Eksplorasi adalah tahapan kegiatan pertambanganuntuk memperoleh informasi secara terperinci dan telititentang lokasi, bentuk dimensi, sebarang, kualitas dansumber daya terukur dan bahan galian serta informasimengenai lingkungan social dan lingkungan hidup;Hal 48 dari 59 hal Putusan No :13K/PMTIl/AD//2019Menimbangc.

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan Gugatan, karenaGugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang dimana jelasjelasPengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili Perkara Aquo, yang menurut pasal 134 Het Herziene Indonesisch Reglement(H.I.R.) yang berbunyi sebagai berikut:Jika Perselisinan itu adalah suatu Perkara yang tiada masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaanperkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasadan hakim itupun

saksi;Bahwa awalnya alas hak tanah tersebut berupa surat segel tahun 1958, karenapada waktu itu ada sengketa dengan MUHERMAN HARUN maka akandiselesaikan di kantor Desa, tetapi karena di Desa tidak bisa menyelesaikannyamaka diserahkan ke Kecamatan dan dari Kecamatan dikembalikan lagi ke desahingga kemudian tercapai kesepakatan dan dibuat surat pernyataan pembagiantanah tanggal 22 September 1996, yang isinya bahwa tanah tersebut dibagi duayang mana disebelah timur diberikan kepada saksi sedangkan sebarang

Hal ini juga diatur dalam :1) Pasal 134 HIR : Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yangtiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktudalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakimmengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pulamengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa.2) Pasal 132 Rv : Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenispokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisantentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakandirinya

Hal ini juga diatur dalam :1) Pasal 134 HIR : Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yangtiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktudalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakimmengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pulamengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa.2) Pasal 132 Rv : Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenispokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisantentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakandirinya

benarnya surat yangdimaksud itu) menerbitkan sangka bahwa surat itupalsukan oleh orang yang masih hidup, maka PengadilanNegeri mengirim segala surat perkara pembesar yangberkuasa akan menuntut kejahatan itu" ;Ayat 8 : "perkara yang dijalankan dimuka PengadilanNegeri, dipertangguhkan terlebih dahulu) sampai jatuhkeputusan dalamperkara pidana itu", sehingga menurut ketentuan Pasal184 HIR yang mengatakan : "jika perselisihan ituadalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa PengadilanNegeri, maka pada sebarang

;Pasal 186 HIR menyebutkan:Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecualitentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan danditimbang sendirisendiri, melainkan harus dibicarakan dandiputuskan bersamasama dengan pokok perlara.".Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR, yaitu:Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiadamasuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sebarang waktupemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengakudirinya tidak berhak

KEWENANGAN MENGADILIPENGADILAN NEGERI TANGERANG, TETAP KEWENANGAN MENGADLISECARA ABSOLUT DARI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA1.Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan Gugatan, karenaGugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang dimana jelasjelasPengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili Perkara aquo, yang menurut pasal 134 Het Herziene Indonesisch Reglement(H.LR.) yang berbunyi sebagai berikut:Jika Perselisihan itu adalah suatu Perkara yang tiada masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang

Majelis Hakim Karena Jabatannya Harus Mengeluarkan Putusan SelaTentang Berwenang Atau Tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta SelatanUntuk Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara AQuoBahwa Pasal 134 HIR secara tegas mengatur hal sebagai berikut :Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenangpengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkaraitu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun,karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang.Bahwa

Majelis Hakim Karena Jabatannya Harus Mengeluarkan Putusan SelaTentang Berwenang Atau Tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta SelatanUntuk Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara AQuoBahwa Pasal 134 HIR secara tegas mengatur hal sebagai berikut :Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenangpengadilan negerl, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkaraitu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itupun,karena jabatannya wajib pula mengaku tidak berwenang.Bahwa

KEWENANGAN MENGADLIPENGADILAN NEGERI TANGERANG, TETAP KEWENANGANMENGADILI SECARA ABSOLUT DARI PENGADILAN TATA USAHANEGARA1Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan Gugatan, karenaGugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang dimana jelasjelas Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadiliperkara aquo, yang menurut pasal 134 Het Herziene IndonesischReglement (H.LR.) yang berbunyi sebagai berikut:Jika Perselisihan itu adalah suatu Perkara yang tiada masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang

Putusan No : 0392/Pdt.G/2019/PA.KrsDengan demikian eksepsi kewenangan absolut dapat diajukankapanpun selama proses pemeriksaan dimulai Ssampai dengansebelum putusan dijatunkan pada tingkat pertama , sebagaimanadimaksud dalam Pasal 134 HIR yang berbunyi:Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaanperkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidakberkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannyabahwa

pada poin 6 namun nilai harga yang diajukan oleh Pemohonsebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dibantah oleh Termohonbahwa objek tersebut harganya Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi, danSaksi saksi tersebut tidak dapat memberikan keterangan apapun terkait objekobjek terperkara di atas;Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 3 orang Saksi dandari kerangan Saksi pertama dan Saksi kedua menerangkan terkait bahwatanah yang di sebarang

tidak dapat dipisahkan dari Jawaban Tergugat dan DuplikTergugat oleh karenanya segala yang telah diuraikan dalam JawabanTergugat maupun Duplik Tergugat dianggap telah diulang tanpa perludiuraikan kembali kecuali dipandang sebaliknya oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini diajukan oleh Tergugat sesuaidengan ketentuan Pasal 134 HIR, yang menentukan sebagai berikut:Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang

Berdasarkan kewenangan mengadili,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 HIR yang berbuny/i: Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkaraitu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa danhakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidakberkuasa.Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut beralasan menuruthukum, dengan demikian mohon putusan sela : menyatakan Pengadilan Negeritidak

TataUsaha Negara maka hal tersebut merupakan kewenangan daripada Pengadilan TataUsaha Negara karena objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah KeputusanTata Usaha Negara yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh BadanPertanahan Nasional (BPN), sedangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalahPejabat Tata Usaha Negara.Bahwa eksepsi kewenangan absolut diatur dalam Pasal 134 HIR/160 RBG yangberbunyi jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasapengadilan negeri, maka pada sebarang

Penyimbang Marga Buay Pemuka Pangeran Udik tidakpernah menyerahkan tanah ulayat di sebarang way Umpu kepada gunungsangkaran. Sistem pengambilan suara Penyimbang Marga bersifat kolektif dandiambil suara terbanyak. Pernah ada masyarakat yang mengadu untukHalaman 55 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Padt.G/2020/PN Bbumengurus tanah adat di Gunung Sangkaran tapi saksi tolak karena PT. BMMtidak ada masalah menduduki tanah tersebut.

RAVI yang pada saat itu kami sedang berada di sebarang posisipara terdakwa ketika sedang melakukan aksinya mereka tepatnya didalam Mako Menwa AKATEL saat itu saksi bersama sdr. RAVIkebagian Jaga di Pos Depan saksi melihat langsung ketika paraterdakwa melakukan pencurian tersebut dimana yang menjadiObjek Pencurian tersebut adalah Kabel Milik PT.

Ardian kepada Pihak Desa Ujungjaya (copy) sebanyak 3 lembaryang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2014, 21 Januari 2014 dan15 Desember 2013;Dikembalikan kepada ASEP CASDITA, SEBarang bukti nomor 370 berupa Faktur Pengiriman/Penerimaan Barangdari CV. Ardian kepada Pihak Desa Cibuluh (copy) sebanyak lembaryang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2014;Dikembalikan kepada SUHARYABarang bukti nomor 371 berupa Faktur Pengiriman/Penerimaan Barangdari CV.

Ardian kcpada Pihak Desa Ujungjaya (copy) sebanyak 3 lembar yangditandatangani pad a tanggal 12 Februari 2014, 21 Januari 2014 dan 15Desember 2013;Dikembalikan kepada ASEP CASDIT A, SEBarang bukti nornor 370 berupa Faktur Pengiriman/Penerimaan Barang dariCV. Ardian kepada Pihak Desa Cibuluh (copy) sebanyak lembar yang414ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2014;Dikembalikan kepada SUHAR Y ABarang bukti nomor 371 berupa Faktur Pengiriman/Penerimaan Barang dariCV.

Ardian kepada Pihak Dcsa Ujungjaya (copy) scbanyak 3 lembaryang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2014,21 Januari 2014 dan15 Dcescmber 2013;Dikcmbalikan kepada ASEP CASDIT A, SEBarang bukti no mar 370 bcrupa Faktur Pengiriman/Pencrimaan Barangdari CY. Ardian kepada Pihak Desa Cibuluh (copy) sebanyak 1 lembaryang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2014;Dikembalikan kepada SUHARYABarang bukti nornor 371 berupa Faktur Pengiriman/Penerimaan Barangdari CY.

uraian tersebut diatas sangatlah jelas dan nyata bahwagugatan dari Penggugat Error In Persona, dikarenakan pihak yang digugattidak lengkap atau kurang pihak.Eksepsi Kewenangan Absolut.Eksepsi Kewenangan abslolut merupakan bantahan Tergugatmengenai Penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di Pengadilanyang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan sebagaimanadalam pasal 134 HIR yaitu : Jika perselilisihan itu adalah suatu perkarayang tidak masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sebarang