Ditemukan 60975 data
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA vs CV. DIEGO 8325;;
122 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
BENNY HIBOR ELUNGAN, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG DAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA;;
322 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
SANGGA BUANA MINERAL VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
MULIA TANGJONG vs DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;;
219 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA., II. DIREKTUR BINA PEMERIKSAAN NORMA KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA;;
51 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM, SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI., II. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEMENTERIAN KESEHATAN RI., III. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI., IV. MENTERI KESEHATAN RI;;
99 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL VS PT. ROUDHOH PRATAMA;;
124 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA;;
192 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMAD HABIBI VS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara UjiKonsekuensi Informasi Publik Kementerian Agraria dan TataRuang/BPN Nomor 3 /BA100/V1/2016 tanggal 15 Juni 2018 ;8.
112 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA VS ARDI STEFANUS JUSLIH;;
101 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT VS H. ACENG HUSNA;;
169 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN RI;
., jabatan Kepala Biro Advokasi padaSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3/PB.1/2019 tanggal 9 Mei 2019;Halaman 1 dari 6 halaman.
240 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD SALEH GASIN VS KETUA TIM PENGADAAN CPNS KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021;;
189 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
SANGGA BUANA MINERAL VS DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
., jabatan Kepala Bagian Hukum, DirektoratJenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 01/KS/70/DJB/2020, tanggal 2Juli 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Halaman 1
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa: SuratDirektur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, DirektoratJenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Republik Indonesia, Nomor 2/03/DBP.PW/ 2020, tanggal12 Mei 2020, Perihal: Tanggapan atas Permohonan Registrasi IUP AnPT. Sangga Buana Mineral dahulu Koperasi Hutan Rakyat;4. Mewajibkan dan menghukum Tergugat untuk dapat menerima danmeregistrasi di dalam data base atas nama PT. Sangga BuanaMineral.
150 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
NARKATA RIMBA VS DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
., kewarganegaraanIndonesia, Advokat pada Kantor Hukum Sembodo &Partners Law Firm, beralamat di Pamulang, TangerangSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/NRSBY/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSILESTARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan diGedung Manggala Wanabakti Blok Lt. 5, Jalan JenderalGatot Subroto, Jakarta 10270;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supardi, S.H., M.H., jabatanKepala
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) kepada IJPHHKHA PT NarkataRimba di Provinsi Kalimantan Timur;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan DirekturJenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentangPengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar 10 (sepuluh) danHalaman 2 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 293 K/TUN/2021Mengadili Sendiri:Dalam Pokok Gugatan:1Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untukseluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor SK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4Februari 2020 tentang Pengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar10 (sepuluh) dan 15 (lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)dan Kewajiban Pembayaran Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH) danDana Reboisasi (DR) kepada IUPHHKHA PT Narkata Rimba di ProvinsiKalimantan Timur;Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untukmencabut Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorSK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentangPengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar 10 (Sepuluh) dan 15(lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan KewajibanPembayaran Provisi Sumber Daya Hutan
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. NAJAH CONTRACTOR;;
332 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDAH LOGISTIK VS DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;
Putusan Nomor 427 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama SaudaraHaeruddin, dan kawankawan (16 orang
) Pekerja/ourun PT IndahLogistik Cabang Makasar Periode tahun 2017tahun 2018, ditetapkan diJakarta pada tanggal 13 Februari 2020, oleh PengawasKetenagakerjaan, Mengetahui Direktur Pengawasan Norma Kerja danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan UlangPengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja
Lembur atas nama SaudaraHaeruddin, dan kawankawan (16 orang) Pekerja/ourunh PT IndahLogistik Cabang Makasar Periode tahun 2017tahun 2018, ditetapkan diJakarta pada tanggal 13 Februari 2020, oleh PengawasKetenagakerjaan, Mengetahui Direktur Pengawasan Norma Kerja danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RepublikIndonesia;Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbuldari perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 427 K/TUN/20213. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Tergugat atauTerbanding untuk mencabut Surat Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;4.
Ketenagakerjaan Nomor5/04/AS.00.01/II/2020, tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang HakHak Pekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama SaudaraHaerudin, dan kawankawan (16 orang) Pekerja/Buruh PT Indah LogistikCabang Makassar Periode Tahun 2017Tahun 2018, ditetapkan di Jakartapada tanggal 13 Februari 2020, oleh Pengawas Ketenagakerjaan,mengetahui Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; Bahwa Putusan Kasasi Nomor 281 K/TUN
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
TIM PANEL AHLI MAHKAMAH PELAYARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN VS I. YANTO DAN Turut Termohon : II. SUI TIE;;
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS CV. PIALANG MAS;;