Ditemukan 2850 data
SUNENDI
Tergugat:
BUPATI CIREBON
310 — 89
Pasal 44 ayat (1) s/d ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilhan Kepala Desa, yang menyatakan :(1). Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihankepala desa kepada BPD. ;Halaman 28 dari 73 Putusan Perkara Nomor : 57/G/2020/PTUN.BDG(2).
45 — 21
terjadi peristiwa hukum, yaitu peralihan hak atas tanah yang tercatatdalam sertifikat hak milik nomor 17755, letak tanah di Jimbaran, luas 6.900 M2, yangsemula nama pemegang hak I Ketut Soder beralih ke pemegang hak baru atas nama I WayanSuarta (Penggugat);Bahwa surat bukti tertanda P6a berupa sertifikat hak milik nomor 17543, surattertanda PSa berupa sertifikat hak milik nomor 17755, surat bukti tertanda P6d berupaAkta Jual Beli nomor 84 / 2012 dan surat bukti tertanda PSd berupa Akta Jual Beli nomor112
175 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dari Kantor Hukum RismaSitumorang, Heribertus & Partners, Tergugat selaku pribadi maupunselaku Komisaris Utama dan pemilik 80% saham PI EuropeTechnology Service Center telah mengirimkan somasi Nomor112/RH&P.IV/2011 kepada Penggugat untuk mencabutketerangan/pernyataan Penggugat mengenai adanya persetujuan dansepengetahuan Tergugat terhadap adanya rencana kerja samadengan PT Megah Jaya Perkasa, sebagaimana dalam surat Penggugattertanggal 31 Maret 2011, yang disusul dengan somasi kedua padatanggal
140 — 43
,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 240/SK74.7/IX/2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau) Nomor112/SK/2016/PN.Bau, tanggal 02 November 2016.
SIGIT PURNOMO
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
176 — 102
Pasal 44 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan Bupati/Walikotamenetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusanBupati/Walikota,4.
201 — 61
Kepala BPMD Kabupaten Halmahera Barattentang Hasil Pleno Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Moiso KecamatanJailolo Selatan Tahun 2016 disertai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi JumlahDPT berdasarkan pada RT 001 dan RT 004 yang telah menetapkan Penggugatsebagai Kepala Desa Terpilih di Desa Moiso patut dipertanyakan keabsahannyamengigat sesuai dengan pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 jo.
92 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDI BASO MISBAH PALAGUNA, SP, lahir di Makassar, umur 58Tahun, tanggal lahir 10 Oktober 1958, jenis kelamin Lakilaki,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Toddopuli 22 Nomor112 KeluraHan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, agamaIslam, pekerjaan Pegawai BPN Kabupaten Sidrap, pendidikan Sarjana,Hal. 57 dari 79 hal. Put.
Terbanding/Terdakwa : SIE LING
343 — 132
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan permintaan bandingsebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor112/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst ;Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa padatanggal 11 Desember 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta PemberitahuanPermintaan
66 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
HarnoSamarinda2.100.000Surat BuktiNomor 103 tgl 11April 2006 18Muhamad BasirSamarinda2.000.000surat bukti nomor112 tgl 13 April2006 19Drs. H. AbdulRivaiSamarinda2.850.000Surat BuktiNomor 115 tgl 17April 2006 20Syafri, S.Sos,MMSamarinda2.050.000Surat BuktiNomor 120 tgl 17April 2006 21 Sri Semi Samarinda 2.000.000 Surat Bukti Hal. 11 dari 147 hal. Put.
HarnoSamarinda2.100.000Surat BuktiNomor 103 tgl 11April 2006 18Muhamad BasirSamarinda2.000.000surat bukti nomor112 tgl 13 April2006 19Drs. H. AbdulRivaiSamarinda2.850.000Surat BuktiNomor 115 tgl 17April 2006 20Syafri, S.Sos,MMSamarinda2.050.000Surat BuktiNomor 120 tgl 17April 2006 21Sri SemiSamarinda2.000.000Surat BuktiNomor 174 tgl 01Mei 2006 22Albuddin NoorSamarinda2.050.000Surat BuktiNomor 184 tgl 02Mei 2006 23Iwan Setiawan,SHSamarinda6.050.000Surat BuktiNomor 222 tgl 15Mei 2006 24Drs. H.
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam hal penerapan HukumPembuktian dimana dengan putusan Judex Factie tidak mempertimbangkanalat bukti petunjuk yang diperoleh dari Keterangan Terdakwa dan para saksisebagai alat bukti yang sah yang dapat membuktikan kesalahan dankeyakinan akan kesalahan Terdakwa (Pasal 184 KUHAP Jo Pasal 188KUHAP).Hal tersebut pada akhirnya berakibat pada pola penjatuhan pidana yangdapat dilihat dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan TinggiSemarang pada halaman ke97 sampai dengan halaman ke98 putusan Nomor112
178 — 76
telah diberi materai yang cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya, diberitanda T59;60.Foto copy dari sesuai aslinya Kwitansi Tanda Pembayaran, yang telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tandaT60;61.Foto copy dari sesuai aslinya Surat Izin Membangun Rumah Tinggal Nomor: 870/Sub.Dit.Bang/75, tanggal 12 Agustus 1975, yang telah diberi materaiyang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T61;62.Foto copy dari sesuai aslinya Akta Pelepasan Hak Nomor112
280 — 160
;Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P1,P2,P3, dan P7 tersebutdiatas walaupun berupa fotokopi dari fotokopisetelah dihubungkan dengan suratbukti P4, P5, P6, P8, P9, P10, dan P11 ternyata saling berkaitan satu samalain serta memiliki rangkaian dengan surat bukti P4, P5, P6, P8, P9, P10, danP11 tersebut, sehingga surat bukti bertanda P1,P2,P3, dan P/ tersebutmendukung dengan surat buktibukti lain yang diajukan oleh Penggugat, olehkarenanya apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor112
1.Ir. Bruno suranto
2.Petrus Kanisius Ruswanto
3.Sutarmini Ambar Purnomo
4.Slamet Suharyanto
5.Yohanes Suharno
6.Kristiyanto
Tergugat:
1.Njoto Prijohartono alias Nyoto alias Njoto
2.Sutanti
3.Endar Suharni
4.Indarsih
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
2.Notaris .PPAT Fransisca Prameesty, SH.Mkn
3.Sumiyadi
135 — 39
* yang terletak di desa Cetok, denganperincian:Tanah sawah blok A asal persil 19a19b, patok 45, klas IllaIl; warkah nomor 108/ 78 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor112 atas nama Nyoto Prijohartono (dalam perkara a quodisebut sebagai TERGUGAT ) seluas 2420 m2 GS Nomor6217/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 terletak di DesaBaturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, PropinsiJawa Tengah;Tanah sawah blok B asal persil 21, patok 43, klas I; warkahnomor 107/ 78 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 111
Zuftia Restarani Karim. SH
Terdakwa:
Agus Syahri Alias Boris Bin Cik Mat Agus
29 — 15
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor112/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan MajelisHakim;2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 29 Juni2021 tentang penetapan hari sidang;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang padapokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri BlambanganUmpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1.
Terbanding/Tergugat I : TUAN LA UNA
Terbanding/Tergugat IV : TUAN LA DEHE
Terbanding/Tergugat II : TUAN ALPIAN
Terbanding/Tergugat III : TUAN HUSPIADI
89 — 70
Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nomor112/PDT/1996/PT.SMDA, tanggal 02 Oktober 1996, (bukti P2), jo.Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 92/PDT/2017/PT.SMRPutusan Mahkamah Agung RI, Nomor 2545K/PDT/1997, tanggal 10Nopember 1999.(bukti P3),H. Usra Utuhlah yang berhak/pemiliktanah sengketa tersebut, yang mana berdasarkan SuratPenyerahan Tanah, tanggal 06 Juli 2012 (bukti P4), H.
YULIANA Alias LIE JAN TJIAN
Tergugat:
1.EMILLIANA
2.EVIRIDAH GUMARUS
Turut Tergugat:
MEKAR HIDAYATI, S.H.
136 — 45
Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat AktaTanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah dan lampiran Keputusan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor112/KEP4.1/IV/2017 tertanggal 27 April 2017 Tentang Kode EtikIkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebelum proses peralihanhak atas tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 670
NASRULLOH, S.H
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
609 — 287
lain, tidak masalah;Bahwa Panitia Pilkades dibentuk bukan dipilih oleh BPD dari unsur Perangkat Desadan tokoh masyarakat;Bahwa di dalam pelaksanaan Pilkades acuan aturan secara nasional dari mulaiUndangUndang sampai dengan PERDA yang sama PERBUB untukpelaksanaannya;Bahwa peraturan teknis terkait dengan Desa yaitu UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, Permendagri 112 Tahun 2014 sudah diubah Permendagri Nomor65 Tahun 2017;Bahwa dengan berlakunya Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, Permendagri Nomor112
226 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan6465bersandarkan pada kliping berita koran sebagaimana bukti P31 yangmemuat pernyataan Bapepam LK tentang produk investasi, padahalbukti tersebut hanya photocopy kliping yang masih memerlukanpembuktian kebenaran baik tentang kebenaran berita tersebut maupunkebenaran faktanya, karena dana Termohon Kasasi ditempatkan padaproduk Discretionary Fund (DF) yang pada waktu penempatannyabelum ada pengaturannya dan Bapepam LK baru menerbitkan peraturanpada tanggal 16 April 2010 dengan Keputusan Bapepam LK Nomor112
96 — 24
HakMilik Nomor: 112 Desa Bello atas nama Erny Erawati telah diserahkan kepadaKantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan areal kerjanya.noonnaee Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut, MajelisHakim berpendapat bedasarkan bukti P10 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor:112 tahun 2003, Desa Bello atas nama Erny Erawati adalah merupakan produkdari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa (Turut Tergugat) yangmengetahui bagaimana proses sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor112
205 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;Ketentuan Pasal 23 ayat (1), 24 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.