi (PT TWU) saja;Bukti nyata bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi (PT GSS)telah mengetahui bahwa lahan tersebut bukanlah miliknya sebagaimanaditerangkan dalam Surat Keterangan Kepala Desa Sembilangan Nomor112/46/433.401.13/2008 tanggal 8 Desember
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 24-11-2015 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2349 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 24 Nopember 2015 — Ir. RUDI ANGGIATNO MT., alias RUDI bin SUPARMAN
150 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SD (Penetapan PN Nunukan Nomor112/Pen.Pid/2014/Pn. Nnk tanggal 28 Maret 2014) ;Daftar buku yang diterima SD Negeri 016 Nunukan / SDN 003Seimanggaris Kabupaten Nunukan yang ditandatangani di Seimanggarispada tanggal 26 September 2013 oleh Kepala Perpustakaan Sdiri.PURWINARTI dan mengetahui Kepala Sekolah Sdr. MARSAL, S.Pd SD(Penetapan PN Nunukan Nomor : 113/Pen.Pid/2014/Pn.
Pengadilan PN SIDIKALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 05-10-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 112/Pid.Sus/2016/PN.Sdk
Tanggal 5 Oktober 2016 — SABDIN Als. PAK GAYO dan AWALUDIN LINGGA Als. PAK ISA
66 — 11
  • Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 27 Juli 2016, Nomor112/Pid.Sus/2016/PN.Sdk., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 27 Juli 2016,Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Sdk., tentang Penetapan Hari Sidang;3.
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Putus : 21-04-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN SUMBER Nomor 32/pdt.g/2014/pn.sbr
Tanggal 21 April 2015 — MOCH. ISHAK lawan YUSU DKK
119 — 22
  • Akta JualBeli Nomor 90 Tahun 2011 tersebut ditandatanganioleh para pihak maka terlebih dahulu dibacakan oleh saksi dan sepengetahuansaksi terhadap isi akta jualbeli saat itu para pihak yang hadir tidak merasakeberatan ;Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan Kuasa Hukum Para Tergugatsedangkan Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan keberatan/sanggahan ;Menimbang, untuk memperoleh kepastian hukum mengenai objek sengketatanah (sesuai Pasal 153 HIR jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — WALIKOTA SURABAYA VS Drs. SOEGIANTO, DKK
112 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TJAHYONO, bertempat tinggal di Ikan Gurami Lebar 29,RT.O6/RW.06, Kelurahan Perak Barat, KecamatanKrembangan, Surabaya, dan atau Pagesangan IV Nomor112, RT. 01/RW. 03, Kelurahan Pagesangan, KecamatanJambangan, Surabaya;37.SRI HENI, bertempat tinggal di Pagesangan 1V/57,RT.02/RW.03, Kelurahan Pagesangan, KecamatanJambangan, Surabaya, dan atau Pagesangan IV UtaraLapangan A10, RT.05/RW.02, Kelurahan Pagesangan,Kecamatan jambangan, Surabaya;38. Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-01-2011 — Upload : 03-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2785 K/PID.SUS/2010
Tanggal 20 Januari 2011 — BRIGADIR I MADE SUKARSA
25 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diterimaMade Sukarsa ;72. 1 (satu) lembar Surat BuktiTimbang Pengeluaran Barang Nomor036/03/02/Pol tanggal 7 Februari582002 jumlah beras 620 kg diterimaMade Sukarsa ;73. 1 (satu) lembar Surat BuktiTimbang Pengeluaran Barang Nomor001/03/02/Pol tanggal 6 Maret 2002jumlah beras 200 kg diterima MadeSukarsa ;74. 1 (satu) lembar Surat BuktiTimbang Pengeluaran Barang Nomor055/02/02/Pol tanggal 7 Februari2002 jumlah beras 2.230 kgditerima Made Sukarsa ;75. 1 (satu) lembar Surat BuktiTimbang Pengeluaran Barang Nomor112
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 30-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 152/PDT/2019/PT YYK
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : DIAN SISWARINI Diwakili Oleh : CHANDERA SH M HUM DKK
Terbanding/Tergugat I : TN. JOHANES IRAWAN PUTRO Diwakili Oleh : SENTOT PANCA WARDHANA,SH,Dkk
Terbanding/Tergugat II : SELVY PATRAS di KTP tertulis SELVIA PATRAS
Terbanding/Tergugat III : ELLEN PATRAS di KTP tertulis ELLEN LUISA
Terbanding/Tergugat IV : ANNA PATRAS di KTP tertulis ANNA LAURINA PATRAS
Terbanding/Tergugat V : JAN G. PATRAS di KTP tertulis JAN GERETH PATRAS
Terbanding/Tergugat VI : SHERLY ERNI PATRAS
Terbanding/Tergugat VII : JEFFRY PATRAS
Terbanding/Tergugat VIII : RONNI RAYU WILLEM Ahli Waris Alm. TELDA PATRAS
Terbanding/Tergugat IX : JEMMY KAMAL Ahli waris Alm. TELDA PATRAS
Terbanding/Tergugat X : YENNY PATRAS Alias FARIDA PATRAS
Terbanding/Tergugat XI : SAMMY TULSIDA
Terbanding/Tergugat XII : KISHOR SELVIANUS
Terbanding/Tergugat XIII : Ny. Janda MISIYEM PATRAS
Terbanding/Tergugat XIV : TEGUH SRI WALUYO PATRAS
Terbanding/Tergugat XV : FEBRIYANTI
Terbanding/Tergugat XV
198 — 239
  • Fuchs en Rensberkedudukan di Djakarta dengan surat ukur nomor 84 tanggal 11Agustus 1920.Sertipikat HGB No. 278/Jetis tanggal 27011971 atas nama NV.Fuchs en Rens berkedudukan di Djakarta dengan surat ukur nomor112 tanggal 14 Desember 1920.Sertipikat HGB No. 278/Jetis pada tanggal 27011971 berganti namamenjadi PT. Fuchs en Rens Indonesia berkedudukan di Djakartaberdasarkan Akta Notaris R. Soemadi, SH.
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum
Register : 02-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mrb
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Raden Dimas Hidayatullah, S.H
Terdakwa:
APRINADI Als AP Bin ABDUL KADIR Alm
72 — 34
  • Ibrahim Syamsir No. 37, Kelurahan Batang Bungo,Kecamatan Pasar Bungo, Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 02 Juni 2021;Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN MrbPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor112/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 2 Juni2021 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pilkada
Putus : 08-12-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Desember 2015 — 1. DR. H. UJANG ISKANDAR, ST., MSi; 2. H. JAWAWI, SP., SHUT., MP; KOMISI PEMILIHAN UMUM RI.
207 — 86
  • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor112/KMA/SK/VII/2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi KhususDalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan; Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT tanggal 24 November 2015tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini; Gugatan Penggugat tertanggal 24 November 2015; Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/G/PILKADA/2015/PT.TUNJKT tanggal 26 November
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-04-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — PT. KARYA MURNI SEJATI 27., DKK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
183 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 21 P/HUM/201832.Fotokopi Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi NomorB4066/1015/04/2016 tanggal 29 April 2016 hal Tindak Lanjut Koordinasidan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara (Bukti T32);33.Fotokopi Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor201/04/DJB/2015 tanggal 10 Februari 2015 hal Laporan Koordinasi danSupervisi Pengawasan (Korsupwas) Pengelolaan Pertambangan Mineraldaan Batubara oleh KPK (Bukti T33);34.Fotokopi Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor112
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 13-09-2021 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 42/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 22 Februari 2022 — Penggugat:
JUARDIN, S.H.
Tergugat:
BUPATI WAKATOBI
Intervensi:
Hamiruddin
246 — 137
  • Dasar Gugatan1.Bahwa Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa LenteaKecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Periode 20212027nomor urut 2 (dua) dari dua calon Kepala Desa yang telah dinyatakanmemenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa sebagaimana yangditentukan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 TahunHalaman 9 dari 130 halaman Putusan Nomor: 42/G/2021/PTUN.KDI.2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;Bahwa
    pertentangan dalildalil para pihak serta uraianfaktafakta persidangan di atas, persoalan hukum pertama yang akan dipertimbangkanmenyangkut dalil Penggugat tentang adanya pelanggaran berupa perubahan DPTmelalui berita acara setelah DPT disepakati bersama oleh Panitia Pemilinan KepalaDesa Lentea dan para Calon Kepala Desa Lentea, dengan pertimbangan hukumsebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala Desa (Permendagri Nomor112
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 07-02-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 74/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
ADNAN AKBAR selaku Direktur Utama PT. Nahda Mentari
Tergugat:
1.Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia Persero, Tbk Kantor Cabang Pembantu Enggano
2.Yulius Lende Umbu Moto, SH
3.Frans Adu
4.Direktur CV. Nusa Pertiwi Abadi Muhamad Rizki
5.Irvan
6.Benny Darmawan
84 — 45
  • Nomor112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);Menimbang, bahwa bukti surat berupa printout atau tulisan elektroniksebagaimana diajukan oleh para pihak, tidak diatur dalam HIR danKUHPerdata, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan yang adadalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, maka alat bukti berupa printout, atau tulisan elektroniktersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 23-07-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/Pdt.Sus-KPPU/2013
Tanggal 23 Juli 2014 — I. PT.GRAHA KARYA SEMESTA, DKK VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
214 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor112/P Tahun 2012 tentang: (i) pemberhentian anggota KPPU atas namaDr.Ir.H.Ahmad Ramadhan Siregar,M.S., dan kawankawan (11 orang) (ii)pengangkatan anggota KPPU yang baru atas nama Ir.Muhammad NawirMessi,M.Sc., dan kawankawan (9 orang);Berdasarkan FaktaFakta Dan UraianUraian Tersebut Di Atas Masa TransisiPergantian Keanggotaan Komisi Sudah Jelas Diatur Dalam Keputusan Presiden DanMasa Transisi Bukan Menjadi Alasan Untuk Menghentikan Sementara PenangananPerkara.Bahwa Majelis KPPU Dalam Perkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 27-11-2018 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 27 Nopember 2018 — Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp JP (K)
812 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudibyo, masa bulan Agustus 2005.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Peneimaan Surat Nomor112/WPJ.22/KP.0206/MSP21/2005.jenis pajak Pasal 21 sebesarRp214.138.628,00.1 (satu) lembar fotokopi legalisir dai Bank Mandiri Advis Debet,tanggal 10 Oktober 2005 sebesar Rp214.138.628,00.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Setoran Pajak (SSP)Rp214.138.628,00 untuk PPh Pasal 21 gaji karyawan, tanpatanggal., bulan Oktober 2005.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pembeitahuan (SPT) MasaPPh Pasal 21 dan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 24-07-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 24-01-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 112/G/2018/PTUN.SBY.
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
MARISCA MUKTI WIDJOJO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
139 — 61
  • Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketadipersidangan ; Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23Juli 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 24 Juli 2018 dengan register perkara Nomor112/G/2018/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapantanggal 23 Agustus 2018 dengan mengemukakan alasanalasan gugatan sebagaiberikut :Adapun yang menjadi objek gugatan adalah : .
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 46/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
DEWO.A
Tergugat:
BUPATI PASURUAN
Intervensi:
Jatmiko
192 — 346
  • diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilinan kepaladesa dalam bentuk keputusan Bupati/walikota, maka oleh karena itu sangatberalasan dan berdasarkan hukum obyek sengketa dinyatakan batal;Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat merasa kepentingandirugikan karenaTtergugat telah menerbitkan obyek sengketa denganmelanggar peraturan perundangundangan dan asasasas umumpemerintahan yang baik yang seharusnya memedomani Undangundang6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor112
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-07-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PN AMBON Nomor 151/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
1.SAADIA WABULA
2.HAYATI WABULA
3.USMAN WABULA
4.DJAKARIA WABULA
5.HASNI WABULA
6.MANSUR WABULA
7.SUSANTI WABULA
8.MUHAMMAD RUSLAN
Tergugat:
1.LUCI SRI FONI
2.LILI ARIESTA
3.INTAN NURMA INGGIT
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.Notaris M. HUSEIN TUASIKAL, SH,.M.Kn
3.Noteris ROSTIATY NAHUMARURY,SH.,M.Kn,.
4.Notaris ABIGAEL A. SERWORWORA, S.H, M.Kn
5.Kantor PT. Bank Central Asia
6.Kantor PT.Bank Mandiri Cabang Ambon
7.Kantor Lurah Uritetu Cq.Plt. Lurah Uritetu
60 — 40
  • Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor112/2014, dan diberi tandaT.12310 ;11. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor 110 /2014, dan diberi tandaT.12311 ;12. Fotocopy Akta Jual Beli tanggal 10 April 2014 Nomor 113 /2014, dan diberi tandaT.12312 ;13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK)tertanggal 20 Agustus 2013, dan diberi tanda T. 1 2 3 13 ;14.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-04-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 53/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat:
SUROTO
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD)
256 — 130
  • paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima)orang calon;Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014Tentang Pemilinan Kepala Desa sebagaimana dirubah oleh PeraturanHalaman 14 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomon 53/G/2021/PTUN.SBYMenteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimanadirubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor112