Ditemukan 3081 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nansa nuance nuunia nanda nuara
Penelusuran terkait : Pt. lombok nuansa televisi vs presiden ri; Direktur jenderal kekayaan negara kementerian keuangan republik indonesia vs pt. graha metropolitan nuansa;; I. hendarto. Ii. pt. grage nuansa cemerlang. Iii. kepala kantor pertanahan kota balikpapan vs pt. timur margadjaja; 1. muniah maemunah binti h. musa. 2. h. marali bin h. musa vs i. pt. graha metropolitan nuansa. Ii. kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata
Register : 15-11-2016 — Putus : 15-05-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN LARANTUKA Nomor 7/Pdt.G/2016/PN lrt
Tanggal 15 Mei 2016 — - perdata penggugat : 1.PAULUS DJAWA 2.ELISABETH MAGDALENA K. DJAWA 3.MARTHA DJAWA 4.CHATARINA DJAWA tergugat: 1.DANIEL DENI DJAWA 2.PETRONELA ALIN DJAWA 3.CLARA ROSALIN DJAWA alias YANTI DJAWA 4.RUDOLF ALOYSIUS DJAWA alias ROY DJAWA 5.YAKOBUS JEKI DJAWA 6.MATHEUS TEDY DJAWA 7.BUPATI FLORES TIMUR Cq. CAMAT LARANTUKA
286 — 191
  • Materigugatan sesungguhnya nuansa hukum perdata terkait kepemilikanterhadap objek sengketa oleh Para Penggugat, yang berada dalamkewenangan Pengadilan Negeri Flores Timur. Sehingga tidak menjadirelevan jika Tergugat VII selaku PPATS ditrik sebagai Turut Tergugat VIIyang tidak ada kaitannya dengan status kepemilikan atas objek yangdisengketakan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2016 — Putus : 01-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 1 Agustus 2016 — drg. SRI PURWANTI anak dari MARGINO HUSODO
92 — 71
  • Kentalnya nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.3. Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu yang mengakibatkan pelelangantidak adil, tidak transparan dan terjadi persaingan yang tidak sehatAkan tetapi pada tanggal 28 Oktober 2010 terdakwa selaku Direktur RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau tetap menetapkanPemenang Lelang sesuai Surat Nomor : 430.a/TU10/X/2010 denganHalaman 12 dari 113 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2016/PN PikPemenang CV. Putra Bungsu Mandiri dan Pemenang II CV.
    Kentalnya nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme.3. Terdapat rekayasa pihakpihak tertentu yang mengakibatkan pelelangantidak adil, tidak transparan dan terjadi persaingan yang tidak sehatAkan tetapi pada tanggal 28 Oktober 2010 terdakwa selaku Direktur RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lamandau tetap menetapkanPemenang Lelang sesuai Surat Nomor : 430.a/TU10/X/2010 denganPemenang CV. Putra Bungsu Mandiri dan Pemenang Il CV. BintangPerdana.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Upload : 23-10-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 78/Pdt.G/2016/PN.Bgr
H. UNTUNG KURNIADI, S.T. WALIKOTA BOGOR
90 — 21
  • Bahwa Penggunaan dalam budaya modemkata "prerogatif' memberi nuansa dalam persamaan hak asasimanusia untuk berhak mengambil keputusan sendin, yangmenyatakan bahwa Hak Prerogatif merupakan Hak KepalaNegara dalam memberikan suatu keputusannya yang bersifathak yang tersisa, karena tak dibagi atau tak terbagi, artinya HakPrerogatif tersebut melekat pada seorang pemimpin yangtidak peru lagi persetujuan/usulan darn pihak manapun.misalnya: "Adalah hak prerogatif Pemimpin Negara untukmelakukan apa yang diingininya
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 24-09-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 78/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 23 Maret 2015 — 1. Meithy Thesy 2. Maeliana Soewardi 3. Soerianto Soewardi untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat M E L A W A N : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2. Erda Sinarli untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi
53 — 28
  • Kompetensi Pengadilan).Bahwa berdasar pada apa yang telah didalilkan Para Penggugat dalam positagugatannya, esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak padaprosedural penerbitan maupun peralihan sertipikat obyektum litis, oleh karenagugatan Para Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah kewarisan dan hakkeperdataan, yang menurut Para Penggugat yang berhak atas tanah obyeksengketa (quod non), sehingga dalil gugatan tersebut didasarkan oleh adanyasuatu sengketa hak yang sangat sarat dengan nuansa
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 16-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pemohon:
1.Drs. OSMAN HUSEIN
2.YUSRIZAL SYOFSA,S.Pd.
3.MARLIS, S.Pd.,
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
285 — 159
  • , SKPP cacat prosedur, dan SKPP cacat substansisehingga SKPP tersebut dimohon untuk dicabut dan/atau dibatalkanmerupakan ranah pemeriksaan perkara Gugatan tata usaha negara, bukanranah pemeriksaan perkara permohonan fiktif positif, sehinggaMajelis Hakim berpendapat' halhal tersebut tidak dapatdipertimbangkan pada perkara permohonan fiktif positif a quo;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara permohonanfiktif positif a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspekaspekyang berkaitan dengan nuansa
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Militer
Register : 17-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 41-K/PMT.I/BDG//VI/2020
Tanggal 29 Juli 2020 — Pembanding/Terdakwa I : Adnin Tri Permana
Terbanding/Oditur : Andi Hermanto, S.H
95 — 51
  • sambil berjalan duluan menuju tempat parkir di depan Toko Elektronik Nuansa, laluTerdakwa1 (Sertu Adnin Tri Permana) duduk di atas jok motor.9. Bahwa benar kemudian Terdakwa1 (Sertu Adnin Tri Permana) menyuruh Saksi7(Sdr. Boy Franciskus Lubis) untuk memanggil Saksi2 (Sdr. Heri Siswanto), namunSaksi7 (Sdr. Boy Franciskus Lubis) tidak mau, sehinggga Terdakwa1 memerintahkanSaksi6 (Sdr. Nur Muhammad Iskandar) dan Saksi8 (Sdr. Feri Hendrianto) untukmenghadapkan Saksi2 (Sdr. Heri Siswanto).10.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 14-11-2017 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 127/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 10 April 2018 — SARLAN BIN DJENALAM MELAWAN WALIKOTA PRABUMULIH, Dkk
48 — 14
  • Pertama tidakpernah menguraikan alatalat bukti yang diajukan Pembanding seperti P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16,P17, P18, P19,P20 (Bukti terlampir), didalam hal 43 Putusan Perkarajelas kalau Para Terbanding menduduki objek sengketa tidak memiliki buktikepemilikan sama sekali, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertamasudah menzalimi Rakyat kecil dengan mengesampingkan equality befor thelaw, dan kelihatan sekali Majelis Hakim Tingkat Pertama berpihak danpenuh dengan nuansa
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 150/PDT/2020/PT MTR
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : ABDUL HAMID
Terbanding/Tergugat I : AMAQ SALBIYAH
Terbanding/Tergugat II : JUMAHIR
Terbanding/Tergugat III : H. SULAIMAN
Terbanding/Tergugat IV : ABDUL MANAN
Terbanding/Tergugat V : BP. NURJANAH
Terbanding/Tergugat VI : MUHARIS
Terbanding/Tergugat VII : JAYADI
Terbanding/Tergugat VIII : MAMIQ EVA NURKHADIJAH Als RAJIP
Terbanding/Tergugat IX : MUH. ZAKI
Terbanding/Tergugat X : BAPAK SAMUDI
Terbanding/Tergugat XI : MAMIQ ABDUL HANAN
Terbanding/Tergugat XIV : LALU MUKSIN
Terbanding/Tergugat XV : BAPAK RUSNI
Terbanding/Tergugat XVI : H. LALU AHYAR Als L.MUSTIAREP
Terbanding/Tergugat XVII : MARDIANA
Terbanding/Tergugat XVIII : DRS. MASHUL ARIFIN SANUSI
Terbanding/Tergugat XIX : H. HAFIZD ALIAS AMAQ ATUN
Terbanding/Tergugat XX : BAPAK SAHID
Terbanding/Tergugat XXI : SUBUH Alias AMAQ BURHANUDDIN
Terbanding/Tergugat XXII : H. KAMARUDIN
Terbanding/Tergugat XXIII : LALU FAOZAN
Terbanding/Tergugat XXIV : H. LALU ARABIYAH
Terbandi
80 — 37
  • Selain itu, hal yang sangat disesalkan olehPembanding/ Penggugat, ternyata dalam memutus perkara a quo JudexFactiDISERTAI DENGAN NUANSA KETIDAK PAHAMAN, terkait denganapa yang dimaksud dengan penerapan Pasal 1963 KUHPerdata dalampertimbangan hukumnya pada halaman 21, yang mana kemudian atashal tersebut Judex Facti menyimpulkan suatu hal yang salahkarenaPenguasaan Para Tergugat melanggar peraturan perundang undanganyang berlaku yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 04-04-2012 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 26/Pdt.G/2012/PN.CN
Tanggal 2 Oktober 2012 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 12
  • . & RERAN, yang berkantor di .lalan Garut B 7No. 4 Taman Nuansa Majasem.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 109/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. ASFIZ LANGGENG ABADI diwakili oleh : ZARKASI (Direktur)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
321 — 147
  • , ini sebenarnya lebin kepada nuansa perlindungan,bagaimana kepada pemerintah memberikan perlindungan kepadakelompok rentan tadi, yang selama ini menjadi korban perdaganganHalaman 48 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUNJKTmanusia salah satunya, kemudian berangkat dari situ yang harusdibenahi adalah perusahanperusahan yang memberangkatkan tenagakerja Indonesia ke luar negeri, mereka harus betulbetul perusahan yangkredibel, punya kapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungiTKI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-05-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 627 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 28 Mei 2015 —
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebut kemudian menunjukkan nuansa dariputusan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang sekedarmengedepankan putusan yang bersifat represif saja, dengan kesanyang mencolok adalah trend untuk setiap hukuman bagi paraTerdakwa korupsi sudah menjadi formatnya harus dinaikkan,sehingga kekuatan dari kebebasan Hakim yang sepatutnyamengedepankan kemandirian dan idealisme yang independen samasekali tidak terwujud;.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum Penipuan
Register : 24-06-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 539/Pid.B/2016/PN.Dps
Tanggal 13 September 2016 — IDA BAGUS SURYA BHUWANA
135 — 109
  • ., para Advokat yang berkantor di International Bali Law Firm beralamat diJalan Tukad Balian, Perumahan Nuansa Tukad Balian No.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 14-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 7/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 25 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : H. BUHAERA Diwakili Oleh : Dr. H. SYAMSUDIN, SH, M.Hum.
Terbanding/Tergugat I : DAHLAN TALLE
Terbanding/Tergugat II : PT. BINTANG ALAM REJEKI
Terbanding/Tergugat III : PT. Nuansacipta Coal Investment
92 — 27
  • PT NUANSA CIPTA COAL INVESTMENT, berkedudukan di alamatJalan Kebon Sirih Nomor 1719 Jakarta Pusat 10340,Telepon (021) 39837001 Indonesia, alamat CabangSamarinda Area PT Nuansacipta Coal Investment RTHalaman 1 dari 61 Putusan Nomor7/PDT/2021/PT SMR05 Kelurahan Bentuas, Kecamatan Palaran, KotaSamarinda, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IIIsemula Tergugat Ill Konvensi/Turut Tergugat IlRekonvensi;dalam hal ini Terbanding Il semula Tergugat Il Konvensi/PenggugatRekonvensi dan Terbanding Ill semula
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 11-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
1.Robinson Tampubolon
2.Nursiah Tampubolon
3.Rusti Tampubolon
4.Wilson Tampubolon
5.Rai Subodro Situmorang
Tergugat:
5.Harianto Tampubolon
6.Helena Tampubolon
7.Elfrida Pasaribu
Turut Tergugat:
7.Julitri Roriana,.S.H.
8.Lurah Pasar Laguboti
9.Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir
96 — 87
  • ., dalambukunya Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan,Penerbit Nuansa Aulia, tahun 2015, halaman 124, unsur atau ciri Surat wasiatdari ketentuan Pasal 875 KUHPerdata, antara lain:Surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia;Dapat dicabut kemball;Bersifat pribadi;Dilakukan dengan cumacuma;Merupakan perbuatan hukum sepihak;a & NW PpDibuat dengan akta (baik dengan akta di bawah tangan atau akta otentik);Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 931 KUHPerdata, surat
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama Perceraian
Register : 03-09-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 24-05-2013
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1654/Pdt.G/2012/PA.Tgrs
Tanggal 31 Januari 2013 — PEMOHON : TERMOHON
28 — 15
  • Akan tetapi Agama Islam memilih lembaga talak/perceraian manakalakeutuhan rumah tangga antara pasangan suamiistri tersebut sudah tidak dapatdipertahankan lagi dan nasihat serta usaha damai yang dilakukan secara maksimaltidak lagi membawa manfaat bagi keduanya yang menyebabkan hubungansuamiistrisudah terasa hampa,dan rumah tangga sudah tidak mencerminkan nuansa ibadah,bahkan berselisih dan bertengkar secara terus menerus, maka mempertahankan rumahtangga yang demikian sama artinya dengan menghukum
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 06-12-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 237/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 4 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : MARIATI
Terbanding/Tergugat : PUTRI RINLIA
46 — 22
  • Nuansa Aulia, cetakan ke1 Tahun 2016)didalam halaman 10, 11 dan 13 menyebutkan bahwa:Dalam hukum adat, pengertian adopsi adalah suatu perbuatan hukumuntuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, yangsebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Maret 1971,No.60 K/Sip/1970, menentukan bahwa seseorang baru dapatdinyatakan sebagai anak angkat, bilamana ia telah: Dibesarkan. Disekolahkan. Bertempat tinggal bersama.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-04-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 57/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2018 — -. Maria Monteiro, dkk vs -. Agusti Bin Murad, dkk
65 — 45
  • Materigugatan sesungguhnya nuansa hukum perdata terkait kepemilikanterhadap obyek sengketa oleh Para Penggugat, yang berada dalamkewenangan Pengadilan Negeri Flores Timur. Sehingga tidak menjadirelevan jika saya selaku PPATS ditarik sebagai Turut Tergugat Il yangtidak ada kaitannya dengan status kepemilikan atas obyek yangdisengketakan.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 15-08-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 14/G/2017/PTUN.PL
Tanggal 11 Januari 2018 — Penggugat:
MARIAJANG
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
123 — 58
  • Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.PIyang diajukan oleh Mariajang dan Pemerintah Daerah dalam keyakinankomisi terlalu kental nuansa politisnya sehingga disarankan agar dimediasisaja karena setelah kami melihat suratsurat termasuk yang disampaikankepada fraksi kami ada tahapantahapan yang menurut saksi tidak Sesuaidengan mekanisme pemberhentian Kepala Desa kalau dia merujuk padaPERDA Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentianKepala Desa serta rujukannya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015disana
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 11-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
1.Robinson Tampubolon
2.Nursiah Tampubolon
3.Rusti Tampubolon
4.Wilson Tampubolon
5.Rai Subodro Situmorang
Tergugat:
5.Harianto Tampubolon
6.Helena Tampubolon
7.Elfrida Pasaribu
Turut Tergugat:
7.Julitri Roriana,.S.H.
8.Lurah Pasar Laguboti
9.Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir
165 — 188
  • ., dalambukunya Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan,Penerbit Nuansa Aulia, tahun 2015, halaman 124, unsur atau ciri Surat wasiatdari ketentuan Pasal 875 KUHPerdata, antara lain:Surat wasiat berlaku setelah pembuat testamen meninggal dunia;Dapat dicabut kemball;Bersifat pribadi;Dilakukan dengan cumacuma;Merupakan perbuatan hukum sepihak;a & NW PpDibuat dengan akta (baik dengan akta di bawah tangan atau akta otentik);Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 931 KUHPerdata, surat
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 28-04-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 52/Pid.Sus/2020/PN Trk
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.Feza Reza, SH
2.Siti Kartinawati, SH
Terdakwa:
Hidayat Adi Pratama Bin Amal Subagio
55 — 13
  • mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnyayang pada pokoknya menyatakan halhal berikut:PEMBELAAN TERDAKWA :Bahwa Terdakwa pada pokoknya mohon dijatuhi pidana seringanringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWABahwa sesuai dengan sistem peradilan kita, Jaksa Penuntut Umummewakili kepentingan publik, inklusif di dalamnya kepentingan korban.Sedangkan Penasihat Hukum mewakili kepentingan Terdakwa. makaperbedaan sudut pandang ini memberikan perbedaan nuansa