Ditemukan 5542 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 996/pid.sus/2014/pn.bks
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.BASUKI ARIF WIBOWO, SH
2.ARIEF ZEIN NOKTHAH, S.H.
3.TEGUH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
DESON ARBAIN Bin ARBAIN
144 — 13
  • Pir.Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21Pebruari 2007, ternyata
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S.
224 — 154
  • sebagaimanadisebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh MahkamahKonstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiiladalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 karena itu tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 25-04-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019
Tanggal 25 April 2019 — PT KEMBANG DELAPAN DELAPAN MULTIFINANCE VS 1. PT BANK MANDIRI, , DKK
447 — 5508 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 8140713005 Mandir TOYOTA.D INA MHFC1JU4040008689 Wo4DJJ17902 DD 9800 PA 2004 84862LONGJU40 aeD737 4900374 ARISAL 8630713030 Mandiri ag 125 Fc 1sU4050025016 Wo4DJJ35017 DD 9907 OH 2005 98619us 34RD738 5000242 RYO RUSNAM 640114012 Mandiri ang NOMA MHFXW42G152058374 1TR6201259 DD 992 JT 2005 87871 3GHANSYAR a TOYOTA AVANZA739 1402009 SRA ERE NEED B141111052 Mandir ae MHFM18A3JAK218158 DF29016 DD 993 JZ 2010 vo0eeD740 800301309006 MH ABDUL HADI 8140913019 Mandiri TOYOTA.AVANZA iHFM1BA3J6K001986 DBS7594 DD 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-02-2013 — Putus : 19-04-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 19 April 2013 — M. WAHIDIN GAPUR, SE
52 — 19
  • kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbedabeda, yangditerapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;Menimbang, bahwa untuk adanya perbuatan berlanjut dipersyaratkanharus timbuldari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunyatidak boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 995 K/Pid/2006 danNo. 996
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 27-03-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 26-09-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 030/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terdakwa:
SATRIA PATRIOSIANDO S., DS, MBA als. RIO
228 — 186
  • 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek Bank BNI Cabang Tanjung Priok tanggal 02 Oktober 2013 nomor cek CA 994169 dan tanggal 05 Juli 2013 nomor cek CA 994151, kedua cek tersebut atas nama HERMAN WIDJAJA dengan nominal masing-masing cek yakni sebesar Rp. 769.375.000,- (tujuh ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah; sampai dengan BB Nomor 307 berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir rekening koran Bank BCA atas nama HERMAN WIDJAJA dengan nomor rekening 074-304-996
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 26 Nopember 2015 — H. MARDI MULYO Bin CIPTO MIHARJO
105 — 21
  • dilidungi ;Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat(1) UU No.381 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yangmengatur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut Mahkamah Agung dalam beberapaputusannya ( Putusan MARI No.996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 5 Nopember 2015 — Rd. TORRY SUBIANTORO,S.IP Bin ZAINAL EFFENDI
61 — 55
  • Saksi LARASATI Binti SASMITA ATMAJA;o Bahwa benar Saksi membenarkan keterangan yang di BAP keterangannyaadalah benar;o Bahwa benar saksi mengetahaui bahwa di desa Ciherang ada programpembangunan TPPAS dan tanah yang dipergunakan untuk pembangunannyayaitu menggunakan tanah kas desa dan tanah tanah warga yang dibeli akandipergunakan atau sebagai tanah pengganti tanah kas desa. benar mempunyaitanah yang berada di wiklayah desa ciherang tepatnya di Blok Benteng denganversil No. 27D4, Kohir 996/2089 dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-09-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 19 September 2016 — DEDDY GUSNADI, S.T., M.T
125 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .;996. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Isak Oematan, Nomor648/SPT/PKPRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yangditandatangani oleh Ir. Johanis Leba, M.Si., 1 (satu) buah suratPerintah Perjalanan Dinas a.n. Isak Oematan beserta lampirannyaNomor 648/SPPD/PKPRNTT/XII/2013, yang ditandatangani oleh Ir.Edo Iskandar, M.T.;997. 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n. Petrus Seran, S.P. Nomor649/SPT/PKPRNTT/XII/2013 tanggal 30 November 2013 yangditandatangani oleh Ir.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 14 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
230 — 106
  • LADJAME(Bendahara Pengeluaran). 995.Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1630/SP2DLS/1.20.03/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 700.000.000. yangditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa BUD). 996.Daftar penguji Nomor : 1630 tanggal 04 Mei 2015 dengan jumlah Rp.700.000.000, yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD UMAR ALI,SE.dan HIDAYAT HASAN, ST. 997.Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1630/SP2DLS/1.20.03/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 700.000.000. yangditanda tangani
    LADJAME(Bendahara Pengeluaran). 995.Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS) Nomor : 272/1.20.03/SPMLS/SETDAPMR/2015 tanggal 04Mei 2015ndengan jumlah Rp.24.658.234.999. yang ditanda tangani olehFAHMI USMAN (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan NINING A.LADJAME (Bendahara Pengeluaran). 996.Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPPLS) Nomor : : 272/1.20.03/SPMLS/SETDAPMR/2015 tanggal 04Mei 2015 sejumlah Rp. 700.000.000. yang ditanda tangani oleh
    LADJAME(Bendahara Pengeluaran). 995.Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1630/SP2DLS/1.20.03/V/2015 tanggal 04 Mei 2015 sebesar Rp. 700.000.000. yangditanda tangani Hidayat Hasan, ST (Kuasa BUD). 996.Daftar penguji Nomor : 1630 tanggal 04 Mei 2015 dengan jumlah Rp.700.000.000, yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD UMAR ALI,SE.dan HIDAYAT HASAN, ST. 997.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.RAHMI AMALIA, SH
6.LILIK HARYADI, SH
7.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
DARMAWI
152 — 38
  • memenuhi ketentuanpembentukan undangundang berdasarkan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 13 Maret 2017 — YUPSEM A DJOHAN, SP
58 — 19
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
RACHMAT KURNIAWAN, SH.,SIK.,MM
107 — 29
  • Dalam perkembangannya pada beberapa putusanMahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalam putusan Nomor 996 K/Pid/2006 Tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Nomor: 1974 K/Pid/2006 Tanggal13 Oktober 2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2064 K/Pid/2006Tanggal 8 Januari 2007, Mahkamah Agung tetap menafsirkan pengertianmelawan hukum secara materiil:Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terhadap sifatmelawan hukum materiil dalam putusanputusan tersebut diatas adalahpertimbangan bahwa sebagaimana
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 4 Mei 2017 — Heri Widodo Bin Wignyo Sukamto (Alm).
62 — 21
  • 2006,pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyaikekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalampasal 2 ayat(1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasanTindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukumformil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah AgungRepubliklndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya,antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 20 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.DATMAN KETAREN, SH
2.DEWI KHARTIKA, SH
3.Pintar Simbolon, SH
4.ARIE KUSUMAWATI, SH
5.BAYU UTOMO ,SH
6.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
271 — 54
  • memenuhi ketentuanpembentukan undangundang berdasarkan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2013 — Putus : 19-04-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 19 April 2013 — DWI SAKSONO, SE.
58 — 24
  • ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana ; jika berbedabeda, yangditerapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;Menimbang, bahwa untuk adanya perbuatan berlanjut dipersyaratkanharus timbuldari satu niat atau kehendak dan perbuatan tersebut harus sejenis dan rentang waktunyatidak boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 995 K/Pid/2006dan Nomor 996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 September 2015 — Johan Singat
113 — 13
  • pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil Saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata Khusus PHI
Putus : 16-06-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN MANOKWARI Nomor 2/PHI.G/2014/PN.MKW
Tanggal 16 Juni 2014 — - ARNI SUKARNI, DKK MELAWAN - PT. HENRISON IRIANA
286 — 2624
  • SELATAN Distrik SORONGTIMUR KOTA SORONG.995 MARTHEN DIMARA umur 56 tahun, beralamat di Jalan YOSSUDARSO RT 02 RW 02 Kelurahan DUM BARAT Distrik SORONGKEPULAUAN KOTA SORONG.996 MIHDAR umur 45 tahun, beralamat di Jalan TOMAT RT 01RW O01 Kelurahan MALAWELE Distrik AIMAS KABUPATENSORONG.997 MARTHEN MIRINO umur 49 tahun, beralamat di Jalan NOHORT 02 RW 03 Kelurahan DUM BARAT Distrik SORONGKEPULAUAN KOTA SORONG.998 MELIANUS KEDA umur 43 tahun, beralamat di JalanBANGAU 1 RT 01 RW 05 Kelurahan KLAGETE Distrik
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
DWI INDRIYANI, S.Sos
127 — 50
  • artimateriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosialdalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, bertentangandengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam perkembangannya padabeberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, setidaknya dalamputusan Nomor 996
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 28 Juni 2016 — MULAT SETYADI, AP. M.Si Bin SUDARSO
77 — 17
  • Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yangmengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Hal 132 dari 193 halaman, Putusan Nomor 119/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg.Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ERWIN RIONALDY KOLOWAY, SH.
Terdakwa:
AMAS KUSDIANA Bin DUDUN
107 — 45
  • pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiHalaman 202 dari 240Putusan No. 37/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg Amas KusdianaPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996