PT.Pangeran Mitra Abadi didirikan atas inisiatif orang tuaTergugat dan modal usaha serta sahamnya juga berasal dariuang orang tua Tergugat.5.2.3.

ribuseratus dua puluh lima rupiah);e) Bahwa oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalammenyalurkan dan menerima dana SPP tanpa hak yang sah meskipunjumlah yang diterima relatif kecil, namun jika dijumlahkan keseluruhanyang diperoleh cukup besar jumlahnya sebagaimana tersebut di atas,telah memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah tidak sesuai dengantugas dan kewajiban Terdakwa selaku Bendahara UPK PNPMMP sertabertentangan dengan penjelasan BAB V tentang Pelaku PNPM MandiriPedesaan point 5.2.3

Pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara.5.2.3. Terhadap permohonan PKPU yang masih dalam prosesPersidangan maupun dalam proses pengurusan PKPU tidakdapat diajukan lagi permohonan PKPU yang baru terhadapDebitor yang sama;5.2.4. Pertimbangan hukum menolak permohonan PKPUdidasarkan pada pertimbangan antara lain sebagai berikut:a.

PNPMMPd Kecamatan Baureno KabupatenBojonegoro sehingga dengan demikian dana yang dikelola UPK PNPMMPdKecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2006 juga merupakan uang NegaraBahwa terdakwa DITA SURYATI HASANAH, S.Paud, MAHFUD, SH, dan SRIANJAYANI, SE selaku Pengurus UPK PNPMMPd Kecamatan Baureno berdasarkanPetunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK yang kemudian diperbaharui denganPetunjuk Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPd Penjelasan V TentangPelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan pada poin 5.2.3

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sehingga dengandemikian dana yang dikelola UPK PNPMMPd Kecamatan Baureno KabupatenBojonegoro tahun 2006 juga merupakan uang NegaraBahwa MAHFUD, terdakwa DITA SURYATI HASANAH, S.Paud dan SRIANJAYANI, SE selaku Pengurus UPK PNPMMPd Kecamatan Baureno KabupatenBojonegoro berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK yang kemudiandiperbaharui dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPd Penjelasan Vtentang Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan pada poin 5.2.3

Kabupaten Bojonegoro sehingga dengan demikian dana yang dikelola UPKPNPMMPd Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2006 juga merupakanuang NegaraMenimbang, bahwa terdakwa MAHFUD, Terdakwa DITA SURYATI HASANAH,S.Paud dan SRI ANJAYANI, SE selaku Pengurus UPK PNPMMPd Kecamatan BaurenoKabupaten Bojonegoro berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK yang kemudiandiperbaharui dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPd Penjelasan V tentangPelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan pada poin 5.2.3

50) ;Menimbang, bahwa dari pengertian di atas majelis hakim akan menghubungkandengan Faktafakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:Menimbbang, bahwa MAHFUD, terdakwa DITA SURYATI HASANAH, S.Pauddan SRI ANJAYANT, SE selaku Pengurus UPK PNPMMPd Kecamatan Baureno KabupatenBojonegoro berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK yang kemudiandiperbaharui dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPd Penjelasan V tentangPelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan pada poin 5.2.3

UPK PNPMMPd Kecamatan Baureno KabupatenBojonegoro sehingga dengan demikian dana yang dikelola UPK PNPMMPdKecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2006 juga merupakan uangBahwa terdakwa SRI ANJAYANI, SE, MAHFUD, SH, dan DITA SURYATIHASANAH, S.Paud selaku Pengurus UPK PNPMMPd Kecamatan Baurenoberdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK yang kemudian diperbaharuidengan Petunjuk Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPd Penjelasan VTentang Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan pada poin 5.2.3

PNPMMPd Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sehingga dengandemikian dana yang dikelola UPK PNPMMPd Kecamatan Baureno KabupatenBojonegoro tahun 2006 juga merupakan uangBahwa MAHFUD, DITA SURYATI HASANAH, S.Paud dan terdakwa SRIANJAYANI, SE selaku Pengurus UPK PNPMMPd Kecamatan Baureno KabupatenBojonegoro berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK yang kemudiandiperbaharui dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPd Penjelasan Vtentang Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan pada poin 5.2.3

KecamatanBaureno Kabupaten Bojonegoro sehingga dengan demikian dana yang dikelola UPKPNPMMPd Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tahun 2006 juga merupakanuang NegaraMenimbang, bahwa MAHFUD, DITA SURYATI HASANAH, S.Paud dan terdakwaSRI ANJAYANI, SE selaku Pengurus UPK PNPMMPd Kecamatan Baureno KabupatenBojonegoro berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK yang kemudiandiperbaharui dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPd Penjelasan V tentangPelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan pada poin 5.2.3

50) ;Menimbang, bahwa dari pengertian di atas majelis hakim akan menghubungkandengan Faktafakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:Menimbbang, bahwa MAHFUD, DITA SURYATI HASANAH, S.Paud danTerdakwa SRI ANJAYANI, SE selaku Pengurus UPK PNPMMPd Kecamatan BaurenoKabupaten Bojonegoro berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK yang kemudiandiperbaharui dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMPd Penjelasan V tentangPelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan pada poin 5.2.3

.,5.2.3., 5.2.3.1.,5.13.2.,5.2.3.2.1, 5.2.3.11, 5.2.3.2.3., 5.2.3.2.4.,8.2.3.2.5.,5.2.3.2.6., 5.2.4., 5.2.4.1., $.2.4.2., dan 5.2.5) jo. butir 6 jo. butir 7 (7.1., 7.2., 7.3.,7.4. dan 7.5.) jo. butir 8, Termohon menyimpulkan terjadi persekongkolan untukmengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalam pasal22 UndangUndang No. 5 tahun 1999, yang selanjutnya Termohon memutuskansebagaimana tereantum pada butir 8 dan 13 amar putusan sebagai berikut: menyatakan Terlapor VIII Konsorsitum

Nidia JayaUtama yang dimiliki oleh Osto Basaria Sirait dan JohnManurung, yang juga mengikuti tahap prakualifikasi (videPutusan halaman 27 butir 3.1.4., bukti B41, bukti B42,bukti C93, bukti Cl 12, dan bukti C122).5.2.3. Bahwa Welly Sahat berada dalam 2 (dua) konsorsium yang berbedayaitu konsorsium Pemohon keberatan XI dan Konsorsium CV BimaMakmur yang kedua konsorsium tersebut adalah peserta tender;5.2.3.1. Bahwa keterlibatan Welly Sahat dalam konsorsiumPemohon Keberatan XI melalui CV.

Ketua UPK PNPMMPd Kecamatan Campalagian pada saat itumelaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya sebagaimanadiatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) yang dikeluarkan oleh DirektoratJenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri yaitupada Penjelasan V tentang Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan khususnya padaangka 5.2.3. tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang mengatur bahwa tugasdan tanggung jawab

HAISABinti SUPPU, semestinya tidak terjadi apabila Saksi MAHMUDDIN BINSULEMANA selaku Ketua UPK PNPMMPd Kecamatan Campalagian padasaat itu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinyasebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMPd) yangdikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKementerian Dalam Negeri yaitu pada Penjelasan V tentang Pelaku PNPMMandiri Perdesaan khususnya pada angka 5.2.3

Mujianto bin Kasian mendapat 40/240 bagian;

5.2.2 Kasiani binti Kasian mendapat 20/240 bagian;

5.2.3. Asri Setiawati binti Kasian mendapat 20/240 bagian ;

5.2.4.

Kalirejo Kabupaten lampung Tengah ,dengan batas-batas:

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Dian Permasih;
• Sebelah Utara berbatasan dengan Rusmiati;
• Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lingkungan;
• Sebelah Barat berbatasan dengan Sukarsih/Juwadi;

5.2 Barang-barang Perabotan rumah tangga yaitu:

5.2.1 Unit TV Plasma 42 Inch merk LG dibeli Tahun 2015;

5.2.2 Lemari Jati Hias dibeli Tahun 2015;

5.2.3

Pertimbangan Termohon Keberatan mengenai persekongkolan vertikal adalahsebagaimana terdapat pada Putusan KPPU butir 5.2.3. pada halaman 6771,yang dapat kami kutip sebagai berikut:3 Tentang Kesamaan Harga Penawaran dengan HPS;1 Bahwa dokumen yang di terima Peserta tender dari Panitia hanya RKS yangberbentuk hard copy tanpa soft copy dan tanpa ada besaran rincian HPS danPagu, sehingga seharusnya kecil kemungkinan terjadi kesamaan hargapenawaran peserta dengan HPS Panitia (vide bukti C36);2 Bahwa Peserta

,sehingga secara mutatis mutandis menjadibagian yang tidak terpisahkan dalampemenuhan unsur ini;Bahwadengan demikian unsur PelakuUsaha Lain untuk Terlapor IIterpenuhi;5.2.3. Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;9.2.3.1..2.3.2.9.2.3.3.5.2.4.

Hal mana yang secara normatif dalamperaturan perundangundangan di bidang pengadaan barang/jasa disebut sebagaiSurat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf bPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, maka telah terbukti bahwa Tergugat II berwenang untuk menerbitkanobyek sengketa 3 dan 4 tersebut di atas;5.2.3 Prosedural PenerbitanMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikanpertimbangan hukum

Supri bin Lasammeng meninggal dunia pada tahun2011 yang semasa hidupnya tidak pernah menikah;5.2.3. Hamzah bin Made Aming meninggal dunia pada 2007 yangsemasa hidupnya telan menikah dengan seorangperempuan bernama Hj. Adirah, dikaruniai 4 orang anakyaitu :5.2.3.1. Muh. Sabir bin Hamzah;5.2.3.2. Sarjuni bin Hamzah;5.2.3.3. Supriadi bin Hamzah;5.2.3.4.

berpendapat persyaratan buku contoh initidak sesuai dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 sehingga pertimbanganMajelis Komisi mengenai buku contoh ini adalah kontradiksi denganpendapatnya sendiri sehingga tidak sesuai dengan hukum dan peraturan ;21.Bahwa mengenai tuduhan mengenai upaya melakukan evaluasi teknissecara tidak sesuai dengan aturan yaitu mengenai jumlah suratdukungan penerbit adalah tuduhan yang sangat mengadaada dankesimpulan yang keliru dari Majelis Komisi (halaman 104, 105, 106poin 5.2.3

Bahwadengan demikian unsur PelakuUsaha Lain untuk Terlapor IIterpenuhi;5.2.3. Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain;5.2.3.1. Bahwa Pihak yang Terkait dengan PelakuUsaha Laindalam perkara a quo adalahPokja ULP XX Dinas Bina Marga ProvinsiRiau Tahun Anggaran 2015 sebagaimanasebagaimana diuraikan pada TentangHukum butir 1.3., sehingga secara mutatismutandis menjadi bagian yang tidakterpisahkan dalam pemenuhan unsur ini;5.2.3.2.

Menetapkan barang bukti berupa:
5.1 1 (satu) buah Amplop Besar Warna Coklat Yang Diluarnya Dibuat Untuk Percobaan Stempel Cap Dan Stempel Tanda Tangan;
5.2 1 (satu) kantong plastik berwarna hitam berisikan:
5.2.1 4 (empat) buah Stempel Tanda-tangan;
5.2.2 1 (satu) buah Stempel Kepala Desa Cempaka Mulia;
5.2.3 1 (satu) buah Stempel Kepala Desa Pelapis;
5.2.4 1 (satu) buah Bantalan Cap Stampel merk AMANDA;
5.2.5 1 (satu) buah Stempel bertuliskan PERINGATAN

Namun, sejaktahun 1984, kewenangan pengelolaannya telah diserahkansepenuhnya oleh Nazhir berbentuk organisasi tersebut kepadaYayasan Panembahan Somala Sumenep;5.2.3.Bahwa Yayasan Panembahan Somala Sumenep didirikan dengan Akta Nomor: 40, tanggal 7 Agustus 1984; dibuat dihadapanABDUL KOHAR, Sarjana Hukum; Notaris di Kotamadya DaerahTingkat Il Surabaya; yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor: 14; dibuat dihadapan SJAIFURRACHMAN,Sarjana Hukum, Magister Hukum; Notaris di Kabupaten

KAMARUDDIN bin SALMASIR meninggal dunia tahun 1999, meninggalkan ahliwaris sebagai berikut :5.2.1 seorang anak perempuan bernama DIANA (TT.2);5.2.2 MUSLIM alias BAPAK MAULANA AKBAR bin SALMASIR (saudara sekandung /TT.1);5.2.3 H. ALIMUDDIN, S.Pd bin SALMASIR (saudara sekandung /P.4);5.2.4 SALIMUDIN bin SALMASIR (saudara sekandung/P.5); 5.2.5 ANGKASAHUDIN bin SALMASIR (saudara sekandung/P.6).6. Menetapkan harta peninggalan MARJAN alias AMAQ SERIALIM alias H.

USMAN KOSASIH;

5.2.3. OMAN SUPANDI BIN H. USMAN KOSASIH;

5.2.4. DADANG SAPUTRA BIN H. USMAN KOSASIH;

5.3. HASAN BASRI BIN H.M. YUSUP telah meninggal dunia/ wafat pada tanggal 6 April 2002 sebagai ahli waris utama / Pewaris dengan ahli waris pengganti bernama :

5.3.1. HERAWATI BINTI HASAN BASRI;

5.3.2.